Sampai dengan akhir tahun 2002, tanda-tanda adanya perubahan situasi nasional yang semakin kondusif bagi penegakan HAM dan tumbuhnya sistem yang demokratis dan berkeadilan belum juga terlihat jelas. Kemacetan proses transisi menuju demokrasi semakin menjadi-jadi, ditandai antara lain dengan tidak berlanjutnya agenda-agenda penegakan hukum secara serius, lambannya kekuasaan mengusut dan mengadili para pelaku pelanggaran HAM masa lalu serta terus bermunculannya kasus-kasus pelanggaran HAM baru. Kekuasaan yang mendapat mandat dari + 200 juta rakyat Indonesia lumpuh ketika harus bekerja menyelesaikan persoalan-persoalan HAM dalam kerangka mewujudkan negara demokratis dan berkeadilan. Dalam kondisi tertentu, negara bahkan cenderung mempertahankan “kekerasan” sebagai alat satu-satunya untuk menyelesaikan berbagai persoalan.[1] Akhirnya, kekerasan juga telah “diajarkan” untuk dipraktekkan oleh “rakyat” sebagai solusi atas persoalan mereka lantaran ketidakseriusan negara mengabdikan diri pada pemenuhan tuntutan dan kepentingan publik.Pada tingkatan tertentu, kondisi ini diperburuk dengan fragmentasi masyarakat yang memunculkan pertikaian “atas nama” primordialisme berdasarkan suku, agama dan aliran politik. Pertikaian yang terjadi cenderung destruktif karena pihak-pihak yang bertikai menghalalkan cara-cara kekerasan dengan berbagai legitimasi.[2] Tingginya keinginan kelompok-kelompok yang ada untuk berpartisipasi pada ruang-ruang politik paska jatuhnya rezim Soeharto tidak diimbangi dengan kesadaran untuk mengedepankan visi demokratisasi dalam rangka membangun bangsa yang beradab.

Bak Sisifus yang dikutuk para Dewa untuk terus menerus mendorong sebuah batu besar ke puncak gunung; dari puncak gunung batu tersebut jatuh dan tergulir kembali sehingga Sisifus harus turun gunung untuk mendorongnya kembali,[3] begitu pula pekerjaan mendorong penegakan HAM dan tumbuhnya sistem yang demokratis sampai dengan akhir tahun 2002 ini pada akhirnya. Seperti Sisifus yang dengan penuh tenaga mendorong batu ke puncak gunung, namun diujung usahanya ia menyaksikan batu tersebut meluncur ke bawah dan beberapa saat kemudian ia tersadar bahwa ia harus kembali membawanya ke puncak gunung, begitulah para pekerja HAM, aktifis pro-demokrasi, buruh-buruh, petani-petani, nelayan-nelayan dan kaum miskin yang selalu melakukan “tugas” yang sama namun tetap pada nasib yang sama. Sebuah “tugas” menuntut kembali kehormatan dan kemanusiaan yang selalu direngut paksa penguasa negeri ini hingga hari ini.

Ketiadaan kemajuan dalam upaya penegakan HAM sampai dengan tahun 2002 dapat ditelusuri dari apa yang telah terjadi tahun lalu, karena sikap dan tindakan negara sebenarnya tidak mengalami perubahan yang berarti.[4] Apa yang terjadi saat ini tak lain adalah cermin dari apa yang terjadi tahun lalu, dimana dari sisi struktur, sistem dan budaya memang tidak mengalami perubahan.

Dalam laporan pelanggaran HAM Tahun 2001 Kontras menyimpulkan bahwa tahun 2001 adalah tahun “Stagnasi Hak Asasi Manusia” yang ditandai dengan tidak adanya kasus pelanggaran HAM yang diadili karena adanya faktor-faktor seperti disabotnya fungsi-fungsi judicial di DPR, tidak berjalannya Komnas HAM karena konflik internal dan dominannya kubu status quo, dan munculnya Perdamaian-Islah untuk menghegemoni korban pelanggaran HAM, serta perlawanan yang gigih dari para pelaku terhadap upaya hukum yang didesakkan publik. Di sisi lain, berbagai tindak kekerasan dan pelanggaran HAM di berbagai daerah terus terjadi dan kian tidak terkontrol. Secara jelas HAM tersubordinasi persoalan-persoalan politik baik dalam bentuk pengabaian atau dalam bentuk dikeluarkannya beberapa keputusan politik yang mengancam Hak Asasi Manusia.[5]

Amnesty International dalam laporan tahun 2001 menyoroti konflik politik yang memberikan imbas negatif bagi perdamaian dan reformasi serta kekerasan yang terus terjadi di Aceh dan Papua. Dalam laporannya tentang kondisi HAM di Indonesia Amnesty International menyatakan bahwa, “The human rights situation in the provinces of Aceh and Papua deteriorated during the year and hundreds of cases of extrajudicial execution, “disappearances”, torture and unlawful arrest were reported. Human right defenders were among the victims. Peaceful independent activist were tried and were among the first prisoners of conscience to be convicted since 1998. Armed independence groups in both provinces were also responsible for committing abuses. Elsewhere, deaths and injuries resulted from excessive force use by military and police, including against striking workers, protesters in area of religious and ethnic conflict. Impunity continued; there were no credible investigations into allegations of human rights violations. The appointment of new president in July did little to forward progress on legal, judicial and other human right reform[6]

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam laporan Tahunan 2001 juga menyampaikan hal serupa. Dalam pandangan Komnas HAM, komitmen pemerintah, DPR RI dan sistem peradilan terhadap penegakan hukum dan HAM belumlah tampak. Dengan asumsi bahwa kelemahan ini akibat dari kuatnya pengaruh rezim Orde Baru, Komnas memandang bahwa faktor impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM yang kian melembaga adalah kenyataan-kenyataan yang telah terjadi sehingga tidak ada perubahan yang signifikan dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM.[7]

