Oleh: Mufti Makaarim A.[1][2]

Unfortunately even though human rights are protected by law, and any limitation which can be placed on rights and freedoms are set in law, police official, who are described as law enforcement officials, break the law designed to protect when enforcing other law. This something of a paradox, because when they act in this way police are not reducing criminality and disorder, they are adding to it.

Ralph Crawshaw (et.al), Human Rights and Policing[3]

Pengantar

Sebagaimana sektor keamanan lainnya, perubahan dan pengembangan Institusi Kepolisian sangat dipengaruhi oleh paradigma bernegara dan persepsi negara atas peran, fungsi dan tugas pokok kepolisian. Dalam sebuah negara demokratis, tidak dimungkinkan adanyanya satu kewenangan politik kepolisian untuk menjawab pertanyaan mendasar yang bersifat politis atas apa, mengapa, dan bagaimana kepolisian kita. Keputusan politik lah yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dengan tetap memperhatikan input insititusi kepolisian dan masyarakat umum, terkait dengan kapasitas dan kapabilitas internal serta potret masyarakat kontemporer. Selanjutnya, setiap tingkatan institusi kepolisian menjalankan seluruh mandat dan kewenangan tersebut (baik yang diatur dalam Udang-undang atau peraturan lainnya), secara akuntabel, profesional dan melibatkan peran serta masyarakat.

Namun ini tidak berarti pemahaman akan konteks dan pengetahuan konptemporer terkait politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, agama, dll. merupakan instrumen yang tabu untuk diketahui oleh setiap anggota polisi. Justru sebalik, mengingat ruang lingkup kerja-kerja kepolisian yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat, elit (politik, ekonomi, agama, dll.) dan problem-problem keamanan kontemporer, maka pengetahuan tersebut merupakan kemutlakan.  Pertanyaannya kemudian, adalah apa, bagaimana, kapan, dan dimana pengetahuan dan konteks kontemporer tersebut diperoleh atau bagaimana ia ditransformasikan menjadi bagian dari agenda penguatan polisi kita?

Tulisan singkat ini merupakan pokok-pokok pikiran penulis dalam rangka memberikan kontribusi atas upaya penataan kurikulum pendidikan di Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang tengah dilakukan oleh Mabes Polri saat ini.

Beberapa substansi yang disampaikan merupakan hasil refleksi dan pembacaan terhadap dinamika, peran, tantangan, peluang dan tuntutan terhadap Polri, merujuk pada pengalaman penulis selama kurang lebih 13 tahun bergelut dalam organisasi masyarakat sipil dan melakukan advokasi hak-hak sipil politik dan reformasi sektor keamanan. Sebagian rekomendasi yang disampaikan merujuk pada standar-standar internasional maupun praktek-praktek terbaik yang berlangsung di beberapa negara demokratis.

Pergeseran Paradigma Keamanan dan Penguatan Peran Kepolisian

Pandangan konservatif tentang pengertian sektor keamanan selalu mengindetikkannya dengan dunia militer. Ini terlihat dalam pendekatan realis yang berkembang bahkan sampai dengan saat ini. Pada masa perang dingin, kecenderungan diskursus keamanan berkembang pada strategi dan rancang bangun kekuatan militer antara dua blok negara adidaya, Amerika Serikat (AS) dan Uni Sovyet, dengan dalih kepentingan keamanan dunia. Dengan berakhirnya Perang Dingin dan menguatnya berbagai isu non-militer, pengertian keamanan mengalami perubahan. Keamanan tidak lagi identik dengan isu-isu militer namun juga isu-isu non-militer, seperti kemiskinan, Hak Asasi Manusia (HAM), ketersediaan pangan dan lain-lain. Setidaknya ada 5 sektor keamanan yang saling terkait antara satu dengan lainnya dalam diskursus kontemporer sebagaimana dinyatakan Barry Buzan, yaitu, sektor militer (military security), sektor politik (political security), sektor ekonomi (economic security), sektor sosial (societal security) dan sektor lingkungan (environmental security).[4]

