Oleh: Mufti Makaarim A·

Bulan Juli lalu terjadi ‘dua aktivitas’ penting yang saling terkait di tanah Papua, yaitu pemeriksaan sejumlah petinggi Dewan Adat Papua terkait dengan pembentangan bendera Bintang Kejora di GOR Jayapura dalam pementasan seni pada acara Kongres Dewan Adat Papua oleh aparat Kepolisian, dan pertemuan sekitar 500 orang dari komponen pejuang Trikora, Tokoh Pemuda Barisan Merah Putih, FKKPI, Tokoh Agama, Tokoh-Tokoh Masyarakat, Anggota LVRI, Pemuda Pancasila, Pemuda Panca Marga dan lain-lain yang digelar Danrem 172/PWY Kolonel Kav. Burhanuddin Siagian di Makodim 1701/Jayapura yang dilanjutkan dengan silaturahmi bersama paguyuban-paguyuban se-kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Sarmi di Makorem 172/PWY untuk menyikapi aksi pembentangan bendera Bintang Kejora tersebut.

Apa makna dari dua aktivitas yang dijalankan oleh Aparat Kepolisian dan TNI tersebut?

Pro-Kontra Simbol Kultural Papua

Pasal 2 ayat 2 UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua menyatakan bahwa Provinsi Papua dapat memiliki lambang daerah sebagai panji kebesaran dan simbol kultural bagi kemegahan jati diri orang Papua dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah yang tidak diposisikan sebagai simbol kedaulatan.

Perbedaan interpretasi terhadap pasal ini menjadi awal persoalan. Bagi sebagian besar masyarakat Papua, pasal ini membuka peluang untuk mengembalikan marwah bendera Bintang Kejora, lagu Tanahku Papua dan lambang Burung Mambruk yang selama ini distigma sebagai simbol-simbol Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai simbol kultural bagi kemegahan diri orang Papua. Usulan penetapan simbol-simbol ini sebagai simbol-simbol kultural sekarang tengah diajukan melalui Peraturan Daerah Khusus (Perdasus).

Di sisi lain, tampaknya tanggapan berbeda muncul dari pemerintah Jakarta. Aktivitas pembentangan bendera Bintang Kejora masih dipandang sebagai ancaman serius terhadap integrasi NKRI. Pernyataan Danrem 172/PWY Kolonel Kav Burhanuddin Siagian, bahwa konferensi Dewan Adat Papua illegal sebab organisasi tersebut tidak terdaftar dalam kantor kesatuan bangsa (Kesbang) Provinsi Papua dan aktivitasnya tidak murni adat, namun menjurus ke kepentingan politis, menunjukkan itu.

Lebih jauh bahkan Burhanuddin menyatakan, “Yang pasti siapapun mereka jika kegiatan itu sudah mengarah ke separatis, maka tugas TNI untuk menumpas. Demi NKRI kami tidak takut HAM. Kami pun siap dipenjara atau dicopot jabatan, selama apa yang saya lakukan itu untuk kepentingan NKRI.” (Cenderawasih Post 7/7/2007)

Inkonsistensi Sikap Politik Jakarta

UU No 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua mengakui bahwa bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembanguan di Papua selama ini belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat dan menampakkan penghormatan terhadap HAM. UU ini juga menangkap kesadaran baru kalangan masyarakat Papua memperjuangkan secara damai dan konstitusional pengakuan hak-hak dasar serta tuntutan penyelesaian masalah pelanggaran dan perlindungan HAM penduduk asli Papua.

Sayangnya, beluma ada solusi yang hakiki atas pengakuan di atas. Stigma sparatisme masih belum dilepaskan terhadap ekspresi dan reaksi politik masyarakat Papua. Kecurigaan berlebihan dan ketakutan Jakarta yang muncul dalam apel dan pertemuan dengan elemen pro-NKRI di Jayapura justru menunjukkan suatu inkonsistensi sikap pemerintah di Jakarta terhadap Papua. Seolah-olah orang Papua belum sepenuhnya diterima dan dipercaya sebagai warga negara Indonesia yang mengakui integrasi dalam NKRI.

Hentikan Sikap Curiga Terhadap Papua

Ekspresi dan reaksi politik adalah suatu hal yang alamiah dalam sebuah negara demokratis dan bagian dari HAM. Cukup sudah segala sikap curiga, apalagi disertai dengan berbagai tindakan yang dapat memecah belah dan mengkotak-kotakan masyarakat Papua.

Sebagaimana di provinsi lain, hanya pembangunan yang nyata dan adil yang menghentikan pelbagai gejolak politik dan ketidakpuasan rakyat, bukan represi dan kekerasan sebagaimana yang terlalu sering dilakukan di masa lalu.

Jakarta, 11 Agustus 2007


· Direktur Eksekutif Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS), Jakarta