Potret Hak Asasi Manusia Dalam “Kuasa Kegelapan”*

Oleh: Mouvty Makaarim al-Akhlaq**

Syahdan adalah dua kodrat terbesar yang menggerakkan jiwa semua yang hidup, jadi juga jiwa manusia. Pertama: kehendak mau hidup; dan kedua: kehendak jangan mati

TAN MALAKA[1]

Pernyataan Tan Malaka di atas menegaskan bahwa pada dasarnya manusia  memiliki hasrat untuk tidak diganggu-gugat dalam hal eksistensinya sebagai manusia. Hasrat tersebut tertuang sebagai hak-hak yang tidak dapat dikurang-kurangi secara prinsipil dan hak-hak yang diatur kemudian berkaitan dengan Hak-hak Sipil dan Politik serta Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang kemudian kita kenal sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). Adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 1948 oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang dianggap merupakan langkah penting umat manusia dalam mengupayakan kesepakatan untuk menghargai dan menghormati hak asasi sesamanya, setelah upaya yang panjang umat manusia sepanjang sejarahnya dan dalam berbagai bentuk. Terlepas dari kekurangan-kekurangannya, Deklarasi tersebut kemudian “diakui” menjadi pedoman di seluruh dunia dalam memperlakukan manusia, terutama berkaitan dengan pengakuan martabat alamiah dan hak-hak yang tidak dapat dihilangkan, kebebasan manusia dan perlunya perlindungan secara hukum dalam rangka menghindari kelaliman dan penjajahan.

Sayangnya, belum seluruh negara di dunia secara konsisten menjalankannya. Pemberitaan sehari-hari di berbagai media masih menggambarkan betapa kekerasan masih menjadi “ritual” sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan kepentingan politik. Pada masa perang dingin misalnya, Blok-blok negara adidaya yang bertikai memang tidak menyangkal gagasan HAM universal, tetapi negara-negara adidaya tersebut justru melecehkannya dengan diam-diam mendukung diktator-diktator yang berkuasa demi kemenangan “perang”. Diktator-diktator tersebut dengan leluasa melakukan pelanggaran HAM sampai ketingkatan bentuk yang terkeji dengan dukungan negara adidaya yang bertikai.

Pelanggaran HAM dalam Bingkai Kekerasan Struktural

Di Indonesia, kepemimpinan politik Orde Lama tumbang bersimbah darah. Subuh, 1 Oktober 1965, enam Jenderal Angkatan Darat dibunuh dalam sebuah gerakan yang kemudian dinamakan “Gerakan 30 September”. Tidak berapa lama kemudian ratusan ribu jiwa tak berdosa dibantai karena “dianggap bertanggungjawab terhadap pembunuhan enam jenderal tersebut”.[2] Dengan membangun mitos bahwa Gerakan 30 September (G.30.S) 1965 adalah sebuah percobaan kudeta terhadap Presiden Soekarno yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia, Jenderal Soeharto berkuasa untuk mengambil  kendali keamanan hingga “ditumbangkan” tahun 1998.

Untuk melanggengkan sebuah kekuasaan yang telah dimulai dengan pembantaian manusia, Soeharto secara tak henti-henti terus melakukan pembantaian manusia sepanjang periode kekuasaannya. Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto tidak saja membunuh massa PKI atau mereka yang di-PKI-kan, tetapi juga membunuh demokrasi dan HAM sampai akhir kekuasaannya.[3] Orde Baru tidak merubah tatanan politik negara menjadi demokratis, tetapi justru memunculkan prilaku politik yang melegitimasi penggunaan cara-cara kekerasan, bahkan dilegalkan, diatur dalam  undang-undang serta dipelihara untuk dimunculkan dalam situasi-situasi politik tertentu (ditetapkannya TAP MPRS XXV Tentang Pelarangan Ajaran Marxisme/Komunisme/Leninisme misalnya).

Soeharto mengutamakan pembentukan negara yang kuat, bukan nation yang kuat, sehingga pusat perhatian politik adalah bagaimana membangun suatu pemerintahan yang –dapat dianggap— sah, bagaimana menggembar-gemborkan isu modernisasi dan pembangunan untuk mendapat dukungan politik, dan bagaimana kekuasaan tersebut mampu melakukan kontrol secara efektif. Orde Baru tidak hanya menimba keabsahan politik mereka dari program modernisasi dan pembangunan, tetapi juga dengan isu kembali kepada Pancasila dan UUD ’45 sebagai warisan suci dari periode revolusi kemerdekaan, dengan melakukan reinterpretasi terhadap Pancasila dan menolak semua tafsir yang sudah ada sebelumnya.[4] Ideologi inilah yang kemudian disebarluaskan secara teratur melalui penataran-penataran oleh para ahli propaganda Orde Baru dan wajib dianut oleh semua elemen politik di Indonesia.

