Dalam Kemelut Pikiran dan Tindakan?***

SEBAGAI pengantar diskusi, tulisan ini tidak bermaksud untuk memperdebatkan konsep “kesadaran ke-arab-an”[1], Islâm dan Hak Asasi Manusia. Anggaplah kita secara umum memahami Arab sebagai sebuah identitas kelompok/bangsa/wilayah, Islâm sebagai sebuah Agama, dan HAM sebagai sebuah kodrat yang melekat pada manusia sejak lahirnya. Karena Arab tidak bisa identik dengan Islâm atau pun sebaliknya, dan untuk menghormati HAM juga tidak harus menjadi seorang arab atau Islâm, demikian pula untuk melanggarnya. Tulisan ini semata-mata hanya akan melihat Arab sebagai sebuah wilayah  geografis yang terbentang dari Iran di sebelah Timur dan Maroko di sebelah Barat,  yang berisikan + 22 negara, Islâm dalam kategori sosiologis, yaitu keseharian masyarakat muslim, serta hubungan keduanya terhadap Hak Asasi Manusia sebagai fenomena kontemporer, sebagai nilai yang menjadi payung masyarakat dunia.

Sorotan aktual dalam tulisan ini adalah fenomena ketimpangan dan ketidakkonsistenan, baik yang berbasis pada “kesadaran ke-arab-an” yang memunculkan perlawanan terhadap kolonialisasi imperealis Barat yang eksploitatif terhadap mereka sebagai bentuk ekspresi perjuangan kemerdekaan, namun dalam perkembangannya para pemimpin Arab justru mengabaikan penghormatan secara penuh terhadap kemerdekaan warga negaranya,[2] atau pada kaum muslim yang mengklaim bahwa Islâm datang untuk membebaskan umat manusia dari ketidakmanusiawian, namun pada kenyataannya justru angka kejahatan terhadap kemanusiaan di negara-negara muslim justru memprihatinkan.[3] Artinya, sejak awal tulisan ini juga tidak dimaksudkan untuk memperdebatkan mana yang benar atau mana yang salah, apakah kesadaran ke-arab-an,[4] Islâm sebagai doktrin,[5] atau justru ini merupakan problematika manusia yang liar dan pada tingkat tertentu labil, lari dari ikatan kelompok atau agama, seperti mencari “biang kerok” antara ayam dan telur, mana yang lebih dahulu untuk dipersalahkan.

Prahara HAM di Timur Tengah

Pada tahun 1981 dunia Islâm, dalam hal ini dunia Arab, mempersiapkan Deklarasi Hak Asasi Islâm Universal atas inisiatif Organisasi Konferensi Islâm. Artinya, sebagaimana masyarakat Kristen dan Yahudi di Barat, upaya ini ingin menunjukan bahwa masyarakat Islâm kontemporer juga memiliki concern terhadap HAM, dengan tetap mengacu pada al-Qur’ân dan ajaran Nabi Muhammad. Sarjana-sarjana muslim terkemuka, ahli-ahli hukum, perwakilan gerakan dan aliran pemikiran muslim berupaya mempersiapkan teks deklarasi ini  yang terdiri dari 23 pasal yang didasarkan pada ayat-ayat al-Qur’ân dan kompilasi hadits Sunnî.

Di sisi lain, sampai dengan tahun 2001, dunia arab menjadi wilayah “tak terduga” dalam hal politik, kekerasan, atau penghormatan terhadap HAM. Berbagai laporan kekerasan dan pelanggaran HAM muncul mulai dari wilayah-wilayah berbahasa arab di Afrika hingga wilayah berbahasa non Arab di wilayah Arabia. Laporan pelanggaran HAM dalam 5 tahun terakhir tersebut antara lain:

