Mufti Makarim al-Ahlaq

The Roots of Violence: Wealth without work, Pleasure without conscience, Knowledge without character, Commerce without morality, Science without humanity, Worship without sacrifice, Politics without principles.

Mahatma Gandhi (18691948)

Kata ‘kekerasan’ menjadi salah satu kata yang lazim dipergunakan untuk menjelaskan beberapa persoalan yang terkait dengan perlakuan atau tindakan yang dipandang tidak menyenangkan, tidak manusiawi, bertantangan dengan norma/nilai tertentu atau hukum, atau sesuatu yang bertentangan dengan kehendak diri kita. Kata ini kemudian mendapat predikat atau dikaitkan dengan kata lain untuk menjelaskan persoalan-persoalan perlakuan atau tindakan di atas pada konteks tertentu, seperti kekerasan politik, kekerasan ekonomi, kekerasan budaya, kekerasan struktural, kekerasan Negara, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, dan seterusnya. Dan dalam setiap terminologi baru tersebut, kemudian terkonstruksi teori, konsep, hukum atau bahkan doktrin atas apa yang dimaksud dengan ‘kekerasan’

Tulisan ini bermaksud untuk menelusuri ‘riwayat dan pemaknaan’ kekerasan yang sejauh ini berkembang di banyak bidang, sekaligus mengajukan interpretasi yang dipandang tepat berdasarkan cara berfikir logis[1] dan sesuai dengan refleksi dan kajian penulis.

Interpretasi Makna (Bahasa)

Dalam bahasa Inggris, Cambridge Advanced Learner’s Dictionary mengartikan kata ‘kekerasan’ sebagai:

  1. Violence (noun), yang berarti, “1. actions or words which are intended to hurt people; 2. Extreme force;
  2. Violation (adj),yang berarti, “1. using force to hurt or attack; 2. describes a situation or event in which people are hurt or killed; 3). Sudden and powerful;” dan
  3. Violation (noun) yang diartikan, “an actions that breaks or acts against something, especially law, agreement, principle, or something that should be treated with respect.[2]

Dalam pengertian bahasa Inggris di atas, makna ‘kekerasan’ ditekankan pada ‘tindakan’ (action), keputusan/kebijakan/aturan (act) dan ‘ucapan’ (word) disertai pengerahan ‘kekuasaan’ (force) yang ‘bertentangan dengan sesuatu (against something) [yang dimaksudkan menyakiti/membunuh, yang ekstrim, yang bertentang dengan hukum, perjanjian, prinsip atau sesuatu yang harus diperlakukan dengan hormat].

Selanjutnya Merriam-webster Dictionary mendefenisikan ‘kekerasan’ (violence, noun) sebagai:

  1. 1.      a: exertion of physical force so as to injure or abuse (as in warfare effecting illegal entry into a house) b: an instance of violent treatment or procedure; 
  2. 2.      injury by or as if by distortion, infringement, or profanation :outrage
  3. 3.      a: intense, turbulent, or furious and often destructive action or force <the violence of the storm>b: vehement feeling or expression :fervor; also: an instance of such action or feeling c: a clashing or jarring quality :discordance
  4. undue alteration (as of wording or sense in editing a text)[3]

Defenisi ini menjelaskan penggunaan kata ‘kekerasan’ pada peristiwa seperti ‘penggunaan kekuatan fisik untuk melukai (injure) atau menyakiti (abuse)’, ‘contoh perlakukan atau prosedur yang kejam (violence treatment or procedure)’, ‘kekejaman (outrage) yang melukai lantaran adanya penyimpangan/pemutar-balikan (distortion), pelanggaran (infringement) atau penajisan (profanation)’, ‘pengerahan kekuatan (force) yang sangat hebat (intense), bergolak (turbulent), penuh kemarahan (furious), dan seringkali merusak (destructive)’, ‘ungkapan atau perasaan yang sangat bergairah (fervor)’, ‘pertentangan (discordance)’, dan ‘perubahan yang tidak pantas (undue alteration).

Secara lebih ringkas Oxford Dictionaries mengartikan kekerasan (violence, noun) sebagai:

  1. 1.       behaviour involving physical force intended to hurt, damage, or kill someone or something;
  1. (sebagai istilah Hukum) the unlawful exercise of physical force or intimidation by the exhibition of such force; dan
  2. Strength of emotion or of a destructive natural force.[4]

Defenisi ini menggarisbawahi ‘kekerasan’ sebagai prilaku (behaviour) yang melibatkan kekuatan fisik (physical force) dengan tujuan ‘melukai, merusak atau membunuh seseorang atau sesuatu’ serta menekankannya sebagai “’pemunculan kekuatan di atas dalam rupa tindakan yang tidak sah (unlawful exercise), penggunaan kekuatan fisik (physical force) serta intimidasi (intimidation)’.

Sementara dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata ‘kekerasan (kata benda) diartikan sebagai, “(1) perihal (yg bersifat, berciri) keras; (2) perbuatan seseorang atau kelompok orang yg menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; (3) paksaan.[5] Dalam konteks perlakuan dan tindakan, bahasa Indonesia memaknai kekerasan sebagai ‘perbuatan’ yang menyebabkan ‘cedera’ atau ‘mati’nya ‘orang lain’, atau kerusakan ‘fisik’ dan ‘barang’, serta menyebut kata ‘paksaan’ sebagai padanannya.

Menurut penulis, pemaknaan dalam bahasa Indonesia belumlah defenitif secara etimologis bila dibandingkan dengan bahasa Inggris, lantaran tidak kuatnya akar sejarah dalam kata ‘kekerasan’. Sementara kata ‘violence’ –yang menurut Merriam-webster Dictionary telah digunakan pada abad 14 M, memiliki konteks sejarah yang lebih kuat. Kata ‘violence[/vaɪ(ə)ləns/] berasal dari bahasa Latin, violentus/violentia, yang berasal dari kata atau vīs yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Violence dimaknai sebagai ekspresi fisik maupun verbal yang mencerminkan tindakan agresi dan penyerangan terhadap kebebasan atau martabat seseorang, oleh perorangan atau kelompok, yang didasarkan pada ‘kewenangan’. Artinya, violence (kekerasan) adalah penggunaan kewenangan tanpa keabsahan atau tindakan sewenang-wenang.[6]

 

Interpretasi Teoritis

Relasi Antar Individu

Ada banyak teori yang dikembangan untuk menjelaskan latar belakang prilaku kekerasan di masyarakat. Analisa-analisa tentang kekerasan terbentang, mulai dari yang bersifat makro (perang, pemerintahan, represi) hingga yang bersifat mikro, yang terjadi antar individu.  Upaya mendefenisikan kekerasan juga dilakukan berdasarkan relasi-relasi antar individu yang kompleks seperti gender dan seksualitas. Sana Loue menjelaskan beberapa teori dalam konteks ini,[7] yaitu:

  1. Teori Budaya Kekerasan (Culture of Violence Theory): yang terjadi pada masyarakat plural. Beberapa sub-kultur membangun norma yang membolehkan penggunaan kekerasan fisikal lebih besar ketimbang kultur dominan. Kekerasan semacam ini semakin sering terjadi pada masyarakat-yang-penuh-kekerasan ketimbang masyarakat-yang-damai. Relasi-tidak setara yang mendukung dominasi patriarkhi dalam keluarga dan menggunakan kekerasan untuk memperkuat dominasi patriarkhi adalah contohnya. Teori ini juga melahirkan teori lain yang menyatakan bahwa pornografi dan tayangan kekerasan di televisi bisa memperkuat ‘budaya kekerasan’ terhadap perempuan.
  2. Teori Ekologis (Ecological Theory), yang berusaha menghubungkan kekerasan dalam keluarga dengan lingkungan sosial yang lebih luas. Ini termasuk budaya, jaringan sosial keluarga [baik yang formal maupun informal], situasi dan kondisi keluarga terdekat, serta sejarah keluarga. Kerangka semacam ini memberikan dasar bagi teori resiko kekerasan domestik berdasarkan kriteria tertentu.
  3. Teori Evolusioner (Evolutionary Theory); teori ini mengajukan fakta bahwa masyarakat telah berubah dari yang cenderung simpel menjadi lebih kompleks; bentuk keluarga menjadi lebih kecil dan inti [ayah-ibu-anak], serta relasi sosial cenderung lebih terstruktur dan –karenanya menjadi—ambigu. Perubahan ini terjadi akibat perbedaan model pola asuh. Sebagai contoh, dalam keluarga yang sangat ketat, ke-tidakindependen-an selalu diwariskan kepada anak dan bahkan tumbuh kepercayaan bahwa hukuman fisik diperlukan untuk memastikan kepatuhan. Teori ini menyatakan bahwa kepatuhan sangat penting bagi seseorang dalam struktur hirarki tertinggi, terutama ketika aktivitas individu-individu [dibawahnya] dilakukan di masyarakat formal yang bertemu di luar rumah.
  4. Teori Feminis (Feminist Theory): terdiri dari banyak pandangan tentang kekerasan domestik. M Beograd dalam bukunya Feminist Perspectives in Wife Abuse mengidentifikasi empat ketegangan yang umum terjadi, yaitu: 1). Sebagai kelas dominan, laki-laki memiliki akses berbeda terhadap materi dan sumber daya simbolis sementara perempuan dianggap sekunder dan inferior [lebih rendah]; 2). Kekerasan pasangan intim dapat diprediksi terjadi dan merupakan dimensi umum ‘kehidupan normal keluarga’; 3). Pengalaman perempuan seringkali dianggap ‘tidak penting’ karena dominasi laki-laki mempengaruhi seluruh aspek kehidupan; dan 4). Perspektif feminis didedikasikan untuk mengadvokasi perempuan.
  5. Perspektif Bio-psiko-sosial (Biopsychosocial Perspective): teori ini berpretensi menggabungkan faktor biologis (level hormon testorteron, kecanduan alkohol), faktor sosial (stres dalam hubungan sosial, kualitas hubungan, pemasukan keuangan, tingkat hubungan sosial) dan faktor psikologis (tendensi anti-sosial, permusuhan, egosentrisme, kebutuhan akan kepuasan dan perhatian) dalam penyebab kekerasan.
  6. Teori Pertukaran (Exchange Theory): teori ini menggambarkan bahwa orang-orang saling melukai atau melakukan perbuatan buruk karena ini merupakan jalan untuk mencapai tujuan tertentu dan keuntungan yang sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Seorang suami yang mengalami kecaman sosial dan tekanan cenderung untuk menggunakan kekerasan sebagai cara mengontrol lingkungannya.
  7. Teori Investasi (Investment Theory): teori ini mengajukan alasan komitmen untuk sebuah hubungan, termasuk tengelam dalam kepuasan hubungan, fungsi negatif dari perasaan lain, serta sejumlah hal lain merupakan investasi. Investasi semacam ini dapat berupa emosional, sosial dan finansial [termasuk berbentuk kekerasan].
  8. Teori Sumberdaya (Resource Theory): teori ini menekankan bahwa pengambil keputusan dalam keluarga memperoleh nilai dari ‘sumberdaya’ yang dibawa oleh setiap orang dalam hubungan. Sumberdaya [yang kemudian diberusaha diperoleh dengan mengesahkan kekerasan] dapat berupa finansial, sosial dan organisasional.
  9. Teori Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory): menurut teori ini, kekerasan dalam keluarga disebabkan oleh faktor situasional dan kontekstual. Faktor Kontekstual misalnya berupa karakteristik individu/pasangan, stres, kekerasan dalam keluarga atau kepribadian yang agresif. Sedangkan faktor situasional dapat berupa bentuk substansi kekerasan dan kesulitan keuangan. Teori ini juga memperluas faktor-faktor ini sebagai pengaruh pertumbuhan anak yang dikombinasikan dengan faktor eksternal.
  10. Teori Kekuasaan Perkawinan (Marital Power Theory): teori ini membagi kekuasaan menjadi tiga bidang: dasar kekuasaan, proses kekuasaan dan akibat kekuasaan. Dasar kekuasaan terdiri dari aset dan sumberdaya yang memberikan basis bagi dominasi salah satu dari pasangan terhadap yang lainnya. Proses kekuasaan berupa teknik interaksi yang digunakan seseorang untuk mengusai pengontrolan, seperti negosiasi, ketegasan, dan pemecahan masalah. Akibat kekuasaan merujuk pada siapa yang sebenarnya mengambil keputusan. Menurut teori ini, pasangan yang tidak memiliki kekuasaan cenderung mengalami kekerasan.
  11. Teori Ikatan Traumatis (Traumatic Bonding Theory): teori ini menjelaskan mengapa seorang perempuan tetap memilih bersama laki-laki yang telah menganiayanya. Ada dua ciri yang digambarkan: 1). Adanya ketidakseimbangan kekuasaan dalam sebuah hubungan, dimana pelaku kekerasan mempersepsikan dirinya dominan atas yang lainnya, dan 2). Sifat kekerasan yang berulang-ulang. Individu yang lemah dalam sebuah hubungan perlahan menjadi tergantung pada yang dominan.  Jeda antar tindak kekerasan adalah waktu dimana gambaran positif dari cinta dan kasih sayang dibangun untuk melegitimasi hubungan. Teori Sindrom Stockholm mengajukan pengalaman yang variatif dalam kasus semacam ini: korban kekerasan yang bersemangat untuk berterimakasih atas sedikit kebaikan yang diberikan pelaku, korban merasionalisasi tindak kekerasan, korban memendam/mengabaikan kemarahannya, korban merasakan kebutuhan untuk ‘memasuki kepala pelaku’ ketimbang untuk mengetahui bagaimana cara menolong dirinya, korban seringkali melihat ‘dunia’ dari sudut pandang pelaku, serta korban menunjukkan tanda-tanda stres paska-trauma.

 Perspektif World Health Organization

Kekerasan diartikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan secara sengaja, yang mengancam atau mengenai diri sendiri, orang lain, atau kelompok atau komunitas, yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cidera, kematian, gangguan psikologis, gangguan perkembangan atau kerugian (the intentional use of physical force or power, threatened or actual, against oneself, another person, or against a group or community, that either results in or has a high likelihood of resulting in injury, death, psychological harm, maldevelopment or deprivation).[8]

Dimasukkannya kata ‘kekuasaan’ (power) yang ditambakan pada frasa ‘penggunaan kekuatan fisik’ (use of physical force) meluaskan sifat perbuatan kekerasan dan memperluas pengertian yang selama ini konvensional, sehingga dapat memasukkan perbuatan kekerasan sebagai efek dari relasi kekuasaan, termasuk pengancaman dan intimidasi. Penggunaan ‘kekuasaan’ juga dimaksudkan untuk memasukkan pelalaian/pengabaian atau pembiaran (neglect or acts of omnision), sebagai tambahan atas kekerasan yang paling dominan berupa tindakan sengaja (acts of commission). Dengan demikian, ‘penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan’ harus dipahami juga memasukkan pelalaian/pengabaian dan segala bentuk perlakuan fisikal, seksual dan psikologikal, termasuk bunuh diri dan penganiayaan diri lainnya. Defenisi ini juga meliputi tingkat dampak yang lebih luas berupa gangguan psikologis, gangguan perkembangan atau kerugian materil.[9]

Pada tahun 1996 Dewan Kesehatan Dunia (World Health Assembly) mendeklarasikan resolusi WHA 4925 yang menyatakan kekerasan sebagai masalah kesehatan publik yang utama dan meminta WHO merumuskan tipologi kekerasan yang menjelaskan beragam tipe kekerasan dan hubungan di antaranya. Beberapa tipologi yang sudah ada dianggap belum komprehensif. Rumusan WHO membagi kekerasan dalam tiga kategori besar berdasarkan karakteristik pelaku kekerasan, yaitu: 1). Kekerasan terhadap diri sendiri (self-directed violence); 2). Kekerasan antar-perseorangan (interpersonal violence); dan 3). Kekerasan kolektif (collective violence). (lihat Figure 1. 1).

