LAW AND SECURITY ARRANGEMENT PASKA KONFLIK BERSENJATA

Langkah Penting Untuk Memperkuat Rekonsiliasi

Mufti Makaarim A

· Meluasnya kekerasan dan penyalahgunaan senjata adalah kondisi yang tidak dapat terhindarkan dalam situasi dimana konflik bersenjata meluas dan berlangsung dalam jangka waktu cukup panjang di suatu wilayah. Dalam kondisi demikian, para pihak bersenjata (combatan) hampir dipastikan menjadi bagian dari pelaku rangkaian praktek-praktek kekerasan dan penyalahgunaan senjata. Mayoritas korban dari kejahatan ini adalah warga sipil (non-combatan) yang rentan menjadi target para pihak (combatan) yang bertikai tersebut.

· Karenanya, penanganan terhadap para pihak bersenjata, harus menjadi bagian prioritas dan tidak dapat diabaikan untuk menjamin langgengnya sebuah perdamaian. Mereka rawan untuk menciderai perdamaian dengan berbagai alasan, dimobilisasi untuk mendukung para pihak yang tidak puas dengan substansi kesepakatan damai, bahkan menentukan arah formulasi perdamaian.

· Setidaknya, dalam pengalaman konflik RI-GAM, para combatan di tubuh RI dan GAM ini tumbuh sebagai suatu kekuatan yang memiliki kontrol politik terhadap teritori yang dikuasai masing-masing dan menebarkan teror dan praktek-praktek kekerasan. Semakin lama konflik berlangsung, semakin kuat dan besar relasi mereka dengan praktek-praktek kekerasan dan teror, baik sebagai bagian dari aktivitas tempur dan kontra intelejen, maupun sebagai ekses atas munculnya motivasi-mitovasi non tempur, seperti aktivitas ekonomi, politik bahkan kriminal dan ilegal seperti berbisnis.

· Kompleksitas peran dan persingungan kaum bersenjata dengan konflik yang berpanjangan, menyebabkan munculnya suatu penguraian yang rumit paska penandatanganan nota perdamaian. Paling tidak, ada 3 persoalan yang melekat pada para combatan ini. Pertama. Kesulitan mereka meyakini bahwa pilihan berdamai adalah tepat, juga untuk mengakhiri semua cita-cita politik yang selama ini dibela dengan jiwa raga, terlebih mempercayai musuh-musuh mereka dan hidup berdampingan. Kedua, kesulitan mereka beradaptasi dengan lingkungan sosial baru, dimana mereka sebelumnya menjadi ancaman dan sumber masalah. Dan ketiga, kesulitan mereka menerima sangsi hukum dan dipersalahkan atas apa yang selama ini mereka lakukan atas nama kepentingan negara, cita-cita membentuk negara atau ideologi, sebagaimana sulitnya RI-GAM secara terbuka memberikan pengakuan. Masing-masing saling melindungi, saling menutupi, sehingga tidak bisa dihindari bahwa seluruh fakta kekerasan menjadi tertutup.

Transformasi combatan menjadi civilian sebagai upaya politik

· Naskah MoU Helsinki memuat banyak ketentuan yang mentransformasi para combatan GAM, antara lain dengan pelucutan senjata, pembentukan wadah, pemberian kompensasi dan penyertaan mereka dalam pengambilan kebijakan-kebijakan politik Aceh, termasuk pembentukan UUPA. Sementara untuk combatan dari pihak RI dianggap selesai dengan pandangan bahwa mereka terikat dengan sikap politik negara.

· Yang belum terbayangkan adalah transformasi atas kemampuan tempur, pandangan-pandangan militer, afiliasi dan jaringan, serta potensi-potensi negatif yang pernah digunakan pada masa-masa konflik. Pemaksaan untuk tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku mungkin membantu membatasi dan menekan penggunaannya, namun tidak otomatis menghilangkannya.

Menempatkan combatan dalam lingkup KKR

· KKR adalah salah satu mekanisme yang diatur dalam MoU Helsinki untuk menyelesaikan carut-marut teror, intimidasi, kekerasan dan pelanggaran HAM lebih dari 30 tahun di Aceh. Para combatan GAM dan RI, suka tidak suka harus menerima mekanisme ini untuk juga diberlakukan pada diri mereka.

· Kunci dari keberlangsungan KKR adalah penataan combatan sebagai bagian dari proses KKR yang mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pemisahan kepentingan negara, institusi dan individu-individu pemegang otoritas dan pengambil kebijakan dengan proses KKR. RI dan GAM harus menjamin tidak ada kekebalan hukum, impunity maupun amnesti tanpa melalui mekanisme KKR dengan alasan apapun terhadap mereka yang memiliki peran aktif semasa konflik. Termasuk juga keterbukaan akses terhadap seluruh data dan kehadiran para combatan dalam proses-proses KKR yang dijamin pemerintah dan GAM.

2. Vetting atau semacam screening terhadap individu-individu mantan combatan (GAM) atau combatan aktif (RI) yang memangku jabatan strategis dilingkungan militer dan sipil semasa konflik. Vetting dilakukan untuk memastikan; a). Peran individu-individu tersebut selama konflik; b). Afiliasi individu-individu tersebut selama dan paska konflik yang mungkin kontraproduktif dengan perdamaian; dan c). Kelayakan untuk memegang posisi baru, terkait dengan tindak kejahatan, kekerasan dan ilegal lainnya yang dilakukan di masa lalu; dan d). Menghindari penyalahgunaan wewenang yang kontra produktif dengan proses KKR jika mendapat posisi baru.

3. Berpihak pada keadilan, akuntabilitas dan transparansi.

Beberapa Hambatan Potensial

· Daya Jangkauan KKR Aceh terhadap para pelaku

· Daya Paksa KKR Aceh terhadap para pelaku

·       Tarik-menarik dan kompromi antara sangsi politik dan sangsi hukum

· Investigasi dan verivikasi, terutama untuk aktivitas clendetine pada combatan.

· Instabilitas, sabotase dan tekanan terhadap KKR Aceh.

Jakarta, 13 Agustus 2007