Oleh: Mouvty Makaarim al-Akhlaq***

Rakyat suatu bangsa itu selalu diam, tetapi ia mencatat dan tidak pernah lupa.

Rakyat itu seperti ular naga yang keberatan badan, melingkar saja dalam keheningan sendiri, tetapi segenap panca indranya tajam dan intuisinya kuat.

Jangan sekali-kali melukainya, apalagi melukainya berkali-kali, maka ia akan bangkit, akan rusaklah malapetaka yang ditimbulkannya.

Jakob Sumardjo[1]

Pembicaraan tentang TNI dan perilaku aparatnya yang kerap kali melakukan pelanggaran hukum kiranya sudah menjadi rahasia umum. Berbagai anekdot sebagai pelampiasan kekesalan publik atas berbagai bentuk kejahatan dan kekerasan yang dilakukan aparat TNI juga menjadi hiburan tersendiri di masyarakat. Dengan demikian pembicaraan kita tentang TNI yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, terutama tentang pelanggaran HAM yang melibatkan TNI langsung mau pun tidak langsung adalah pembicaraan tentang kultur aparat militer yang cenderung tidak mencerminkan citra aparat keamanan yang sesungguhnya yang sudah diketahui umum. Militer yang melakukan pelanggaran hukum kadangkala persis seperti bintang di langit, terlihat namun tak dapat disentuh (hukum).

Namun bukan berarti pembicaraan ini menjadi kehilangan urgensinya. Kepentingan dari diskusi tentang militer dan penegakan hukum tak lain sebagai upaya untuk mendorong lahirnya TNI yang profesional dalam menjalankan fungsi dan perannya. Kesadaran bahwa kita membutuhkan institusi TNI yang bekerja sesuai dengan koridor hukum yang ada membuat penelusuran kita terhadap kinerja militer pada masa lalu menjadi kebutuhan sebagai dasar pijakan kritik yang akan disampaikan. Terlebih bahwa sampai dengan saat ini, perubahan di tubuh militer yang berkaitan dengan watak dan sikap belum jauh bergeser dari apa yang ditampilkan pada masa lalu. Rezim telah berganti, namun militer tetap tak mampu merubah karakteristik kerja sesuai dengan tuntutan perubahan yang telah memaksa terjadi pergantian Rezim yang menaungi mereka saat ini.

Pertanyaan-pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa TNI terlibat dalam berbagai pelanggaran HAM? Apa yang dihasilkan dari paradigma Baru TNI yang konon kabarnya merupakan revisi terhadap sikap dan watak militer Indonesia? Lalu apa yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan militer yang profesional dalam rangka mendorong upaya demokratisasi dan penegakan HAM di Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan kita jawab bersama dalam diskusi kita tentang TNI dan penegakan HAM ini.

Relasi TNI dengan Pelanggaran HAM

Adalah adagium manunggal TNI dan rakyat yang dipercaya menjadi awal dari hilangnya profesionalisme TNI sehingga mereka kemudian mengalami disorientasi yang berkaitan dengan fungsi dan peran pertahanan yang seharusnya dijalankan. Dalam sebuah negara modern yang demokratis, ketundukan militer kepada otoritas demokratik sipil adalah kemutlakan. Dengan ketundukan kepada otoritas sipil, maka militer telah melampaui fungsi dan wewenangnya, apalagi dengan turut serta pada arena politik yang ada. Dengan keuntungan kepemilikan kekuatan represi bersenjata, militer dapat menjadi kekuatan yang bertarung secara tidak fair dalam pentas politik, sehingga muncullah berbagai kekerasan dalam rangka memenangkan pertarungan tersebut.

