Oleh: Mouvty M. A.

Pengadilan HAM Ad Hoc Timor Timur akhirnya digelar pemerintah Indonesia pertengahan Maret 2002. kembali pada pertanyaan pada penutup berita utama, apakah pengadilan ini akan menjamin rasa keadilan para korban? Apakah pengadilan ini menunjukkan adanya i’tikad baik pemerintah untuk menegakkan HAM atau hanya kamuflase belaka agar Indonesia tidak semakin terpojok di dunia Internasional?

Dalam hal ini ada tiga hal penting yang dapat dicatat dari sejak awal tuntutan digelarnya pengadilan HAM Ad Hoc untuk Timor Timur hingga proses pengadilan yang masih berlangsung saat ini. Pertama, bahwa inisiatif digelarnya pengadilan HAM Ad Hoc ini muncul setelah desakan yang kuat dari publik internasional terhadap pemerintah Indonesia untuk bertanggungjawab terhadap kekerasan yang berlangsung paska jajak pendapat, bukan semata-mata didasari kesadaran yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk memajukan dan menegakkan HAM. Atas dasar desakan tersebut pemerintah mendukung pembentukan KPP HAM Timor Timur oleh Komnas HAM karena tidak ingin dianggap unwiling dan unable dalam kasus ini.

Ini diperkuat dengan fakta bahwa banyak peristiwa kekerasan yang diusulkan untuk diselidiki oleh KPP HAM sebagaimana kasus kekerasan paska jajak pendapat di Timor Timur tidak mendapat respon. Bahkan untuk peristiwa Tanjung Priok dan Trisakti Semanggi I dan Semanggi II yang sudah di-”KPP”-kan pemerintah tidak begitu peduli untuk mendukung proses pengungkapan dan kelanjutan proses hukumnya.

Kedua, beberapa nama yang yang direkomendasikan oleh KPP HAM untuk diselidiki lebih lanjut berkaitan dengan pertanggungjawab komando pada segala bentuk kekerasan yang terjadi paska jajak pendapat di Timor Timur tidak dimasukkan dalam daftar terdakwa versi Kejaksaan Agung. Padahal jelas bahwa mekanisme pertanggungjawaban komando terhadap suatu pelanggaran dalam suatu operasi militer telah diakui sebagai prinsip internasional terhitung sejak Pengadilan Nurenberg tahun 1948.

Para terdakwa yang sudah disidangkan dan berusaha berlindung pada asas non retroaktif pada pasal 28 i Amandemen Kedua UUD 1945 tampaknya semakin menunjukkan bahwa telah terjadi upaya untuk menjadikan konstitusi sebagai tameng. Terlepas apakah konstitusi tersebut benar atau perlu diamandemen ulang, dapat digunakannya argumen ini untuk kasus-kasus pelanggaran HAM justru semakin menunjukkan kelemahan pada aturan hukum kita sebagaimana selanjutnya terbukti bahwa banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak dapat diangkat ke pengadilan karena berbenturan dengan asas ini. Dalam hal kita semua mengetahui bahwa ada fakta yang tidak bisa dingkari dan harus dipertanggungjawabkan dalam peristiwa tersebut berupa pembunuhan massal, penyiksaan, penganiayaan, penghilangan paksa, pemerkosaan dan pelecehan seksual, pengungsian paksa pembumihangusan dan perusakan benda-benda.

Ketiga, Tertundanya proses pengadilan oleh faktor-faktor perangkat dan sistem hukum yang tidak dibangun secara serius semakin membuktikan bahwa pemerintah bekerja bukan berdasarkan kesadaran namun lebih pada menguat dan melemahnya tekanan publik. Hasil penyelidikan KPP HAM yang telah dilimpahkan Komnas HAM ke Kejaksaan Agung pada Februari 2000 harus dibekukan selama sekian waktu sampai dengan pemerintah mengeluarkan Kepres No. 96 Tahun 2001 yang mengatur wewenang pengadilan HAM Ad Hoc pada bulan April 2001.

Pengangkatan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan HAM Ad Hoc yang tidak transparan semakin membuktikan bahwa ditengah penyelenggaraan pengadilan HAM masih ada upaya untuk memasukkan kepentingan-kepentingan tertentu dalam proses Pengadilan HAM ini, entah untuk melindungi sejumlah pelaku atau sejumlah kepentingan politik.

Dari tiga hal ini kiranya dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawab terhadap kasus pelanggaran HAM telah disandera dan disempitkan pada adanya proses pengadilan semata-mata, bukan pada prinsip pro justutitia yang seharusnya dianut. Dan kita tidak bisa menyalahkan mereka yang kemudian hopeless terhadap kemungkinan hasil peradilan memenuhi rasa keadilan para korban dan keluarganya. Dan kita juga mungkin kembali akan melihat suatu pengadilan yang mengadili keadilan sendiri sebagaimana yang dialami oleh Sokrates di Yunani 25 Abad yang lampau.

Jakarta, 1 Juni 2002