Mufti Makaarim A.[1]

JALINAN bisnis dan simbiosis mutualistis militer-korporasi adalah karakter umum prilaku bisnis yang berkembang di negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia. Dalam berbagai bentuk, level keterlibatan dan bidang usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, kehadiran kaum bersenjata seolah-olah merupakan satu paket investasi. Fenomena ini mempertemukan karakter realis korporasi yang berorientasi pada sekuritas proses akumulasi kapital di sektor hulu-hilir bisnis dan karakter pragmatis militer yang berorientasi pada efektifitas penggunaan ‘power’ secara langsung maupun tidak langsung untuk turut serta menikmati jerih payah kaum pebisnis. Secara langsung, militer membangun unit-unit usaha ’legal’ melalui yayasan-yayasan dan koperasi-koperasi dan usaha ’ilegal’ lewat aktifitas ’bisnis’ mengandung pelanggaran hukum dan merugikan negara. Secara tidak langsung, militer menawarkan ‘jasa’ keamanan, beking, dan jasa proteksi politik bagi kepentingan investasi legal maupun ilegal. Bisnis-bisnis tersebut dengan mudah berkembang seiring dengan terbukanya ruang bagi peran politik militer pada masa Orde Baru melalui doktrin dwifungsi ABRI. Dapat dikatakan, di tubuh TNI kemudian terhimpun kesatuan kekuatan militer-politik-ekonomi.

Kelancaran bisnis-bisnis militer dipengaruhi kemudahan mereka mengakses sumber-sumber ‘proyek’ dan legitimasi usaha –misalnya untuk menambah budget minimum negara atau meningkatkan kesejahteraan prajurit, faktor kepemimpinan di tingkat institusi (markas atau kesatuan) yang mensyaratkan ‘pemahaman’ akan apa dan siapa yang dapat dibisniskan, serta tentu saja, senjata yang mereka miliki. Karenanya ciri khas bisnis-bisnis militer tampak pada sifatnya yang tertutup dari akuntabilitas publik, terbatas pada jaringan kroni tertentu di kalangan militer-politisi-pengusaha, serta ’efektif dan maksimal’ mengatasi konflik-konflik yang timbul sebagai ekses dari suatu bisnis.

Penyelesaian yang ’efektif dan maksimal’ melalui militer memunculkan problem di jejaring pebisnis-elit birokrat-militer, dimana hubungan-hubungan kepentingan ekonomi-politik-keamanan memungkinkan pilihan abuse of power sebagai bentuk-bentuk penyelesaian yang dipandang ‘efektif dan maksimal’ dalam bentuk tindakan-tindakan koersiv militer disepakati semua pihak. Ekses yang tidak terhindarkan kemudian adalah fenomena tindak kekerasan dan pelanggaran HAM.[2]

Kilas Balik Wajah Bisnis Militer

Justifikasi atas praktek bisnis militer dikaitkan dengan asumsi tidak maksimalnya pembiayaan negara. Sejauh ini, paling tidak terdapat empat sumber keuangan ’militer’, yaitu; 1). Budget APBN melalui Anggaran Pertahanan, dana-dana contigensi, dana-dana perbantuan dan alokasi kredit ekspor. Meskipun tidak ada statistik yang pasti, kerap muncul pernyataan bahwa anggaran tersebut hanya memenuhi 25-30 % dari total kebutuhan; 2). Bisnis institusional seperti yayasan dan koperasi. Tidak ada angka riil perihal besaran keuntungan yang diperoleh dan disetorkan kepada institusi. Kalaupun benar bisnis-bisnis ini memberikan pemasukan tambahan bagi institusi, diperkirakan nilainya tidak lebih dari 5-10 % dari total kebutuhan, terlebih sebagian besar bisnis jenis ini selalu merugi; 3). Bisnis-bisnis non-institusional berupa kongsi dagang perwira-perwira militer-pengusaha/pemodal serta bisnis jasa keamananan untuk perusahaan-perusahaan besar. Disinyalir usaha ini memberikan pemasukan terbesar, namun tidak diketahui seberapa besar kontribusi yang diberikan terhadap institusi, karena lemahnya kontrol terhadap usaha-usaha semacam ini; dan 4). Bisnis kriminal seperti beking kejahatan, pemerasan, penyelundupan, ilegal logging, human traficking, serta perdagangan gelap senjata dan narkotika. Usaha-usaha lebih tidak diketahui lagi nilai keuntungannya, lantaran juga tidak terkontrol dan kerap diingkari.[3]