Kategorisasi WHO membedakan antara kekerasan yang ditimbulkan oleh diri sendiri, individu lain dan kelompok individu yang kecil, serta yang dilakukan kelompok besar seperti negara, organisasi politik, milisi, dan organisasi teroris. Kekerasan terhadap diri sendiri (self-directed violence) dibagi menjadi tindakan bunuh diri dan penganiayaan diri sendiri, yang di dalamnya termasuk pikiran tentang bunuh diri, percobaan bunuh diri (parasuicide) atau pelukaan diri dengan sengaja, dan tindakan bunuh diri; serta penganiayaan diri, termasuk mutilasi anggota tubuh sendiri. Sementara kekerasan antar-perseorangan (interpersonal violence) dibagi menjadi dua sub-kategori: yaitu 1). Kekerasan keluarga dan kekerasan pasangan intim  yang biasanya terjadi di dalam rumah tangga atau tempat tinggal; dan 2). Kekerasan komunitas, yang terjadi antar individu yang tidak berhubungan (keluarga atau intim), juga mungkin tidak saling mengenal dan umumnya terjadi di luar rumah.[10] Sedangkan kekerasan kolektif (collective violence) dibagi menjadi kekerasan sosial, politik dan ekonomi. Berbeda dengan dua ketegori di atas, kategori ini ditekankan pada kekerasan oleh kelompok besar atau Negara. Kekerasan kolektif dapat terjadi dengan tujuan agenda sosial tertentu, misalnya penyebaran kebencian oleh kelompok terorganisir, aksi terorisme, dan kekerasan massa. Contoh kekerasan politik misalnya adalah perang, konflik bersenjata, kekerasan Negara atau sejenisnya yang dilakukan kelompok besar. Kekerasan ekonomi dilakukan dengan tujuan mengacaukan aktivitas ekonomi, menghalangi akses pada kebutuhan essensial atau menciptakan fagmentasi ekonomi.[11]

Gambar di atas juga membagi sifat dasar kekerasan menjadi: 1). Bersifat Fisik; 2). Bersifat Seksual; 3). Bersifat Psikologikal; dan 4). Berupa Perampasan atau Pengabaian. Keempat sifat kekerasan ini terjadi pada kategori dan sub kategori kekerasan di atas –dengan pengecualian kekerasan terhadap diri sendiri. Sebagai contoh, kekerasan terhadap anak dapat bersifat fisik, seksual, psikologikal, atau pengabaian. Kekerasan komunitas dapat berupa serangan fisik antar pemuda, kekerasan seksual di tempat kerja dan pengabaian orang tua atas kebutuhan fasilitas perawatan jangka panjang. Kekerasan politik dapat berupa pemerkosaan selama konflik dan perang psikis dan psikologis.[12]

Perspektif Psikologi

Psikologi melihat kekerasan dari sudut kajian pikiran dan tindakan manusia. Ada semacam mitos bahwa kekerasan merupakan salah satu prilaku primitif manusia yang langgeng. Kepentingan dan ego menjadi dasar pemicu kekerasan –sebagaimana ditunjukkan dalam kisah Kain (Qabil) dan Habil dalam al-Kitab. Lebih jauh lagi psikologi mencari akar dari pikiran dan prilaku kekerasan [sesuatu di bawah/balik dari fenomena kekerasan yang ditampilkan.

Psikoanalisa yang dikembangkan Sigmund Freud menjelaskan bahwa dalam kehidupan manusia terdapat tiga tingkatan psikis, yaitu Id, Ego dan Superego. Id adalah naluri bawaan [seperti naluri seksual dan agresif] dan keinginan-keinginan yang ditekan. Ego adalah kehidupan yang sepenuhnya dikuasai oleh realitas, yang betugas mempertahankan diri dan menyesuaikan dengan lingkungan sekitar [melakukan sintesa]. Superego adalah internalisasi nilai-nilai moral yang menjelma menjadi suara hati [nurani], yang memunculkan prilaku seperti menahan diri atau mengkritik diri.[13]

Prilaku Kekerasan terjadi ketika Ego gagal ‘mengatur’ pemuasan yang dibutuhkan Id [adanya dominasi naluri kesenangan]. Kekerasan terjadi ketika Id [naluri kesenangan] yang merupakan tenaga tidak tersentuh Ego sebagai pengendali. Kekerasan terjadi ketika Ego gagal menengahi tuntutan Id dengan keberatan-keberatan ‘dunia luar’. Kekerasan terjadi ketika dengan organ indera dan kesadarannya Ego yang seharusnya mengamati ‘dunia luar’ untuk memastikan waktu yang tepat untuk memuaskan Id [naluri kesenangan] tanpa merugi [menyebabkan kekerasan] tidak melakukannya. Kekerasan terjadi ketika Ego gagal mempengaruhi Id untuk ‘mengekang nafsunya’, menangguhkan pemuasannya, mengubah atau meninggalkan tujuannya.[14]

Sebaliknya, kekerasan juga tidak akan terjadi bila Ego berhasil mengendalikan Id dengan menggantikan prinsip kesenangan [yang sebelumnya berkuasa penuh pada psikis –terlihat pada anak-anak] dengan prinsip realitas. Prinsip realitas memiliki tujuan sama dengan prinsip kesenangan, namun mempertimbangkan kondisi yang ‘diizinkan’ oleh realitas. Kekerasan tidak akan terjadi jika Ego mempelajari atau mencari jalan ‘lain’ untuk mencapai pemuasan, selain menyesuaikan diri dengan ‘dunia luar’ –yang ini merupakan fungsi paling tinggi Ego. Ego adalah inti kebijaksanaan hidup, yaitu perihal pengambilan keputusan yang tepat tentang kapan nafsu-nafsu tersebut perlu dikekang dan kapan sebaiknya berpihak pada nafsu untuk memerangi realitas. Dengan demikian, bila Ego tersusun dengan baik dan berfungsi efisien, bila Ego memasuki seluruh bagian dari Id dan menjalankan pengaruhnya, maka tidak akan ada masalah [kekerasan].[15]

Sementara Behaviorisme melihat kekerasan sebagai hasil dari proses belajar, dan merupakan prilaku yang tampak, –dengan mengabaikan konsep kesadaran dan intropeksi yang dianggap tidak ilmiah.[16] Sebagai ‘yang tampak’ prilaku kekerasan digambarkan secara ilmiah tanpa melihat peristiwa fisiologis internal atau konstrak hipotetis seperti pikiran.[17] Berdasarkan pandangan ini, maka kekerasan dimaknai sebagai prilaku yang ‘ditularkan’, dilakukan dan diulangi karena dianggap ‘menguntungkan dirinya’. Prilaku terjadi karena adanya proses meniru (modeling). Karenanya perilaku kekerasan merupakan peniruan dari sajian kekerasan dari lingkungannya (individu, kelompok, media.[18] Masalah yang kemudian juga muncul sebagai akibat dari peniruan ini adalah hilangnya perasaan bersalah atas tindak kekerasan [karena apa yang ditiru dianggap benar] serta dinikmatinya ‘keuntungan’ dari perilaku ini juga tanpa rasa bersalah [karena lingkungannya juga memperlihatkan demikian.

Dalam kajian kekerasan terhadap anak, Terry E. Lawson menyebut ada empat bentuk kekerasan (abuse), yaitu kekerasan emosional (emotional abuse), kekerasan (verbal abuse), kekerasan fisik (physical abuse), dan kekerasan (sexual abuse).[19] Kekerasan emosional terjadi dalam bentuk pengabaian/pembiaran, terjadi ketika orang tua/pengasuh atau pelindung membiarkan seorang anak yang tengah meminta perhatian [popok yang basah, rasa lapar, keinginan bermain, dst]. Termasuk keinginan untuk dipeluk atau dilindungi ketika anak merasa dirinya ‘terancam’. Anak akan mengingat dan ‘mengidentifikasi’ prilaku pengabaian/pembiaran yang berlangsung konsisten dan mengenalinya sebagai kekerasan emosional [dalam bentuk ekspresi kekecewaan atau pencarian perhatian’, termasuk pelampiasan atau pembangunan hubungan baru dengan orang lain].

Kekerasan verbal terjadi dalam bentuk serangan/tindakan lisan, berupa tekanan [perintah atau larangan] ketika anak melakukan tuntutan, atau penistaan [penyebutan bodoh, nakal atau kata-kata yang tidak pantas untuk anak]. Sementara kekerasan fisik juga berupa serangan atau tindakan fisik  mulai dari yang mengakibatkan cedera, cacat hingga kematian. Sedangkan kekerasan seksual bisa berupa eksploitasi seksual atau pelecehan seksual.[20]

Pandangan Filsafat

The Cambridge Dictionary of Philosophy menyebut kekerasan sebagai, “1). Penggunaan kekuasan/kekuatan untuk menimbulkan cedera fisik, kematian atau kerusakan (kekerasan fisik); 2). Penyebab sejumlah gangguan mental atau emosional, berupa penghinaan, perampasan, atau pencucian-otak [brainwashing] (kekerasan psikologis); 3). Sesuatu yang lebih luas, berupa pencemaran, penajisan/penistaan, penodaan, atau penunjukan rasa tidak hormat terhadap sesuatu yang dianggap bernilai, suci/sakral atau berharga/mengandung harapan; dan 4). Serangan fisik ekstrim yang terjadi alamiah seperti tornado, badai, gempa bumi.[21]