Melihat kondisi HAM tahun 2001 yang memprihatinkan dan berlanjutnya kondisi ini sampai dengan tahun 2002, maka sepertinya kekerasan, pelanggaran HAM, ketidakdemokratisan, dan ketidakadilan telah integral dalam budaya kita, sehingga pemecahannya menjadi kian kompleks. Paduan antara “kekuasaan” yang korup dan rakyat yang tak terpisahkan dari kultur di atas melahirkan ketidaksenambungan hubungan antara keinginan untuk mewujudkan tatanan demokratik dengan tindakan yang dilakukan. Korban pelanggaran HAM yang menginginkan dukungan dari masyarakat sipil tidak mendapat respon, sehingga tekanan terhadap para pelaku pelanggaran HAM kehilangan daya dobrak. “Masyarakat sipil” yang ambigu kehilangan keseriusan mengawal proses transisi akibat jenuh melihat konflik elit politik yang tidak memberikan implikasi serius pada perubahan kondisi negara. Sementara masyarakat politik hasil Pemilu 1999 yang “kehilangan legitimasi” masyarakat sipil akibat ketidakseriusan menjalankan mandat politiknya diam-diam “mempertahankan” relasi dengan pelaku pelanggaran HAM sebagai bentuk simbiosis mutualistis.[8] Para pelaku pelanggaran HAM yang mendapat perlindungan via praktek impunitas oleh negara senantiasa berada dalam posisi “aman”, sehingga desakan para korban pelanggaran HAM dapat didiamkan.[9]

       
     
 
   

)

Negara yang masih memiliki sifat dasar otoritarian ini menjadi tempat yang nyaman bagi tumbuhnya berbagai praktek dominasi dan hegemoni, dibuktikan antara lain dengan kembalinya intervensi militer dalam pengambilan keputusan politik strategis birokrasi sipil -lantaran “kegagalan” pemerintahan sipil membangun stabilitas dan mekanisme politik yang demokratis-, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip konstitusi, korupsi, ketidaktegasan terhadap proyek demiliterisasi dan masih berlakunya “kekerasan” sebagai ekspresi kekuasaan. Sifat dasar politik yang otoritarian ini pula yang mendorong impunitas dan pengabaian terhadap peran penegakan hukum dan tata pemerintahan yang baik. Kekuasaan memahami jabatan dan posisi sebagai tiket resmi untuk bekerja tanpa kontrol dalam menjalankan fungsi yudikatif, legislatif dan eksekutif. Akumulasi dari keseluruhan fakta di atas bukan saja menyebabkan negara kehilangan kepercayaan dari masyarakat sipil, tapi juga ketiadaan kemajuan politik dan penegakan HAM yang terjadi saat ini.[10]

Potret Perkembangan Sosial Politik Indonesia Tahun 2002

Runtuhnya pemerintahan rezim Orde Baru secara langsung maupun tidak langsung membuat masyarakat “bersepakat” untuk melakukan reorientasi dalam membangun kehidupan bernegara. Masyarakat sipil terdorong untuk mendukung proyek ambisius “reformasi” dimana mereka secara keras turut serta meruntuhkan sistem artifisial Orde Baru, membangun demokrasi sebagai proses integral untuk mewujudkan reformasi itu sendiri, meski pada tingkatan tertentu apa yang dilakukan “terasa” sangat keras.[11]

Di sinilah masyarakat politik seharusnya menyadari bahwa masyarakat sipil di Indonesia sebenarnya telah bergerak untuk memberikan dukungan kepada masyarakat politik untuk melakukan restorasi dan renovasi terhadap sistem, instrumen dan kultur politik. Mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi, maka negara adalah ruang dimana masyarakat politik bekerja berdasarkan mandat masyarakat sipil untuk mengimbangi peran pengelolaan politik, ekonomi dan sosial. Masyarakat politik selayaknya memberikan respon terhadap aspirasi masyarakat sipil dalam kerangka kosolidasi negara demokratik.

Hal-hal di atas yang diabaikan oleh masyarakat politik (para elit) sampai dengan tahun 2002 ini. Demokrasi yang didengungkan mengalami distorsi dan pendangkalan makna menjadi sekadar pada berfungsinya parlemen, partai dan pemilu. Demokrasi dalam pemahaman yang sempit seperti ini jelas gagal memberi tempat penting bagi partisipasi politik individu secara langsung sebagai bagian konsep civil liberties dalam demokrasi. Kalangan parlemen yang menganggap diri mereka sebagai wakil rakyat -dalam pemahaman bahwa mereka adalah rakyat itu sendiri- “meremehkan” pentingnya komunikasi dan memberi kesempatan kepada masyarakat sipil untuk turut serta atau didengar pendapatnya dalam rangka menjalankan hak-hak sipil dan politik. Ini dilakukan dengan adanya “kepercayaan” bahwa rakyat sesungguhnya telah direpresentasikan oleh mereka dimana tiket politiknya diberikan melalui pemilu. Kepercayaan lain yang dianut adalah adanya asumsi bahwa mereka memahami kepentingan-kepentingan rakyat sehingga apa yang dilakukan tidak lain adalah untuk rakyat, dimana jika setiap masalah harus disosialisasikan ke masyarakat maka akan timbul kekacauan, sementara pemerintah membutuhkan tindakan yang cepat. Keyakinan pada mitos politik di atas menempatkan parlemen sebagai poros perubahan, bukan masyarakat sipil yang memilih mereka.