Dengan dalih mengembalikan stabilitas ekonomi dan keamanan, Orde Baru mengelola secara efektif militer sebagai alat kontrol sekaligus pengendali di lapangan. Orde Baru membangun mitos dengan apa yang dinamakan  “stabilitas nasional”, suatu prinsip yang seharusnya berarti mencakup stabilitas negara dan masyarakat serta keselamatan pemerintah dan rakyatnya. Namun dalam kenyataannya, “stabilitas nasional” hanya berarti stabilitas negara dan keselamatan pemerintah. Maka pemerintah Orde Baru kemudian melarang keras demonstrasi politik karena mengganggu, merugikan, bahkan membahayakan “stabilitas nasional”. Rakyat dari propinsi yang menuntut otonomi dan pembagian yang lebih layak dari proyek nasional di daerah (LNG di Aceh, Freeport di Papua) ditempatkan di bawah kontrol militer sebagai daerah operasi militer (DOM).[5]

Orde Baru menunjukkan bahwa politik telah menjadi mekanisme penjaga modal dan kepentingan penguasa. Lembaga perwakilan rakyat ditata untuk kepentingan ekonomi politik. Kestabilan kehidupan politik dikukuhkan melalui kebijakan fusi partai tahun 1973 dan peran Golongan Karya dimantapkan sebagai partai pemenang dalam setiap pemilihan umum. Peran militer semakin mengalami penyimpangan dan menjalar ke kehidupan ekonomi, sosial dan politik. Orde Baru telah menciptakan masyarakat sebagai mayoritas yang diam (the silent majorities –dalam istilah Jean Baudrillard). Bagaikan sarang laba-laba yang memamah biak apa pun yang disuguhkan dan oleh siapa pun, termasuk penguasa.

Dengan sendirinya keadilan, kebebasan berekspresi, berserikat, berkumpul dan berpendapat sulit ditemukan dalam penataan politik yang dirancang oleh Orde Baru yang mengklaim dirinya memerintah secara demokratis. Pada tataran mempertahankan klaim atas kekuasaan inilah berbagai bentuk pelanggaran HAM muncul sebagai sebuah keniscayaan cara memperoleh dan mempertahankan yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaa.

HAM di Indonesia Dalam Kubangan Mitos-mitos

Ada lima langkah yang dilakukan Orde Baru untuk “menyempurnakan” hukum sebagai alat untuk menjinakkan masyarakat: Pertama, melakukan kooptasi terhadap lembaga-lembaga tinggi negara, termasuk Mahkamah Agung (MA) sehingga menyebabkan MA kehilangan fungsi pro justitia-nya. Kedua, memusnahkan pranata sosial, misalnya peradilan adat atau kearifan lokal yang dahulu mampu menjadi mekanisme penjaga keseimbangan dalam lingkungan adat tertentu. Ketiga, kanalisasi semua pertarungan dan konflik yang terjadi di masyarakat pada peradilan yang disediakan negara sehingga negara dapat mengontrol konteks, peristiwa dan putusan yang akan ditetapkan. Keempat, membentuk instrumen-instrumen quasi untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Pengadilan, DPR dan lembaga tinggi negara lainnya dibentuk seakan-akan bekerja untuk keadilan, namun ternyata hanya pura-pura, tidak beres dan tidak jelas. Dan kelima, persoalannya bukan hanya imparsialitas dan independensi, namun juga masuknya praktek-praktek kolusi, korupsi dan nepotisme.[6] Dengan kata lain, hukum yang berada dalam kuasa negara menjadi semakin tak berdaya ketika praktek-praktek politisasi lebih dominan ketimbang praktek hukum yang sebenarnya. Law enforcement menjadi kehilangan ruang, sehingga Ronald Katz kemudian menyebutkan bahwa apa yang terjadi di Indonesia adalah law without law, ada hukum tapi tidak berguna.

Praktek penjinakan dimunculkan sebagai sikap negara atas perlawanan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dilengkapi dengan stigma subversif untuk keperluan politik dan berbagai alasan lainnya. Formalisasi tindak kekerasan dimungkinkan terjadi akibat dari pemilikan kewenangan atas alat-alat represif dalam tubuh negara sebagai akibat langsung dari adanya struktur dan fungsi negara modern, yang memang begitu lahir mempersenjatai dirinya dengan aparat-aparat represif seperti: polisi, tentara dan pengadilan. Dalam sejumlah tragedi kekerasan, bahkan hampir dalam seluruh tragedi itu yang ditunjukkan adalah situasi yang menggambarkan peran kuasa politik secara resmi dalam menentukan batas-batas hidup dan mati si korban.[7]