  1. Di Sudan, pemerintahan militer yang berkuasa dan menetapkan syariah Islâm sebagai alat hegemoni telah menyebabkan pertempuran menahun dengan suku-suku non-arab dan non muslim di wilayah tersebut, termasuk kelompok oposisi muslim. Perang saudara yang berlangsung + 20 tahun telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dalam jumlah besar, termasuk ulama kharismatik yang memimpin Persaudaraan Republik menentang Rezim Militer, Mahmud Muhammad Thâhâ dan para pendukungnya.
  1. Di Somalia, pemerintahan Muhammad Farah Aidid telah melakukan pembantaian terhadap etnis-etnis setempat yang menentang kekuasaannya sehingga menyeret Somalia terjebak dalam peperangan dan kelaparan. Arab Organization of Human Right (AOHR) yang berbasis di Mesir menyebutkan kondisi ini sebagai “negara tanpa negara” (the absence of state).
  1. Di Iran, Ayatullah Khomaini menolak dimasukkannya Deklarasi HAM dalam konstitusi, sementara terhadap tuntutan demokratisasi pemerintahan dan penghormatan terhadap HAM pemerintah Iran masih bersikap keras terhadap para aktifisnya yang merupakan arus baru pemikiran di Iran paska revolusi. Dilaporkan pula bahwa para aktifis yang ditahan tersebut juga tidak luput dari penyiksaan.
  1. Di Aljazair, terhitung sejak 1992-1999 pemerintah militer yang berkuasa telah membunuh 75.000 jiwa penduduk sipilnya. Sebagaimana diketahui, bahwa tingkat represif pemerintahan militer terus meningkat setelah pemerintah membatalkan Pemilu yang dimenangkan oleh kelompok radikal Islâm Islamic Salvation Front (FIS).  Menurut laporan organisasi pengacara HAM setempat, 2000 orang dilaporkan hilang paska pembatalan pemilu. Menurut laporan Algerian Human Right Commissioner, Mohamed Rezzag Barra, 50.000 diantaranya telah dibunuh secara brutal oleh angkatan bersenjata.
  1. Di Irak, Rezim Sadam Husein pun sepanjang masa pemerintahannya juga telah menahan, menyiksa atau memusnahkan puluhan ribu lawan politik dan kelompok oposisi yang kritis terhadap pemerintahannya, terutama yang berasal dari minoritas syi’ah dan etnis Kurdi.
  1. Di Arab Saudi, aktifis-aktifis HAM yang kritis terhadap tradisi syeikh-syeikh Arabia yang patriarki atau pun melakukan advokasi terhadap kebijakan pemerintah yang tidak memberikan perlindungan terhadap HAM ditangkap dan dipenjarakan, terutama yang berkiatan dengan isu perempuan.
  1. Di Mesir, State Security Investigation (Badan Investigasi Intelijen Negara) terus melakukan penangkapan terhadap aktifis-aktifis yang mencoba menghidupkan kembali gerakan Ikhwân al-Muslimîn. Menurut laporan Egyptian Organization for Human Right (EOHR), orang-orang yang ditahan oleh Badan Investigasi Intelijen Negara di lebih dari 15 kantor polisi telah mengalami penyiksaan, mulai dari tahanan yang berada di propinsi Aswan di wilayah s elatan hingga propinsi Alexanderia di Utara. Pemerintah Mesir dalam upaya melemahkan kerja-kerja HAM mengisukan bahwa EOHR menerima sogok untuk menyebarkan berita tentang diskriminasi dan penyiksaan terhadap para penganut Kristen Ortodok Koptik di desa al-Koshah, wilayah selatan Mesir, dimana brutalitas polisi juga telah menyebabkan tewasnya 2 orang penganut Kristen Ortodok Koptik. Sekjen EOHR, Hâfez Abû Seda, telah ditahan dengan tuduhan menerima suap dari negara asing dengan tujuan mengancam kepentingan nasional dan menyebarkan berita bohong.
  1. Di Turki kelompok-kelompok muslim mendapat pengawasan yang ketat dalam aktifitas politiknya, dimana pemerintahan sekuler Turki melarang pemikiran tentang negara Islâm.

