Pernyataan Presiden Megawati Soekarnoputri bahwa “bangsa Indonesia terbiasa untuk tidak mau mengatakan bahwa pahlawan itu besar artinya buat bangsa”, sungguh menarik, karena pernyataan Presiden tersebut mengandaikan keresahan seorang kepala negara atas kondisi aktual bangsa yang dipimpinnya. Apalagi pernyataan tersebut muncul karena adanya permintaan untuk membawa kembali jasad-jasad “pahlawan” yang berguguran di Timor Timur sejak tahun 1975. Yang dimaksud “pahlawan” di sini tentulah mereka yang terlibat penuh dalam proses aneksasi Indonesia terhadap Timor Timur + 27 tahun silam, dan praktis yang terlibat penuh di lapangan adalah pasukan TNI kita.

Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa saat ini Timor Timur sudah bukan lagi bagian dari Republik Indonesia dan saat ini juga tengah berlangsung pengadilan HAM ad hoc pelanggaran HAM berat di Timor Timur yang mengadili beberapa anggota TNI sebagai tersangka. Terlepas dari adanya putusan pengadilan HAM ad hoc yang membebaskan para tersangka dari kalangan TNI, pengadilan terhadap aparat TNI sebenarnya menguak sebuah fakta adanya keterlibatan TNI terhadap aksi-aksi kekerasan dan pelanggaran HAM selama mereka bertugas di Timor Timur.

Di satu sisi, TNI memiliki fungsi dan peran pertahanan dan bela negara, sehingga dalam konteks ini mereka yang gugur dalam menjalankan fungsi dan peran tersebut sangat layak untuk mendapat penghargaan sebagai pahlawan. Namun di sisi lain, TNI pada masa Orde Baru telah dimanfaatkan menjadi alat dari kepentingan Rezim, sehingga terlibat dalam kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran HAM. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, siapakah yang sesungguhnya bisa disebut sebagai pahlawan dan bagaimana? Apakah gelar pahlawan tersebut diberikan semata-mata berkaitan dengan suatu tindakan militeristik? Dan dalam konteks sebagai aparat negara, apakah seluruh tindakan TNI dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan kepahlawanan (heroik) dan patut diberi gelar sebagai pahlawan?

*****

Pada tanggal 5 April 1977, Sydney Morning Herald memberitakan bahwa, Pada tanggal 14 Februari 1976 juru bicara Timor Timur pro-Indonesia, Lopes da Cruz, menyatakan bahwa 60.000 orang Timor Timur telah terbunuh sejak penyerbuan Indonesia, yang setara dengan 1.000 kematian setiap hari, dan hampir semuanya adalah orang sipil. Sekitar tanggal 19 Nopember 1976, diperkirakan oleh para pekerja sosial Indonesia bahwa 100.000 orang telah terbunuh pada tahun itu (atau kurang) sejak penyerbuan berlangsung. Sekarang pada umumnya disetujui bahwa sekurang-kurangnya 200.000 orang telah terbunuh pada tahun-tahun awal pendudukan. Mengingat bahwa pasukan Timor paling banyak hanya berkekuatan 20.000 orang saja, maka jelas bahwa sebagian besar yang meninggal adalah orang-orang sipil, dan ini merupakan suatu kebijakan sengaja yang dirancang untuk membuat Timor Timur bertekuk lutut,… Jumlah penduduk seluruhnya tahun 1975 adalah 680.000. Sarana penghancuran umat manusia secara besar-besaran ini berupa pemboman massal dengan bom konvensional dan napalm yang ditujukan pada sejumlah besar desa terpisah, yang memusnahkan dari muka bumi: umat manusia, binatang, tempat tinggal dan tanaman… Kehilangan rumah, tanaman dan ladang pertanian telah memaksa banyak keluarga meninggalkan gunung dan menyerahkan diri kepada pihak militer Indonesia. Banyak di antaranya yang dibunuh tidak lama sesudah menyerahkan diri…. Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia, belakangan memberi tahu para wartawan, 50.000 atau mungkin bahkan 80.000 orang telah terbunuh selama perang di Timor Timur. Lalu mengapa? Itu adalah suatu peperangan … Mengapa ribut?

Kutipan dari Sydney Morning Herald tersebut menunjukkan bahwa yang terjadi di Timor Timur bukan sekadar kontak senjata antara pasukan TNI dan kelompok bersenjata Timor Timur, tetapi juga serangan terhadap penduduk sipil. Sampai menjelang jajak pendapat, serangan terhadap penduduk sipil sudah menjadi bagian dari kehidupan rakyat Timor Timur, seperti dalam tragedi Santa Cruz yang mendorong Rezim Orde Baru mendirikan Komnas HAM, dan yang lebih aktual adalah pembantaian di Gereja Liquica 6 April 1999, kerusuhan Dili 26 Agustus 1999, penyerangan rumah Uskup Belo 6 September 1999, pembakaran rumah penduduk di Maliana, 4 September 1999, penyerangan Gereja Suai 6 September 1999, pembunuhan di Polres Maliana 8 September 1999, pembunuhan rombongan rohaniawan di Los Palos, 25 September 1999, dan kasus-kasus lainnya yang menyebabkan pemerintah membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Timor Timur.