Di sisi lain, doktrin ’tentara pejuang’ mendorong romantisme kalangan militer di generasi-generasi paska perang kemerdekaan untuk terus memikirkan sumber-sumber pembiayaan yang tidak sepenuhnya mengandalkan sumber keuangan dari budget negara yang sangat terbatas, sebagaimana pada masa revolusi kemerdekaan. Mereka merasa bertanggungjawab untuk memikirkan mati-hidupnya militer (military existence and survival) dengan mengembangkan sumber-sumber keuangan non-budgeter yang didapatkan dari ’dukungan rakyat’ sebagaimana pada tahun 1950-an. [4] Selalu dinyatakan bahwa pengalaman survive pada masa-masa sulit berjuang melawan penjajah adalah bukti bahwa militer mampu mengembangkan sendiri pembiayaannya (self financing) untuk tetap berjuang maksimal. Karenanya generasi militer berikutnya harus dapat melakukan tindakan serupa.[5] Struktur komando teritorial yang selama ini diklaim sebagai basis-basis kekuatan pertahanan berfungsi sebagai mesin politik dan ekonomi, termasuk armada, batalyon dan skuadron yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Mulusnya bisnis-bisnis tersebut dipastikan juga sebagai buah dari strategi-strategi berikut: 1). Mendorong penempatan kalangan militer dan ‘orang-orang mereka’ di tempat-tempat ‘basah’ untuk mendapatkan akses-akses politik dan pelibatan dalam perencanaan-perencaan pemerintah, sehingga sejak awal dapat dilirik proyek dan tender yang bisa mereka masuki atau kuasai; 2). Meyakinkan pemerintahan sipil bahwa pertumbuhan ekonomi akan berjalan, asalkan melibatkan militer, sehingga hampir tak satu pun proyek-proyek ekonomi strategis yang tidak melibatkan militer, terutama di wilayah-wilayah konflik atau terpencil, dimana militer memiliki fasilitas dan kontrol keamanan; 3). Berperan aktif membantu pemenuhan kebutuhan-kebutuhan investasi, seperti lahan dan jasa keamanan, sehingga hampir tak ada kasus-kasus penguasaan lahan publik atau tanah adat oleh investor yang tidak menggunakan jasa militer untuk memuluskan perolehannya; 4). Berupaya melemahkan persaingan pasar melalui mobilisasi kekuatan koersif militer. Kalangan yang tidak memiliki kecakapan bisnis ini merasa terancam dengan tumbuhnya kekuatan ekonomi lain di luar mereka, sehingga sedikit banyak penting dilakukan tekanan, bahkan infiltrasi atau pengguntingan lewat sumberdaya kekuatan politik mereka; dan 5). Corak dari usaha-usaha militer umumnya adalah bergantung pada ‘patron’ politik dan ekonomi yang kuat, bukan usaha yang dirintis dengan modal sendiri atau dimulai dari nol. Karakter ini menunjukkan militer sejatinya bukanlah investor yang berinvestasi, tapi lebih sebagai parasit investasi yang menawarkan jasa beking dan pengamanan dengan bekal senjata yang dimilikinya.[6]

Bisnis Militer dan Pelanggaran HAM

Undang-undang (UU) No 34 Tahun 2004 Tentang TNI menyatakan bahwa arah pengembangan kekuatan militer Indonesia ke depan adalah pembentukan TNI yang bersifat merakyat, berjiwa pejuang dan profesional, yang salah satu indikatornya adalah tidak berbisnis dan menghormati prinsip HAM.[7] Selanjutnya UU juga menyatakan pada pasal 76 bahwa Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya undang-undang ini, Pemerintah harus mengambil alih seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung.” Kehendak membentuk tentara profesional dan pengambilalihan bisnis-bisnis militer pada UU ini merupakan isyarat politik yang positif untuk memberikan legitimasi bagi upaya penghapusan bisnis-bisnis militer.