10.  Di Maroko, pemerintahan Raja Hasan menurut laporan The Independen Moroccan Human Right Association menahan lebih dari 50 aktifis politiknya pertahun. Lembaga ini juga melaporkan tingginya angka kekerasan oleh aparat kepolisian setempat. Pada saat ribuan penganggur lulusan universitas dan SMU (Maroko memiliki 200, 000 angkatan kerja pertahun yang tidak mendapat lapangan pekerjaan) melakukan demontrasi didepan gedung parlemen menuntut lapangan pekerjaan, polisi melakukan tindak kekerasan sehingga menyebabkan lebih dari 100 orang mengalami luka-luka serius dan 57 lainnya ditahan.

11.  Di Yaman, demonstrasi kelompok oposisi Islâm yang tergabung dalam Partai Ishlah yang dipimpin oleh Syaikh ‘Abdullah ibn Husayn al-Ahmar memprotes program kenaikan harga oleh pemerintah yang didukung oleh Bank Dunia dan IMF berakhir dengan tindak kekerasan aparat yang mengakibatkan lebih dari 100 orang tewas dan lebih dari 102 lainnya luka-luka.

12.  Di  Palestina dan Lebanon, konflik tribal Arab-Yahudi juga belum menampakkan tanda akan berhenti. Disamping ketegangan politik, penyerangan, pembunuhan dan penangkapan terhadap penduduk sipil di Lebanon dan Palestina, terjadi pula pengusiran penduduk arab dari pemukiman mereka.

Problematika Lain

Dunia Arab, di samping mengandung kekerasan pada sistem dan tindakan politik, juga mengandung permasalahan yang cukup serius pada cara pandang mereka terhadap HAM itu sendiri. Ketika HAM dipandang sebagai produk Barat (karena muncul dari Barat), maka perdebatan substansi seringkali dinafikan, diganti dengan pasangka dan penolakan.[6] Sementara itu pada sisi Ekonomi kawasan Arab sudah sangat bergantung pada Barat. Ambiguitas ini sesungguhnya menunjukkan bahwa penolakan terhadap HAM bukanlah berdasarkan kepentingan domestik ke-arab-an, namun lebih pada kepentingan kekuasaan dan sistem politik yang dibangunnya.

Sebagai implikasi dari ketidakseriusan tersebut adalah maraknya bentuk-bentuk pelanggaran HAM, baik yang berkaitan dengan pelanggaran Hak-hak Sipil dan Politik[7] ataupun Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dalam hal pelanggaran Hak-hak Sipil dan Politik sebagai contoh, pemerintahan di nengara-negara Arab masih belum sepenuhnya membuka ruang kebebasan berekspresi, berpendapat dan berserikat terhadap warga negaranya. Bahkan pemerintah seringkali mengelola konflik dengan sentimen cara pandangan keagamaan untuk melemahkan kelompok yang memiliki cara pandang keagamaan berbeda sekaligus kritis terhadap kebijakan negara. Kasus-kasus pengkafiran terhadap cendikiawan-cendikiawan adalah kasus yang seringkali terjadi, dimana mereka sebenarnya dianggap lebih berbahaya terhadap pemerintah.[8]

Persoalan lain yang juga belum terjawab adalah hak perempuan untuk terlibat dalam politik dan pemerintahan. Umumnya argumen keagamaan masih dijadikan alasan untuk membatasi ruang bagi perempuan.[9] Dalam hal posisi perempuan sebagai hakîm dan anggota parlemen misalnya, kesenjangan yang terjadi masih sangat jauh (lihat tabel).