Pemerintah Indonesia yang dalam pernyataan resminya pada tahun 1974-1975 mendukung proses dekolonisasi Timor Timur dari Portugal, diam-diam menyiapkan kegiatan intelejen melalui “Operasi Komodo” untuk persiapan aneksasi Timor Timur dan melakukan lobby kepada negara-negara lain untuk memberikan dukungan politik dengan mendepankan isu ancaman komunisme dan sosialisme, yang kemudian menghasilkan dukungan pemerintah Amerika Serikat.. Operasi Komodo berhasil memecah koalisi UDT–Fretilin, yang mengakibatkan munculnya perang saudara.

Pada tanggal 28 November 1975, Fretilin yang memenangkan pemilu lokal di bawah komite dekolonisasi Portugis memproklamirkan Timor Timur sebagai negara merdeka bernama Republik Demokratik Timor Timur. Esoknya di Kupang, Adam Malik sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia bersama pemimpin UDT dan Apodeti menandatangi deklarasi yang secara resmi mengintegrasikan Timor Timur ke wilayah Indonesia, yang kemudian diikuti dengan mendaratnya 1000-2000 personil TNI pada tanggal 7 Desember 1975, yang menandai awal invasi secara resmi Indonesia atas Timor Timur.

Resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB yang menuntut Indonesia mundur dari Timor Timur dan membiarkan rakyat Timor Timur menentukan nasibnya sendiri tidak di-gubris pemerintah Indonesia yang mendapat dukungan Amerika Serikat. Integrasi Timor Timur ke RI tidak pernah diakui oleh sebagian besar masyarakat internasional, sehingga menyebabkan persoalan Timor Timur berada dalam pembahasan pelbagai badan PBB setiap tahun.

Jatuhnya pemerintahan Soeharto pada bulan Mei 1998 dan bergulirnya era reformasi melahirkan keterbukaan dan koreksi yang luar biasa terhadap kebijakan negara yang melanggar HAM, tidak terkecuali dalam masalah Timor Timur. Tanggal 27 Januari 1999, pemerintahan Habibie memutuskan mengambil kebijakan untuk memberikan hak jajak pendapat terhadap rakyat Timor Timur dengan opsi menerima atau menolak otonomi khusus. Tawaran ini dituangkan dalam suatu perjanjian antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Portugal di bawah naungan Sekretaris Jenderal PBB pada tanggal 5 Mei 1999 di New York. Disepakati juga bahwa pemerintah Indonesia bertanggungjawab terhadap keamanan dan perdamaian di Timor Timur, guna memastikan jajak pendapat dapat dilaksanakan dengan fair dan aman, bebas dari intimidasi, kekerasan atau campur tangan dari berbagai pihak, meskipun ternyata kemudian muncul berbagai aksi kekerasan paska jajak pendapat yang juga melibatkan TNI sebagai pelaku.

*****

Sidney Hook, seorang filsuf pragmatis Amerika, pernah melakukan kajian tentang pahlawan dan kepahlawanan. Menurut Hook, ada beberapa pandangan mengenai mitos pahlawan dan kepahlawanan dalam sejarah. Pertama, pandangan bahwa pahlawan dan kepahlawanan lahir karena adanya kebutuhan kepemimpinan (indispensability of leadership) dalam kehidupan sosial, dan di dalam setiap organisasi sosial. Suatu kecenderungan alamiah manusia akan adanya “pusat” tanggungjawab, keputusan dan tindakan serta tendensi untuk menghubungkan kepemimpinannya dengan prestasi, kebaikan dan keburukan yang dilakukan. Kedua, pandangan bahwa pahlawan dan kepahlawanan lahir karena adanya kebutuhan untuk mengambil tauladan dari seseorang yang dianggap sebagai orang besar (great individual), nyata atau tidak, untuk kepentingan edukasi dan indoktrinasi, seperti Abraham sebagai Bapak Bangsa Israel dan Romulus sebagai pembangun Roma.

Ketiga, pandangan bahwa setiap yang melindungi kita adalah pahlawan; terutama karena dalam keadaan genting, manusia pasti akan mencari seorang “juru selamat”, apa pun namanya. Dalam krisis sosial dan politik, harapan manusia akan jalan keluar akan bersamaan dengan harapan akan munculnya pahlawan (strong or intelligent leadership), baik dicetuskan dalam doa (silent prayer) atau desakan publik (public exhortation). Keempat, pandangan bahwa peran seorang pahlawan dalam sejarah bukan semata-mata mereka yang bisa menyelesaikan masalah, tetapi lebih jauh adalah seseorang yang secara memukau bisa menjawab titik penting persoalan dalam sejarah manusia. Dan kelima, pandangan bahwa kepahlawanan berkaitan dengan kepentingan dan kemampuan hegemoni yang dilakukan terhadap pengikutnya, baik dengan mengakomodir kepentingan masing-masing pihak atau melakukan tekanan.

