Pengantar

Komando Strategi dan Cadangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Kostrad) merupakan bagian dari Bala Pertahanan Pusat, berfungsi sebagai pasukan pemukul TNI AD, yang selalu siap untuk dikerahkan kapan saja atas perintah Panglima TNI. Di samping Kostrad, Bala Pertahanan Pusat TNI AD adalah Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang berfungsi sebagai pasukan gerak cepat di setiap medan dengan kualifikasi kemahiran khusus.

Hikayat lahirnya Kostrad tidak dapat dilepaskan dari memanasnya situasi di Irian Barat pada tahun 1960an. Pada 6 Maret 1961, cikal bakal Kostrad dibentuk dengan nama Korra-I/Caduad berdasarkan Surat Keputusan Men/Pangad No ML/KPTS 54/3/1961 sebagai pasukan inti Komando Mandala dalam operasi pembebasan Irian Barat yang kemudian dikenal dengan operasi Trikora. Pada tahun 1963, Korra-I/Caduad berubah nama menjadi Kostrad. Mayor Jenderal Soeharto merupakan orang pertama yang menjabat sebagai Panglima Kostrad.

Saat ini Kostrad memiliki kekuatan sekitar 35.000-40.000 personel yang terbagi dalam 2 Divisi Infantri, yaitu Divisi Infantri Satu yang bermarkas di Cilodong, Jawa Barat dan Divisi Infantri Dua yang bermarkas di Malang, Jawa Timur. Masing-masing Divisi memiliki Brigade lintas udara dan Brigade Infantri, kekuatan operasi seperti Resimen Artileri Medan, Batalyon Pertahanan Udara, Batalyon Kavaleri, Batalyon Tempur, dan Batalyon Perbekalan dan Angkutan, serta beberapa kompi pendukung operasi.

Di lihat dari kelengkapan pasukan yang siap diterjunkan dalam setiap operasi tempur di tengah keterbatasan anggaran resmi untuk pertahanan, Kostrad patut untuk dibanggakan. Kostrad terbukti dapat memenuhi standar pasukan pemukul dengan kelengakapan komponen infantri, kavaleri, artileri, anti udara dan perbekalan yang mendukung operasi tempur matra darat. Namun, sebagai bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di masa Orde baru dan TNI saat ini, Kostrad tidak lepas dari pelbagai masalah, terutama terkait dengan peran politik dan ekonomi, keterlibatan dalam pelanggaran HAM, impunitas terhadap kejahatan masa lalu, minimnya akuntabilitas publik, serta profesionalitasnya sebagai bagian dari kekuatan pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tulisan ini dimaksudkan untuk memotret persoalan-persoalan di atas, sebagai bagian dari refleksi memperingati 46 Tahun Kostrad pada 6 Maret 2007. Dari refleksi ini paling tidak menghasilkan pokok-pokok pikiran tentang arah pengembangan organisasi dan kekuatan Kostrad kedepan, termasuk profesionalitasnya sebagai aparat TNI seperti dimaksud UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI sebagai “tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi“.

Seputar TNI dan Reformasi

Paling tidak ada tiga isu sentral terkait dengan reformasi TNI sebagaimana dituntut oleh gerakan reformasi 1998, yaitu penghapusan dwifungsi ABRI (termasuk pelibatan di sektor ekonomi), pertanggungjawaban terhadap pelanggaran HAM, serta ketundukan di bawah supremasi sipil. Tuntutan tersebut tidak lepas dari keberadaan ABRI sebagai penggerak dan penopang pemerintahan Orde Baru dan kepentingan-kepentingannya. Kalangan perwira pro-reformasi mengakui bahwa pada masa Orde Baru TNI telah menjadi satu kekuatan sosial, politik dan ekonomi sebagai dampak dari keperluan rezim membangun stabilitas sebagai pilar penopang pembangunan. Hampir seluruh struktur dan fungsi di bangun mengikuti kehendak okupasi politik dengan pelibatan total ABRI dalam kehidupan yang bersifat sipil seperti parlemen, administrasi pemerintahan pusat dan daerah, bahkan partai politik.

TNI (ABRI waktu itu) dti tahun 1998 paska jatuhnya Soeharto ‘secara insitusional’ memberikan respon cepat terhadap kritik dan tuntutan reformasi yang diarahkan lebih keras kepada mereka dibandingkan institusi lain. Panglima TNI secara tegas menyatakan merubah paradigma, peran, fungsi dan tugas TNI sesuai tuntutan reformasi dalam wujud Paradigma Baru TNI. Sayangnya, secara substansial tidak terlalu terlihat perubahan mendasar pada konsep-konsep dalam Paradigma Baru tersebut.