Tabel 1. Statistik Hakim Perempuan di Negara Arab[10]

Negara

Jumlah

(%)

Pertama Mengangkat Hakim Perempuan Pada Tahun …

Maroko 442 50% 1959
Lebanon 55 16% 1966
Tunisia 290 22.5% 1968
Sudan 76 Tidak Diketahui mid 60’s
Syria 117 11% 1975
Yaman 35 16% 1990

*information compiled by the Alliance for Arab Women for their seminar “Arab women in the Judiciary” Cairo, 5-6 May ’98

Tabel 2. Perempuan Arab di Parlemen[11]

Nama Negara

(%)

Iraq 11
Syria 10
Israel 7.5
Aljazair 7
Tunisia 7
Sudan 5
Iran 4
Mesir 2
Lebanon 2
Turki 2
Yordania 1
Maroko 1
Yaman 1
Kuwait 0
Kepulauan Komoro 0
Djibouti 0
Uni Emirat Arab 0
Libya ?
Qatar ?
Bahrain Tidak Diketahui
Oman NA
Saudi Arabia NA

Penutup

Tulisan ini sengaja tidak memberikan penilaian apapun terhadap pantulan dari cermin fakta-fakta di atas. Sejauh ini, itulah fenomena yang bisa kita temukan di negara-negara Arab, tanpa bermaksud mengecilkan karena problematika HAM masih merupakan masalah di hampir seluruh negara di dunia. Point yang hendak dicapai dari pemetaan ini barangkali adalah adanya upaya untuk memikirkan ulang secara paradigmatik apa yang sesungguhnya menjadi problem dunia Arab secara umum dan dunia Islam pada khususnya dalam upaya mendorong penghormatan dan penegakan HAM.

Jakarta, 2 Agustus 2003


* Ditulis sebagai bahan pengantar diskusi yang diadakan oleh Youth Islâmic Studies Club (YISC) al-Azhâr, Jakarta Selatan, Sabtu 2 Agustus 2003, tidak untuk dikutip.

** Kepala Bidang Operasional Badan Pekerja Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Alumni Ma’had Dâr al-Rahmân al-‘Âlî li al-‘Ulûm al-Islâmiyyah, Jakarta, 1998.

[1] Yaitu padangan bahwa Arab sebagai sebuah “dunia” tersendiri yang berbeda dengan Barat, terutama berkaitan dengan sistem politik, social, budaya dan nilai yang dianut. Pandangan ini menjelaskan prasangka khas Arab terhadap Barat, dimana mereka membuat dikotomi yang tajam dengan memandang Barat sebagai sesuatu yang menyeramkan sejak dari pengertian kebahasaan, sebagaimana digambarkan Fatîma Mernîsî,

GHARB, kata Arab untuk Barat –bisa berarti asing, tempat gelap dan tidak dimengerti—selalu menakutkan. Gharb adalah wilayah antah berantah. Segala yang tak kita pahami selalu menakutkan. “Keasingan” dalam bahasa Arab mengandung konotasi ruang yang kuat, karena gharb adalah tempat matahari terbenam dan disitu kegelapan menunggu. Dibaratlah malam menelan matahari, dan aneka teror mungkin saja terjadi. Disanalah gharâbah (keasingan) bersemayam.”

Untuk lebih jelas tentang cara pandang le-arab-an ini lihat Fatîma Mernîsî, Islâm dan Demokrasi; Antologi Ketakutan (LKiS: Yogyakarta, 2001) Cet. II, h. 17

[2] Bisa dilihat dari semangat yang muncul pada perlawanan lewat pemikiran oleh Jamâl al-dîn al-Afghânî, Muhammad ‘Abduh yang berlanjut pada perlawanan fisik terhadap pemerintahan boneka Barat. Beberapa cendikiawan arab kontemporer kemudian memunculkan gagasan reformulasi identitas dalam wujud yang sekular atau fundamentalis.

[3] Di Aljazair, Somalia, Sudan, Libya, Mesir, Irak dan Yaman, Rezim-rezim militer yang berkuasa dilaporkan telah membantai puluhan sampai dengan ratusan ribu jiwa penduduk sipilnya. Sementara di kalangan penduduk muslim, praktek-praktek penghormatan terhadap HAM juga belum sepenuhnya terwujud. Contoh fakta kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di negara-negara arab periode 1996-2000 dapat dilihat pada laporan Ibn Khaldun Center for Development Studies melalui http://www.ibnkhaldun.org/newsletter

[4] Dalam hal ini adalah tradisi Arab yang berwatak Phalosentris, Patriarkhis dan dan Chauvinistis yang bisa dilihat dari tulisan-tulisan kritis Nawal al-Sa’dawî, Fatîma Mernisi, atau bahkan Muhammad ‘Abed a-Jâbîrî.

