Oleh: Mouvty Makaarim A*

Pro-kontra gagasan untuk memberikan hak pilih bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) menandai kemajuan diskursus demokrasi di Indonesia. Sebagian besar kelompok anti-hak pilih anggota TNI menggunakan argumentasi historis kekelaman sejarah politik TNI pada masa Orde Baru dan lambannya reformasi di tubuh TNI sampai dengan hari ini. Sementara sebagian yang pro memandang bahwa gagasan tersebut sebagai media ‘kanalisasi’ hak politik TNI yang masih tersisa, setelah secara resmi TNI tidak lagi terlibat di parlemen sebagaimana diamanatkan Ketetapan MPR RI No VII/MPR/2000 Tentang Peran TNI dan Polri.

Kontroversi ini dapat dipandang dari dua sisi, positif dan negatif. Dari sisi positif, keberlangsungan reformasi TNI, ketaatan pada otoritas politik yang bersifat sipil serta pandangan tentang peran strategis TNI dalam pembangunan negara kembali diperdebatkan. Perdebatan yang menyimpulkan progress dan regress di tubuh TNI lah yang kemudian mendukung atau tidak mendukung gagasan adanya hak pilih anggota TNI tersebut. Dengan demikian, baik pemerintah dan TNI sendiri memang tengah diaudit kredibilitasnya oleh publik, dan keduanya harus memberikan jawaban yang faktual sebagai penengah diskursus ini. Sejauh ini, Paradigma Baru TNI dan upaya reformasi TNI oleh pemerintah memang masih tarik menarik dengan sejumlah problem dan kepentingan, antara lain keterbatasan budget dan sarana militer dan praktek bisnis militer yang masih berjalan serta kebutuhan untuk menangani hot spot area dan praktek impunitas dan penegakan hukum yang belum maksimal.

Sementara dari sisi negatif, bahwa fenomena ini menunjukkan suatu upaya memunculkan kembali peran politik praktis TNI, sehingga institusi ini kembali menjauh dari profesionalismenya sebagai diatur dalam Undang-Undang No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Pandangan ini mengandaikan bahwa ancaman tersebut bukan muncul dari institusi TNI, namun justru dari ketidakdewasaan kalangan politisi sipil. Secara faktual, selama ini pelibatan purnawirawan TNI dan Polri dalam partai politik tidak didasarkan pada akomodasi hak politik anggota TNI dan Polri, namun sekadar sebagai kekuatan pendukung keseimbangan politik antar parpol. Apalagi yang selalu dilibatkan baik di level nasional maupun daerah adalah kalangan mantan perwira tinggi, perwira menengah atau perwira yang pernah memegang jabatan politik strategis dan populer di mata publik. Sementara hak-hak politik mantan perwira menengah dan prajurit bawah (bintara dan tamtama) juga tidak terakomodir sebagaimana hak-hak politik masyarakat sipil menengah ke bawah.

Tulisan ini akan memotret dua kacamata pemikiran di atas, dengan pretensi menempatkan gagasan tersebut dalam koridor demokrasi dan mengacu pada konstitusi 1945. Karenanya, tulisan ini akan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu ulasan analitis dinamika kontemporer TNI, kajian konstitusi, undang-undang dan prinsip-prinsip hak-hak warga negara TNI serta bagaimana memaknai dan menempatkan hak pilih TNI dalam kondisi aktual Indonesia. Kesimpulan dari tulisan ini akan menjelaskan apakah hak pilih TNI melanggar dan berbahaya (impeding) bagi kehidupan demokrasi Indonesia ke depan sesuai dengan konstitusi, undang-undang dan standar internasional yang berlaku.