Hook juga memandang bahwa nilai-nilai heroisme bisa dilekatkan pada mereka yang berpartisipasi dalam sejarah (the eventful man in history) dan mereka yang menciptakan sejarah itu sendiri (the event-making man). Sementara yang dimaksud dengan pahlawan adalah mereka yang menciptakan sejarah (the event-making man) bukan semata-mata pada tingkatan partisipasi yang didasarkan pada kesadaran, namun juga menentukan tindakan yang akan diambil sebagai konsekuensi pengetahuan (mengetahui persoalan), keinginan dan karakter yang berbeda dengan rata-rata peserta (the eventful man). “Pahlawan” dalam bertindak bukan semata-mata berdasarkan nilai dan kebijakan (virtu), tetapi juga mengintegrasikan nilai dan kebijakan itu sendiri dalam dirinya. (Sidney Hook, 1943: 154)

*****

Kembali pada diskusi awal yang mempertanyakan tentang kepahlawanan, maka dalam hal ini dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, kepahlawanan secara filosofis tidak dapat dinyatakan berdasarkan partisipasi dan manifestasi pada sesuatu yang bersifat heroik, namun juga didasarkan pada prinsip dan nilai yang melatarbelakangi partisipasi dan manifestasi tersebut. Apa yang dilakukan Sokrates dengan menerima hukuman atas fitnah yang dilancarkan negara dengan meminum racun, bukan semata-mata dilihat dari sisi keberanian yang bersangkutan menerima hukuman, namun juga harus dilihat dari prinsip-prinsip yang dianut Sokrates untuk tidak menghindari segala bentuk konsekuensi yang mungkin muncul dari tindakan heroik mengajarkan filsafat kepada kaum muda.

Kedua, mitos kepahlawanan biasanya muncul dari masyarakat yang didasarkan pada apa yang telah disebutkan Hook di atas. Para pahlawan dalam mitologi Yunani, nyata ataupun tidak, lahir dari masyarakat yang sesungguhnya punya tolok ukur, pandangan dan pencitraan tersendiri. Dengan meminjam pendekatan Karl Mannheim, dapat dinyatakan bahwa pandangan dan pencitraan akan pahlawan dan kepahlawanan oleh masyarakat terjadi dalam rangka mempertahankan kebudayaan, prinsip-prinsip dan nilai-nilai. Pencitraan dilakukan dengan harapan bahwa generasi berikutnya dapat terpengaruh dan mengintegrasikan kebudayaan, prinsip-prinsip dan nilai-nilai pada diri mereka.

Ketiga, negara jelas menganut suatu pandangan politik dan kepentingan, dalam hal ini adalah pemerintahnya. Sehingga pemberian gelar kepahlawanan oleh negara tidak bisa dianggap sebagai bukan tindakan politis dan bersifat subjektif. Tokoh-tokoh “kiri” yang pernah terlibat dalam pergerakan kemerdekaan misalnya, tidak semuanya bisa dianggap pahlawan nasional karena adanya generalisasi bahwa “kaum kiri” telah melakukan pemberontakan dan menganut ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila (padahal yang menolak Pancasila sebagai ideologi bukan hanya “kaum kiri”).

Keempat, Bukan suatu hal yang aneh jika masyarakat dan pemerintah memiliki logika yang berbeda dalam menilai kepahlawanan. Seorang pimpinan bajak laut yang ditangkap oleh Iskandar Zulkarnaen (kalau saya tidak salah) dengan gagah berkata pada Raja Agung tersebut, “karena saya adalah orang biasa, maka saya disebut perompak ketika merampok di lautan. Dan karena anda adalah Raja, maka anda disebut Pahlawan meskipun anda merampok seluruh dunia!”. Maka biarkan saja rakyat menilai mana emas dan mana loyang, mana pahlawan dan mana pecundang.

Dan terakhir, dalam kamus besar bahasa Indonesia kata pahlawan diartikan dengan, “orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran”. Maka kebenaran apa yang ada dalam aneksasi terhadap Timor Timur yang pernah dilakukan Rezim yang lalu sehingga membuat kita resah ketika kita tidak bisa memberikan penghargaan terhadap mereka yang menjadi korban? Siapakah yang disebut pahlawan, rakyat Timor Timur yang membela negara dengan penuh keberanian dan pengorbanan atau kita yang ingin menguasai mereka? Wallahua’lam.

 

* Artikel ditulis pada Agustus 2002