Warna politik yang hegemonik, tunggal dan berwatak kekerasan sebagaimana digambarkan di atas menunjukkan kuatnya keinginan negara untuk kembali menetapkan politik monoloyalitas. Rakyat dipandang sekadar sebagai abdi yang memberikan pelayanan total terhadap kekuasaan. Elit politik yang tidak memiliki kapasitas sebagai negarawan lantaran sibuk berebut posisi, membangun format politik nasional yang justru memperburuk perkembangan dari masyarakat sipil yang ada, dimana elemen-elemen dasar masyarakat sipil seperti kehendak untuk menyalurkan aspirasi, pluralisme, kebebasan beroposisi, serta kebebasan berbicara dan berserikat dibasmi.

Walau terdapat kecenderungan bahwa perkembangan politik Indonesia paska Soeharto mengindikasikan adanya kemajuan dalam hal partisipasi politik rakyat -munculnya partai-partai baru dan sikap kritis terhadap pemerintahan di daerah dan pusat yang dianggap menyimpang-, namun belum terbukti bahwa kecenderungan ini dalam perkembangannya mendapat ruang. Format politik nasional masih berhenti pada ketidaksetaraan hubungan antara masyarakat sipil dan negara.[12] Apa yang terjadi masih cenderung bertahan pada budaya politik Orde Baru yang melihat kebenaran dalam perspektif yang tunggal dan mengatasi yang lain -monolitik dan hegemonik.[13] Beberapa kalangan bahkan menilai bahwa elit politik sebenarnya sudah lupa -atau melupakan- arah dan tujuan reformasi yang pernah diperjuangkan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil lainnya. Mereka terjebak pada perjuangan untuk mempertahankan kekuasaan setelah Pemilu 2004.[14]

Kekuasaan yang dianggap tidak peka terhadap tuntutan reformasi dan keluar dari khittah transisi menuju reformasi tergambar dari berbagai fenomena politik sepanjang tahun 2002, antara lain dengan adanya rencana untuk memberikan abolisi bagi Soeharto yang ditentang keras oleh banyak kelompok masyarakat sipil,[15] rencana pengajuan draft Rancangan Undang-undang Kerahasiaan Negara oleh Lembaga Sandi Negara (LSN) secara sembunyi-sembunyi ke DPR,[16] kasus Buloggate II yang melibatkan Ketua DPR Akbar Tanjung namun gagal menempatkan Akbar dalam tahanan resmi meski vonis telah dijatuhkan, memburuknya kinerja Megawati-Hamzah, gagalnya keputusan-keputusan penting yang merupakan mandat transisi dalam Sidang Tahunan, serta agenda memerangi terorisme yang tidak disertai dengan semangat memberikan perlindungan terhadap masyarakat sipil.

Memasuki tahun keempat reformasi ini masyarakat sesungguhnya berharap pemerintahan Megawati mampu melakukan banyak perubahan yang bukan sebatas pernyataan besar, melainkan sampai ke tingkatan operasional. Dari sisi penegakan hukum, pemerintahan Megawati dinilai kembali menerapkan pola yang pernah diberlakukan oleh Orde Baru dimana penegakan hukum cenderung menguntungkan penguasa, sementara pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang melibatkan penguasa dan pengusaha kurang diperhatikan atau dibelokkan dari perhatian rakyat.[17] Sistem hukum saat ini persis seperti sarang laba-laba, karena hanya mampu menjaring pelanggar hukum dari kalangan bawah, tidak berkuasa atau orang kecil.[18] Padahal supremasi hukum adalah salah satu parameter utama keberhasilan Megawati dalam menjalankan pemerintahan. Keseriusan Megawati menjalankan reformasi akan dapat diukur dari report-nya dalam hal penegakan hukum.[19]

Gaya kepemimpinan Megawati yang tidak komunikatif menyampaikan kebijakan pemerintahannya kepada rakyat mulai menjadi kritikan banyak pihak.[20] Rapat konsultasi Presiden dengan unsur pimpinan DPR pada tanggal 16 Juni 2002 misalnya, ternyata hanya berjalan satu arah. Rapat yang berlangsung dua jam tersebut ternyata hanya mendengarkan penjelasan umum Presiden Megawati dan jajaran kabinetnya tanpa adanya ruang bagi pimpinan fraksi untuk menanggapi.[21] Beberapa kalangan menilai bahwa rapat konsultatif yang bersifat tertutup hanyalah sebuah momentum antar kekuatan politik untuk mengamankan posisi masing-masing dalam menghadapi Sidang Tahunan 2002, dimana eksekutif “mendekati” legislatif, dan ini merupaken salah satu bentuk puncak perselingkuhan elit kekuasaan. Rapat ini bisa dianggap sebagai miniatur Sidang Tahunan MPR 2002 karena Presiden memberikan progress report dan DPR mendengarkan.[22]

MPR sendiri yang seharusnya mampu menjalankan fungsi yudikatifnya ternyata juga mengalami kemandegan karena watak konservatif yang dianut mayoritas anggotanya. Perihal Amandemen UUD 1945 misalnya, sebagian besar mereka tampak tidak bersungguh-sungguh mendukung adanya amandemen dan mengupayakan adanya rumusan amandemen yang betul-betul aspiratif, ditambah lagi dengan adanya upaya sistematis untuk menutup saluran partisipasi publik dalam proses politik. Kekuatan status quo sebagaimana dinyatakan oleh Ketua MPR Amien Rais berantai-rantai dan lintas fraksi.[23] Dr Ichlasul Amal MA melihat bahwa pro kontra mengenai proses amandemen bukan lagi berbicara pada substansi, padahal sampai dengan amandemen ketiga proses dan materinya masih banyak mengandung kelemahan, misalnya tidak sistematis, tumpang tindih dan beberapa pasalnya cenderung bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Padahal amandemen sendiri merupakan salah satu mandat reformasi yang seharusnya diupayakan adanya proses yang memenuhi asas legal, partisipati dan representatif serta adanya rumusan amandemen UUD 1945 yang memenuhi kriteria undang-undang dasar yang baik.[24]