TNI masih mengembangkan sendiri tafsir konsep demokrasi dan peran mereka, termasuk peran politik dan penegakan keamanan. Paradigma baru TNI menyatakan peran mereka di masa depan tetap tidak dapat dipisahkan dari keterpaduan peran pertahanan keamanan negara dan pembangunan bangsa. Pandangan-pandangan konservatif muncul dalam pernyataan seperti, …(m)emarjinalkan TNI dengan back to barracks, berarti mengeliminasi hak politik anggota TNI sebagai warga negara, sekaligus memisahkan TNI dari rakyat yang menjadi tumpuan kekuatan dan basis jati diri TNI. Pandangan ini berkembang dalam rumusan peran sosial-politik TNI yang tidak selalu harus di depan, berubah dari menduduki menjadi mempengaruhi, dari mempengaruhi langsung menjadi tidak langsung dan bersedia melakukan political and role sharring dengan komponen bangsa lainnya.[1]

Sementara di sisi lain pemerintah memberikan respon terhadap kritik dan tuntutan reformasi tersebut dengan mengeluarkan kebijakan pemisahan TNI dan Polri (Tap MPR No.VI/2000), pengaturan peran TNI dan peran Polri (Tap MPR No.VII/2000), UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No 34/2004 tentang TNI. Termasuk amandemen UUD 1945 yang kembali menegaskan fungsi pertahanan TNI di bawah kontrol otoritas politik sipil. Seluruh keputusan politik pemerintah tersebut seharusnya menjadi dasar dari perubahan konsep, doktrin dan cara pandang TNI, tidak inkonsisten sebagaimana terjadi saat ini.

Sampai dengan 2006, perubahan paradigma TNI dan kebijakan-kebijakan politik pemerintah belum efektif mempengaruhi perubahan di tubuh TNI. Reformasi TNI yang berjalan formal kehilangan arah dan menimbulkan persoalan-persoalan impunitas, berlanjutnya tindak kekerasan, serta lemahnya akuntabilitas. Kondisi ini ditunjang dengan ketidakseriusan pemerintah melakukan reformasi, pengawasan dan mengambil tindakan hukum atas segala penyimpangan. Fakta ini menunjukkan bahwa otoritas politik sipil masih belum bisa memisahkan antara kepentingan reformasi TNI dan kebutuhan memperoleh dukungan TNI. Kebutuhan publik atas peran TNI di bidang keamanan juga digunakan sebagai cara lain menutup peluang diselesaikannya kasus-kasus pelanggaran HAM, tindak pidana umum, bahkan kejahatan ekonomi yang melibatkan personil TNI.[2]

Kostrad dan Orde Baru

Sebagai kekuatan strategis, fungsi Kostrad dalam menopang pemerintahan Orde Baru cukup dominan. Korps baret hijau ini tidak pernah absen dari berbagai operasi militer penting seperti G-30-S/PKI, Operasi Trisula, PGRS (Sarawak People’s Guerrilla Force) di Sarawak, PARAKU (North Kalimantan People’s Force) di Kalimantan Utara, Operasi Seroja di Timor Timur, operasi-operasi pada masa status DOM, Darurat Militer dan Darurat Sipil di Aceh, serta operasi-operasi di wilayah konflik lainnya.

Kedekatan pasukan elit ini juga terlihat dari masuknya sebagian besar mantan Panglima Kostrad ke dunia politik, baik sebagai pejabat di Departemen Sipil pemerintahan Orde Baru, maupun di lembaga-lembaga pemerintah dan Parlemen. Posisi Soeharto sebagai mantan Panglima Kostrad memberikan pengaruh cukup kuat bagi pengembangan Kostrad dan mulusnya karir politik para petingginya selama pemerintahan Orde Baru.[3] Di sisi lain dalam hubungan simbiosis mutualistis ini Kostrad telah memberikan garansi beroperasinya kepentingan-kepentingan Orde baru tanpa hambatan. Dalam beberapa kondisi, loyalitas terhadap Orde Baru dan semangat korps (esprit du corps) Kostrad ini dapat sangat mempengaruhi lambannya perubahan kultur dan kesediaan menerima sistem demokrasi yang menekankan kontrol otoritas politik sipil dan penghapusan peran politik mereka.