Kekerasan fisik mungkin terjadi langsung pada seseorang, hewan atau benda. Pada dua objek pertama, pencideraan, penimbulan-kesakitan, penciptaan-penderitaan dan pembunuhan adalah bentuk yang dominan. Sementara pada objek ketiga, ilegalitas/pelanggaran hukum atau ketiadaan izin dalam tindakan terhadap benda [pengambilan, perusakan, pemusnahan] adalah dasar penyebutan kekerasan. Kekerasan umumnya psikologis diberlakukan pada perorangan, meskipun juga dapat diberlakukan terhadap hewan [seperti perusakan mental dalam eskprimentasi], atau lingkungan [seperti kekerasan terhadap lingkungan yang menyebabkan kerusakan sekaligus hilangnya penghormatan terhadap kehidupan alamiah].[22]

Konsep kekerasan seringkali juga diterapkan untuk menandai kebijakan atau perbuatan yang bertentangan dengan moral. Pada ranah ini kekerasan dilekatkan pada pengerahan kekuatan normatif (normative force) dan memunculkan pertanyaan kapan dan bagaimana sebuah kekerasan dianggap ‘salah’.  Pandangan ini kemudian melekatkan ‘karakter normatif’ pada ‘kekerasan’ [yang kemudian dikenal sebagai ‘kesalahan utama’/prima facie wrongness], dengan tetap membiarkan alasan utama moral yang membenarkan penggunaan kekerasan. Perang atau hukuman mati dianggap sebagai kekerasan yang terinstitusionalisasi, sebagaimana praktek ilegal atau ekstra-legal seperti vigilantisme,[23] penyiksaan [oleh aparat negara] serta terorisme Negara. Rasisme dan seksisme juga dianggap sebagai bentuk dari kekerasan yang terinstitusionalisasi, yang juga berasosiasi dengan kekerasan fisik dan psikologis.[24]

The Oxford Companion of Philosophy mengajukan pandangan terhadap kekerasan pada aspek makro, yaitu komunitas dan Negara. Berhubungan dengam konsep demokrasi, kekerasan politik dipandang tidak demokratis karena mengutamakan kekuatan ketimbang proses yang demokratis. Beberapa pandangan menjustifikasinya jika ditujukan terhadap Negara yang tidak demokratis. Beberapa tindak kekerasan mungkin dianggap demokratis jika menonjolkan kebajikan yang terhubung dengan praktek demokrasi, seperti untuk menegakkan ketaatan [dengan catatan tetap mengutamakan pendekatan persuasif]. Kekerasan ditujuan untuk mengoreksi pengaruh yang tidak demokratis dan memberikan maslahat dalam demokrasi [seperti penegakan hukum], dengan tetap mempertimbangkan kapan tindakan itu tepat atau dibutuhkan.[25]

Secara teoritis, kekerasan politik dimaknai sebagai cara penggunaan kekuasaan untuk tujuan politik di luar kewajaran sebagaimana diatur dalam hukum internasional tentang perang atau hukum internal dalam administrasi peradilan. Rentang kekerasan ini meliputi spektrum yang luas, mulai dari pelemparan batu pada saat demonstrasi sampai dengan revolusi dan perang sipil.[26] Memang terkadang pelanggaran hukum melekat pada demontrasi yang mengandung kekerasan, sebagaimana dalam pembangkangan sipil (civil disobedience). Terhadap hal semacam ini kekerasan politik harus dilihat dalam tujuan politik [apakah tujuan yang korup atau mulia] ketimbang melakukan simplifikasi pada tindakan [rezim yang korup terkadang tidak memperdulikan aksi yang dianggap ‘lunak’ sehingga diperlukan semacam shock theraphy]. Karenanya kekerasan politik tidak hanya meliputi penggunaan kekerasan dalam melawan Negara, namun juga kekerasan yang dilakukan oleh atau atas nama Negara, seperti terorisme Negara yang ditujukan kepada kelompok minoritas di bawah rezim yang fasis. Mungkin saja hukum dibuat untuk mengakomodasi tindakan ini, namun tetaplah tindakan ini disebut sebagai terorisme Negara sebab, ‘hukum yang tidak adil bukanlah hukum’, yang justru mewajibkan ketidaktaatan terhadap pemerintahan yang demikian. [27]

Teori Kekerasan Johan Galtung 

Johan Galtung adalah professor dalam kajian konflik dan perdamaian yang mendirikan International Peace Research Institute of Oslo (PRIO) di awal tahun 1960an. Gagasan Galtung tentang kekerasan dimulai dengan kajian terhadap pemikiran Mahatma Gandhi sebagaimana tertuang dalam bukunya Gandhis Politiske Etikk (1988). Buku ini menjelaskan tiga jenis penjuangan non-kekerasan Gandhi: 1). Non-violence of strong: yaitu perlawanan tanpa kekerasan yang dilakukan dengan keyakinan dan kekuatan diri; 2). Non-violence of the weak: perlawanan yang dilakukan karena tidak ada senjata dan sumber daya untuk bertempur; dan 3). Non-violence of the corward: berupa penyerahan diri karena lemah dan takut. Bagi Gandhi, peperangan bukan sekedar melawan sesuatu, tetapi juga memperjuangkan sesuatu. Satu pandangan Gandhi yang sangat mempengaruhi Galtung adalah perihal struktur dimana Gandhi menyatakan bahwa kekerasan dapat dihapuskan jika kita mengetahui penyebabnya; yang umumnya bukan orang-orang jahat tapi struktur yang salah. Inilah yang mendasari teori kekerasan struktural Galtung yang kemudian melahirkan teori agresi, imperealisme, komunikasi internasional, pola-pola diplomasi, bahkan teori perdamaian positif. Semuanya dalam perspektif struktural.[28]

Awalnya Galtung memberikan defenisi amat luas terhadap apa yang dimaksud dengan kekerasan, yaitu: (sesuatu) terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya [violence is present when human beings are being influenced so that their actual somatic and mental realizations are below their potential realizations].[29] Defenisi ini menekan pengertian kekerasan sebagai akibat dari perbedaan  antara yang potensial dan yang aktual, apa yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi. Kekerasan terjadi ketika meningkatnya jarak antara yang potensial dengan aktual. Sebagai contoh, jika seseorang meninggal karena TBC pada abad ke 18, sulit untuk menyatakannya sebagai kekerasan karena adanya keterbatasan pengobatan. Namun jika seseorang meninggal untuk kasus yang sama hari ini [dimana sumberdaya medis lengkap dan dapat diakses, sehingga kematian sebagai akibat langsung penyakit ini dapat dihindari] maka kekerasan telah terjadi. Jika seseorang meninggal karena gempa bumi saat ini, maka itu bukanlah kekerasan. Namun bila suatu saat gempa bumi dapat diprediksi dan diatasi, maka korban peristiwa demikian adalah korban kekerasan. Intinya, kekerasan terjadi ketika yang potensial (kematian akibat tidak ada pengobatan disaat tersedianya fasilitas, kematian akibat gempa bumi padahal pemerintah mampu membangun system peringatan dini) lebih tinggi dari yang aktual (kesembuhan dari penyakit TBC, keselamatan dari ancaman gempa bumi), maka terjadilah kekerasan –ketika seharusnya sesuatu dapat dielakkan (avoidable) namun tidak dilakukan.[30]

Galtung menyatakan bahwa level potensial untuk merealisasikan adalah pengetahuan dan sumber daya. Apabila pengetahuan dan/atau sumber daya dimonopoli oleh kelompok atau kelas atau digunakan untuk tujuan lainnya, maka tingkat yang aktual akan turun di bawah yang potensial, dan kekerasan hadir dalam sebuah sistem. Sebagai tambahan atas konsep kekerasan yang tidak langsung  ini, Galtung juga menjelaskan bentuk kekerasan langsung, yaitu ketika tujuan untuk melakukan realisasi (seperti integritas fisik/psikologis seperti paramedis, infrastruktur fisik seperti rumah sakit, sekolah) tidak dilakukan namun dirusak. Ketika terjadi peperangan, terjadi kekerasan langsung dimana pembunuhan atau pencideraan seseorang dipastikan menempatkan realisasi somatis aktual (actual somatic realization) di bawah realisasi somatis potensial (potential somatic realization). Namun dimungkinkan pula terjadi kekerasan tidak langsung, ketika pengetahuan dan sumber daya disalurkan jauh dari upaya konstruktif untuk mendekatkan yang aktual kepada yang potensial.[31]