Militer sesungguhnya hanya diberi fungsi pertahanan dari serangan musuh, sehingga negara berkewajiban untuk memberikan fasilitas dan pembiayaan dalam rangka mendukung profesionalismenya. Dalam hal ini militer tunduk pada supremasi sipil yang memberikan kekuasaan kepadanya sesuai dengan konstitusi, sebagaimana Winston Churcill berkata bahwa, “Perang adalah hal yang terlalu penting untuk diserahkan kepada jenderal-jenderal.” Sayangnya, kaum militer enggan menerima supremasi sipil, bahkan cenderung meremehkan. Mereka lupa bahwa profesionalisme mereka bukanlah tujuan, namun alat untuk mencapai tujuan dari negara yang dipimpin otoritas demokratik. Militer didesain untuk membantu mencapai tujuan, seperti menjamin keamanan negara, bukan untuk menjawab pertanyaan, “Apakah lebih baik memerangi atau berdamai dengan negara tersebut?” Politisi sipil-lah yang mengambil keputusan setelah mendengar masukan dari para jenderal dan mempertanggungjawabkannya secara konstitusional.[2]

Dalam konteks Indonesia, ketidakmauan militer mengakui supremasi sipil sangat kentara pada masa pemerintahan Orde Baru yang notabene adalah pemerintahan militer. Orde baru dengan berbagai upaya mencoba menghapuskan dikotomi sipil-militer dan menempatkan sipil pada posisi yang sub-ordinatif. Doktrin kekaryaan, dwifungsi, manunggal TNI, ABRI masuk desa, pelibatan komando teritorial dalam musyawarah pimpinan daerah, adalah proses TNI (ABRI) mengukuhkan intervensi dan peran dominasinya dalam kehidupan masyarakat, yang kemudian bertahan sampai + 32 tahun. Pengalaman inilah yang kemudian menghambat proses pengembalian militer pada fungsinya yang menjadi agenda transisional yang direkomendasikan berbagai kalangan sipil paska lengsernya Jenderal Soeharto.

Rezim Orde Baru yang tunduk pada kekuatan modal dengan dukungan TNI (ABRI) melakukan screening terhadap kekuatan-kekuatan sosial politik yang ada. Dengan dalih mengembalikan stabilitas keamanan nasional melalui Kopkamtib dan Bakortanas Rezim militer bekerja sebagai mesin-mesin teror, mesin-mesin horor, mesin-mesin parasit, mesin-mesin fasisme dan mesin-mesin dis-informasi. Transisi menuju Orde Baru merusak “perubahan murni” yang membawa agenda kesejahteraan dan konsep negara demokratis. Politik kekerasan dimunculkan, diatur dalam undang-undang dan dipelihara untuk dimunculkan dalam situasi-situasi “ketiadaan kendali” (govermentless). Dengan Doktrin Dwifungsinya TNI bukan sekadar dianggap sebagai kekuatan pertahanan keamanan, namun juga sebagai kekuatan sosial politik, dimana TNI mendapat hak untuk duduk di DPR melalui pengangkatan dengan legitimasi UU Tentang Susunan dan Kedudukan Anggota DPR/MPR yang mengabsahkan fraksi tersendiri bagi TNI aktif.

Transisi dari Orde Lama menuju Orde baru ditandai dengan perubahan orientasi negara dari penekanan atas “revolusi” dan anti-imperalisme serta politik mobilisasi massa dengan memanfaatkan pengaruh Soekarno menjadi prioritas terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi asing dan semangat anti komunisme yang tinggi. TNI (ABRI) berhasil melakukan pengendalian sampai pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Komando Teritorial Angkatan Darat memastikan kehadirannya sampai ke tingkat desa dengan tugas memelihara keamanan, mengawasi kegiatan pemerintah sipil dan bertindak sebagai pengawas politik.[3]

Tampilnya TNI sebagai kekuatan dominan dominan di panggung politik sejak awal Orde baru kemudian semakin menghapus wilayah-wilayah wewenang sipil dan militer dalam pemerintahan. TNI (ABRI) yang semakin kuat dan menghempaskan wacana dikotomi sipil-militer masuk ke berbagai domain publik yang dimiliki kalangan sipil seperti birokrasi, bisnis, partai politik, dll., dengan menanggalkan seragam dan mengenakan atribut sipil.[4] Dari sini diketahui bahwa ketidakmauan tunduk pada supremasi sipil adalah bahaya laten TNI sejak awal kemerdekaan yang kemudian menjadi kenyataan melalui momentum tragedi Gestapu.