Usulan agar adanya Komisi Konstitusi independen untuk mengatasi gencarnya kekuatan anti demokrasi yang tumbuh di beberapa fraksi di MPR menghambat reformasi konstitusi juga tidak dipedulikan. Usulan yang disampaikan Koalisi untuk Konstitusi Baru didasarkan pada adanya upaya untuk membekukan reformasi konstitusi terjadi karena kepentingan-kepentingan untuk memperkuat posisi tawar parpol-parpol tertentu menjelang Pemilu 2004. Upaya-upaya ini dilakukan karena amandemen memuat ketentuan-ketentuan untuk membatasi kewenangan MPR seperti pemilihan presiden secara langsung, penghapusan monopoli MPR dalam melaksanakan kedaulatan rakyat dan penghapusan utusan golongan.[25] Usulan pembentuk Komisi Konstitusi Baru yang tahun lalu mentok karena forum Sidang Tahunan 2001 menyerahkan kepada BP MPR untuk membahasnya -namun menguap dalam pembahasan di PAH I MPR- tidak lagi menjadi materi penting dalam Sidang Tahunan 2002.[26] Sementara terjadi polemik tentang perlu tidaknya Komisi Konstitusi, penolakan terhadap amandemen juga terus menguat. Komprominya, Badan Pekerja MPR tetap dimandatkan membuat Komisi Kontitusi, namun mengabaikan prinsip independensi.

Bentuk-bentuk upaya pemerintahan saat ini untuk menutup diri dari akses publik adalah adanya draft RUU Kerahasiaan Negara yang akan diajukan Lembaga Sandi Negara pada Maret 2002. RUU ini mengindikasikan lahirnya kembali “rezim yang penuh dengan kerahasiaan” yang menafikan hak-hak publik atas informasi dengan menciptakan klasifikasi-klasifikasi rahasia atas informasi pemerintahan. Dalam kondisi dimana upaya penegakan hukum dan penyelenggaraan negara belum berjalan dalam koridor pemerintahan yang demokratis, maka penyembunyian informasi pemerintahan sama saja dengan menutup akses masyarakat untuk menjalankan kontrol terhadap kinerja pemerintahan. Apalagi draft RUU ini tidak pernah melalui proses sosialisasi yang transparan dan debat publik sebagaimana mestinya. Ketika ketertutupan dan kerahasiaan masih menjadi selubung tebal birokrasi, maka yang utama adalah bagaimana membuka lebar-lebar akses informasi ke lembaga pemerintahan dalam rangka melindungi hak-hak masyarakat yang terancam oleh rezim yang tertutup dan penuh rahasia. Ketika kriteria kerahasian yang dimaksud oleh negara tidak jelas, maka pemerintah dapat dengan semena-mena menyembunyikan informasi yang seharusnya dapat diketahui publik secara luas. [27]

Banyak hal yang sejauh ini sangat tidak transparan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara luas, seperti hal-hal yang berkaitan dengan penempatan militer di daerah-daerah konflik misalnya. Tidak pernah ada keterangan yang terbuka mengenai perencanaan, mandat, masa tugas, target yang ingin dicapai, budget, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas. Atau yang berkaitan dengan penggunaan dana Bantuan Presiden (Banpres) sebagai sumbangan presiden untuk pembangunan asrama TNI/Polri -yang seharusnya sejak tahun 2000 sudah diserahkan ke Departemen Keuangan namun ternyata masih tersimpan di rekening sejumlah pejabat Sekretariat Negara, bahkan jumlahnya terus menyusut.[28] Tahun 1999 Presiden Habibie pernah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 9 Tahun 1999 yang memasukkan dana Banpres ke rekening Menteri Keuangan. Presiden Gus Dur pernah mengeluarkan Inpres serupa untuk memperjelas penggunaan dana tersebut. Ternyata dana Banpres sampai saat ini tidak pernah diserahkan kepada Departemen Keuangan.[29]

Dalam hal penegakan hukum dan HAM, ketidakterbukaan pemerintah juga disertai dengan ketidaksiapan untuk menerima kritik dan saran. Ketika Pelapor Khusus PBB Datuk Param Cumaraswami datang untuk melakukan pemantauan dan investigasi tentang independensi sistem peradilan di Indonesia, Menteri Kehakiman dan HAM, Yusril Ihza Mahendra justru “naik darah” atas penilaian Param bahwa sistem peradilan di Indonesia masih sangat buruk karena tidak ada keinginan Megawati Soekarnoputri untuk merubahnya. Bahkan Yusril bermaksud untuk menggunakan kewenangannya sebagai Menteri Kehakiman dan HAM untuk mengusir Param ke luar wilayah Indonesia, meskipun dalam pertemuan langsung Param menyangkal mengeluarkan penilaian tersebut. Salah satu saran Param yang cukup penting ditolak oleh Yusril, yaitu adanya pemecatan terhadap hakim yang korup.[30]

Pengajuan RUU Tentang Terorisme juga merupakan masalah yang muncul dari tidak adanya transparansi pemerintah dalam merumuskan kebijakan tersebut, terutama berkaitan dengan tujuan, defenisi dan instrumen yang akan digunakan untuk menjalankan RUU tersebut nantinya. Ketidakjelasan ini menyebabkan kuatnya penolakan publik terhadap RUU ini yang merupakan draft ketiga pada saat sosialisasi yang dilakukan pemerintah, setelah draft yang sebelumnya juga ditolak masyarakat karena bertentangan dengan HAM.[31]