Selanjutnya, Galtung membagi kekerasan dalam tiga kategori, yaitu Kekerasan Langsung (antara Pelaku-Korban), Kekerasan Struktural (yang bersumber dari struktur sosial [antar orang, masyarakat, kumpulan masyarakat (aliansi, daerah)]), dan [dibalik keduanya] Kekerasan Kultural (simbolis dalam agama, ideologi, bahasa, seni, pengetahuan, hukum, media, pendidikan; gunanya melegitimasi Kekerasan Langsung dan Kekerasan Struktural). Kekerasan Kultural dan Kekerasan Struktural menyebabkan Kekerasan Langsung. Kekerasan Langsung juga menguatkan/memperburuk Kekerasan Struktural dan Kekerasan Kultural. Kekerasan Langsung berupa fisik atau verbal tampil sebagai prilaku yang tidak berubah, karena akarnya adalah struktur dan budaya.[32] (lihat Gambar berikut)[33]

Gambar. Piramida Kekerasan Langsung-Kekerasan Struktural-Kekerasan Kultural Galtung

Dalam mengatasi kekerasan-kekerasan tersebut, Galtung menekankan kebutuhan akan konsep yang lebih luas daripada kekerasan [dan perdamaian], yaitu “Kekuasaan”;[34] yang masuk dalam ranah kebudayaan, ekonomi, militer dan politik. Kekuasaan kebudayaan menggerakan manusia untuk memilah apa yang benar dan apa yang salah; kekuasaan ekonomi mengenalkan metode quid pro quo;[35] kekuasaan militer menekankan komando [ ya atau tidak]; dan kekuasaan politik melahirkan keputusan-keputusan.[36]

Selanjutnya Galtung juga membuat kategori-kategori kekerasan Khusus untuk Kasus Kekerasan Struktural yang bersifat Ekstrem,[37] yaitu:

  • Ecocide: kekerasan ekstrem terhadap alam
  • Suicide: kekerasan langsung dan mematikan terhadap diri
  • Homicide: kekerasan langsung dan mematikan terhadap orang lain
  • Genocide: kekerasan langsung dan mematikan terhadap seluruh rakyat
  • Structurocide: penghancuran struktur/destrukturisasi
  • Culturocide: penghancuran budaya/dekulturisasi
  • Omnicide: semua kekerasan di atas

Galtung menulis satu artikel khusus tentang Kekerasan Kultural yang meliputi ranah budaya dan simbolik karena Kekerasan Kultural menjadi justifikasi dari Kekerasan Langsung dan Kekerasan Struktural. Bintang, salib,  bulan sabit, bendera, lagu kebangsaan, potret pemimpin besar, poster atau pidato agitasi adalah aspek-aspek budaya yang ditanamkan dalam pikiran. Kekerasan struktural membuat Kekerasan Langsung dan Kekerasan Struktural terlihat atau terasa benar –tidak salah, sebagaimana teori penggunaan kekuasaan dan legitimasi terhadapnya dalam ilmu politik, yang tertanam melalui proses internalisasi –menurut psikologi.[38] Kekerasan Langsung adalah peristiwa; Kekerasan Struktural adalah proses; Kekerasan Kultural adalah yang permanen pada keduanya. Rangkaian kekerasan tersebut dapat dilihat dalam hubungan sebab-akibat [Kultural via Struktural via Langsung].[39]

Salah satu ilustrasi Kekerasan Kultural yang diajukan Galtung berhubungan dengan agama [yang notabene berhubungan dengan pengalaman Kristen, dalam Kitab Kejadian pada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru –penulis]. Pada semua agama ada yang dianggap sebagai ‘Yang Suci’ (Das Heilige, God, Tuhan). Tuhan bukan saja dianggap sebagai sesuatu yang Transenden (di luar) tetapi juga Imanen (di dalam) kita. Dalam doktrin agama-agama Semit, Tuhan ‘diyakini berpihak’ pada agama/umat tertentu, sehingga dimungkinkan beberapa orang ‘lebih dekat’ pada-Nya atau ‘lebih tinggi’. Demikian pula dikotomi simetris Manicheisme menempatkan perbandingan kebaikan-kejahatan secara ekstrim, Tuhan versus Setan, pro-Tuhan versus pro-Setan. Konsepsi demikian [yang ekstrim] kemudian menciptakan Surga dan Neraka di muka bumi, dimana mereka ‘yang Terpilih’ = baik = mendapat bimbingan keselamatan Tuhan. Sebaliknya, mereka ‘yang tidak terpilih’ = jahat = menuju kutukan bersama Setan.[40] Berikut ini adalah tabel perbandingan antara ‘Mereka yang Terpilih’ dan ‘Mereka yang Tidak Terpilih’, yang kemudian dapat ‘menjustifikasi’ kekerasan.[41]

Tuhan memilih

Dan meninggalkan untuk Setan

Dengan konsekuensi

Spesies manusia Hewan, tumbuhan, alam Spesiesisme, ecocide
Laki-laki Perempuan Seksisme, pembakaran penyihir (perempuan)
Pengikut-Nya Yang lain Nasionalisme, imperealisme
Kulit putih Kulit berwarna Rasisme, kolonialisme
Kelas atas Kelas bawah Kelasisme, eksploitasi
Orang-orang beriman Pengikut bid’ah, pagan Meritisme, inkuisisi

Selanjutnya berdasarkan penelusuran Galtung, ada empat jenis kebutuhan yang berkaitan dengan prilaku kekerasan, yaitu: 1). Kebutuhan untuk hidup –survival needs (negasinya adalah kematian); 2). Kebutuhan atas kesejahteraan –well-being needs (negasinya adalah kesengsaraan); 3). Kebutuhan atas identitas –identity needs (negasinya adalah alienasi); dan kebutuhan akan kebebasan –freedom needs (negasinya adalah represi, penindasan).[42] Bentuk-bentuk kekerasan Langsung dan Kekerasan Struktural yang kemudian terjadi tersusun dalam tabel berikut ini.

Tabel Tipologi Kekerasan[43]

Kebutuhan untuk Hidup

Kebutuhan atas Kesejahteraan

Kebutuhan atas Identitas

Kebutuhan akan Kebebasan

Kekerasan Struktural Pembunuhan Pelumpuhan Serangan yang berlarut, Sangsi-sangsi, Penciptaan Kesengsaraan Desosialisasi Resosialisasi Warga Negara kelas dua Represi Penahanan Pengusiran
Kekerasan Langsung Eskploitasi A Eksplitasi B Penetrasi Segmentasi Marginalisasi Fragmentasi

Berdasarkan uraian teori di atas, maka pertanyaan yang kemudian muncul adalah: jika KEKERASAN = Kekerasan Langsung + Kekerasan Struktural + Kekerasan Kultural, apa yang dapat dilakukan untuk menghentikannya? Menjawab perntanyaan ini Galtung menyatakan bahwa umumnya Kekerasan Langsung dapat ditelusuri balik pada Kekerasan Struktural vertikal, seperti eksploitasi, represi, untuk pembebasan atau mencegah pembebasan. Sebagai latar belakang terdapat Kekerasan Kultural yang melegitimasi Kekerasan Struktural dan Kekerasan Langsung, baik untuk mencegah atau mengelolanya. Apa yang kemudian diramalkan adalah hak yang buruk: kekerasan membiakkan kekerasan; sebagian besar melalui mekanisme siple berupa pembalasan dendam, dan sebagain lain karena tindak kekerasan dilakukan untuk menghentikan rasa bersalah seseorang. Disinilah muncul ruang bagi aktor perdamaian untuk memproses penyelesaian tanpa kekerasan. Aktivitas aktor perdamaian bisa diidetifikasi melalui pembangunan perdamaian struktural dan kultural.[44]

Aktor anti-kekerasan penting untuk mengidentifikasi konflik yang tidak diperdebatkan di dalam satu masyarakat, bukan untuk mengatasinya namun untuk mengenalinya –sebagai proses awal transformasi positif. Kemudian baru dilakukain identifikasi terhadap eksploitasi, represi dan marginalisasi (vertical) serta kelompok/individu kelompok yang terlalu sulit untuk merasa nyaman atau terlalu jauh untuk berinteraksi (horizontal). Menghentikan kekerasan cultural lebih sulit, karena ia merupakan ‘bagian tersembunyi dari gunung es’. Oleh karena itu dalam proses penyelesaian, ada empat lapis ‘kondisi’ yang harus diidentifikasi: 1). Kepentingan nasional/ kelompok yang direpresentasikan (seperti untuk memperoleh wilayah kekuasaan yang lebih besar); 2). Kepentingan individu (seperti melakukan negoisasi dengan brilyan untuk tujuan karir); 3). Situasi bawah sadar individual (seperti penyelesaian masalah inferioritas; dan 4). Situasi bawah sadar kolektif, seperti asumsi implisit tentang apa yang normal/natural.[45]

Kekerasan ?