Tabel. 1. Nama-nama Panglima Kostrad sejak Tahun 1963[4]

No

Pangkat

Nama

Awal masa jabatan

Akhir masa jabatan

01 Mayjen Soeharto 1 Mei 1963 2 Desember 1965
02 Mayjen Umar Wirahadikusumah 2 Desember 1965 27 Mei 1967
03   Achmad Kemal Idris 27 Mei 1967 11 Maret 1969
04   Wahono 11 Maret 1969 20 Februari 1970
05   Makmun Murod 20 Februari 1970 26 Desember 1971
06   Wahono 26 Desember 1971 18 Maret 1873
07   Poniman 18 Maret 1973 4 Mei 1974
08   Himawan Susanto 4 Mei 1974 4 Januari 1975
09 Mayjen Leo Lopulisa 4 Januari 1975 19 Januari 1978
10 Mayjen Wiyogo Atmodarminto 19 Januari 1978 1 Maret 1980
11 Brigjen Ismail 1 Maret 1980 24 Januari 1981
12 Mayjen Rudini 24 Januari 1981 24 Mei 1983
13 Letjen Soeweno 24 Mei 1983 30 Januari 1986
14 Mayjen Soeripto 30 Januari 1986 21 Agustus 1987
15 Mayjen Adolf Sagala Rajagukguk 21 Agustus 1987 28 Maret 1988
16 Mayjen Soegito 28 Maret 1988 9 Agustus 1990
17 Mayjen Wismoyo Arismunandar 9 Agustus 1990 29 Juli 1992
18 Mayjen Kuntoro 29 Juli 1992 22 September 1994
19 Mayjen Tarub 22 September 1994 4 April 1996
20 Letjen Wiranto 4 April 1996 20 Juni 1997
21 Letjen Soegijono 20 Juni 1997 20 Maret 1998
22 Letjen Prabowo Subianto 20 Maret 1998 22 Mei 1998
  Letjen Johny J. Lumintang 22 Mei 1998 23 Mei 1998
23 Letjen Djamari Chaniago 23 Mei 1998 24 November 1999
24 Letjen Djaja Suparman 24 November 1999 29 Maret 2000
25 Letjen Agus Wirahadikusumah 29 Maret 2000 1 Agustus 2000
26 Letjen Ryamizard Ryacudu 1 Agustus 2000 3 Juli 2002
27 Letjen Bibit Waluyo 3 Juli 2002 3 November 2004
28 Letjen Hadi Waluyo 3 November 2004 2 Mei 2006
29 Mayjen Erwin Sudjono 2 Mei 2006 sekarang

KOSTRAD dan Law Enforcement

Sebagai satuan pemukul, Kostrad juga diperankan dalam tugas-tugas penanganan wilayah-wilayah bergolak (hot spot areas) seperti Timor Timur, Aceh, dan Papua, serta wilayah-wilayah konflik (conflict areas). Sebagai bagian dari kekuatan pertahanan TNI, Kostrad juga bertugas melakukan pengamanan wilayah-wilayah perbatasan, pengamanan proyek-proyek vital, aset negara serta tugas-tugas perbantuan dalam penegakan keamanan dan penangan bencana alam.

Tingkat mobilisasi yang tinggi untuk peran-peran penangan ‘ancaman internal’ ini juga menyebabkan tingginya pergesekan kepentingan dengan masyarakat. Pada tingkat tertentu, pergesekan tersebut memunculkan problem-problem yang sangat serius, seperti kekerasan dan pelanggaran HAM. Dalam evaluasi KontraS, agenda reformasi ABRI (TNI) selama 8 tahun belum banyak merubah posisi TNI dalam penegakan kedaulatan hukum (rule of law), termasuk Kostrad. TNI masih menggunakan pengaruh dominannya di masa lalu pada setiap proses hukum kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang melibatkan aparatnya. Akibatnya, tidak satu pun kasus pelanggaran HAM berhasil memberi rasa keadilan publik.

Dalam kasus pelanggaran HAM Berat di Timor Timur paska jajak pendapat misalnya, hampir seluruh pejabat militer yang diadili merupakan mantan prajurit dan perwira korps baret hijau ini. Bahkan jauh sebelumnya, selama Timor Timur berada di bawah kekuasaan RI dan kekerasan dilaporkan kerap terjadi, beberapa nama perwira Kostrad bertugas di sana, seperti Soegito, Soeweno, Adang Ruchiatna Purwadirja, Adolf Sahala Radjagukguk, Faisal Tanjung, Johny Lumintang, Kiki Syanakri, HBL Mantiri, Prabowo Subianto, Rudini, dan Ryamizard Ryacudu.