Dinamika Perubahan TNI

Sejak awal kemerdekaan, militer Indonesia telah membangun persepsi dan pencitraan diri bahwa militer adalah lembaga yang melahirkan dirinya sendiri (self creation) dan merumuskan dirinya sendiri. Hal inilah yang kemudian menjadi bibit pretorianisme dimana militer menjadi otonom atas sikap dan tindakannya. Citra-diri (self-concept) ini diperkuat dengan kemampuan mereka untuk membiayai dirinya sendiri (self financing) ketika pemerintah memang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan militer. Hal ini terwujud sepanjang pengalaman tentara bergerilya bersama rakyat. Dengan demikian, sejak lahirnya TNI sudah memiliki elemen embrionik sebagai pelaku ekonomi politik baik pada tataran tata-pikir (mind set) maupun rumusan tafsir atas ideologi yang kemudian dibangunnya.[1]

Sebagaimana juga diakui kalangan perwira pro-reformasi, bahwa pada masa Orde Baru TNI telah menjadi satu kekuatan sosial, politik dan ekonomi sebagai dampak dari keperluan rezim membangun stabilitas sebagai pilar pembangunan. TNI bukan dibentuk sebagai alat pertahanan an sich sebagaimana lazimnya militer di negara-negara demokratis, melainkan sebagai alat kontrol kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Hampir seluruh struktur dan fungsi dibangun mengikuti kehendak okupasi politik dengan pelibatan total dalam kehidupan yang bersifat sipil seperti parlemen, administrasi pemerintahan pusat dan daerah, bahkan partai politik.

Pelibatan total militer (baca: security forces, karena mencakup ABRI dan Polri) di masa Orde Baru ini membuka akses TNI terhadap berbagai sumber daya politik dan ekonomi. Argumen pembenar yang diajukan antara lain adalah pandangan adanya “tugas sejarah”, “ancaman terhadap keamanan nasional”, dan “keinginan untuk mempertahankan kepentingan”. Argumen historis, obsesi pada stabilitas nasional dan kepentingan institusi di atas diperkuat dengan pandangan doktrin pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang memandang bahwa militer adalah “tentara pejuang dan sekaligus pejuang tentara” serta “masalah sipil bukan masalah baru bagi militer”. Diktum Clausewitzian bahwa “perang adalah kelanjutan dari politik dengan cara lain” sejalan dengan konsep “Jalan Tengah” sesepuh militer Indonesia, Jenderal AH Nasution yang memandang bahwa militer “bukan sekadar alat pemerintah sebagaimana di negara-negara Barat, bukan alat partai sebagaimana di negara-negara komunis serta bukan semacam rezim militer yang mendominasi politik”. Dengan kata lain militer memandang bahwa misi mereka tidak pernah lepas dari politik (political objectives).[2]

Studi Harold Crouch perihal tentara Indonesia pada masa 1945-1965 menggambarkan dengan jelas hal tersebut. Crouch menemukan fakta bahwa sejak masa Revolusi 1945 Militer Indonesia tidak pernah membatasi dirinya sebagai kekuatan militer an sich, sebab klaim keterlibatan mereka dalam perjuangan kemerdekaan mengandaikan keterlibatan perjuangan politik dan militer.[3] Para pemuda yang berjuang mengangkat senjata tidak memikirkan karir yang serius di bidang militer, namun lebih didorong semangat patriotik akibat pengaruh proklamasi kemerdekaan oleh politisi dan kalangan nasionalis. Minimnya bekal latihan kemiliteran dan persenjataan modern dan perlawanan dilakukan melalui perang gerilya, menyebabkan perbedaan kehidupan sipil dan militer menjadi tidak jelas.[4] Ketiadaan tradisi apolitis di kalangan militer semakin memuluskan peran-peran politik para pemimpin militer dan tiadanya kesempatan menumbuhkan secara bertahap “profesionalisme militer”.[5]

Paska 1965, upaya penghapusan dikotomi sipil-militer dikembangkan dengan menempatkan kekuatan sipil pada posisi sub-ordinatif melalui pengembangan doktrin kekaryaan, dwifungsi, manunggal TNI, ABRI masuk desa, komando teritorial dan bagian dari musyawarah pimpinan daerah. Dengan Doktrin Dwifungsinya TNI bukan sekadar dianggap sebagai kekuatan pertahanan keamanan, namun juga sebagai kekuatan sosial politik, dimana TNI mendapat hak untuk duduk di DPR melalui pengangkatan dengan legitimasi UU Tentang Susunan dan Kedudukan Anggota DPR/MPR yang mensahkan fraksi tersendiri bagi TNI aktif.