TNI memberikan jaminan stabilitas politik untuk memungkinkan beroperasinya modal asing. Jaminan adanya stabilitas politik bagi modal mensyaratkan adanya negara yang kuat, sehingga penguatan militer menjadi tujuan sesuai dengan ketentuan persyaratan modal itu. Pada perkembangan selanjutnya, Soeharto yang telah memegang tampuk kekuasaan politik mutlak, semakin memanfaatkan alat-alat represif negara dalam rangka pengamanan kekuasaan politik dan ekonominya. Kepentingan ekonomi-politik telah menyeret Orde Baru menyusun suatu tatanan sosial yang kondusif dan reseptif . Di sinilah proyek rule and order itu bekerja. Aparat teknokrasi bekerja merumuskan karakter masyarakat yang diperlukan untuk kelancaran kepentingan rejim, sementara aparat represif dan ideologis bekerja secara sistematis menghancurkan potensi-potensi kreatif masyarakat baik melalui kekerasan langsung maupun rekayasa-rekaya penghancuran, teror dan intimidasi.[5]

Pada kondisi inilah pelanggaran HAM muncul dalam area kehidupan rakyat. Kerakusan kekuasaan ekonomi-politik berjalin begitu rupa dengan institusi militer sendiri, sehingga mereka tidak mampu membedakan mana peran militer profesional dan mana kepentingan ekonomi politik. Tindak kekerasan militer berlangsung sistemik dan lahir dari rahim kebijakan politik yang represif, bukan sekadar insiden atau tindak indisipliner aparat. Dalam banyak peristiwa, militer menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan yang memunculkan pelanggaran HAM tersebut. Militer juga masuk pada konflik-konflik yang sebenarnya bukan merupakan wewenangnya seperti dalam konflik-konflik perburuhan dimana mereka bukan “hanya” berperan sebagai saksi dan penjaga dalam aksi perundingan dan pemogokan buruh, namun juga sebagai peserta/pemain, penengah/mediator, pengintimidasi dan penangkap/penahan.[6]

Sampai dengan hari ini, keterlibatan militer dalam berbagai pelanggaran HAM tidak juga berhenti. Militer sebagai pelanggar HAM ada pada tingkatan sebagai pelaksana kebijakan negara yang berkaitan dengan serangan langsung terhadap penduduk seperti yang terjadi di Aceh, atau terlibat dalam wilayah konflik sipil dimana militer ditempatkan sebagai instrumen yang bertanggungjawab terhadap penghentian konflik. Dalam hal menjalankan fungsi represif negara TNI mengabdikan diri pada prinsip-prinsip stabilitas yang dianut negara. Dalam hal mencari keuntungan di wilayah konflik, TNI memandang bahwa operasi militer pada dasarnya mengandung unsur-unsur bisnis, mulai dari pendapatan dari budget resmi yang disediakan negara pada setiap operasi sampai dengan keuntungan-keuntungan yang dipetik di wilayah operasi, seperti bisnis keamanan, pengawalan hingga jual beli senjata.

Tabel Pelanggaran HAM oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Oktober 2001 – 1 Oktober 2002[7]

KETERANGAN

LOKASI KEJADIAN

TOTAL

Aceh

NTT

Riau

Maluku

Papua

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Waktu Kejadian

 

 

 

 

 

 

Tahun 2001

 

 

 

 

 

 

Oktober

4

0

0

0

0

4

November

1

0

0

0

1

2

Desember

7

0

0

0

0

7

Jumlah

12

0

0

0

1

13

 

 

 

 

 

 

 

Tahun 2002

 

 

 

 

 

 