Sedangkan Hak Asasi Manusia (HAM) diakui sebagai sebagai sebuah nilai yang dianut bangsa Indonesia di dalam konstitusi Undang-udang Dasar 1945. Artinya, pemerintah Indonesia telah menjamin HAM sebagai sesuatu yang melekat pada setiap manusia Indonesia tidak bisa diambil, dikurangi ataupun dibatasi dalam kondisi apapun dan oleh siapapun, termasuk oleh aparat negara. Terlebih ketika negara telah meratifikasi instrumen-instrumen HAM Internasional, maka negara berkewajiban memastikan bahwa instrumen-instrumen tersebut terlaksana secara maksimal untuk melindungi seluruh warga negara.[8]

Sayangnya, upaya-upaya penghentian dan penghapusan praktek-praktek bisnis TNI berjalan sangat lamban dan belum menghasilkan satu perubahan signifikan apapun. Sementara berbagai bentuk pelanggaran HAM –termasuk yang terkait dengan kepentingan bisnis—masih menjadi ancaman serius di tengah klaim pemerintah akan kesuksesan reformasi TNI. Dalam hubungannya dengan praktek bisnis militer, pelanggaran HAM yang terjadi merupakan bagian dari kejahatan politik, kejahatan ekonomi, dan pembiaran atas keduanya. Kejahatan politik dan kejahatan ekonomi tersebut dapat langsung dijelaskan sebagai bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Sementara dalam kasus pembiaran, pelanggaran HAM muncul dari ketidakseriusan negara mengambil tindakan atas kejahatan-kejahatan tersebut.

Setidaknya terdapat tiga jenis bisnis yang diidentifikasi menimbulkan ekses pelanggaran HAM yang pada konteks tertentu dapat dikategorikan sebagai pelanggan berat HAM (gross violation of human rights), yaitu:

1. Bisnis yang menunggangi operasi-operasi militer. Bisnis-bisnis semacam ini biasanya terjadi bersamaan dengan penugasan TNI di suatu wilayah, seperti penugasan penanganan konflik sosial dan sparatisme, penjagaan wilayah perbatasan, operasi-operasi keamanan dalam status darurat perang, darurat militer maupun darurat sipil. Bersamaan dengan gelar operasi, militer memasuki berbagai lapangan bisnis, mulai dari bisnis pengamanan, senjata, hasil bumi dan hasil hutan, hingga bisnis narkotika dan prostitusi.

2. Operasi-operasi militer yang digelar untuk kepentingan bisnis. Operasi-operasi semacam ini terkait pengamanan objek-objek vital seperti perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional, fasilitas pemerintah atau even politik seperti Pemilihan Umum (Pemilu) di seluruh wilayah Indonesia.[9]

3. Bisnis-bisnis kriminal, dalam bentuk usaha-usaha gelap dan melanggar hukum atau jasa proteksi terhadapnya. Termasuk didalamnya adalah tindak pidana seperti pemerasan dan pencurian, kejahatan sindikasi dan jaringan terorganisir yang melibatkan pengusaha hitam.

Ada pandangan bahwa militer tidak dapat selalu dipersalahkan, karena kekerasan dan pelanggaran HAM tersebut tidak dilatarbelakangi kepentingan militer. Namun kenyataan ini menunjukkan lemahnya landasan moral dan hukum pada institusi militer, sehingga memungkinkan militer menerima perintah-perintah yang bertentangan dengan moral dan hukum. Ketika kasus-kasus tersebut terungkap ke publik dengan isu kekerasan dan pelanggaran HAM, kasus-kasus tersebut tidak pernah diakui sebagai kegiatan ‘institusional’, atau seandainya pun diakui akan dianggap sebagai tindak-tanduk ‘oknum’ militer, atau tetap dianggap tidak bersalah dengan alasan doktrinal ”melakukan tindakan demi membela kesatuan, persatuan dan integritas Indonesia, serta memelihara stabilisasi dan melaksanakan tugasnya sebagai aparatur negara”.[10]

Ketika Bisnis Militer Mengusik HAM di Arun

Gugatan terhadap ExxonMobil atas peranannya ‘mendorong dan memfasilitasi’ aksi-aksi pelanggaran HAM oleh militer di Arun, Aceh Utara merupakan satu fakta kuatnya kejahatan jejaring ekonomi-politik-militer yang telah diuraikan di atas. Dengan dalih operasi keamanan, ExxonMobil, pemerintah dan militer secara sadar dan bersama-sama melegalkan pelbagai tindak kekerasan atas nama kepentingan stabilitas produksi ladang gas Arun yang mensuplai liquefied natural gas (LNG) dengan keuntungan rata-rata 25 % dari total keuntungan ExxonMobil dari eksploitasi mereka di seluruh dunia. Untuk pengamanan perusahaan sekaliber ExxonMobil, TNI membangun 100-150 pos-pos militer disekitar perusahaan yang rata-rata dijaga oleh 25-50 personil. Per-hari, diperkirakan Exxonmobil menghabiskan dana sekitar Rp 33,75 juta sampai dengan Rp. 127,5 juta. Artinya, dalam setahun militer bisa mendapatkan uang jasa sekitar Rp 12,15 milyar sampai dengan Rp 45,9 miliyar.[11] Dalam gugatan disebutkan bahwa ExxonMobil sekurang-kurangnya mengeluarkan US$ 500,000 untuk jasa keamanan militer paska 1999.