Terkait dengan dugaan korupsi di tubuh Kostrad dan yayasan-yayasan milik Kostrad, institusi ini cenderung bersifat tertutup. Upaya almarhum Mayjen Agus Wirahadikusuma membongkar lingkaran korupsi di tubuh lembaga ini pada 5 bulan masa jabatannya sebagai panglima Kostrad tidak berlanjut paska kematiannya. Agus kemudian dipecat sebagai panglima Kostrad setelah menggugat menguapnya dana 189 milyar dana Yayasan Darmaputera Kostrad. Kasus bisnis senjata gelap dan indikasi korupsi yang melibatkan almarhum Brigjen Koesmayadi yang juga mantan Asisten Logistik Panglima Kostrad pada masa Mayjen Ryamizard Ryacudu pun tidak terdengar tindak lanjutnya.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa Kostrad belum menjadi institusi yang tunduk pada hukum, tapi justru melahirkan ketidaksamaan di muka hukum (inequality before the law) antara personil TNI dan warga sipil. Ironisnya, keistimewaan ini juga dinikmati oleh para purnawirawan yang -seharusnya-sudah menjadi warga sipil biasa. Di sini, Kostrad dan TNI secara umum belum mengambil jarak antara dua kepentingan berbeda, lembaga TNI dan individual personil/bekas personilnya.[5]

Kostrad dan Dunia Bisnis

Keseriusan pemerintah untuk menghapuskan keterlibatan TNI dalam dunia bisnis ditunjukkan melalui UU No 34/2004 Tentang TNI yang melarang seluruh personel dan institusi militer berbisnis serta adanya upaya akuisisi dalam 5 tahun sejak berlakunya UU tersebut. Namun masih dipertanyakan seberapa serius minat kalangan militer meninggalkan dunia bisnis. Sejauh ini, yang dimunculkan oleh Kostrad untuk diserahkan kepada pemerintah baru terbatas pada Yayasan-yayasan yang rata-rata sudah merugi. Sementara bisnis-bisnis yang menumpang operasi militer, jasa keamanan dan bisnis “abu-abu” belum jelas penyelesaiannya.

Di lapangan, gesekan antara kepentingan untuk menjalankan operasi militer dan mengeruk keuntungan ekonomi masih terlihat. Lemahnya kontrol terhadap aparat (termasuk Kostrad) yang beroperasi di lapangan, fasilitas yang tidak maksimal, dan tidak adanya regulasi yang mengatur penghargaan dan sangsi (reward and punishment) terhadap pelanggaran berbisnis, menyuburkan keterlibatan hampir seluruh pasukan yang bertugas dalam bisnis dalam berbagai skala. Keseluruhan kondisi tersebut menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest), antara menjalankan tugas dan mencari penghasilan tambahan bagi institusi dan individu. Operasi militer yang digelar bisa ‘meluas’ dengan mempertimbangkan kemungkinan memperoleh keuntungan ekonomi didalamnya.[6]

Sebagai contoh, di Aceh pada masa DOM sampai dengan tahun 2005, dengan dalih operasi sweeping pencarian anggota Gerakan Aceh Merdeka, militer bisa melakukan pemerasan dan perampasan terhadap supir-supir kendaraan angkutan umum, pemilik rumah atau pimpinan dayah (pesantren) setempat. Mereka ‘dengan terpaksa’ memberikan dan merelakan apa yang diminta atau dirampas militer untuk menghindari kesulitan-kesulitan berikutnya (dituduh anggota GAM, diintrogasi, ditahan, disiksa, bahkan dibunuh). Di beberapa wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini, mereka memungut ‘upeti’ dari sejumlah pengusaha setempat, sebagai dukungan untuk logistik operasi mereka.[7]

Kegiatan-kegiatan pengamanan, debt collector, dan beking masih menjadi ‘pekerjaan sampingan yang diprioritaskan’ baik atas ‘permintaan negara’ sseperti pengamanan objek dan proyek vital, maupun oleh inisiatif Kostrad sendiri ketika menjadi penjaga perusahaan lokal atau nasional. Dari sisi akuntabilitas dan netralitas juga dapat dipersalahkan, karena Kostrad akan menerima pemasukan di luar APBN dan tidak bisa berdiri netral ketika perusahaan menghadapi masalah dengan pekerjanya, masyarakat setempat, atau pemerintah daerah.