Januari

108

0

0

0

0

108

Februari

10

2

0

0

0

12

Maret

106

0

0

0

0

106

April

25

0

0

0

0

25

Mei

62

0

1

2

0

65

Juni

1

0

0

2

0

3

Juli

25

0

0

0

0

25

Agustus

17

0

0

0

0

17

September

16

0

0

1

2

19

Jumlah

370

2

1

5

2

380

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Jenis Pelanggaran HAM

 

 

 

 

 

 

Penghilangan Orang Secara Paksa

15

0

0

0

0

15

Pembunuhan Diluar Proses Hukum

160

1

0

2

2

165

Penganiayaan

109

1

1

2

0

113

Penahanan Sewenang-wenang

92

0

0

1

1

94

Jumlah

376

2

1

5

3

387

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Jumlah Korban

 

 

 

 

 

 

Hilang

33

0

0

0

0

33

Tewas

357

2

0

5

2

366

Luka

448

4

3

14

0

469

Tangkap

168

0

0

2

15

185

Jumlah

1006

6

3

21

17

1053

Ketika publik mencoba mendesakkan pengadilan HAM atas apa yang terjadi? Militer menolak dengan menyatakan akan mengadili sendiri pada peradilan militer yang sebenarnya tidak lain adalah mekanisme mempertahankan impunitas. Paling telak, publik hanya bisa memaksakan pengadilan koneksitas, yang itu artinya TNI meraih kemenangan karena mekanisme ini tanpa sadar menempatkan militer pada posisi yang berbeda dengan kalangan sipil sehingga mendapat perlakuan khusus dalam proses hukum. Seolah-olah militer bersedia menempuh proses hukum, padahal proses ini telah mengamputasi peran dari Perpu No 1 Tahun 1999 Tentang Pengadilan HAM yang kemudian disempurnakan melalui Undang-undang No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.[8]

Paradigma Baru TNI dan Kontinyuitas Pelanggaran HAM: Antara Cita dan Fakta

Menjelang merayakan hari jadi TNI pada tanggal 5 Oktober 2002, kita dikejutkan dengan peristiwa penyerangan Batalyon Linud 100 Binjai, Sumatera Utara, terhadap markas Brimob dan Polres kota Binjai yang mengakibatkan jatuhnya korban dari kalangan kepolisian dan sipil. Peristiwa ini menjadi “kado” yang menyedihkan bukan hanya bagi kalangan militer, namun juga bagi seluruh bangsa Indonesia. TNI yang selama ini dibangga-banggakan sebagai satu-satunya institusi yang memiliki disiplin, kepatuhan dan menjunjung tinggi Sapta Marga, kehilangan muka dalam seketika.

Lalu pertanyaan yang muncul adalah, ada apa dengan Paradigma Baru TNI? Mengapa paska dideklarasikannya Paradigma Baru TNI masih melakukan tindakan yang bertentangan dengan demokrasi, nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip TNI sendiri?

Paradigma Baru TNI sebenarnya adalah konsep yang lahir dari tuntutan demiliterisasi dan supremasi sipil paska jatuhnya Rezim Soeharto, dimana TNI mendapat kritik dan sorotan tajam berkaitan dengan berbagai tindak-tanduk politik militer yang mendaku dirinya menjadi kekuatan hegemonik dengan berbagai cara. Rezim diktatur disamping menguasai arena peran sosial politik sipil juga mereproduksi kekerasan-kekerasan, seperti dalam kasus DOM di Aceh, Papua dan Timor Timur, penculikan aktivis politik, represi terhadap aksi-aksi mahasiswa dan rakyat, dll.

Dalam pengertian yang dibangun TNI terhadap pilihan untuk melakukan perubahan, TNI menolak untuk menyatakan bahwa dasar dari gagasan perubahan adalah tuntutan publik yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan TNI pada masa lalu. TNI menyatakan bahwa isu global tentang demokratisasi, lingkungan hidup dan hak asasi manusia sebagai sebuah “gejala” sehingga mendorong adanya perubahan amat cepat disertai ketidakpastian.[9] Artinya TNI menganggap bahwa faktor ekstenal-lah yang mempengaruhi munculnya gagasan Paradigma Baru mereka, dengan munculnya pandangan redefenisi, reposisi dan reaktualisasi peran TNI.