Ada tiga faktor yang mempengaruhi pergeseran dan perluasan isu-isu sektor keamanan,[5] yaitu Pertama. Meningkatnya ancaman-ancaman nir-militer dan bersifat internal di sejumlah negara sebagai dampak kombinasi dari globalisasi dan kemajuan teknologi, seperti tumbuhnya kekuasaan dan aktor non-negara yang memiliki kapasitas ‘pengaruh ekonomi-politik’ setara bahkan melampaui negara, kesenjangan dunia pertama dan ketiga yang memicu problem instabilitas dan krisis mutidimensi di negara-negara miskin, wabah penyakit dan gangguan alam yang bersifat global, keterbatasan kontrol terhadap peredaran orang, barang dan informasi –termasuk senjata dan rekayasa teknologi– di seluruh dunia yang rawan disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan destruktif, serta kejahatan-kejahatan yang terorganisir dan beroperasi lintas negara.

Pendeknya, negara tidak lagi berhadapan dengan dominasi ancaman-ancaman keamanan tradisional seperti perang, namun juga berhadapan dengan ancaman-ancaman lain yang mendorong munculnya perang asimetris yang sulit untuk diatasi dengan hanya mengandalkan kekuatan militer.

Kedua, faktor runtuhnya blok Sovyet Rusia dan jaringan negara-negara komunis serta gelombang demokratisasi di dunia ketiga dan negara-negara post-komunis. Demokratisasi mensyaratkan perubahan main set pemerintahan yang sentralistik dan otoriter menjadi lebih terbuka, adil dan menganut prinsip-prinsip demokrasi. Salah satunya adalah efektivitas, profesionalitas, legalitas dan akuntabilitas kebijakan-kebijakan serta pendekatan penyelesaian masalah-masalah di sektor keamanan.

Masalah-masalah dari negara-negara komunis dan otoriter adalah munculnya aktor-aktor keamanan konvensional (tentara, polisi dan agen intelijen) yang diberi otoritas luas yang memiliki kewenangan politik, melakukan monopoli atas keputusan dan penggunaan kekuatan koersiv mereka untuk kepentingan-kepentingan negara dan internal mereka. Tantangan pemerintahan transisi demokrasi bukan saja dalam hal menghilangkan dominasi aktor-aktor keamanan konvensional di atas dalam pengambilan keputusan-keputusan di pemerintah, namun juga menghilangkan pengaruh-pengaruh yang tidak semestinya di dunia politik, ekonomi dan kehidupan sosial. Karenanya disamping mendorong perubahan karaktek dan postur aktor-aktor keamanan namun juga mengatur fungsi, peran dan ruang lingkup sektor keamanan.[6]

Dan faktor ketiga adalah munculnya kepentingan-kepentingan untuk membangun aliansi-aliansi strategis di tingkat internasional dan regional yang dipersatukan oleh kesamaan persepsi dan kepentingan atas apa yang disebut sektor keamanan. Perang melawan terorisme misalnya, menjadi isu sektor keamanan yang meningkatkan hubungan negara-negara Asia Pasifik yang beraliansi dengan Amerika Serikat. Motivasi pemerintah di negara-negara demokratis di Eropa untuk memusatkan perhatian pada isu-isu demokrasi, hubungan ekonomi dan toleransi mendorong mereka untuk bersekutu di bawah NATO untuk mengatasi ancaman-ancaman sektor keamanan seperti terorisme, senjata pemusnah massal, serta konflik di negara-negara Balkan dan Eks-Sovyet dan ekses-eksesnya terhadap stabilitas politik dan ekonomi di negara-negara anggotanya.

Dalam situasi semacam ini, kebutuhan akan peran aktif kepolisian dan pemahaman terhadap dinamika kontemporer menjadi kemutlakan dan tantangan, khususnya bagi Polri yang sejak 1998 juga merupakan institusi yang didorong untuk melakukan perubahan/reformasi sebagaimana insititusi-institusi pemerintah lainnya.

Isu-isu Penting Terkait Penguatan Kepolisian

Paska 1998, sejumlah agenda reformasi Polri dimulai dengan terbitnya Ketetapan (TAP) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) No VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan TAPMPR-RI No VII/MPR/2000 Tentang Peran TNI dan Peran Polri, serta Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Polri. Banyak kalangan menyambut baik munculnya sejumlah legislasi tersebut.