Disinilah negara mengembangkan mitos tersendiri tentang pengertian HAM dengan membuat dikotomi berdasarkan kultur, konteks dan kepentingan negara. Argumentasi bahwa pengertian HAM yang sekarang berlaku tidak sesuai dengan lingkungan sosial budaya non-Barat seperti Indonesia dan bahwa Pancasila pada dasarnya telah mengandung nilai-nilai yang menghargai HAM menjadi tema utama dalam agitasi politik negara ketika mendapat kritikan tentang tidak berjalannya penegakan HAM. HAM dalam pengertian dan bentuknya tergantung pada interpretasi negara, terutama berhubungan dengan mana yang melanggar atau tidak melanggar.

Kesimpulan: Quo Vadis HAM di Indonesia 2003?

Potret politik tahun 2002 menggambarkan secara jelas bahwa konsolidasi politik yang tengah terjadi telah mengakibatkan gagalnya semangat transisi menuju demokrasi di Indonesia. Parameter-parameter tumbuhnya demokrasi di Indonesia seperti meningkatnya kebebasan masyarakat sipil dan tumbuhnya upaya penegakan hukum terpasung dalam status quo politik. Alih-alih membicarakan partisipasi politik masyarakat sipil secara langsung, hal-hal yang berupa gagasan-gagasan perubahan menuju suatu tatanan demokratis pun kembali tidak mendapat ruang yang layak dalam konfigurasi politik nasional saat ini.

Praktis memang tidak banyak yang berubah memasuki tahun keempat reformasi. Ada keengganan untuk membentuk format kekuasaan yang baru, namun di sisi lain juga ada ketidaknyamanan dengan format yang lama. Perjalanan reformasi yang tidak menentu, tanpa cetak biru dan peta perjalanan yang jelas menghadapkan Indonesia dalam kondisi transisional yang terbukti membuka ruang bagi otoritarianisme. Yang terjadi hanyalah pergantian pemain dalam pentas politik, selebihnya sama saja.[8]

Sampai dengan akhir tahun 2002, tanda-tanda adanya perubahan situasi nasional yang semakin kondusif bagi penegakan HAM dan tumbuhnya sistem yang demokratis dan berkeadilan belum juga terlihat jelas. Kemacetan proses transisi menuju demokrasi semakin menjadi-jadi, ditandai antara lain dengan tidak berlanjutnya agenda-agenda penegakan hukum secara serius, lambannya pemerintah mengusut dan mengadili para pelaku pelanggaran HAM masa lalu serta terus bermunculannya kasus-kasus pelanggaran HAM baru. Pemerintah masih mempertahankan “kekerasan” sebagai alat satu-satunya untuk menyelesaikan berbagai persoalan,[9] bahkan “mengajarkannya” untuk dipraktekkan oleh rakyat sebagai solusi atas persoalan mereka lantaran ketidakseriusan negara mengabdikan diri pada pemenuhan tuntutan dan kepentingan publik.

Negara yang masih memiliki sifat dasar otoritarian ini menjadi tempat yang nyaman bagi tumbuhnya berbagai praktek dominasi dan hegemoni, dibuktikan antara lain dengan kembalinya intervensi militer dalam pengambilan keputusan politik birokrasi sipil –lantaran “kegagalan” pemerintahan sipil membangun stabilitas dan mekanisme politik yang demokratis—, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip konstitusi, korupsi, ketidaktegasan terhadap proyek demiliterisasi dan masih berlakunya “kekerasan” sebagai ekspresi kekuasaan. Sifat dasar politik yang otoritarian ini pula yang mendorong impunitas dan pengabaian terhadap peran penegakan hukum dan tata pemerintahan yang baik. Kekuasaan memahami jabatan dan posisi sebagai tiket resmi untuk bekerja tanpa kontrol dalam menjalankan fungsi yudikatif, legislatif dan eksekutif. Akumulasi dari keseluruhan fakta di atas bukan saja menyebabkan negara kehilangan kepercayaan dari masyarakat sipil, tapi juga ketiadaan kemajuan politik dan penegakan HAM yang terjadi saat ini.