Juga masih ditemukan kasus-kasus kriminal dengan motif atau mengandung unsur bisnis yang melibatkan kalangan militer seperti perampokan, pemerasan, perdagangan manusia (human trafficking), perdagangan kayu ilegal (illegal logging), pembajakan, prostitusi, perjudian, perdagangan narkotika, perdagangan minuman keras, dan perdagangan senjata.[8] Pada tingkat tertentu, kepentingan untuk menjalankan bisnis berbenturan dengan upaya penegakan hukum oleh aparat kepolisian, atau persaingan bisnis, sehingga memicu konflik dan perang antar institusi tersebut, sebagaimana terjadi antara personel Kostrad dan Brimob di Binjai pada September 2002.[9]

Penutup: Kostrad dan Tantangan Pertahanan Kontemporer

Saat ini Kostrad memiliki Divisi Infantri I dan Divisi Infantri II sebagai kekuatan tempur utama matra darat Angkatan Darat (AD).[10]

Dengan dua kekuatan tersebut, hampir dapat dipastikan bahwa kekuatan tempur matra darat Indonesia tidak kalah dengan negara-negara maju, meskipun di bidang persenjataan masih terhitung minim. Namun dua hal penting patut untuk kemudian dpertanyakan. Pertama, apakah pembentukan kekuatan elit ini relevan dengan problem pertahanan dan ancaman terhadap integritas nasional di masa yang akan datang? Dan kedua, bagaimanakah mengembangkan kekuatan strategis ini sehingga betul-bentul menjadi kekuatan tempur yang profesional dan tunduk pada otoritas politik sipil sebagai bagian dari penguatan proses transisi demokrasi kita?

Dapat di bayangkan bahwa perang modern sudah tidak lagi bertumpu pada kekuatan personil semata-mata, namun juga mengarah pada penggunaan teknologi, baik dalam hal persenjataan, pengintaian, strategi dan fasilitas pendukung mobilisasi, serta pengaruh diplomasi politik. Pada tingkat tertentu, fungsi angkatan bersenjata tidak lagi melulu sebagai kekuatan pertahanan semata-mata, namun juga dilibatkan dalam fungsi-fungsi perbantuan, baik terkait penanganan bencana alam atau sebagai penjaga perdamaian (peacekeeping forces) di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karenanya patut dipikirkan pula pengembangan sumber daya pendukung personil dalam operasi-operasi pertahanan dan pelibatan dalam perbantuan. Tentu menjadi kewajiban pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan ini, namun Kostrad secara institusional dan memberikan pandangan terkait pengembangan institusinya. Pembentukan divisi baru yang pernah direncanakan di Indonesia Bagian Timur tampaknya belum perlu, mengingat perlunya asessment politik, indentifikasi berdasarkan kepentingan pertahanan dan pertimbangan pembiayaannya.

Sementara sebagai kekuatan pertahanan yang profesional, setiap individu di Kostrad harus memastikan loyalitasnya pada kepentingan negara, tunduk pada otiritas politik serta dapat dikontrol. Praktek-praktek pelibatan dalam dunia politik dan ekonomi harus segera ditinggalkan. Kostrad harus terbuka terhadap upaya penegakan hukum terutama terkait dengan kejahatan politik dan ekonomi yang melibatkan personil mereka di masa lalu dan melakukan kontrol untuk mencegahnya di masa sekarang. Dengan demikian Kostrad tidak lagi menjadi kendaraan bagi kepentingan politik elit sipil dan militer, serta dapat menjaga jarak dari pelbagai tindakan yang merusak citra dan komitmen reformasi TNI secara umum.

Dirgahayu ke 46 Kostrad!

Jakarta, 1 Februari 2007


[1] Markas Besar TNI, “Paradigma Baru Peran TNI (Sebuah Upaya Sosialisasi)” (Markas Besar TNI, Edisi III Hasil revisi, Juni 1999), h. 2-7.[2] Mouvty Makaarim A, “Potret Reformasi TNI 2006“, Buletin Elektronik SADAR, Edisi 25 Tahun III – 2007

[3] Termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memulai karir militernya di Divisi Infantri I Kostrad sejak 1974-1981 dengan jabatan terakhir sebagai Dan Kipan Linud 330 Kostrad (1979-1981) yang menjadi Ketua Fraksi ABRI MPR (1998).