Makna dan Pengertian

Secara etimologis, makna kekerasan dalam bahasa Inggris lebih jelas dan spesifik, karena dalam pemaknaannya mengajukan ciri yang relevan dan logis. Jika disusun dalam sebuah premis mayor, maka pemaknaannya adalah sebagai berikut:

Rumusan Dasar:    Kekerasan adalah tindakan (action) atau kebijakan/keputusan (act) apapun yang disertai penggunaan kekuasaan/kekuatan (force) dalam bentuk apapun, yang ditujukan untuk menyakiti, merusak, menguasai, mematikan atau memusnahkan apapun dengan jalan yang bertentangan dengan hukum, perjanjian, prinsip/norma atau sesuatu yang harus diperlakukan dengan hormat.

Rumusan Premis:  Setiap tindakan/kebijakan disertai penggunaan kekuasaan/kekuatan dengan tujuan buruk [yang eksplisit maupun implisit] dan/atau menentang nilai tertentu [yang sah/disepakati/logis] adalah kekerasan.

Dengan demikian, pengertian kekerasan berbasis pada “tindakan” (verbal-fisik-emosional-seksual) yang bertentangan dengan akal sehat/‘nilai’/konsensus/ yang ditujukan kepada suatu objek dan apa yang melekat kepadanya (tubuh, atribut, wadah, martabat, harta/keluarga). Pandangan anthropomorphis memandang objek dalam visualisasi manusia. Dalam pengertian disini, maka objek adalah apapun, termasuk kekerasan itu sendiri atau diri pelaku kekerasan. Karenanya kekerasan terhadap diri sendiri adalah juga termasuk kekerasan.

Karena kekerasan ditekankan pada tindakan, maka sesuatu yang belum sampai pada taraf tindakan tidak dapat dikategorisasikan sebagai kekerasan. Apa yang ada pada ‘Ide/Gagasan’ bukan kekerasan, seperti hasrat melakukan kejahatan seksual atau kriminal lainnya, selama tidak diteruskan menjadi tindakan (verbal-fisik-emosional-seksual). Dalam konteks hukum, seseorang tidak bisa dikenakan sangsi/hukuman atas ide/gagasan yang tidak diteruskan menjadi tindakan (misalnya menjadi ajakan/hasutan atau perbuatan) yang terbuktikan.

Selain itu, Tindakan Irrasional kepada suatu objek dan apa-apa yang melekat kepadanya adalah bagian dari kekerasan (misalnya, pancingan permusuhan melalui simbol, gesture, ‘bahasa’, –Slavoj Zizek menyebutnya kekerasan simbolik).[46]

Dari sisi korban, bahwa dampak terburuk dari kekerasan jatuh pada pelaku itu sendiri serta apa-apa yang melekat pada pelaku (keluarga, martabat, milik, jaringan).  Setidaknyanya ada empat jenis dampak yang kemudian terjadi: 1). Dampak fisik: berupa kerusakan hingga kematian (jika dilakukan terhadap diri sendiri atau mendapat ‘balasan’/reaksi dari pihak lain berupa tindakan serupa atau bahkan lebih buruk. Secara filosifis, fisik manusia telah berisikan/dikendalikan sesuatu diluar ‘manusia’, sehingga memunculkan ‘hewan’ atau yang lebih buruk dalam tampilan manusia; 2). Dampak psikologis: selain tampilan fisik, yang serta merta hilang pada diri pelaku kekerasan adalah jiwa kemanusiaannya. Sebagai lingkaran setan kekerasan –yang melahirkan kekerasan, kekerasan yang dilakukan berulang-ulang dan terus menerus merubah pola (pattern) pikiran dan  prilaku, dimana kekekerasan dianggap hal biasa dan prilaku yang wajar. Dalam jangka panjang kekerasan juga dapat menimbulkan gangguan psikologis (misalnya schizophrenia, hilangnya kemampuan membedakan reallitas dan imajinasi).

3). Dampak sosial: sistem sosial yang melihat prilaku sebagai dasar hubungan akan melakukan ‘pengucilan’ terhadap pelaku kekerasan, bahkan lebih buruk lagi. Dan dampak ini meluas hingga pada ‘segala’ hal yang terdekat dengan pelaku. Di satu wilayah dimana sistem penegakan hukum berjalan, maka pelaku kekerasan akan mendapatkan konsekuensi berupa hukuman; dan 4). Dampak ‘metafisis’: adanya ‘sangsi’ (berupa karma, dosa, siksaan, pembalasan buruk) dalam pandangan teologis.[47]

Dalam Islam ada konsep tentang ‘kezaliman’ (al-Dzulm), yang dimaknai sebagai, ‘penempatan sesuatu tidak pada tempatnya’. Konsep ini menurut penulis jauh lebih luas dari kekerasan, karena melingkupi beberapa pengertian dan konsepsi-konsepsi perihal tema-tema lain seperti pelanggaran, dosa, kesalahan, dan keburukan. Karena ini merupakan konsep yang komprehensif, maka menggunakannya semata-mata untuk menafsirkan kekerasan justru akan mengecilkan maknanya. Namun satu titik yang menarik dalam konsep kezaliman adalah luasnya objek, termasuk diri sendiri dan non-manusia, sehingga setiap kekerasan yang dilakukan mendapat penilaian transenden, bukan sesuatu yang bebas nilai berdasarkan tindakan maupun objeknya. [ sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur’an, “Janganlah engkau bawa dirimu pada kerusakan”]. Konsepsi tentang kerusakan kemudian menjadi dasar bagi perkembangan hukum, teologi, moral dan bahkan sains Islam.

Bentuk-bentuk Kekerasan

Berdasarkan pemaknaan dan pengertian di atas, penulis selanjutnya membagi kekerasan dalam tiga kategori, yaitu kekerasan struktural, kekerasan horizontal, dan Kekerasan sebagai “reaksi normal dalam situasi tidak normal”.

  1. Kekerasan Struktural

Kekerasan struktural dikenali dari dua ciri: 1). Bersifat vertikal atas kebawah (yang kuat kepada yang lemah, yang berkuasa kepada yang dikuasai, yang besar kepada yang kecil); dan 2). Mengandung represi (dominasi, hegemoni, eksploitasi). Kekerasan semacam ini terjadi dalam konteks makro, dengan aktor-aktor besar (Negara, militer/aparat keamanan, non-negara, perusahaan trans-nasional, sindikasi, organisasi).

Motivasi dasar dari kekerasan ini adalah dominasi (penundukan ‘yang lain’), penguasaan (sumberdaya dalam berbagai bentuk), serta penegasian (yang benar adalah yang berkuasa, karenanya semua yang di luar yang berkuasa tidak benar = tidak boleh ada) domain dasar kekerasan ini adalah kepentingan dalam berbagai dimensi (politik, ekonomi, ideologi, agama, sosial, budaya, alam, wilayah, dst.).

Beberapa contoh kasus dari kekerasan struktural ini adalah: Serangan Indonesia ke Timorleste (1976), Serang AS ke Irak (2003), Serangan ABRI ke Jama’ah Warsidi Lampung (1985), Bom Bali (2001-2003), Etnic Cleansing (Yugoslavia, Rwanda), Perampasan tanah, Pelarangan Ahmadiyah, Razia Becak/WTS/Waria, dst.

Biasanya, solusi dari kekerasan semacam ini adalah: 1). Negosiasi/renegosiasi atas objek sengketa; 2). Distribusi/redistribusi sumber daya; 3). Mekanisme transisi seperti pembentukan komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi; dan 4). Rekognisi/pengakuan, yang kemudian disertai kompensasi/rehabilitasi. Pedekatan penyelesaian 1-3 merupakan pendekatan realis-politik, dengan mengabaikan aspek lain diluar kompromi dan konsensus. Sementara pendekan penyelesaian ke 4 merupakan kompromi idealis, biasanya menjadi model bagi kasus-kasus berdimensi kejahatan berat kemanusiaan (gross violation of human rights), kejahatan genosida (genocide), kejahatan agresi (crime of aggression) dan kejahatan perang (war crime).

Dalam banyak kasus, yang dipilih adalah penyelesaian dengan cara kekerasan, yaitu perang. Keputusan ini ‘berlindung’ pada doktrin yang –seolah-olah—humanis dan heroik, yaitu ‘civis pacem para bellum’ [barang siapa menginginkan perdamaian maka harus bersiap untuk berperang].  Dampak terburuk dari kekerasan ini sebenarnya bukanlah pada ‘korban’, namun justru pada pelaku dan apa-apa yang melekat kepadanya (Jerman dan Jepang pada Perang Dunia Kedua, atau rezim otoriter di Rusia dan Eropa Timur).