Harapan rakyat memasuki tahun keempat reformasi ini agar pemerintahan Megawati mampu melakukan perubahan –yang bukan sebatas pernyataan besar—pada aspek penegakan hukum dan HAM tampaknya belum terpenuhi. Sistem hukum saat ini masih seperti sarang laba-laba, karena hanya mampu menjaring pelanggar hukum dari kalangan bawah, tidak berkuasa atau orang kecil.[10] Padahal supremasi hukum dan HAM adalah salah satu parameter utama keberhasilan Megawati dalam menjalankan pemerintahan. Keseriusan Megawati menjalankan reformasi akan dapat diukur dari report-nya dalam hal penegakan hukum ini.[11] Maka dapat disimpulkan bahwa apa yang akan terjadi dalam hal penegakan HAM masih sangat tergantung pada niat baik aparatur pemerintah, bukan mengacu pada mandat reformasi yang di antara butir-butirnya memuat rekomendasi keharusan upaya penegakan HAM di Indonesia. Walhasil, semua juga bergantung pada kesungguhan kita semua untuk mengingatkan dan mengkoreksi negara yang kian tak peduli dengan penegakan dan perlindungan HAM ini.

Wallahua’lam.


* Pengantar Materi “HAM Dalam Pergulatan Politik dan Hegemoni Kekuasaan di Indonesia” dalam Diklat Penelitian Bidang SOSBUDHUM Tingkat Nasional yang diselenggarakan Forum Kajian dan Penelitian Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 19-22 Desember 2002. Beberapa bagian dari tulisan ini pernah dimuat dalam beberapa tulisan atau disampaikan dalam sejumlah forum diskusi dalam tema serupa.

** Anggota Presidium Koordinatoriat Badan Pekerja Kontras, Jakarta

[1] Tan Malaka, Dari Penjara ke Penjara (Jakarta: Teplok Press, Juli 2000), h. 5-6

[2] Komisi Pencari Fakta yang dibentuk Presiden Soekarno pada akhir tahun 1965 (sebelum akhir dari semua pembunuhan-pembunuhan) menyebutkan angka 78.000 jiwa. Angka ini sungguh tidak kecil mengingat masa pembunuhan yang berlangsung 3 bulan, dan angka tersebut masih jauh dari yang sebenarnya. Kantor Berita ANTARA mengeluarkan angka 500.000 jiwa yang kemudian dijadikan angka resmi setelah Laksamana Soedomo menggunakannya dalam wawancara dengan Newsweek tahun 1977. Amnesti Internasional menaksir jumlah korban lebih dari 500.000 jiwa, sedangkan banyak peninjau independen menaksir jumlah Korban lebih dari 1.000.000 jiwa. Lihat M.R. Siregar, Tragedi Manusia dan Kemanusiaan: Kasus Indonesia, Sebuah Holokaus Yang Diterima Sesudah Perang Dunia Kedua (London: TAPOL, The Indonesia Human Right Campaign, Oktober 1995), Cet. II, h. 233-234

[3] Yap Thiam Hien secara tegas menyatakan bahwa  …tidak benar mengatakan Orde Baru menghargai hukum dan HAM… Tidak, Orde Baru Tidak menghargai Hukum dan HAM. Tetapi sebaliknya. Sejak kelahirannya dan sepanjang sejarahnya hingga selesainya tulisan ini [Desember 1979], banyak pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM telah dilakukan. Kebenaran dari kenyataan tersebut membelalak di halaman-halaman surat kabar, … Lihat Yap Thiam Hien, Negara, HAM dan Demokrasi (Jakarta: YLBHI, 1998), h. 17

[4] Francois Raillon, Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974 (Jakarta: LP3ES, Januari 1989), Cet. II, h. 199-120

[5] Ignas Kleden, “Tantangan Ganda Untuk Masyarakat Madani: Catatan Mengenai Politik Paska Soeharto”, dalam Jurnal Diponegoro 74, No. 8/1999 (Jakarta: YLBHI, 1999), h. 8

[6] Bambang Widjajanto, Seandainya Hukum Gagal dan Mengecewakan Masyarakat, dalam Lukas Luwarso & Imran Hasibuan (ed.), Indonesia di Tengah Transisi (Jakarta: Pro Patria, 2000), h. 87-88

[7] Robertus Robet, “Etalase Politik Kekerasan: Pembantaian ‘Penjahat’ di Jabotabek”, dalam Jurnal Diponegoro 74 No. 9/2001, (Jakarta: YLBHI, 2001), h. 61

[8] Kompas 20 Mei 2002

[9] Alat yang paling mutakhir adalah Perpu No 1 dan No 2 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Terorisme dan Pemberlakuan Perpu No 1 Pada Kasus Peledakan Bom di Bali 12 Oktober 2002 yang memberi kewenangan berlebihan kepada Negara dalam mengontrol masyarakat yang dicurigai melakukan tindak pidana terorisme. Sebelumnya praktek-praktek “kekerasan” telah berlangsung di berbagai wilayah konflik atau untuk mengatasi berbagai masalah disintegrasi tanpa memperhatikan akar permasalahan dan mengupayakan penyelesaian yang lebih beradab dan manusiawi.

[10] Media Indonesia, 19 Juli 2002

[11] Koran Tempo, 24 Juli 2002