Pada kondisi inilah abuse of power mendapat ruang, utamanya bila dihubungkan dengan klaim dan konsepsi demokrasi yang dianut negara kesatuan Republik Indonesia. Kepentingan kekuasaan ekonomi-politik berjalin begitu rupa antara berbagai elemen politisi sipil dan militer, dimana bagi kalangan militer sendiri memberikan akibat fatal tidak adanya pembedaan peran militer profesional dan peran politik dan ekonomi. Tindak kekerasan militer berlangsung sistemik dan lahir dari rahim kebijakan politik negara yang represif, bukan sekadar insiden atau tindak indisipliner aparat, seperti terjadi di Aceh, Timor Timur dan Papua. Bahkan militer diseret untuk masuk pada konflik-konflik yang sebenarnya bukan merupakan kewenangannya seperti dalam konflik-konflik perburuhan dimana mereka bukan “hanya” berperan sebagai saksi dan penjaga dalam aksi perundingan dan pemogokan buruh, namun juga sebagai peserta/pemain, penengah/mediator, pengintimidasi dan penangkap/penahan.[6]

Gerakan reformasi pada 1998 telah berhasil mendorong TNI melakukan perubahan paradigma, peran, fungsi dan tugasnya dan penghapusan hak-hak istimewa mereka selama Orde Baru. Hal ini diwujudkan melalui beberapa kebijakan dan peraturan yang meliputi pengaturan tentang pemisahan TNI dan Polri (Tap MPR No.VI/2000), pengaturan tentang peran TNI dan peran Polri (Tap MPR No.VII/2000), Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang Undang No 34 tentang Tentara Nasional Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut pada prinsipnya adalah upaya mewujudkan TNI profesional yang tidak berbisnis, tidak berpolitik, menghargai HAM dan berada di bawah supremasi sipil.

Memang semua proses di atas belum sepenuhnya berjalan maksimal. Dalam skala yang lebih kecil dibandingkan pada masa Orde Baru, peran sosial politik TNI masih berlangsung, misalnya keikutsertaan Panglima TNI yang seharusnya direpresentasikan Menteri Pertahanan dalam rapat kabinet yang notabene adalah mekanisme penentuan kebijakan politik negara yang bersifat sipil dan diperbolehkannya TNI aktif ikut serta untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung yang juga merupakan aktifitas bersifat sipil. Munculnya peran politik TNI tersebut lantaran UU No 34 tahun 2004 tentang TNI tetap menempatkan kedudukan TNI langsung di bawah Presiden, setara dengan Menteri dan memiliki hak untuk ikut menentukan kebijakan politik negara. Keikutsertaan TNI aktif dalam Pilkada terjadi karena ketidaktegasan implementasi UU TNI yang melarang seluruh anggota TNI aktif berpolitik praktis.[7] Termasuk beberapa perwira TNI yang masih mendapatkan impunitas terhadap abuse of power dan pelanggaran HAM yang dilakukannya.