2. Kekerasan Horizontal

Kekerasan Horizontal terjadi pada aktor yang ‘relatif’ setara dan tidak berdimensi vertikal, baik yang terjadi antar-individu (kerabat atau asing) antar-kelompok (keluarga atau bukan keluarga), atau individu versus kelompok vice versa. Sebagaimana konflik struktural, motivasi dasar dari konflik ini adalah kepentingan untuk melakukan dominasi (penundukan), penguasaan (sumber daya), serta penegasian. Termasuk didalamnya adalah motivasi pengakuan eksistensi dalam lingkungan atau pada bidang tertentu.

Kekerasan ini terjadi dalam bentuk ‘serangan’ individual/kelompok, umumnya dengan dasar perbedaan relasi (laki-laki-perempuan, orang tua-anak, atasan-bawahan, benar-salah), identitas (ideologi, agama, suku, ras, afiliasi), atau Keduanya. Pembedaan relasi dan identitas disamping menjadi ‘alasan pembenar’ juga dipandang efektif untuk menjadi sarana mobilisasi, peningkatan militansi, materi doktrinasi maupun pemicu aksi.

Domain kekerasan horizontal adalah kepentingan pengakuan eksistensi, kepemilikan, ‘penegakan’ hukum/nilai (adat, agama, negara) atau konsensus, diluar dari apa yang secara resmi mengikat dan sah (beberapa argumentasi ‘alasan’ agama tidak bisa menjadi pembenar ‘kekerasan’ dalam satu Negara yang sistem politiknya sekuler misalnya). Contoh kasus kekerasan semacam ini adalah pelanggaran pidana (kriminal), pelanggaran perdata, pelanggaran pemenuhan hak-hak (hak publik, hak pribadi, hak karena ikatan tertentu). Tindakan terhadap diri sendiri (bunuh diri dan pencideraan misalnya) juga merupakan bagian dari pelanggaran ini.

Karenanya solusi efektif dari kekerasan Horizontal adalah penegakan Hukum, Reparasi hak-hak korban, Reinterpretasi atau penguatan hukum dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan kelemahan atau ketiadakan hukum, serta perumusan konsensus normatif baru. Dalam kasus kekerasan yang berlarut-larut, biasanya terjadi karena ketiadaan, ketidaktegasan, ketidakjelasan atau ketidakadilan dari proses hukum.

3. Kekerasan sebagai “reaksi normal dalam situasi tidak normal”

Kekerasan semacam ini merupakan peristiwa yang tidak mendapat tempat khusus dan eksplisit dalam kajian-kajian di atas, padahal persoalan yang terjadi nyata dan massif. Pengalaman kekerasan di wilayah konflik ataupun kekerasan dengan konteks tertentu (pembunuhan dukun santet, pengadilan jalanan) sebagai contoh negatif, dan pembelaan diri dalam kasus perampasan aset atau perjuangan kemerdekaan adalah contoh positif.

Dalam konteks ini, ‘situasi tidak normal’ yang dimaksud adalah situasi-situasi yang dianggap ‘bukan seharusnya’ seperti konflik, kemiskinan, keterasingan, dan ketertindasan. Kekerasan yang kemudian terjadi bisa sebagai reaksi pelaku atas sistem (dinas polisi rahasia yang harus menjalankan tugas eksekusi lawan politik pemerintah, anak yang ‘dipaksa’ berperang) atau reaksi korban (serangan terhadap pelaku atau simbol-simbol represi, pemberontakan, atau kegilaan). [48]

Motivasi utama dari kekerasan ini adalah: 1). survival (bertahan hidup); 2). well-being (kesejahteraan); 3). identity (identitas); dan 4). freedom (kemerdekaan/kebebasan). Biasanya ini berbentuk aksi ‘serangan’ sebagai reaksi atau perlawanan (atas ancaman aktual/laten atau prediksi ancaman) pada empat aspek di atas. Ini merupakan ‘reaksi normal’, sementara ancaman merupakan ‘situasi tidak normal’.  Karenanya solusi untuk kekerasan semacam ini harus ditekankan pada rehabilitasi (penghilangan/pemulihan dari empat aspek ancaman di atas) serta rekognisi atas apa yang dianggap sebagai ‘kepentingan’ Individu/Komunitas (material), negara, agama, ideologi, dan pandangan (non-material).

Contoh kasus dari kekerasan semacam ini adalah: Penjarahan Konvoi Pangan PBB di Ethiopia/Somalia, Aksi kamikaze pilot Jepang (1945), Bom Bunuh diri (Palestina), penolakan seorang Martir untuk berpihak pada penguasa sehingga dibunuh, ayah yang menembak orang yang hendak membunuh anaknya, dst.

Wallahu a’lam

Jakarta, 12 Juli 2012


[1] Bahwa yang dimaksud dengan cara berfikir logis adalah upaya untuk memahami sejumlah pengertian (tentang, signifikansi, universalia dan partikularia, substansi dan aksiden, dst.), melakukan pendefinisian secara benar, melakukan analisis, pembagian dan pengelompokan secara benar, melakukan inferensi langsung dan tidak langsung, serta mendeteksi dan mengidentifikasi sesat pikir dalam setiap proposisi. Lihat Muhsin Labib, Logika.

[2] Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, Third Edition, software version

[6] http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kekerasan, diunduh pada 23 April 2012. selanjutnya penggunaan kata ‘kekerasan’ dalam tulisan ini tidak lain dimaksudkan sebagai padanan kata ‘violence’.

[7] Sana Loue, Intimate Partner Violence: Societal, Medical, Legal and Individual Responses.  New York: Kluwer Academic/Plenium Publishers, 2001. http://wost201h_domviol.tripod.com/groupactionproject/id4.html diunduh pada 1 Mei 2012.

[8] Etienne G. Krug et,al, World Report on Violence and Health, Geneva: World Health Organization, 2002, hal. 5

http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/full_en.pdf diunduh pada 1 Mei 2012

[9] ibid, Ini merefleksikan adanya pengakuan akan perlunya memasukkan kekerasan yang tidak sekadar menyebabkan cedera atau kematian, namun juga hambatan substansial bagi individu, keluarga dan kelompok terhadap sistem kesehatan. Banyak kekerasan terhadap perempuan, anak, dan tua-renta bisa menimbulkan gangguan psikis, psikologis maupun sosial, meskipun tidak menyebabkan cidera fisik atau kematian. Konsekuensi semacam ini bisa muncul langsung atau beberapa waktu kemudian. Pendefenisian terbatas pada cidera dan kematian akan berakibat fatal pada pemahaman terhadap dampak kekerasan bagi individu, komunitas dan masyarakat umum.

[10] Sebagai contoh, kekerasan yang terjadi di rumah dapat berupa penganiayaan anak, kekerasan oleh pasangan intim dan kekerasan terhadap tua-renta. Sementara kekerasan di luar rumah termasuk kekerasan terhadap anak muda, kekerasan yang targetnya acak, pemerkosaan atau serangan seksual oleh orang asing, dan kekerasan di lingkungan tertentu seperti sekolah, tempat kerja, penjara maupun penitipan anak.

[11] Ibid., hal. 6

[12] Ibid. Pembagian sifat dasar kekerasan di atas dipengaruhi oleh kategorisasi sifat berdasarkan ilmu psikologi.

[13] Drs. Ali Mundhofir, Kamus Teori dan Aliran Dalam Filsafat, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 78

[14] Sigmund Freud, Sekelumit Sejarah Psikoanalisa, Penerbit PT Gramedia, Jakarta, 1986, hal. 87-88. Ringkasnya, Superego bekerja berdasarkan prinsip ideal yang ditanamkan dalam diri manusia tentang apa yang baik-buruk, benar-salah. Sedangkan Ego menggerakan prilaku ‘sadar’ manusia untuk menghadapi realitas. Sementara Id mendorong manusia menikmati kesenangan [harta, seks, kedudukan]. Manusia yang ideal adalah manusia yang memiliki Ego [prilaku sadar] yang kuat berdasarkan panduan Superego dan Id.

[15] Ibid. secara kasat mata tidak terlihat pertentangan antara Ego-Id, karena keduanya berkaitan erat dan dalam keadaan ‘sehat’ hampir tidak dapat dibedakan.