Namun selanjutnya, sejumlah pandangan kritis muncul terkait dengan agenda reformasi Polri bermunculan terutama-terkait dengan citra dan image Polri serta keberatan-keberatan atas beberapa kemandegan agenda reformasi, terutama dalam hal.

-          Kemandegan legislasi dan agenda politik yang memperkuat keberlanjutan reformasi Polri, terutama untuk memutus persoalan-persoalan masa lalu, seperti keterlibatan dalam aktivitas politik dan ekonomi serta akuntabilitas hukum.

-          Munculnya sejumlah kasus dan pelanggaran yang merupakan gap antara perubahan di level legislasi dengan perubahan struktural dan kultural Polri. Beberapa laporan menunjukkan peningkatan kekerasan Polri dan praktek impunitas, yang pada dasarnya bisa dicegah melalui pemahaman dan implementasi legislasi dengan baik.

-          Kegagapan Polri dalam merespon dinamika kontemporer dan belum terjadinya transformasi skill dan pengetahuan, baik terkait sejumlah perkembangan instrumen internasional yang telah diratifikasi negara maupun terkait dengan “keharusan melakukan penyesuaian dengan nilai-nilai demokrasi” (melepas bias militerisme di masa lalu). Masih ada pandangan bahwa reformasi, demokratisasi dan HAM merupakan antitesis efektifitas penegakan hukum.

-          Sentralisasi struktur Polri dan benturannya dengan otonomi daerah. Termasuk “grey area” TNI-Polri di lapangan.

Kerangka Dasar Perubahan dan Pengembangan Kurikulum Sespim

Setidaknya ada tiga tujuan prinsipiil yang menjadi dasar pengembangan institusi Polri kedepan, yang menurut penulis akan berpengaruh pada substansi pendidikan kepolisian, baik di tingkat dasar, menengah atau lanjutan. Ketiga tujuan tersebut adalah:

  1. Peningkatan kapasitas kerja-kerja polisi berdasarkan tuntutan konteks dan persoalan kontemporer, terutama pada peningkatan kapasitas reaksi kepolisian (police responsiveness) dan kepuasan ata pelayan publik (customer service).
  2. Bagian dari tahap-tahap modernisasi kekuatan kepolisian (police workforce) untuk memastikan bahwa seluruh kebutuhan publik dapat terlayani dengan efektif dan efisien, secara bertahap dari sisi pelayanan maupun wilayah kerja.
  3. Membangun hubungan antara polisi dan publik yang dilayaninya, sehingga terjadi hubungan atau kerjasama yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan, penurunan angka kejahatan dan ancaman keamanan, serta rasa kepemilikan terhadap institusi kepolisian.

Fungsi-fungsi kepolisian dalam hal penegakan hukum, penegakan ketertiban umum serta pelayanan masyarakat harus dapat dipastikan menjamin atau memperkuat tiga tujuan prinsipiil di atas, bukan sebaliknya. Paradiga-paradigma lama yang menempatkan paradox-paradox seperti “kepentingan menjalankan tugas” dan jaminan “kebebasan publik”, “tugas-tugas polisionil (policing)” dan “hak asasi manusia”, serta “kewenangan diskresi” dan potensi “penyalahgunaan kewenangan”, secara berangsur-angsur harus dihilangkan.

Satu hal yang harus menjadi pegangan adalah pengakuan yang berlaku secara internasional bahwa “the nature of police” di belahan dunia manapun adalah aparat penegak hukum (law enforcement apparatus), aparat penegak ketertiban umum (public order apparatus) serta aparat pelayan publik (public services officer). Pengakuan ini dengan tegas menutup segala kemungkinan, justifikasi, dan alasan-alasan yang membenarkan tindakan-tindakan atau situasi sebaliknya, yaitu aparat yang melanggar hukum, menciptakan keresahan umum serta mengabaikan masyarakat.[7]

Beberapa Gagasan Untuk Perubahan Kurikulum Sespim

Penyusunan kurikulum atau materi diklat pada dasarnya harus disesuaikan dengan hasil need analysis. Dalam arti satu kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Oleh karenanya, kurikulum pendidikan polisi lebih banyak mengembangkan aspek tuntutan tugas kepolisian yang bersifat sipil, dalam hal mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat.[8] Sementara itu telah luas diketahui bahwa perubahan kedudukan, tugas serta peran polisi dewasa ini diharapkan sesuai dengan aspirasi masyarakat yang mengarah kepada kehidupan bernegara secara demoratis, menjunjung tinggi supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).[9]

Secara teoritik, menurut penulis, kepolisian kita baru memasuki tahapan periode pengembangan profesionalitas, setelah keluar dari periode politik, dimana Polri dan TNI yang tergabung dalam ABRI menjadi bagian dari “the ruler” dan “the tools”, penguasa negara sekaligus alat negara.