Prihal tujuan, tidak ada penjelasan yang kongkret perihal perumusan tujuan pengajuan RUU ini. Menteri Pertahanan Matori Abdul Jalil membantah pandangan bahwa RUU ini diajukan berkaitan dengan rencana upaya pemulihan hubungan militer Indonesia dengan Amerika Serikat. RUU ini menurut Matori karena adanya tekad untuk membasmi terorisme, bukan karena permintaan Amerika Serikat atau pencabutan Embargo.[32] Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono pun menjelaskan bahwa penghidupan kembali International Military Education Training (IMET) bukan dalam kerangka menjadikan Indonesia sebagai alat Amerika Serikat dalam memerangi terorisme.[33]

Sementara Amerika Serikat sendiri melalui Presiden George Walker Bush menilai positif upaya pemerintahan Megawati memerangi terorisme.[34] Pemerintah Amerika Serikat menilai bahwa Indonesia sebagai tempat yang sangat potensial bagi kelompok-kelompok teroris, sehingga mereka bersepakat untuk memberikan bantuan militer untuk mengatasi hal itu. Pemerintah Amerika Serikat telah menyediakan US$ 16 juta untuk melatih polisi Indonesia dalam memerangi terorisme dan selanjutnya akan memberikan bantuan US$ 400.000 untuk melatih sipil memberantas kelompok-kelompok teroris.[35]

Upaya Rancangan Undang-undang untuk mendefenisikan terorisme berdasarkan bentuk-bentuk tindakan (pengeboman misalnya) dan sasaran yang ditujukan yang terlalu umum dapat menyebabkan munculnya multi interpretasi dan dapat ditafsirkan macam-macam oleh pemerintah, sehingga hampir seluruh tindakan yang dianggap mengancam stabilitas dapat saja dikategorikan sebagai tindakan terorisme.[36]

Gagasan pembentukan badan khusus pemberantasan terorisme juga muncul kemudian dan mendapat tantangan karena dikhawatirkan membangkitkan kembali lembaga semacam Komando Pengendalian Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang sangat kuat pada masa Orde Baru dan tidak terkontrol.[37]

Terjadinya ledakan dahsyat di Legian, Kuta, Bali pada tanggal 12 Oktober (tragedi Kuta) yang mengakibatkan 180-an orang meninggal mengakhiri polemik substansial tentang Undang-undang Terorisme, karena pemerintahan Megawati akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Anti Terorisme. Perpu dikeluarkan adalah Perpu No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Anti-terorisme) dan Perpu No 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Perpu No 1 Tahun 2002 pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002. Dengan argumen perlunya peraturan yang menjadi payung hukum untuk menyelesaikan kasus peledakaan di Legian, Bali, maka pemerintah sengaja menggunakan mekanisme Perpu untuk mempercepat pemberlakuan subsatansi Rancangan Undang-udang Anti Terorisme yang belum dapat diterima publik.

Sebagai respon atas dikeluarkannya Perpu No. 1 dan Perpu No. 2 Tahun 2002 ini, Koalisi untuk Keselamatan Masyarakat Sipil sejak awal kedua Perpu tersebut diberlakukan bermaksud untuk mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil. Alasan pengajuan permohonan keberatan ini antara lain adalah:

1. Bahwa Kedua Perpu tersebut melanggar TAP MPR No. III/MPR/2002 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur bahwa setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi. Perpu No. 2 yang memberlakukan Perpu No. 1 dalam Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002 bertentangan dengan pasal 28i Amandemen Undang-undang dasar 1945 dan Pasal 4 Undang-undang No. 39 Tentang HAM yang menyebutkan bahwa, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di muka hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”. [38]

2. Bahwa kedua Perpu tersebut bertentangan dengan pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme. Dari sisi asas kepastian hukum dimana negara mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara, keluarnya Perpu tidak dapat dijadikan ukuran terwujudnya kepastian hukum. Persoalan mendasar selama ini adalah ketidakhadiran dan ketidakseriusan negara mengatasi persoalan. Dari sisi asas tertib penyelenggara negara yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara, Perpu merupakan bukti tidak terlaksananya asas ini. Negara tidak menjalankan aturan yang sudah ada sebelumnya (KUHP, UU Darurat No. 12 Tahun 1951, UU Keimigrasian, UU Pencucian Uang dan UU Korupsi) secara komprehensif. Jika perangkat tersebut dianggap tidak layak, sejauh ini tidak ada upaya melengkapinya sehingga masalah-masalah yang berkaitan dengan terorisme seperti kebocoran di imigrasi, pemalsuan paspor, tidak terkontrolnya bahan peledak dan lain-lain dapat diatasi. Dari sisi asas kepentingan umum, Perpu menunjukkan bahwa negara telah melanggarnya karena tidak mendahulukannya dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. Negara sebagai pelaksana pemerintahan yang dimandatkan rakyat telah mengabaikan suara dan partisipasi rakyat, dan dalam pelaksanaannya juga tidak dapat dikontrol dan dipertanggungjawabkan oleh dan kepada masyarakat. Dari sisi asas keterbukaan Perpu tidak membuka ruang komplain bagi orang yang diduga pelaku dan tidak mengakui prinsip persamaan di muka hukum. Dari sisi asas proporsionalitas, terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara dimana negara memiliki ruang yang sangat besar dari pada individu-individu warga negara. Perpu juga tidak menjawab asas profesionalitas dimana problem pengusutan kasus selama ini karena ketidakprofesionalan, bukan ketiadaan perangkat hukum dan undang-undang.