Posisi Konstitusional TNI

Amandemen ke 2 Undang-undang Dasar 1945 pada Bab XII Tentang Pertahanan dan keamanan Negara Pasal 30 ayat 2 (dua) dan ayat 3 (tiga) menyatakan bahwa:

…(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

Dengan jelas Konsitusi menyatakan bahwa fungsi dan tugas pokok TNI di bidang pertahanan dan keamanan sebagai alat negara dengan tugas petahanan, perlindungan dan pemeliharaan keutuhan dan kedaulatan negara. Sebagai alat negara, tentu TNI mutlak tunduk pada negara, mendapat fasilitas negara dan mendapat previledge untuk menggunakan kekuatan koersifnya atas perintah negara. Tidak ada institusi atau alat negara lainnya yang memiliki kekuatan melebihi militer. Lebih lanjut Undang-undang No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara pasal 10 ayat 1 (satu) dan 3 (tiga) menegaskan tugas konstitusional tersebut dengan menyatakan,

…(1) Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia; …(3) Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk: a. Mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah; b. Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa; c. Menjalankan Operasi Militer Selain Perang; d. Ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Selanjutnya, fungsi dan tugas pokok TNI dijabarkan dalam Undang-undang No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Bab IV Tentang Perang, Fungsi dan Tugas Pasal 5 sampai dengan Pasal 10. Pasal 5 menegaskan kembali peran TNI sebagai “alat negara di bidang pertahanan yang menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara”. Pasal 6 menjabarkan fungsi pertahanan TNI yang meliputi fungsi penangkalan terhadap ancaman luar dan dalam terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa; fungsi penindakan; dan fungsi pemulihan.

Pasal 7 menjelaskan secara detail tugas pokok TNI yang meliputi “operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, yang diantaranya adalah: 1. mengatasi gerakan separatis bersenjata; 2. mengatasi pemberontakan bersenjata; 3. mengatasi aksi terorisme; 4. mengamankan wilayah perbatasan; 5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis; 6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri; 7. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya; 8. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta; 9. membantu tugas pemerintahan di daerah; 10. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang; 11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia; 12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan; 13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta 14. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Sedangkan pasal 8, 9, dan 10 menjabarkan tugas masing-masing Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara berupa pelaksanaan tugas-tugas di atas di masing-masing matra, menjaga keamanan perbatasan di wilayah darat, laut dan udara, melaksanakan tugas pembangunan dan pengembangan di masing-masing matra serta melakukan pemberdayaan di setiap wilayah darat, laut dan udara.

Dari Undang-undang Dasar, Undang-undang Pertahanan dan Undang-undang TNI di atas dapat di catat beberapa hal prinspiil yang bersifat mengikat, baik terhadap negara, terhadap institusi TNI serta masyarakat sipil secara umum. Beberapa hal tersebut antara lain adalah: Pertama, bahwa semangat demokratisasi yang berkaitan dengan pembatasan peran militer pada tingkat tertentu di level kebijakan berjalan konsisten, dimana landasan konstitusional dan landasan yuridis berikutnya saling menegaskan, menguatkan dan menjabarkan. Dengan adanya landasan konstitusional, pemerintah, TNI dan masyarakat sipil berkewajiban melaksanakan, mengawasi pelaksanaannya dan mempertanggung-jawabkan pelaksanaannya. Pemerintah berkewajiban memberikan fasilitas dan pembiayaan dalam rangka mendukung profesionalisme militer. TNI berkewajiban melaksanakan peran, fungsi dan tugas pokoknya sebagaimana diatur undang-undang. Sedangkan masyarakat sipil melalui perwakilan mereka di parlemen mengambil keputusan strategis berkaitan dengan militer dan tindakan militer serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan strategis tersebut.