Kajian terhadap kepolisian secara umum menyimpulkan bahwa ada tiga fase negara dan pemerintahan yang mempengaruhi sistem dan postur kepolisian, yaitu 1). Periode Politik; 2). Periode Profesional; dan 3). Periode Komunitas. Pada periode politik, dimana polisi menjadi bagian dari elit politik sebagaimana di negara-negara otoriter dan komunis, maka kerja-kerja polisi sangat dipengaruhi oleh watak patron politiknya. Sebagai konsekuensinya, kepolisian bukan saja dipersalahkan karena kegagalannya dalam menjalankan fungsi-fungsi polisional yang ideal, namun karena tindakan dan sikap mereka yang sangat dipengaruhi kepentingan dan pemimpin politik, jauh dari kepentingan masyarakat.

Sementara pada periode profesional, kepolisian muncul sebagai antitesis dari periode politik. Kritik yang meluas memunculkan perubahan pada level instrumen, struktur dan kultur. Masa ini dapat terjadi dalam waktu yang sangat panjang mengingat bahwa kepolisian membutuhkan dukungan yang komprehensif dari pelbagai pihak terkait pemulihan citra, pengembangan kapasitas dan adaptasi terhadap tekonologi, penumbuhan budaya akuntabilitas –termasuk di bidang hukum-, serta pemberian ruang partisipasi masyakarat. Termasuk dinamika positif dari transisi demokrasi yang berlangsung. Fase ini dikritik karena ketergantungan pada teknologi mutakhir menyebabkan kepolisian menjadi “terorientasi pada mesin” (machine oriented) ketimbang pada masyarakat (people oriented).

Fase ketiga adalah periode komunitas, dimana kepolisian dan masyarakat menjadi satu bagian sistem sosial yang tidak terpisahkan. Baik polisi maupun masyarakat terikat pada kepentingan yang sama, yaitu penegakan hukum dan ketertiban umum. Kejahatan dan pelanggaran berkurang bukan karena massivnya kerja-kerja polisi atau ketakutan masyarakat terhadap kepolisian, namun lebih pada kesepakatan dan kesadaran bersama atas buruknya prilaku dan dampak kejahatan.[10]

Tabel 1. Perbandingan antara  Polisi “Tradisional” (Profesional) dan Polisi Komunitas[11]

Polisi “Tradisional”

Polisi Komunitas

Siapakah Polisi itu? Badan pemerintah yang bertanggungjawab atas penegakan hukum, keamanan dan ketertiban umum Publik sendiri; polisi merupakan mereka yang digaji dan bertugas memberikan perlindungan hukum, keamanan dan ketertiban umum kepada setiap warga negara dimana mereka menjadi bagian darinya
Apa tugas kepolisian? Penyelesaian kejahatan dan pelanggaran hukum Pendekatan terhadap masalah secara luas, termasuk melakukan pencegahan berbasis pengenalan akar masalah
Hal apa yang secara khusus ditangani kepolisian? Peristiwa kejahatan dan pelanggaran hukum Masalah-masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian masyarakat
Bagaimana pandangan kepolisian terhadap permintaan pelayanan? Dapat ditangani sepanjang pekerjaan polisi tidak terganggu Fungsi vital dan pekerjaan utama
Bagaimana polisi memandang penuntutan? Merupakan tujuan penting dalam penegakan hukum Merupakan salah satu alat penegakan hukum
Bagaimana hakikat pertanggungjawaban polisi? Sentralistik; diatur oleh hukum, aturan lain dan petunjuk teknis diinternal kepolisian Menekankan pada pertanggungjawaban lokal/ setempat, sesuai kebutuhan masyarakat
Apakah profesionalisme polisi? Reaksi aktif dan cepat terhadap kejahatan dan gangguan keamanan Kemampuan mempertahankan kedekatan dengan masyarakat