Mabes TNI menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan redefinisi adalah penyesuaian peran TNI dalam kehidupan bangsa memasuki abad XXI, yaitu peran yang utuh dalam pertahanan negara dan pembangunan bangsa. Embanan peran sosial politik TNI di masa depan merupakan bagian dari peran pembangunan bangsa, yang tetap menjadi bagian dari sistem nasional dan atas kesepakatan bangsa. Seutuhnya, TNI akan berperan dalam mempertahankan keutuhan negara dari ancaman internal, memelihara keamanan dalam negeri dari ancaman internal, mendorong pengembangan demokrasi dan masyarakat madani, membantu peningkatan kesejahteraan rakyat, serta melaksanakan tugas pemeliharaan dan perdamaian dan kerjasama internasional.

Reposisi diartikan dengan meletakkan peran TNI sebagai bagian dari komponen bangsa, yang bersama-sama komponen bangsa yang lain bertanggungjawab dalam memelihara kehidupan nasional dan mengambil bagian dalam pembangunan bangsa menuju masyarakat indonesia yang sejahtera, demokratis, dan tertib. TNI tidak akan bersikap sebagai yang paling bertangungjawab terhadap semua permasalahan nasional, tetapi akan menjadi bagian integral untuk mengatasi permasalahan-permasalahan itu. Sedangkan reaktualisasi diartikan sebagai penataan kembali implementasi TNI pada masa mendatang. Sudah menjadi komitmen TNI untuk menerapkan perannya di masa depan secara tepat sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Reaktualisasi ini meliputi paradigma, doktrin, struktur, pendidikan, latihan, hukum, dan etika moral kepemimpinan.

Paradigma Baru TNI lebih didasarkan pada ketiadaan pilihan dari TNI dalam menghadapi masyarakat ketimbang sebuah kesadaran diri. Paradigma Baru yang dicetuskan masih jauh dari harapan dimana tentara kembali ke barak dan bekerja secara profesional sesuai fungsi dan perannya. Sayangnya tidak ada tekanan yang konsisten untuk mendorong kembalinya fungsi-fungsi militer dalam ketatanegaraan.

Gagasan Perubahan dan Kondisi Aktual TNI

Yang terjadi saat ini adalah konsolidasi politik pada tubuh TNI, dimana kalangan militer pro status quo mampu mengorganisir kembali TNI dan meninggalkan gagasan reformasi militer (military reform). Pemerintahan saat ini yang sepenuhnya membuka ruang terhadap intervensi militer terhadap kebijakan-kebijakannya telah mendorong terjadinya arus balik transisi di tubuh militer sendiri sebagaimana yang terjadi di tubuh negara. Pemberian posisi terhadap militer-polisi di parlemen telah mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang berkaitan dengan kepentingan institusi TNI-Polri, seperti impunitas dalam pelanggaran HAM dan peran politik praktisnya. Penempatan militer dalam jabatan sipil di kabinet yang tampaknya merupakan konsesi atas dukungan politik yang diberikan, juga mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam berbagai bidang sehingga tetap membuka ruang bagi militer untuk mendapatakan previledge previledge politik dan ekonomi.