3. Perpu ini juga telah mengurangi, memodifikasi dan bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam berbagai undang-undang, seperti ketentuan tentang proses pemeriksaan, penangkapan dan penahanan terhadap tersangka yang telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, serta UU No 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan pandangan-pandangan di atas Koalisi untuk Keselamatan masyarakat Sipil menyatakan bahwa Perpu No. 1 dan Perpu No. 2 Tahun 2002 tidak sah dan berlaku umum. Koalisi meminta Presiden untuk segera mencabut kedua Perpu tersebut. [39]

Secara kuantitas, kalangan elit di parlemen dan pemerintahan memang banyak mengeluarkan kebijakan. Masalahnya adalah, apakah kebijakan-kebijakan tersebut dikeluarkan melalui komunikasi aktif dengan masyarakat sipil? Apakah kebijakan-kebijakan tersebut dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan ditopang dengan sistem yang baik?

Relasi Militer dan Negara Tahun 2002

Pada tanggal 7 Januari tahun 2002, secara resmi Kababinkum TNI Mayjen T.P. Manurung menyatakan bahwa TNI menolak pemanggilan yang dilakukan KPP HAM Trisakti, Semanggi I dan II. Dengan alasan bahwa rekomendasi DPR terhadap KPP HAM Trisakti, Semanggi I dan II, TNI melakukan pembangkangan hukum demi untuk melindungi para pejabat dan mantan pejabat TNI yang diduga terlibat dalam diduga pelanggaran HAM. Padahal kita tahu bahwa Undang-udang telah memberikan kewenangan kepada Komnas HAM untuk membentuk KPP HAM guna melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia serta mewajibkan kepada setiap warga negara tanpa terkecuali untuk tunduk dan patuh terhadap ketentuan di dalam Undang-undang. Termasuk untuk dimintai keterangan dalam rangka penyelidikan.[40] Memasuki Tahun 2002 kita masih menyaksikan pembangkangan TNI atas adanya ketidakseriusan TNI pembangkangan militer

Dalam hal menjawab persoalan di Aceh, TNI menjadi pihak yang aktif mengajukan pembentukan Kodam di Aceh. Padahal, berdasarkan Undang-undang Pertahanan Negara khususnya pasal 14 ayat 1, Presiden menjadi pihak yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab atas pengerahan kekuatan TNI. Selanjutnya, berdasarkan ayat 2, pengerahan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud ayat 1 harus mendapat persetujuan DPR. Dengan demikian, pembentukan Kodam tidak dapat dilakukan berdasarkan usulan dan inisiatif sepihak TNI. Apalagi Kodam merupakan Komando Teritorial yang bersentuan langsung dengan peran pertahanan di suatu wilayah, sehingga dengan mudah kita menyimpulkan adanya kepentingan TNI untuk mempermanenkan operasi militer di Aceh.[41]

Sayangnya pemerintah juga tidak memiliki sikap tegas terhadap desakan TNI tersebut. Tanpa melalui pertimbangan dan assesment yang memadai terhadap urgensi pembentukan Kodam di Aceh serta mempertimbangkan penolakan berbagai elemen sipil di Aceh, pemerintah menetapkan berdirinya Kodam Iskandar Muda di Aceh. Pemerintah masih menganggap bahwa pendekatan militeristik adalah pendekatan yang lebih realistik ketimbang dialog dan upaya lainnya untuk menyelesaikan persoalan Aceh. Penjelasan Matori Abdul Jalil bahwa Kodam didirikan untuk mengamankan Selat Malaka jelas mengada-ada karena Kodam tidak memiliki relasi dengan kepentingan mengamankan selat.[42]

Dalam upaya pengungkapan kasus pembunuhan Ketua Presidium Dewan Papua, Theys Hiyo Eluay dan hilangnya sopir Theys bernama Aristoteles Masoka, pemerintah sejak awal memang tidak tegas menyatakan keinginannya mendorong proses hukum yang fair, terutama ketika keterlibatan Kopassus dalam kasus pembunuhan ini tidak dapat disembunyikan dari mata publik. Artinya, patut diduga bahwa pemerintah berkepentingan untuk juga melindungi institusi militer yang nyata-nyata telah melakukan kejahatan kemanusiaan, sehingga mengundang pertanyaan berikutnya, siapakah yang berkepentingan dengan terbunuhnya Theys, pemerintah atau Kopassus sendiri?[43]

Dengan ketiadaan ketegasan sikap politik pemerintah terhadap peran militer, maka pemerintah pada akhirnya membuka kembali ruang partisipasi politik bagi militer sebagaimana pernah terjadi pada masa lalu. Militer berhasil bukan saja untuk mempengaruhi kebijakan politik demi kepentingan institusionalnya, namun juga berhasil merumuskan strategi dan konsolidasi di dalam tubuhnya. Militer menjadi semakin tidak peduli dengan gugatan publik karena adanya “dukungan” terhadap mereka dari kalangan elit. Dalam hal pengangkatan Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Kapuspen TNI misalnya, tak satu pun kalangan elit politik sipil yang memberikan pandangan politik dalam konteks mendorong institusi militer yang bersih dari mereka yang diduga terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran HAM misalnya. Pada pengangkatan Jenderal TNI Endriatono Sutarto -yang seharusnya dipensiunkan pada tanggal 29 April 2002–, para elit di Komisi I DPR justru menyetujui pengajuan Endriartono sebagai calon Panglima tanpa mempertimbangkan latar belakang politik dan masa aktifnya yang seharusnya sudah berakhir.

Yang terjadi sesungguhnya adalah: pertama, TNI tidak pernah membangun dirinya menjadi lembaga yang akomodatif terhadap aspirasi publik, mengedepankan penghormatan terhadap hukum dan membersihkan institusi dari kesalahan masa lalu terutama yang berkaitan dengan pelanggaran HAM. Kedua, dengan melakukan pembangkangan secara bertahap, TNI tengah mengukur kekuatan tekanan publik, sehingga ketika tekanan publik melemah atau tidak ada, TNI dapat membangun pembangkangan berikutnya. Ketiga, pembangkangan yang dilakukan TNI selalu menggunakan justifikasi politik atau berlindung dibalik keputusan pemerintah. Keempat, dapat disimpulkan bahwa TNI tengah berupaya menjadi lembaga yang tidak dapat terkoreksi atas segala tindakan yang telah dilakukannya.