[4] http://id.wikipedia.org/wiki/Panglima_Kostrad

[5] Usman Hamid, “Bisnis Militer dan Masa Depan HAM: Catatan atas penelitian Human Rights Watch” Makalah


[6]
Mouvty Makaarim A, “Pelanggaran HAM, Warisan (Maut) Keterlibatan Militer Dalam Bisnis”, makalah


[7]
M. Najib Azca et.al., Ketika Moncong Senjata Ikut Berniaga, Laporan Penelitian Keterlibatan Militer Dalam Bisnis di Bojonegoro, Boven Digoel dan Poso (Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, 2004), h. 104-105

[8] Mouvty Makaarim A, “Pelanggaran HAM, Warisan (Maut) Keterlibatan Militer Dalam Bisnis”, makalah

[9] Aloysius Gunadi Brata, Krisis dan Underground Economy di Indonesia”, Mei 2004, paper di http://staf.uajy.ac.id/gunadi/articles/ugeind.PDF

[10] Kekuatan Divisi Infantri I/Kostrad yang bermarkas di Bogor, Jawa Barat satu terdiri dari Brigade Infanteri Lintas Udara 17/Kujang I (dengan 3 Batalyon: 1). Yonif Linud 305/Tengkorak di Karawang, Jawa Barat; 2). Yonif Linud 328/Dirgahayu di Cilodong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; dan 3). Yonif Linud 330/Tri Dharma di Cicalengka, Jawa Barat), Brigade Infanteri 13/Galuh (dengan 3 Batalyon: 1). Yonif 303/Setia Sampai Mati di Garut, Jawa Barat; 2). Yonif 321/Galuh Taruna di Majalengka, Jawa Barat; dan 3). Yonif 323/Raider Buaya Putih di Banjar, Jawa Barat), Resimen Artileri Medan 2 (dengan 3 Batalyon: 1). Yon Armed 9/Men 2 Kostrad; 2). Yon Armed 10/Men 2 Kostrad; dan 3). Yon Armed 13/Men 2 Kostrad), Yon Arhanudri 1/Kostrad, Yonkav 1/Badak Ceta Cakti, Yon Zipur 9/Para, Yon Bekang 2, Kompi Kavaleri Intai Divisi Infanteri 1, Kompi Perhubungan Divisi Infanteri 1, Kompi Bengharlap Divisi Infanteri 1, Kompi Kesehatan Lapangan Divisi Infanteri 1, Kompi Polisi Militer Divif 1, dan Ajudan Jenderal Divif 1.

Sedangkan Divisi Infantri II/Kostrad yang bermarkas di Malang Jawa Timur terdiri dari Brigade Infanteri Lintas Udara 18/Trisula (dengan 3 Batalyon: 1). Yonif Linud 501/Bajra Yudha di Madiun; 2). Yonif Linud 502/Ujwala Yudha di Jabung, Malang; dan Yonif 503/Mayangkara), Brigade Infanteri 6/Trisakti Baladaya (dengan 3 Batalyon: 1). Yonif 411/Pendawa di Salatiga; 2). Yonif 412/Raider di Purworejo; 3). Yonif 413/Bremoro di Sukoharjo), Brigade Infanteri 9/Daraka Yudha (dengan 3 Batalyon: 1). Yonif 509/Dharma Yudha; 2). Yonif 514/Sabadda Yudha; 3). Yonif 515/Utara Yudha) Resimen Artileri Medan 1 (dengan 3 Batalyon: 1). Yon Armed 8/76 TARIK Men 1 Kostrad; 2). Yon Armed 11/Guntur Geni di Magelang; 3). Yon Armed 13/Men 2 Kostrad), Yon Arhanudri 2/Kostrad, Yonkav 8/Tank, Yon Zipur 10, Yon Bekang 2, Kompi Kavaleri Intai Divisi Infanteri 2, Kompi Perhubungan Divisi Infanteri 2, Kompi Bengharlap Divisi Infanteri 2, Kompi Kesehatan Lapangan Divisi Infanteri 2, Kompi Polisi Militer Divif 2 dan Ajudan Jenderal Divif 2. lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Divisi_Infanteri_1/Kostrad dan http://id.wikipedia.org/wiki/Divisi_Infanteri_2/Kostrad