Resensi Buku

Judul Buku : Asal Mula Konflik Aceh, Dari Perebutan Pantai Timur Sumatera hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke – 19

Penulis : Anthony Reid

Penerjemah : Masri Manis

Halaman : xiv + 372.; 16 x 24 cm

Penerbit : Yayasan Obor Indonesia, Juli 2005

 

Pada tahun 2005 wilayah Aceh kembali menjadi perhatian dunia, seperti pernah terjadi selama beberapa tahun di tahun 1670-an. Jika orang Aceh dulunya pernah dianggap sebagai korban-korban agresi Belanda dan realpolitik Inggris, maka saat ini orang Aceh dianggap sebagi korban-korban tak berdosa akibat tsunami yang paling ganas dalam sejarah manusia. selain itu, sejak tahun 1990-an, mereka juga menjadi korban bersalah atau tidak bersalah akibat perang di wilayah mereka, atas apa dan bagaimana Aceh harus tetap menjadi bagian dari Indonesia”.

Pernyataan Anthony Reid di atas pada pengantar buku ini (edisi asli bahasa Inggris berjudul The Contest for North Sumatera Acheh, The Netherlands and Britain 1858-1898) sangat tepat menggambarkan kenyataan hidup orang-orang Aceh, baik pada periode dan paska kolonial. Yang terjadi hari ini bukanlah konflik yang a-historis, tetapi suatu pertarungan perebutan sumberdaya ekonomi-politik yang tak kunjung usai. Pembedanya hanya waktu dan pelaku, selebihnya nyaris sama. Reid menemukan bahwa Aceh memiliki marwah (martabat) yang tak mudah dirampas atau dihancurkan. Marwah itu berupa sumber daya, tradisi, kebudayaan, kehidupan sosial, ekonomi dan politik, serta suku-suku mereka. Semua telah membuktikan kekuatan marwah itu, baik kolonial Portugis, Inggris dan Belanda, serta terakhir Indonesia (baca; elit politik Jakarta).

Buku ini adalah disertasi doktoral Reid di Cambridge University pada tahun 1965 dan diterbitkan untuk pertama kali pada tahun 1969. Ahli sejarah Asia Tenggara yang juga Direktur Asia Research Institute di National University of Singapore ini juga menerbitkan beberapa tulisan tentang Aceh, seperti di Jurnal of the Malaysian Branch, Royal Asiatic Society pada 1969, yang diterjemahkan profesor Abubakar Aceh (ed) dengan judul Surat-surat Lepas yang Berhubungan dengan Politik Luar Negeri Kerajaan Aceh Menjelang Perang Belanda di Aceh (1982), The Blood of People: Revolution of The Traditional Rule in Nothern Sumatera (1979) dan An Indonesian Frontier: Acehnese and Other Histories of Sumatra (2004). Tulisan Reid yang berkaitan dengan Indonesia dan Asia Tenggara antara lain The Indonesian National Revolution, 1945-1950 (1974), Southeast Asia in the Age of Commerse, 1450-1680, 2 Vol (1988-1993), dan Charting the Shape of Early Modern Southeast Asia (1999). Dengan pengetahuan dan pengalaman penelitian yang mendalam di Asia Tenggara, khususnya di Aceh, studi Reid tentang Aceh yang diterbitkan ini sepatutnya tidak diragukan lagi kualitasnya sebagai dokumen penelitian sejarah.

Awal Perang Aceh: Upaya Mempertahankan Sumber Daya Ekonomi-politik

Di buku ini Reid menyingkap situasi Aceh ketika Pasai muncul sebagai kekuatan baru pusat perdagangan dan pengetahuan Islam setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada 1511. Daratan Aceh yang terpecah-pecah dalam kerajaan-kerajaan kecil berhasil dikuasai penguasa kerajaan Aceh, Sultan Ali Mughayat dengan kepentingan membangun kekuatan melawan Portugis. Pada bulan Mei 1521, Ali berhasil mengalahkan armada Portugis di bawah pimpinan Jorge de Brito di laut lepas. Ini merupakan awal pertempuran yang terus menerus berlangsung selama 120 tahun masa Portugis berkuasa di Malaka.

Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya di tangan Sultan Iskandar Muda (1607-36). Kerajaan mampu mengendalikan pelabuhan-pelabuhan strategis di pantai Barat dan Timur, bahkan sampai ke wilayah Asahan di Selatan. Di bawah Iskandar, operasi-operasi militer dan serangan-serangan maritim dilancarkan melawan Malaka. Ia juga menyerang dan menguasai kesultanan Johor pada 1613 lantaran mereka memberikan tempat bagi pos perdagangan Belanda yang bisa menyaingi Aceh dan Malaka.

Paska wafatnya Iskandar Muda, kekuatan kerajaan Aceh meredup. Kekuatan laut dan dagang Belanda berhasil memecah belah kerajaan Aceh untuk selama-lamanya, sehingga Aceh kembali terbatas hanya pada wilayah-wilayah yang telah menyerap budaya Aceh pada 1641 (yaitu wilayah pantai utara dan pelabuhan-pelabuhan di pantai Barat hingga ke Barus).

Pertengahan Perang Aceh: Upaya Bertahan dari Kolonialisasi Belanda

Restrukturisasi kesultanan di tangan dinasti Arab pada 1699 dan dinasti Bugis pada 1727 gagal memulihkan kemakmuran kesultanan tersebut. Pada tahun-tahun ini Banda Aceh hanya menerima penghasilan dari perdagangan dan persinggahan di pelabuhan yang nilainya tak seberapa. Perdagangan selat Malaka secara umum dikuasai pedagang Inggris yang bermarkas di India. Serangkaian pendekatan pedagang Inggris terhadap Kerajaan Aceh tahun 1762 agar dapat mendirikan pusat pengumpulan hasil bumi di Aceh ditolak mentah-mentah, sehingga akhirnya pada tahun 1786 Inggris memutuskan mendirikan di Penang.

Reid mencatat, pada periode ini, Aceh memasuki babak baru peperangan, yaitu masa bertahan dari kolonialisasi Belanda. Aceh terseret dalam perang kepentingan dagang Inggris, Belanda dan negara-negara Eropa lainnya. Dukungan Inggris kepada penguasa Aceh yang menghadapi pemberontakan dari kalangan keluarga kerajaan tak lain untuk mempertahankan persekutuan menghadapi Belanda. Dengan dukungan ini, Sultan mendapatkan pasokan senjata dan uang dari perusahaan India Timur, serta pengaruh politik mereka untuk melemahkan dan mengusir kalangan oposisi. Sedangkan Inggris mendapat keistimewaan berupa kebebasan berdagang di Uleele dan Lhokseumawe, memiliki pertahanan bersama, bersama-sama Kerajaan dalam membuat perjanjian dengan bangsa lain, dan perusahaan-perusahaan India Timur bebas berlabuh di semua pelabuhan Aceh dan menempatkan utusan di istana Sultan.

Menariknya, paska perjanjian ‘damai’ Inggris-Belanda di London, Inggris dan Belanda sama-sama memandang Aceh sebagai wilayah ‘merdeka’ yang tidak boleh dikuasai salah satu dari mereka. Karenanya dengan segera Belanda dan Inggris menyiapkan sikap bersahabat dan pengakuan untuk Aceh. Dalam perjalannya, Inggris tidak lagi memandang strategis mempertahankan persekutuan dengan Aceh. Inggris yang berkuasa di Penang memutuskan tidak meneruskan rencana pembuatan perjanjian baru dengan alasan tidak akan efektif dan merugikan, karena itu berarti mengakui kekuasaan Sultan Aceh. Diam-diam Belanda yang berharap ada pemasukan baru di wilayahnya berupaya menguasai Sumatera secara keseluruhan.

Sampai tahun 1896 peperangan masih seimbang. Pejuang-pejuang Aceh masih sanggup merebut beberapa tempat yang berada di tangan Belanda. Tanggal 1 Juni 1898 Kolonel Van Heutsz melancarkan serangan besar-besaran ke Pidie dan daerah lainya untuk memburu Sultan dan Panglima Polem. Setelah penangkapan-penangkapan terhadap pejuang Aceh dan keluarga sultan, pada tanggal 20 Januari 1903 Sultan Alauddin Muhammad Daud Syah menyatakan –di bawah tekanan—bahwa Kerajaan Aceh menjadi bagian dari Hindia Belanda, dan dia akan setia kepada Ratu Belanda dan wakilnya Gubernur Jenderal. Meskipun demikian Sultan tetap mengadakan hubungan rahasia dengan pemimpin-pemimpin perang Aceh, sehingga oleh Belanda dibuang ke Ambon.