[5] Yaitu suatu kompilasi dari interpretasi teks Islâm dan pikiran yang menjadi panduan sebagaimana Corpus Islâm yang sudah ada (al-Qur’ân dan al-Hadits), yaitu ajaran-ajaran yang pengaruhnya kadangkala lebih kuat dari Corpus Islâm itu sendiri.

[6] Perdebatan ini bisa dilihat pada banyak literatur arab kontemporer, antara lain kumpulan tulisan dalam Dr. Sulaiman al-‘Askarî (Ed), Al-Islâm wa al-Gharb, Shar’ fî Zaman al-‘Ulamah (Al-Arabi Magazine: Kuwait, 2002),  Dr. Abdullâh Ahmad al-Na’îm (Ed), Al-Ab’âd al-Tsaqâfiyah li Huqûq al-Insân fî al-Wathan al-‘Arabî (Dâr Sa’d al-Shabâh: Mesir, 1993), Judith Sa’îd dan Abd al-Wâhid ‘Alwânî, (Al-Islâm wa al-Gharb wa al-Dîmuqrathiyyah (Dâr al-Fikr al-Mu’âshir: Beirut, 1996), dll.

[7] Hak-hak sipil politik yang dimaksud di sini adalah adalah hak-hak indvidu berhadapan dengan negara dan masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam wacana Hak Asasi Manusia (HAM) meliputi hak partisipasi politik, kesamaan di muka hukum, serta bebas dari diskriminasi atas dasar ras, agama atau gender. Dalam wacana konstitusional Barat, istilah ‘hak-hak sipil’ (civil right) dan ‘kebebasan sipil’ (civil liberties) sering dipakai bergantian, dimana yang pertama lebih menunjuk kepada hak-hak individu, sementara yang terakhir merujuk kepada status legal dan konstitusional serta perlakuan terhadap kelompok-kelompok minoritas yang biasanya diabaikan kelompok mayoritas dengan alasan ras, agama serta asal usul kebangsaan.

[8] Tahun 2000 lalu, pemerintah Mesir akhirnya membredel Ibn Khaldun Foundation, sebuah lembaga studi yang berisikan para ilmuwan kritis dari berbagai negara ddi wilayah Arab. Beberapa tokoh yang tergabung didalamnya juga dikambinghitamkan sebagai agen sekularisasi  yang ingin merusak fondamen keislaman masyarakat Arab.

[9] Problem-problem utama HAM bagi kaum perempuan menurut syarî’ah biasanya seputar persamaan di muka hukum. Walau pun syarî’ah mengakui personalitas hukum independen perempuan, namun pada prakteknya tidak memperlakukan perempuan sama dengan laki-laki. Dasar inferioritas perempuan terhadap laki-laki menurut syarî’ah adalah prinsip qawâmah, dimana kaum laki-laki dianggap lebih dari perempuan. Sebagai contoh aplikasi prinsip ini; perempuan tidak diperbolehkan memegang jabatan publik yang melibatkan penggunaan otoritas terhadap laki-laki. Hal ini secara efektif menyumbat seluruh akses kaum perempuan ke jenjang jabatan yang tinggi tanpa mempertimbangkan kompetensi dan kualifikasi personal mereka. Dari sini kemudian disimpulkan bahwa syarî’ah lebih memperhatikan hak-hak minimum perempuan ketimbang mengupayakan persamaan antara kaum laki-laki dan perempuan. Lihat Dr. Abdullahi Ahmed An-Na’im, “Al-Qur’ân, Syarî’ah dan HAM: Kini dan di Masa Depan”, Jurnal Islamika., No. 2 Oktober-Desember 1993, h. 112

[10] http://www.ibnkhaldun.org/newsletter/1998/aug/indic.html

[11] Ibid.