Persoalan-persoalan prinsipil yang masih melekat di TNI paska Paradigma Baru antara lain meliputi:

  1. Bisnis Militer yang telah menggurita: Masing-masing angkatan memiliki bisnis sendiri-sendiri, dengan alasan ketidakmampuan negara membiayai dan memenuhi kebutuhan minimal yang diperlukan untuk membangun kekuatan militer yang tangguh. Memang, pasca kemerdekaan 1945, ketika negara tidak mempunyai dana untuk membiayai perang kemerdekaan, alasan di atas diberlakukan. Namun pada masa Orde Baru, bisnis militer menjadi melembaga dan tidak terkontrol, baik dalam skala kecil seperti koperasi, maupun dalam skala besar seperti mendirikan berbagai Yayasan dan holding company dan yang dilakukan di wilayah-wilayah konflik.
  2. Peran Teritorial: Pandangan bahwa TNI memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelamatkan kedaulatan negara, mengefektifkan jalannya pemerintahan serta mempertahankan berlakunya konstitusi, yang diwujudkan melalui peran teritorial memuncul masalah karena seluruh ruang publik dan privat akhirnya berada di bawah kontrol militer. Peran teritorial menjadi absurd ketika TNI justru menjadi backing kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya. Keberadaan TNI menjadi teror, karena dalam kenyataannya mereka kebal hukum atas apa yang telah dilakukan. Dalam tragedi Binjai, terjadi penumpukan peran pengamanan antara TNI dan Polri melalui fungsi teritorial, sehingga mengakibatkan salah satu pihak saling mengintervensi atau mendestruksi peran dan tugas pihak lainnya.
  3. Pelanggaran HAM: Sejauh ini itikad baik kalangan TNI untuk mendukung upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang melibatkan TNI dan penegakan HAM tidak terlihat. TNI tetap memainkan peran melanggengkan impunitas atau menjadi pelaku dari berbagai tindak pelanggaran HAM di beberapa wilayah di Indonesia. Di beberapa wilayah konflik, TNI justru menjadi pihak yang melakukan tindakan-tindakan yang kontra-produktif terhadap upaya penyelesaian konflik itu sendiri, seperti mengintimidasi, menyebarkan disinformasi, sampai dengan terlibat dalam melakukan penyerangan terhadap kelompok-kelompok masyarakat.
  4. Agen Untuk War Againts Terorism: tragedi 11 September dan bantuan yang akan diberikan Amerika Serikat terhadap militer Indonesia dalam rangka perang terhadap terorisme adalah masalah baru yang muncul saat ini. Sebagaimana yang terjadi pada tahun 1965 ketika dunia mendukung perang terhadap komunisme, militer dapat menggunakan isu terorisme untuk kepentingan politiknya. Militer Indonesia menjadi semakin tidak terkoreksi, menjadi semakin leluasa dalam menjalankan berbagai tindakan.[10]

Kesimpulan

Dalam pandangan filsuf Yunani Aristoteles, “A state exists for the sake of a good life, and not for the sake of life only.”[11] Dengan berpijak pada arguman Aristoteles ini, dapat dipahami bahwa desakan masyarakat terhadap negara untuk mengeliminir dominasi militer dalam pemerintahan karena memang pemerintahan tidak sekadan di desain intuk mengontrol kehidupan warga negaranya, namun yang utama adalah untuk mendorong lahirnya kesejahteraan warga negara. Dengan demikian upaya untuk menumbuhkan suatu pemerintahan sipil yang mampu mengontrol ruang gerak militer adalah sebuah keharusan. Penting juga pengupayaan penciptaan kehidupan yang demokratis, dimana rule of law terwujud dengan partisipasi rakyat untuk melakukan apa yang disebut David Bethaam sebagai kegiatan popular control over collective decision-making and equality of rights in the exercise of that control.

Kesadaran bahwa kalangan sipil mampu memerintah dan tidak perlu inferior terhadap kaum bersenjata dipastikan mampu mendukung pemulihan politik, dimana segala bentuk pelanggaran HAM oleh militer dapat diadili dan segala bentuk kebijakan yang memberikan payung hukum dan legitimasi terhadap pelanggaran HAM dikoreksi. Tinggal kita yang menentukan, apakah proses ini akan digulirkan lambat atau pun cepat, atau tetap menjadi uthopia. Yang jelas, kita semua muak dengan militer dan pelanggaran HAM-nya.