Paska Kolonial, Bergulat Mempertahankan Pengakuan Identitas

Satu hal yang tidak berlanjut dari apa yang telah ditulis Reid adalah dinamika Aceh menjelang dan paska kemerdekaan, sebagai suatu kontinuitas ‘perang’ mempertahankan pengakuan identitas. Pada 5 Mei 1939, Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) lahir di Peusangan, Bireun, dipimpin Tengku Moehammad Daud Beureuh. PUSA menjadi kekuatan politik baru paska jatuhnya kekuasaan sultan ke tangan Hindia Belanda untuk melanjutkan perlawanan anti-kolonial di bawah pimpinan ulama.

Dinamika kedua adalah ‘perang saudara’ di Aceh, dimana kaum Ulebalang diserang oleh Ulama dan pengikutnya di seluruh Aceh. Konflik ini bukan sekadar perang atau pertentangan antara adat dan agama atau antara kaki tangan Belanda dan Pembela kemerdekaan, namun juga bermotifkan ekonomi-politik. Dalam dua bulan (Desember 1945-Januari 1946) kaum Ulebalang dimusnahkan, diharuskan melepaskan hak-hak turun-temurun, disita hartanya dan dipaksa mengundurkan diri dari jabatan penting dalam pemerintahan sipil dan militer Indonesia.

Dinamika ketiga adalah masa penggabungan Aceh dengan Tapanuli dan Sumatera Timur dalam propinsi Sumatera Utara. Kongres PUSA pada tanggal 22 Desember 1950 di Kutaraja mengeluarkan keputusan untuk tetap memperjuangkan otonomi Aceh dengan alasan ciri budaya dan agama yang khas, termasuk sejarah perjuangan dan kontribusi mereka sebagai daerah modal paska kemerdekaan. Sebagai reaksi terhadap sikap diam pemerintah pusat, pada 21 September 1953 Daud Beureuh memproklamasikan Aceh sebagai Negara Islam (Darul Islam), bagian dari Negara Islam Indonesia (NII) Imam SM Kartosuwiryo. Peperangan ini berakhir setelah perundingan yang alot dan adanya persetujuan otonomi untuk Aceh sebagai Daerah Istimewa.

Dinamika keempat adalah lahirnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau Acheh/Sumatera National Liberation Front (ASNLF) sebagai reaksi paling ekstrim terhadap ketidakadilan ekonomi-politik paska pemberian status Daerah Istimewa di Aceh. Sebagai reaksi atas penghianatan Jakarta dan rasa frustasi terhadap pilihan mayoritas masyarakat untuk menggunakan jalur loby politik formal yang selalu gagal, GAM mengorganisir gerakan bersenjata. Tengku Hasan M. Di Tiro, mendeklarasikan gerakan ini pada Oktober 1976.

Dinamika terakhir adalah perubahan peta dan posisi politik pemerintah RI dan GAM paska tsunami Desember 2004. Keberhasilan Perundingan Damai dan terwujudnya MoU Pemerintah-RI dan GAM pada 15 Agustus 2005 membuktikan; Aceh bukan tidak cinta damai, selama jalan damai tersebut menghargai marwah mereka. Ketika pemerintah RI menawarkan otonomi luas untuk Aceh, dengan segera GAM mencabut opsi merdeka dan bersedia melakukan perundingan dalam bingkai NKRI.

Temuan Reid secara langsung membantah pencitraan buruk terhadap orang Aceh seperti digambarkan Snouck Hurgronje sebagai bangsa yang fanatik, anarkis dan suka berkhianat, selalu memilih jalan kekerasan untuk mencapai tujuan. Menurut Reid, jika pandangan ini benar, semua merupakan hasil 20 tahun peperangan. Stigma negatif bagi kolonial Belanda menjadi penting untuk memberikan spirit perang ditubuh militer Belanda, dengan menggunakan hasil ‘penelitian’ Snouck Hurgronje.

Bagaimanapun penelitian Reid tetap penting dan sangat berguna. Kelemahan ini mungkin mengingat pendekatan periode yang digunakannya untuk bisa menghasilkan suatu karya penelitian sejarah yang ilmiah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa orang-orang Aceh pantas mendapat simpati yang besar atas kemampuan perdagangan, pertanian dan peperangan mereka terhadap segala bentuk kolonialisasi

Mufti Makaarim

Anggota Badan Pekerja Kontras