Kesimpulan

Dalam kaca mata, rakyat para elit politik termasuk partai politik dinilai korup, hanya mendahulukan kepentingan sendiri dan tidak peduli dengan nasib rakyat dan negara. Rakyat yang masih mempercayai demokrasi, kecewa dengan sikap yang ditunjukkan elit politik dan parpol serta kehilangan kepercayaan terhadap mereka. Politik akhirnya dilihat sebagai sesuatu yang kotor, busuk dan hanya didominasi segelintir orang yang tidak peduli dengan nasib bangsa. Pemerintahan baru yang “demokratis” dianggap tidak mampu menangani berbagai masalah. Akhirnya krisis kepercayaan rakyat terhadap berbagai institusi publik semakin menjadi-jadi.[44]

Krisis politik yang terjadi adalah juga krisis kepemimpinan. Krisis kepemimpinan nasional sebagai akibat dari tindakan politik negara pada Orde Baru yang memangkas setiap potensi kepemimpinan idealis, mengakibatkan munculnya kepemimpinan politik yang muncul bukanlah yang berangkat dari kesadaran politik untuk membangun negara, melainkan semata-mata merebut ruang kekuasaan yang ditinggalkan rezim lalu.[45]

Akibatnya, tanda-tanda kegagalan proses transisi menuju demokrasi dari hari ke hari semakin jelas dan kemungkinan Indonesia kembali pada otokrasi terlihat tak terbantahkan. Persoalan-persoalan fundamental warisan penguasa masa lalu tak terselesaikan, masalah-masalah baru muncul seperti jamur yang tumbuh subur di musim hujan.

Tulisan ini dimuat untuk Laporan Kondisi HAM 2002 Kontras


[1] Alat yang paling mutakhir adalah Perpu No 1 dan No 2 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Terorisme dan Pemberlakuan Perpu No 1 Pada Kasus Peledakan Bom di Bali 12 Oktober 2002 yang memberi kewenangan berlebihan kepada Negara dalam mengontrol masyarakat yang dicurigai melakukan tindak pidana terorisme. Sebelumnya praktek-praktek “kekerasan” telah berlangsung di berbagai wilayah konflik atau untuk mengatasi berbagai masalah disintegrasi tanpa memperhatikan akar permasalahan dan mengupayakan penyelesaian yang lebih beradab dan manusiawi.[2] Primordialisme bukanlah pemicu, melainkan alat yang digunakan untuk memenangkan kepentingan yang menjadi dasar pemicu konflik, seperti akses politik dan ekonomi. Dalam situasi dimana negara lemah, kompetisi kepentingan yang sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan masyarakat sipil dapat terjadi, dimana terjadi memobilisasi massa untuk mengancam kelompok lain atau sekadar unjuk kekuatan.[3] Albert Camus, Mite Sisifus, Pergulatan Dengan Absurditas (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), h. 154-155[4] Beberapa tindakan pemerintah dalam merespon masalah-masalah HAM seperti menyelenggarakan Pengadilan HAM Ad Hoc Pelanggaran HAM Berat di Timor Timur tidak didasarkan pada perubahan paradigma politik Negara yang pro HAM demokrasi dan supremasi hukum, namun lebih bersifat politis karena pemerintah tidak ingin kehilangan muka di hadapan masyarakat internasional. Ini terbukti dengan ketidakseriusan dukungan yang diberikan Negara dan masih berlangsungnya praktek-praktek impunitas dan unfair trial dalam proses-proses persidangan.

[5] Kontras, Stagnasi Hak Asasi Manusia: Laporan Tahunan Kondisi HAM di Indonesia Tahun 2001 (Jakarta: Kontras, 2002), h. 71-73

[6] Amnesty International, Amnesty International Report 2002 (United Kingdom: Amnesty International, 2002), h. 126

[7] Komnas HAM, Laporan Tahunan 2001 (Jakarta: Komnas HAM, 2002), h. 21

[8] Ini terlihat dari aliansi yang dilakukan partai politik dengan TNI atau aliansi birokrat dengan individu-individu yang diduga sebagai pelaku pelanggaran HAM pada masa lalu.

[9] Dalam Kasus Tanjung Priok dan Timor Timur, Para Jenderal yang memegang tanggungjawab komando dalam peristiwa tersebut tidak disebut-sebut sebagai tersangka oleh Jaksa Penuntut Umum Pengadilan HAM ad Hoc Timor Timur. Dalam kasus Talangsari, Lampung, dan kasus Mei 1998, AM Hendropriyono dan Mayjen Sjafrie Syamsoedin yang memegang tanggungjawab komando justru tetap memegang jabatan publik sebagai Kepala BIN dan Kapuspen TNI.

[10] Negara sekadar menjadi “Teater” karena dalam praktik sehari-hari yang terjadi bukanlah kerja-kerja pemerintahan yang seharusnya, melainkan hanya untuk mempertegas posisi para elit dalam konstalasi politik dan perbedaan status antara mereka dengan rakyat. Dinamika politik tidak lebih dari dinamika “raja-raja kecil” dengan para pendukungnya masing-masing yang bertengkar dan bertempur. Dalam situasi yang cair ini, maka label “negara” bagi Indonesia menjadi pertanyaan, karena negara dalam pengertian yang sesungguhnya mensyaratkan kejelasan “pemerintahan” dan “pengelolaan” yang sistematis.