Sebagaimana diketahui bahwa ketegangan politik Jakarta-Aceh mencapai titik puncak dengan lahirnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau Acheh/Sumatera National Liberation Front (ASNLF) sebagai reaksi paling ekstrim terhadap ketidakadilan ekonomi-politik paska pemberian status Daerah Istimewa di Aceh. Sebagai reaksi atas penghianatan Jakarta dan rasa frustasi terhadap pilihan mayoritas masyarakat untuk menggunakan jalur loby politik formal yang selalu gagal, GAM mengorganisir gerakan bersenjata. Tengku Hasan M. Di Tiro, mendeklarasikan gerakan ini pada Oktober 1976.[12] Diakui ataupun tidak, reaksi ekstrim ini memiliki keterkaitan erat dengan problem seputar eksploitasi ladang gas Arun.

Arun hanya merupakan salah satu fakta kekerasan sebagai akibat kutukan perselingkuhan dunia bisnis dan militer. Sebuah laporan yang diterbitkan Global Witness menyebutkan TNI sepanjang tahun 2001-2003 telah menerima uang keamanan dari Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., perusahaan pertambangan yang berbasis di New Orleans, AS untuk jasa pengamanan pertambangan mereka di Papua. Akibatnya, sejumlah pemegang saham mengajukan gugatan dan keberatan atas tingginya biaya-biaya ekonomi ‘tidak resmi’ yang ditanggung oleh perusahaan.[13]

Kuatnya fakta keterlibatan militer yang bekerja di sektor pengamanan korporasi dalam tindak kekerasan dan pelanggaran selayaknya juga mendorong pertanggungjawaban moral dan hukum korporasi atas segala bentuk kekerasan yang dipengaruhi secara langsung maupun tidak langsung oleh tugas-tugas pengamanan yang mereka berikan kepada TNI. Setidaknya ada 6 landasan tuntutan tanggungjawab dan tanggunggugat atas praktek penggunaan jasa keamanan militer yang berakibat pada aksi kekerasan dan pelanggaran HAM, yaitu:

  1. Bahwa penggunaan militer untuk pengamanan korporasi merupakan salah satu bentuk penyimpangan dari fungsi dan tugas pokok TNI yang notabene dibiayai negara untuk kepentingan pertahanan. Akibatnya, terjadi serangkaian praktek korupsi ketika kalangan militer meninggalkan pos-pos TNI, baik dengan atau tanpa sepengetahuan negara. Atas dasar ini sebenarnya gugatan terhadap korporasi sudah dapat diajukan.
  2. Kontrak kerjasama (resmi maupun tidak resmi) kedua pihak mengatur fungsi dan kewenangan masing-masing pihak dan mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangan, sehingga mengasumsikan bahwa setiap informasi serta tindakan preventif dan preemptif militer merupakan bagian aksi yang terkoordinir dan pada level tertentu diketahui para pihak.
  3. Kehadiran militer di lingkungan perusahaan merupakan bagian dari perhitungan atas resiko keamanan dan perlunya satu unit di luar managemen perusahaan yang memiliki kapabilitas penyelesaian, murah dan ‘legal’ di mata negara. Karenanya militer merupakan unit semi-otonom korporasi dimana mereka menjalankan otoritas perusahaan di sektor keamanan.
  4. Prinsip ‘provit sharring’ korporasi-militer juga mengasumsikan adanya ‘risk sharring’, termasuk atas dampak negatif dari eksistensi dan kegiatan militer di lingkungan perusahaan yang dihadirkan, dibiayai dan ‘ditugaskan’ oleh korporasi dimana sejak awal sudah disadari akan kemungkinan terjadinya hal-hal yang melanggar hak asasi mengingat buruknya record TNI di bidang ini.
  5. Adanya pengakuan akan ‘aktor negara’, ‘aktor non-negara’ dan jalinan keduanya seiring munculnya kekuatan dominan korporasi dari segi kapital dan wilayah ekspansi dan jaringan kejahatan internasional yang terorganisir merupakan salah satu dasar hukum untuk mempersalahkan sikap dunia bisnis yang mengabaikan etika, moral, hukum dan perhitungan pernghormatan HAM.
  6. Perlunya preseden hukum dalam rangka membangun etika bisnis dan reformasi sektor keamanan di Indonesia. Setidaknya sebagai konsekuensi gugatan semacam ini, kalangan korporasi patut memperhitungkan konsekuensi yang tidak semata-mata berorientasi pada provit, namun juga pada pencitraan publik dan ketaatan hukum. Sementara militer bersikap lebih profesional dan memperhatikan prinsip-prinsip dan postur militer dalam negara demokrasi.