Kedua, bahwa konstitusi dan undang-undang dengan tegas menggarisbawahi supremasi sipil sebagai sikap korektif kolektif terhadap kebijakan politik otoritarian di masa lalu. Bahwa angkatan bersenjata adalah pihak yang seharusnya loyal pada kepentingan negara (bukan penguasa), bukan kekuatan yang independen atau netral dari kepentingan negara, tidak membuat tafsir sendiri tentang kepentingan negara melainkan berdasarkan perintah otoritas sipil tertinggi (presiden). Dalam hal ini militer tunduk pada supremasi sipil yang memberikan kekuasaan kepadanya sesuai dengan konstitusi, dengan alasan sebagaimana dikatakan Winston Churcill, “Perang adalah hal yang terlalu penting untuk diserahkan kepada jenderal-jenderal.” Profesionalisme militer bukanlah tujuan, melainkan alat untuk mencapai tujuan negara yang dipimpin oleh otoritas demokratik. Militer didesain untuk membantu mencapai tujuan, seperti menjamin keamanan negara, bukan untuk menjawab pertanyaan, “Apakah lebih baik memerangi atau berdamai dengan negara tersebut ?” Politisi sipil-lah yang mengambil keputusan (dan dapat mendengar masukan dari para jenderal) dan mempertanggungjawabkannya secara konstitusional.[8]

Ketiga, diakui bahwa militer adalah kekuatan strategis dalam negara demokratis namun juga berbahaya secara politik, sebagaimana juga polisi, lembaga penegak hukum dan partai politik. Karenanya perlu diatur dalam undang-undang yang khusus (lex specialis). Samuel Adams, salah seorang penandatangan deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat yang juga memiliki pengalaman militer menyatakan, “Bahkan ketika ada kebutuhan akan kekuatan militer di seluruh penjuru negeri sekalipun, masyarakat yang bijaksana dan hati-hati akan selalu memasang mata yang seksama dan berjaga-jaga terhadap hal tersebut.” Rupanya para pendiri Amerika serikat menyadari bahwa penting untuk membangun institusi militer yang mampu mepertahankan negara secara layak. Di saat yang sama mereka juga menyadari bahwa apabila kekuatan militer tidak dikendalikan secara seksama, maka kekuatan militer tersebut dapat dipergunakan untuk merebut kontrol dari tangan pemerintah dan kemudian mengancam keberlangsungan demokrasi.[9] Hal serupa tampaknya juga dikembangkan di Indonesia paska reformasi 1998.

Dan keempat, tugas untuk menjalankan kontrol sipil atas militer memang sulit, namun jauh lebih sulit membangun pemerintahan yang kuat dan demokratis. Karenanya, bagi kalangan sipil perlu dikembangkan suatu budaya menempatkan militer pada proporsinya, bukan mendewa-dewakan atau bahkan menyalahgunakan. Pimpinan sipil secara konsisten harus berpijak pada prinsip-prinsip demokrasi, dan pimpinan militer harus belajar mempercayai otoritas sipil dan mau bekerjasama. Apalagi kepemipinan sipil dipilih secara langsung oleh rakyat dan merupakan figur yang populer, sehingga mempermudah tugas kontrol tersebut. Sebagai bagian dari elemen masyarakat demokratis, ketundukan pada otoritas sipil akan menguatkan dukungan terhadap militer, karena praktis seluruh tindakan militer mencerminkan aspirasi dan harapan masyarakat sipil.

Berangkat dari landasan prinsipiil keempat inilah kita akan mendiskusikan hak pilih anggota TNI ke depan.

Hak Pilih TNI: Tidak Siginfikan Namun Mengandung Resiko Politik

Bermula dari permintaan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto beberapa hari menjelang pelantikan penggantinya Marsekal Djoko Suyanto oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar pemberian hak pilih TNI tidak ditunda-tunda lagi, perdebatan tentang hak pilih ini bergulir. Bagi Endriartono, hak pilih TNI adalah hak asasi prajurit sebagai warga negara untuk ikut terlibat dalam penentuan nasib bangsa.

Dari sisi gagasan, tidak ada yang aneh. Sebagai warga negara prajurit TNI secara individual juga memiliki hak dan kewajiban sama dengan kalangan sipil lainnya. Jika dilihat dari kekhawatiran pengaruh suara politik prajurit TNI yang bisa mempengaruhi proses pembuatan kebijakan, rasanya terlalu berlebihan, mengingat jumlah prajurit secara keseluruhan hanya sekitar 400.000 atau tidak sampai 2 kursi di parlemen. Artinya sangat tidak signifikan. Kalau pun ada kekhawatiran penyalahgunaan wewenang, tentu menjadi tugas kalangan politisi di parlemen untuk membuat aturan main soal ini.