[16] Psikologi secara tradisional dipersepsikan sebagai ilmu tentang kesadaran/pikiran (mind), yang kemudian dimaknai sebagai ilmu tentang prilaku (behavior). Bagi behaviorisme objek psikologi adalah tingkah laku lahiriah yang nyata, dapat diamati dan diukur secara ‘objektif’ dan kuantitatif. Aliran ini mengedepankan teori perangsang-jawaban (stimulus-respons): Bahwa setiap ‘prilaku’ merupakan respons atau reaksi organisme [dalam bentuk tindakan, pikiran, perasaan] terhadap stimulus lingkungan sekitarnya. Lihat Jean Piaget, Antara Tindakan dan Pikiran, PT Gramedia, Jakarta, hal. 259

[17] Behaviorisme beranggapan bahwa semua teori harus memiliki dasar yang bisa diamati, tanpa perbedaan antara proses yang dapat diamati secara publik (seperti tindakan) dengan proses yang diamati secara pribadi (seperti pikiran dan perasaan). Lihat http://en.wikipedia.org/wiki/Behaviorism diunduh pada 2 Mei 2012

[20] Kategorisasi serupa juga diterapkan dalam mengindetifikasi kekerasan yang dialami orang dewasa, dengan pengembangan kasus, bentuk dan pola penanganannya. Dalam kategorisasi kekerasan seksual terhadap orang dewasa misalnya, dimasukkan juga kekerasan dalam bentuk pemaksaan aktivitas seksual, perlakuan aktivitas seksual yang tidak disukai/tidak wajar, termasuk berbentuk reorientasi seksual.

[21] Robert Audi (ed.), The Cambridge Dictionary of Philosophy, Second Edition, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2001. hal. 959

[22] Ibid.

[23] Yaitu pencegahan atau penghukuman oleh individu/kelompok yang tidak memiliki otoritas penegakan hukum terhadap individu/kelompok lainnya, terutama didasari ketidakpercayaan terhadap efektivitas aparat penegak hukum, misalnya seperti pengadilan jalanan, penghukuman/pembunuhan perempuan yang dianggap mempermalukan keluarga, pembunuhan/pembakaran pelaku kejahatan, perusakan diskotik/rumah ibadah, atau pembubaran kegiatan yang dianggap bertentangan dengan nilai yang dianut oleh individu/kelompok pelakunya.

[24] Robert Audi (ed.), op.cit.

[25] Ted Honderich, The Oxford Companion of Philosophy, Second Edition, Oxford University Press, New York, 2005, hal. 198. Teori lain yang relevan menjelaskan ‘kuasa’ kekerasan oleh Negara dirumuskan Thomas Hobbes dan Karl Marx. Bagi Hobbes, kekuasaan harus ada untuk menegakkan ketertiban dan kehidupan yang lebih baik bagi semua orang. Tanpa kekuasaan, martabat manusia tidak ada artinya, terutama bagi pendamba ketertiban/kedamaian. Sementara Marx menjelaskan bahwa kekuasaan adalah ‘Kelas yang berkuasa dalam relasi produksi’. Kekuasaan adalah elemen subjektif yang memainkan peran, karena dibutuhkan kesadaran kelas (class consciousness) sebelum anggota dari kelas ini membangun kepentingan kelas (class interest). Bagi Marx, koordinasi sekelompok orang dengan kesadaran kelas bisa bermakna negatif (dengan terbentuknya sindikasi kapitalis) atau positif (adanya revolusi). Ibid, hal. 746.

[26] Kekerasan secara konvensional dibedakan dari kekuasaan dengan menekankan unsur pelanggaran hukum/ ketidaksahan (unlawful), dimana kekerasan politik terjadi ketika batasan hukum dilanggar untuk tujuan politik.

[27] Ted Honderich, op.cit hal. 946

[28] Mohtar Mas’oed, Galtung, Perspektif Kritis dan Hubungan Internasional: Sebuah Pengantar, dalam I. Marsana Windhu, Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1997, hal. xxi-xxiii.

[29] Johan Galtung, Violence, Peace, and Peace Research, Journal of Peace Research, Vol 6 No 63 (1969), hal. 168. http://www.unoacademia.ch/webdav/site/developpement/shared/developpement/343/Galtung1969JPR ViolencePeacePeaceResearch.pdf diunduh pada 23 April 2012, lihat juga I. Marsana Windhu, Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1997, hal. 64-65

[30] Johan Galtung, Violence, Peace, and Peace Research, Ibid, hal. 168-169

[31] Ibid

[32] Johan Galtung, Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban, Pustaka Eureka, Surabaya, hal. 3-4. Lihat juga Johan Galtung, ‘Cultural Violence’, Journal of Peace Research, Vol. 27, No. 3 (1990), hal.  291, http://www.okan.edu.tr/UserFiles/File/galtung.pdf, diunduh pada 23 April 2012

[33] Handout Active Non-violence, Turning the Tide,Non-violence Power for Social Change, www.turning-the-tide.org, diunduh pada 23 April 2012

[34] Kekuasaan menurut Galtung adalah konsep yang paling dasar dan kaya dalam ilmu politik, seperti konsep energi dalam ilmu fisika. Disebut dasar karena kekuasaan terjadi dalam relasi manusia atau Negara, dan disebut kaya karena ia multidimensi; seperti intan yang bila dipotong memperlihatkan segi baru atau melahirkan pengertian baru. Lihat I. Marsana Windhu, op.loc. hal. 33

[35] Dari bahasa Latin, artinya apa untuk apa/sesuatu untuk sesuatu (what for what/something for something), yaitu saling memberi sesuatu yang berharga kepada yang lain.

[36] Johan Galtung, Studi Perdamaian …, ibid. Dalam teori lain Galtung membagi kekuasaan menjadi: 1). Kekuasaan Ideologik [ideologi, kebudayaan, bahasa]; 2). Kekuasaan Remuneratif [penduduk (labor), tanah (area), modal (GNP)]; dan 3). Kekuasaan Punitif [anggaran belanja militer, persenjataan militer, personil militer]. Lihat I. Marsana Windhu, op.cit. hal. 36-41.

[37] Johan Galtung, Studi Perdamaian …, op.cit. hal. 70

[38] Johan Galtung, ‘Cultural Violence’, op.cit. hal. 291

[39] Ibid, hal. 295

[40] Johan Galtung, Studi Perdamaian …, op.cit. hal. 443-444

[41] Johan Galtung, ‘Cultural Violence’, op.cit. hal. 297

[42] Johan Galtung, Studi Perdamaian …, op.cit. hal. 431

[43] Johan Galtung, ‘Cultural Violence’, op.cit. hal. 292

[44] Johan Galtung, Peace And Conflict Research In The Age Of The Cholera: Ten Pointers To The Future Of Peace Studies, http://www.gmu.edu/programs/icar/ijps/vol1_1/Galtung.htm diunduh tanggal 23 April 2012

[45] Ibid.

[46] Cirri-ciri dunia manusiawi adalah adanya perpaduan antara fisik dan symbol, seperti seni, mitos, bahasa, bahkan agama; yang merupakan tali-temali yang menyusun jaringan simbolis pada diri manusia; gerak, sikap, gaya, penampilan, citra. Seringkali penampilan fisik manusia surut ke belakang, sementara penampilan simbolik tampil kedepan. Kata ‘irrasional’ yang dimaksud disini berhubungan dengan apa yang didefenisikan sebagai “tindakan/kebijakan disertai penggunaan kekuasaan/kekuatan dengan tujuan buruk [yang eksplisit maupun implisit] dengan menentang nilai tertentu” yang dilekatkan pada aktivitas simbolik. Dalam situasi tertentu, kita tidak berhadapan dengan realitas fisik, tetapi justru realitas simbolik; ketika manusia menutup dirinya dengan berbagai bentuk bahasa, citra-citra, pralambang mitis atau ibadah agamawi, sehingga yang muncul adalah medium artifisial ini. Untuk kajian ini lihat Ernst Cassirer, Manusia dan Kebudayaan: Sebuah Esei Tentang Manusia, Penerbit PT Gramedia Jakarta, 1990, hal 36-40

[47] Dalam pandangan yang moderat misalnya, yang bersangkutan akan dianggap ‘pendosa’ yang akan mendapat pengampunan melalui hukuman ‘Tuhan’. Namun dalam pandangan yang ektrem, yang bersangkutan dapat dianggap kafir, najis dan tersesat yang sulit untuk kembali, atau keluar dari Umat.

[48] Beberapa konsep dan contoh penting dari situasi semacam ini dapat dilihat pada tulisan-tulisan Michel Foucault, terutama bukunya yang berjudul Discipline & Punish, the Birth of Prison.