* Perang Manusia melawan Manusia** Pengantar untuk diskusi dalam Pelatihan Wartawan yang diselengarakan Voice of Human Right dengan Tema “Relevansi Paradigma Baru TNI dalam Transisi Demokrasi di Indonesia”, di Cipanas, Bogor, Jawa Barat, 25-27 Oktober 2002*** Anggota Presidium Koordinatoriat Badan Pekerja Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS)

[1] Jakob Sumardjo, Peradilan Rakyat, dalam Tim Maula (Ed.), Jika Rakyat Berkuasa, Upaya Membangun Masyarakat Madani Dalam Kultur Feodal (Bandung: Pustaka Hidayah), 1999, Cet. I, h. 35

[2] Lance Castles, pengantar dalam buku ABRI dan Kekerasan (Yogyakarta: Interfidei) Februari 1999, Cet. I, h. xiii-xiv

[3] Peter Britton, Profesionalisme dan Ideologi Militer Indonesia, Perspektif Tradisi-tradisi Jawa dan Barat (Jakarta: LP3ES), September 1996, Cet. I, h. 126

[4] Najib Azca, ABRI dalam Wacana Publik atawa Publik dalam Wacana ABRI, dalam ABRI dan Kekerasan, op. cit. h. 31-32

[5] Ada thesis yang cukup menarik yang mentakan bahwa apa yang terjadi dengan militer Indonesia adalah kelanjutan dari neo-feodalisme masa penjajahan Belanda. Indutrialisasi yang dikembangkan Belanda untuk menumbuhkan kapitalisme Hindia Belanda mensyaratkan adanya stabilitas keamanan, sehingga Belanda pada akhirnya berkompromi mengangkat kalangan pribumi sebagai prajurit KNIL. Dalam struktur masyarakat yang feodal, pengenalan senjata terhadap pribumi dalam kerangka pengamanan eksploitasi kapitalisme, tidak memberikan perubahan kecuali sofistifikasi dari neo-feodalisme Belanda. Hukum masih menenmpatkan rakyat Hindia Belanda sebagai ancaman, sehingga senjata kerap digunakan aparat pribumi kepada kalangan sipil sesama pribumi.

[6] M.M. Billah, Strategi Pengendalian Negara Atas Buruh (Studi Awal Masalah Perburuhan di Indonesia Pasca 1965 dari Perspektif Althusserian dan Gramscian), Thesis Magister, tidak dipublikasikan.

[7] Sumber: Informasi dan Dokumentasi Kontras

[8] UU No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa perorangan (yang menjadi subjek undang-undang) adalah perorangan, kelompok orang, baik sipil, militer dan polisi; Pasal 11 menjelaskan kewenangan penyidikan pada Jaksa Agung; Pasal 18 menjelaskan kewenangan Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan dan dapat membuat tim ad hoc yang melibatkan unsur masyarakat; Pasal 23 menjelaskan kewenangan penuntutan kepada Jaksa Agung yang dapat mengangkat Jaksa Penuntun Umum ad hoc yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat; Pasal 27 ayat 1 menetapkan perkara dperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM; Pasal 42 mengatur tentang pertanggungjawaban militer; Pasal 43 yang mengatur bahwa pelanggaran HAM yang terjadi sebelum diundangkannya UU ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad Hoc; Dan pasal 49 yang menyatakan bahwa Kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum dan Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 dan pasal 123 UU No 31 Tentang Peradilan Militer dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan pelanggaran HAM berat menurut UU ini.

[9] Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, TNI Abad XXI; Redefenisi, Reposisi dan Reaktualisasi Peran TNI dalam Kehidupan Bangsa (Jakarta: Mabes TNI) Juni 1999, Cet. IV, h. 1-2

[10] Siaran Pers Bersama (Kontras dll) Menyikapi Hari TNI 5 Oktober 2002

[11] Michael B. Foster, Masters of Political Thought (London: George G. Harrap & Co. Ltd), 1949, h. 129