Namun jika kita kembali pada konsepsi dasar tentang warga negara, maka pertanyaannya adalah, bagaimana kita memaknai kewarganegaraan prajurit TNI ?[10] Bagaimana menjamin kematangan politik TNI saat ini, mengingat rancangan reformasi TNI belum berjalan sepenuhnya dan konsep paradigma baru TNI masih mengandung polemik? Bagaimana pemilu dimaknai sebagai ajang penyaluran suara warga negara? Bahkan kalau pun dibenarkan, apakah pemilu tahun 2009 merupakan saat yang tepat untuk mewujudkan itu?

Tentu tidak mudah memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas. Tetapi penting untuk menjelaskan basis atau dasar dari sebuah pemilu demokratis untuk kemudian sampai pada kesimpulan perlu-tidaknya hak pilih TNI atau kapan hak pilih itu akan dapat diberlakukan.

Pertama, Pemilu adalah tindakan yang tanpa makna jika tidak disertai adanya pilihan-pilihan dan kebebasan memilih. Kondisi ini mengandaikan suatu kedewasaan pemilih untuk mempublikasikan pandangan-pandangan mereka, mengkritik salah satu konstestan, serta mengorganisir dan menarik pendukung. Pada tingkat tertentu, perbedaan pandangan antar pemilih dan tarik menarik kepentingan terhadap suara pemilih tidak lagi pada hal-hal yang ringan seperti media, tempat atau waktu kampanye yang melanggar aturan, tetapi juga pada hal-hal yang berat seperti ideologi, bahkan menjurus kriminal seperti money politic. Bagi negara, hal ini akan mudah diberlakukan bagi kalangan sipil. Bagaimana jika yang berbeda pandangan tersebut adalah kaum bersenjata, terlatih untuk mobilisasi dan pengalangan, memiliki patron struktural dan menganut mekanisme organisasi yang lebih ketat, mengikat dan hirarkis?

Jenderal Dwight Eisenhower, salah satu dari 4 presiden Amerika Serikat yang merupakan mantan perwira militer –Washington, Jackson, Grant dan Eisenhower—ketika memegang jabatan militer sangat menyadari hal ini. Eisenhower menolak untuk memberikan suara bagi keputusan politik, mewakili keyakinan militer Amerika bahwa keputusan militer tidak boleh turut campur dalam keputusan politik. Mereka cukup memberikan saran bagi pemanfaatan kekuatan militer kepada pembuat keputusan untuk memungkinkan kemenangan sebuah tujuan militer. Apalagi jika konstitusi sudah memberikan kekuasaan dan peran yang layak bagi kalangan militer dan sipil.[11]

Kedua, Bersamaan dengan jatuhnya Rezim Soeharto, TNI mendapat kritik dan sorotan tajam dari publik nasional berkaitan dengan peningkatan eskalasi kekerasan negara di Aceh, Papua dan Timor Timur, penculikan aktifis politik, serta represi terhadap aksi-aksi mahasiswa dan rakyat. TNI disamping secara resmi meminta maaf kepada publik (seperti yang dilakukan Jenderal Wiranto dalam kasus DOM di Aceh) juga memunculkan Paradigma Baru TNI yang mereposisi, redefenisi dan reaktualisasi peran TNI.[12] Secara konseptual, apa yang dijelaskan dalam Paradigma baru ini baru menjabarkan komitmen struktural TNI, belum pada komitmen yang komplementer (misalnya dengan menyerahkan pelaku pelanggaran HAM ke muka peradilan HAM, kooperatif dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Terbuka atas audit Badan Pemeriksa Keuangan dan pemeriksaan korupsi, menghentikan seluruh bisnis militer). Dalam kondisi yang demikian, sulit rasanya mendapatkan dukungan untuk pemberian hak pilih selama masih tersisa sangat banyak persoalan di tubuh TNI secara institusional. Karenanya, masih diperlukan satu langkah lagi memastikan pembuktian implementasi yang nyata dari paradigma baru.