[11] Reklaiming terhadap tanah-tanah rakyat yang dikuasai perkebunan, perusahaan atau militer, “pengadilan jalanan” terhadap pelaku kejahatan yang tertangkap basah, sampai dengan penyerangan terhadap pos-pos aparat keamanan yang dianggap melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang, adalah sebagian contoh dari fenomena yang terjadi seiring atau paska jatuhnya Rezim Orde Baru.

[12] Ketakutan pemerintah kepada rakyatnya sendiri tercermin dari adanya Rencana Undang-undang Kerahasiaan Negara yang diajukan ke DPR. Asumsi dasar dari RUU Kerahasiaan Negara ini adalah bahwa negara telah dirugikan dengan digunakannya informasi-informasi pemerintahan oleh publik. Keterbukaan informasi telah digunakan pihak-pihak tertentu secara serampangan, sehingga pemerintah perlu menerapkan sitem klasifikasi, yaitu sistem penyembunyian atau penyimpanan informasi berdasarkan kerahasiaan tertentu. Masalahnya, dalam RUU tersebut status rahasia sangat tergantung pada interpretasi subyektif pemerintah, sehingga kerahasiaan informasi lebih didasarkan pada pertimbangan untuk melindungi pemerintah, bukan rakyat.

[13] Daniel Sparringa, TNI: Sebuah Refleksi Kritis Atas Sejarah, dalam Anas S. Machfudi dan Jaleswari Pramodhawardani, Military Without Militarism: Suara Dari Daerah (Jakarta: Puslitbang Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2001) Cet. I, h. 113-114

[14] Media Indonesia, 18 Mei 2002. Media Indonesia, 5 Juni 2002.

[15] Kompas, 4 Januari 2002. Kompas, 22 Januari 2002. Komisi Hukum Nasional secara tegas menyatakan bahwa tidak ada “kepentingan negara” yang dapat dijadikan alasan untuk memberikan abolisi kepada mantan presiden Soeharto karena bertentangan dengan Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 menyatakan bahwa agenda reformasi antara lain meliputi supremasi hukum dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). TAP MPR tersebut merupakan potret dari aspirasi rakyat yang menghendaki adanya upaya hukum terhadap Soeharto berkaitan dengan dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme serta pelanggaran hukum lainnya.

[16] Kompas, 21 Februari 2002

[17] Kompas, 24 Januari 2002

[18] Media Indonesia, 19 Juli 2002

[19] Koran Tempo, 24 Juli 2002

[20] Kompas, 27 Januari 2002, Suara Pembaruan, 21 Mei 2002, Media Indonesia, 25 Juli 2002

[21] Kompas, 17 Juli 2002

[22] Media Indonesia, 18 Juni 2002

[23] Suara Pembaruan, 25 April 2002

[24] Suara Pembaruan, 6 Juli 2002

[25] Republika, 24 April 2002

[26] Kompas 30 Juli 2002, Koran Tempo 1 Agustus 2002

[27] Kompas 13 Maret 2002

[28] Temuan BPK pada tahun 2000 menyebutkan bahwa dari Rp 1,6 trilyun dana yang dikumpulkan Presiden Soeharto sejak 1970-an, Rp 670 milyar telah diselewengkan. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan uang tersebut tidak accountable dan tertutup, sehingga konon atas desakan IMF dana tersebut harus diaudit dan diserahkan ke Departemen Keuangan.

[29] Koran Tempo, 27 Mei 2002

[30] Media Indonesia, 24 Juli 2002

[31] Republika, 21 Mei 2002

[32] Kompas, 24 Mei 2002

[33] Media Indonesia, 23 Mei 2002

[34] Jawa Pos, 25 Juli 2002

[35] Koran Tempo, 2 Agustus 2002

[36] Suara Pembaruan, 21 Mei 2002

[37] Media Indonesia, 20 Mei 2002

[38] Perpu No. 2 telah melanggar asas legalitas, yaitu prinsip yang ketat dalam hukum pidana. Pemberlakukan prinsip retroaktif hanya dapat diberlakukan dalam perkara pelanggaran HAM Berat (gross violation of Human Right) sebagai sebuah kejahatan serius terhadap jaminan hak-hak yang tidak dapat dikurang-kurangi dalam keadaan apa pun (non derogable right). Dalam Statuta Roma disebutkan bahwa bentuk-bentuk Pelanggaran HAM berat adalah genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Sedangkan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM menyebutkan bahwa pelanggaran HAM berat adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Berdasarkan kedua peraturan tersebut, maka peristiwa peledakan di Bali merupakan tindak pidana biasa, sehingga asas retroaktif tidak dapat diberlakukan.

[39] Sri Suparyati, SH, Judicial Riview Bagi Perpu Anti Terorisme (Jakarta: Koalisi untuk Keselamatan Masyarakat Sipil, Imparsial, Kontras, LSPP, 2003), h. 6-23

[40] Kontras, Siaran Pers No. 02/SP-Kontras/I/02

[41] Ibid.

[42] Kontras, Siaran Pers No. 06/SP-Kontras/II/02

[43] Kapolri Jenderal Da’i Bachtiar pernah menyatakan adanya keterkaitan anggota Kopassus dalam kasus pembunuhan Theys. Mabes TNI sendiri mengirimkan Tim penyelidik untuk kasus ini. Dari keseluruhan proses tersebut, Mabes TNI kemudian mengumumkan bahwa kasus ini akan diadili pada pengadilan militer. Ketidakkonsistenan pemerintah menindaklanjuti penyelidikan kepolisian dan diambil alihnya mekanisme penyelesaian oleh Puspom TNI memperkuat anggapan adanya jalinan kepentingan-kepentingan terhadap pembunuhan Thyes.

[44] Kompas, 30 Mei 2002

[45] Kompas, 26 Juli 2002