Dalam Periode Pengembangan Profesionalitas dan mendorong percepatan tumbuhnya polisi yang berbasis pada komunitas, diperlukan satu model pendidikan yang menekankan problem-based learning exercise (PBLE), sehingga kemungkinan gap antara teori dan praktek dalam kerja-kerja kepolisian dapat diminimalisir. Setidaknya ada tiga level pendidikan yang secara umum dapat dikembangkan dan memiliki kekhasan dari sisi kurikulum, pendekatan, tujuan dan out put yang tidak mengabaikan PBLE sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Usulan Gambaran Umum Level Pendidikan Kepolisian

Pendidikan Dasar/ Setingkat D3/S1 Pendidikan Menengah/ Setingkat S2 Pendidikan Lanjutan/ Setingkat S3
Kurikulum
  1. Keahlian Standar dan fundamental
  2. Pengetahuan Standar dan fundamental
  3. Dasar-dasar Prilaku (kode etik, legislasi, peraturan-peraturan internal)
  4. Bahasa asing (minimal bahasa Inggris)
  5. Pemagangan (bertugas dibawah pengawasan dan bimbingan polisi senior)
  6. Ilmu-ilmu sosial dan humaniora
  7. Keahlian Profesional dan Penjurusan
  8. Pengetahuan Kontemporer (termasuk legislasi nasional dan internasional yang telah diratifikasi) dan integrasinya dalam kerja-kerja Polisi
  9. Simulasi-simulasi operasional dan pemecahan masalah dengan derajat kerumitan tinggi.
  10. Manajemen Organisasi Kepolisian
  11. Aspek-aspek pedagogik untuk memperkuat kapasitas pembimbingan polisi junior
    1. Manajemen Pengelolaan Keahlian, penegakan hukum dan administrasi
    2. Riset-riset untuk memahami konteks aktual
    3. Studi-studi perbandingan institusi, instrumen, dinamika dan perubahan kepolisian, baik secara nasional maupun internasional
    4. Simulasi manajemen stategis organisasi, termasuk pemahaman aspek-aspek strategis dalam pembuatan kebijakan
  1. Keahlian Profesional dan Penjurusan
  2. Pengetahuan Kontemporer (termasuk legislasi nasional dan internasional yang telah diratifikasi) dan integrasinya dalam kerja-kerja Polisi
  3. Simulasi-simulasi operasional dan pemecahan masalah dengan derajat kerumitan tinggi.
  4. Manajemen Organisasi Kepolisian

5. Aspek-aspek pedagogik untuk memperkuat kapasitas pembimbingan polisi junior

  1. Manajemen Pengelolaan Keahlian, penegakan hukum dan administrasi
  2. Riset-riset untuk memahami konteks aktual
  3. Studi-studi perbandingan institusi, instrumen, dinamika dan perubahan kepolisian, baik secara nasional maupun internasional

4.  Simulasi manajemen stategis organisasi, termasuk pemahaman aspek-aspek strategis dalam pembuatan kebijakan

Pendekatan (secara umum) Doktriner:, kuliah, praktek lapangan, latihan-latihan (practical approach), penggunaan perangkat-perangkat evaluasi Interaktif: Presentasi kolegial, training for trainers, teknik pedagogik interaktif, pekhususan audiens, latihan-latihan, pengembangan kemampuan presentasi komprehensif standar, competency based, peningkatan kemampuan menjaga martabat dan harga diri (self-esteem) Terfokus: Presentasi kolegial, training for trainers, teknik pedagogik interaktif, pekhususan audiens, latihan-latihan, pengembangan kemampuan presentasi komprehensif standar, competency based, FGD, pelatihan kepekaan, fleksibilitas dalam mendesain pendekatan dan pendalaman materi
Tujuan Pembentukan Sosok Polisi Profesional Pembentukan Sosok Perwira Menengah Profesional Pembentukan Calon/Pimpinan Polisi Profesional
Out put -          Terbentuknya karakter dan jiwa polisi profesional

-          Adanya kemampuan dasar terkait pelaksanaan peran, tugas, dan fungsi

-          Peningkatan kapasitas profesionalisme polisi

-          Peningkatan kemampuan adaptasi dengan dinamika sosial dan pilihan-pilihan pendekatan

-          Tumbuhnya kapasitas manajerial pimpinan polisi

-          Kemampuan pengarahan orientasi dan rancang bangun institusi kepolisian sesuai dengan landasan hukum dan tuntutan zaman.