Jakarta, 17 Oktober 2008


[1] Paper singkat untuk “Peluncuran Laporan dan Diskusi Publik “Tuduhan Keterlibatan ExxonMobil dalam Pelanggaran HAM di Aceh”, yang diselenggarakan HRWG-ICTJ Indonesia-Kontras Imparsial di Hotel Aryaduta, Jakarta, 17 Oktober 2008.

Mufti adalah Direktur Eksekutif Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS), dalam versi lain sebagian isi tulisan ini pernah dipublikasikan dengan judul “Pelanggaran HAM; Warisan (Maut) Keterlibatan Militer Dalam Bisnis” Dalam Jaleswari Pramodhawardani & Andi Widjajanto, Bisnis Serdadu Ekonomi Bayangan, The Indonesian Institute, 2007.

[2] Pandangan bahwa upaya penggalangan dana mandiri (self-financing) oleh kalangan militer dapat mengiring mereka ke arah pelanggaran HAM secara umum diakui, dengan fakta bahwa kegiatan tersebut seringkali mengandung konflik kepentingan (conflict of interest) antara fungsi militer sebagai alat pertahanan dan usaha-usaha pencarian laba (profit seeking). Hak asasi manusia menjadi korban konflik kepentingan ini. Laporan-laporan pelanggaran HAM terkait tindak kekerasan, intimidasi, pemerasan, perampasan tanah dan hak milik, dan lain-lain tidak sedikit yang berhubungan dengan kepentingan ekonomi militer. Lihat Human Rights Watch, Too High a Price, the Human Rights Cost of Indonesian Military’s Economic Activities, Human Rights Watch Volume 18 No 5(C) (New York: Human Rights Watch, Juni 2006), h. 9

[3] M. Najib Azca et.al., Ketika Moncong Senjata Ikut Berniaga, Laporan Penelitian Keterlibatan Militer Dalam Bisnis di Bojonegoro, Boven Digoel dan Poso (Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, 2004), h. 18-19

[4] Kalangan Perwira militer pada dasawarsa tahun 1950-an kecewa dengan ketidakmampuan pemerintah memenuhi budget mereka. Sebagai institusi yang bergantung pada pembiayaan negara, mereka menuntut pembiayaan yang bukan sekedar memenuhi kebutuhan fasilitas dan peralatan militer, namun juga kebutuhan untuk hidup secara wajar bagi seluruh perwira dan prajurit. Beberapa Panglima Daerah Militer akhirnya memutus tidak memikirkan lagi sumber pembiayaan dari budget negara dan menjadi terlatih untuk mencari sumber-sumber keuangan non-budgeter, yang selanjutnya memunculkan motif-motif pencarian keuntungan pribadi. Tidak aneh jika ternyata kalangan militer sempat menuntut dilanjutkannya keadaan Darurat Perang, lantaran terbukanya ruang untuk berbisnis. Fakta ini menunjukkan fakta bahwa pencarian sumber-sumber keuangan untuk kebutuhan perjuangan telah menjadi selubung bagi kepentingan ekonomi pribadi kalangan militer. Lihat Harold Crouch, Militer dan Politik di Indonesia (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), h. 36-37

[5] Sejumlah pimpinan militer mengakui bahwa menurut Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 1974 setiap anggota ABRI (sekarang TNI) dilarang untuk berbisnis. Namun lagi-lagi alasan ‘historis’ dan ‘filosofis’ keberadaan TNI tidak pernah melarang mereka untuk melakukan kegiatan tersebut, sebab sebagai pejuang “semua bidang kehidupan terbuka bagi ABRI”, pada akhirnya TNI menjadi apa yang disebut Alfred Stepan sebagai ‘new profesionalism of internal security and national development’. Lihat, M. Najib Azca et.al., op.loc., h. 13

[6] Pandangan ini dipengaruhi hopitesis-hipotesis Indria Samego tentang fenomena peran politik ekonomi militer. Lihat Indria Samego, TNI di Era Perubahan (Jakarta: Erlangga, 2000) h. 42-44

[7] Pasal 2 Undang-undang (UU) No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan bahwa, “Jati diri tentara Nasional Indonesia adalah: a). Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia; b). Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya; c). Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama; d). Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.”