Ketiga, kalaupun kedua masalah di atas dapat diatasi, maka perlu dievaluasi kembali format dan postur militer yang akan dikembangkan dengan adanya hak pilih tersebut tidak dengan serta merta menempelkan kebijakan tersebut pada isntitusi. Prinsip dasarnya tetap semangat membangun pemerintahan yang kuat dan demokratis. Perlu dipastikan preferensi politik para prajurit TNI –sebagaimana dinyatakan peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS), Edy Prasetyono. Menurut Edy, preferensi yang dimaksud bukan pada parpol yang akan mereka pilih, tetapi apakah mereka sudah relatif bebas dari hasrat atau ambisi atasan mereka.[13] Termasuk juga memastikan kedewasaan dan preferensi partai politik untuk tidak lagi menggoda TNI berpolitik praktis, cukup dengan hak pilih saja. Seandainya masih sulit dirumuskan, maka tidak perlu tergesa-gesa membuka hak pilih tersebut, ketimbang dipaksakan diberikan namun justru tidak konsisten dengan proses transisi demokrasi.

Wallahu alam

Jakarta, 6 Maret 2006


· Makalah ini disiapkan untuk seminar “Mempertimbangkan Hak Pilih Anggota TNI” yang diselenggarakan Lembaga Pengambdian Masyarakat Universitas Bengkulu (LPM UNIB), Lab Sosio Fisip UNIB, Kontras dan Perkumpulan Kantor Bantuan Hukum Bengkulu (PKBHB), pada Selasa, 7 Maret 2006 di Universitas Bengkulu

* Sekretaris Federasi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras)

[1] Tim Peneliti Kontras, Ketika Moncong Senjata Ikut Berniaga: Keterlibatan Militer Dalam Bisnis di Bojonegoro, Boven Digoel dan Poso (Ringkasan Eksekutif) (Kontras: Jakarta, 2004) h. 5

[2] Kusnanto Anggoro, “Gagasan Militer Mengenai Demokrasi, Masyarakat Madani dan Transisi Demokratik”, dalam Rizal Sukma dan J. Kristiadi (penyunting), Hubungan Sipil-Militer dan Transisi Demokrasi di Indonesia: Persepsi Sipil dan Militer (Jakarta: CSIS, 1999), h. 10-13. Konservativisme pemikiran di atas sepenuhnya tercermin dalam sikap politik militer, dimana mereka menilai kemajemukan masyarakat Indonesia berdasarkan etnis dan agama paling sering disebut sebagai ancaman terhadap integritas dan integrasi nasional. Menurut militer, tanpa kehadiran mereka Indonesia mungkin telah menjadi Negara komunis atau Negara Islam, dan mereka adalah institusi yang dapat berdiri netral di atas semua kelompok.

[3] Harold Crouch, Militer dan Politik di Indonesia (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), h. 21.

[4] Pokok persoalan lain yang mengganggu hubungan militer dan politisi sipil kala itu juga berkaitan dengan strategi perjuangan. Kalangan politisi sipil yang berbasis di Jakarta lebih mengedepankan diplomasi, sementara kalangan militer memilih jalan gerilya. Para komandan militer secara aktif membangun opini perihal peran politik militer. Ketika pemerintah RI membiarkan dirinya ditangkap Belanda di Yogyakarta, pemerintah militer merasa bertanggungjawab “mengambil alih” pemerintahan sipil dan urusan politik dengan menyerukan perang gerilya dan menyatakan keadaan bahaya. Kondisi ketidakpercayaan militer terhadap kalangan politisi sipil ini memuncak pada tahun 1965 dengan naiknya militer secara resmi dalam kekuasaan politik.