[8] Pemerintah Indonesia telah meratifikasi beberapa instrument-instrumen HAM internasional seperti Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik; Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial; Konvensi Anti Penyiksaan, Konvensi Perlindungan Hak Anak dan Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

[9] Sampai dengan tahun 2003 misalnya, tercatat nama 16 perusahaan yang termasuk dalam kategori objek vital dan mendapat pengamanan aparat TNI. Ke 16 perusahaan tersebut adalah PT Arun LNG, PT Exxonmobil Oil, PLTA Sigura-gura, PT Inalum, PT Caltex Dumai, Kilang minyak Plaju dan Gerong, PLTU Suralaya, PT Dirgantara Indonesia, Kilang Minyak Cilacap, PLTU Paiton, PLTU Petrokimia Gresik, PT Badak LNG Bontang, PT Vico Muara Badak, Unocal Sangata dan PT UP V Pertamina Balikpapan, PT Nikel Soroako, PT Freeport Tembagapura, dan PT Puspitek Serpong. Lihat http://www.kompas.com/kompas-cetak/0311/12/utama/684570.htm

[10] Dalam kasus penculikan aktivis pro-demokrasi pada tahun 1997-1998 serta kasus penculikan dan pembunuhan Ketua Presidium Dewan Papua Theys Hiyo Eluay pada 10 November 2001 misalnya, pada awalnya militer mencoba menolak mengakui kejahatan tersebut. Belakangan, ketika bukti-bukti yang disampaikan publik sulit untuk dibantah, mereka berkelit dengan menyatakan bahwa operasi tersebut merupakan inisiatif dari prajurit-prajurit yang bersangkutan karena kecintaannya pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bukan kehendak institusi. Lihat M. Najib Azca, op.loc. h. 19

[11] M. Najib Azca, op.loc., h. 35

[13] Operasi Pertambangan Feeport di Papua dijaga TNI sejak tahun 1970-an, dimana tahun-tahun tersebut militer mulai berhadapan dengan gerakan perlawanan yang menggunakan isu kemerdekaan di Papua. Dalam laporan disebutkan bahwa pembayaran tersebut merupakan ‘biaya bantuan jasa keamanan yang diberikan pemerintah’ (support costs for government provided security). Beberapa pembayaran yang ditemukan antara lain adalah; 1). Pembayaran senilai US$ 47,568 di bulan Mei 2001 yang dijelaskan Freeport Indonesia untuk pembangunan rumah sakit TNI di Jayapura; 2). Pembayaran senilai US$ 64,655 di bulan Mei 2002, dijelaskan untuk sebuah proyek militer; 3). Pembayaran senilai US$ 10,000 di bulan Juli 2002, dijelaskan untuk perayaan ulangtahun Kodam Trikora; 4). Pembayaran senilai US$ 67,682 di bulan Desember 2002, dijelaskan untuk sebuah proyek kemanusiaan; 5). Pembayaran bulanan senilai US$ 57,800 total, antara bulan Juni 2001 dan Maret 2003. Pembayaran bulan Juli 2001 disebutkan sebagai jasa keamanan, sementara bulan Januari hingga Maret 2003 disebutkan sebagai biaya administrasi. Pembayaran bulanan yang lain disebutkan sebagai uang makan. Kecuali pembayaran yang terjadi pada 2003, pembayaran-pembayaran tersebut diterima langsung oleh Mayor Jenderal Mahidin Simbolon selaku Panglima Kodam VIII Trikora. Freeport Indonesia kelihatannya juga telah membayar sebesar US$ 25,000 kepada pihak ketiga untuk pengeluaran Simbolon dan istri, termasuk US$ 7,000 untuk biaya hotel dan lebih dari US$ 16,000 untuk biaya lain seperti biaya perjalanan.Lihat Paying for Protection, The Freeport mine and the Indonesian Security forces,” (New York: Global Witness, Juli 2005) h. 21-22