[5] Ibid., h. 22

[6] M.M. Billah, Strategi Pengendalian Negara Atas Buruh (Studi Awal Masalah Perburuhan di Indonesia Pasca 1965 dari Perspektif Althusserian dan Gramscian), Thesis Magister, tidak dipublikasikan.

[7] Pasal 2 UU menyatakan bahwa, “Jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah: …. d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.” Dan pasal 39 menyatakan bahwa, “Prajurit dilarang terlibat dalam: 1. kegiatan menjadi anggota partai politik; 2. kegiatan politik praktis; 3. kegiatan bisnis; dan 4. kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.

[8] Lance Castles, pengantar dalam buku ABRI dan Kekerasan (Yogyakarta: Interfidei) Februari 1999, Cet. I, h. xiii-xiv

[9] Michael F. Cairo, “Naskah Keduabelas: Kontrol Sipil Terhadap Militer” dalam Demokrasi (US Department of State; Office of International Information Programs), h. 78-79

[10] Prajurit TNI memiliki kewenangan yang tidak dimiliki warga negara biasa seperti memiliki senjata api, memiliki keterampilan dan keahlian penggunaan senjata dan alat-alat perang, serta kewenangan koersif dalam menjalankan tugasnya. Sungguh jauh dengan warga negara biasa, kecuali jika yang bersangkutan telah keluar dari dinas kemiliteran.

[11] Kalangan Militer AS juga mendapat hak mengikuti Pemilu, namun tidak terlibat dalam politik praktis. Berbeda dengan kalangan militer Indonesia yang masih terlibat dalam politik praktis, sehingga bisa mendapatkan keuntungan lain dari keterlibatan dalam Pemilu.

[12] Dalam buku TNI Abad XXI: Redefenisi, Reposisi dan Reaktualisasi peran TNI dalam Kehidupan Bangsa, yang dikeluarkan Mabes TNI Tahun 1999 lalu, dijelaskan bahwa:

· Redefinisi adalah penyesuaian peran TNI dalam kehidupan bangsa memasuki abad XXI, yaitu peran utuh dalam pertahanan negara dan pembangunan bangsa. Embanan peran sosial politik TNI di masa depan merupakan bagian dari peran pembangunan bangsa, yang tetap menjadi bagian dari sistem nasional dan atas kesepakatan bangsa. Seutuhnya, TNI akan berperan mempertahankan keutuhan negara dari ancaman internal, memelihara keamanan dalam negeri dari ancaman internal, mendorong pengembangan demokrasi dan masyarakat madani, membantu peningkatan kesejahteraan rakyat, melaksanakan tugas pemeliharaan perdamaian dan kerjasama internasional.

· Reposisi diartikan dengan meletakkan peran TNI sebagai bagian dari komponen bangsa, yang bersama-sama komponen bangsa yang lain bertanggungjawab dalam memelihara kehidupan nasional dan mengambil bagian dalam pembangunan bangsa menuju masyarakat indonesia yang sejahtera, demokratis, dan tertib. TNI tidak akan bersikap sebagai yang paling bertangungjawab terhadap semua permasalahan nasional, tetapi akan menjadi bagian integral untuk mengatasi permasalahan-permasalahan itu. Dalam tataran operasional, TNI akan meletakkan diri dan mengambil jarak yang tepat dan adil dengan organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan, sehingga tercipta hubungan yang sehat dan harmonis guna mencapai sinergi yang positif untuk bersama-sama membangun bangsa.

· Reaktualisasi diartikan sebagai penataan kembali implementasi TNI pada masa mendatang. Sudah menjadi komitmen TNI untuk menerapkan perannya di masa depan secara tepat sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Reaktualisasi ini meliputi paradigma, doktrin, struktur, pendidikan, latihan, hukum, dan etika moral kepemimpinan.

[13] Kompas, 25 Februari 2006