Penguatan Pemahaman Code of Conduct Internasional

Therefore, the reason for governmental neglect of police reforms is not lack of funds but its desire to misuse the force for narrow partisan ends.

N R Madhava Menon, National University of Judicial Sciences, India[12]

Satu hal yang menjadi catatan bagi kalangan pemerhati Hak Asasi Manusia adalah kontinuitas pelanggaran-pelanggaran HAM dan penyalahgunaan oleh aparat kepolisian. Karenanya rancangan kurikulum pendidikan kepolisian pada setiap level tidak dapat mengabaikan tuntutan untuk mempelajari, mendalami dan mengkaji pelbagai aturan, ketentuan, kasus dan dinamikanya, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pendidikan di level calon pimpinan kepolisian dipastikan harus tetap menekankan kemampuan memahami pelbagai instrumen HAM dan aturan-aturan yang melingkupi kerja-kerja kepolisian, agar di kemudian hari ketika yang bersangkutan memimpin organisasi Polri dapat memastikan ketundukan dan kepatuhan seluruh jajaran perwira dan staf kepolisian pada standar-standar tersebut. Sekali lagi ini untuk memastikan tidak terjadinya satu pelanggaran HAM atau penyalahgunaan wewenang, dimana alumni Sespim dapat dikenai tuntutan pertanggungjawaban komando (command responsibility) sebagaimana diatur undang-undang.

Di Indonesia regulasi mengenai HAM diantaranya diatur di dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Undang-undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan UU No. 2 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Ada banyak instrumen internasional yang berkaitan erat dengan tugas-tugas kepolisian, khususnya dalam perlindungan HAM oleh polisi di seluruh dunia. Beberapa diantaranya adalah:

  1. Code of Conduct bagi Petugas Penegak Hukum (1979).
  2. Peraturan-peraturan tentang Standar Minimal Penanganan Para Napi (1955).
  3. Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial (1965).
  4. Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi kaum Perempuan (CEDAW) (1981).
  5. Konvensi mengenai Penyiksaan, Perlakuan atau Hukuman lain yang kejam tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat (PBB 1984).
  6. Deklarasi tentang Azas-azas Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kewenangan (1985).
  7. Azas-azas Perlindungan semua orang yang sedang ditahan atau dipenjara (1988).
  8. Prinsip-prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api (1990).
  9. Konvensi mengenai Hak-hak Anak (1990).
  10. Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1993).
  11. Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik
  12. Konvensi Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Ketentuan berprilaku atau code of conduct diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB 34/169 tanggal 17 Desember 1979. berisi mengenai delapan pasal yang mengatur ketentuan berprilaku bagi para petugas penegak hukum. Dimana penegak hukum (law enforcement officials) itu sendiri pada Pasal 1 regulasi ini merupakan seluruh petugas di bidang hukum, baik yang ditunjuk maupun yang dipilih, yang menjalankan kewenangan kepolisian, khususnya kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Adapun kedelapan pasal pada code of conduct tersebut adalah:

Pasal 1

Para penegak hukum harus senantiasa menjalankan tugas yang dibebankan oleh hukum kepada mereka, dengan melayani masyarakat dan melindungi sertiap orang dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum, sesuai dengan tingkat tanggung-jawab tinggi yang dituntut oleh profesinya.
Pasal 2 Dalam menjalankan tugasnya, petugas penegak hukum harus menghormati dan melindungi martabat manusia dan mempertahankan serta menjunjung tinggi HAM semua orang.
Pasal 3 Para petugas hukum boleh menggunakan kekerasan hanya ketika benar-benar diperlukan dan dibutuhkan dalam rangka melaksanakan tugas mereka.
Pasal 4 Hal-hal yang bersifat rahasia yang berada dalam kewenangan oetugas penegak hukum, harus tetap dijaga kerahasiaannya, kecuali jika diperlukan dalam pelaksanaan tugas atau untuk kepentingan peradilan yang menentukan sebaliknya.
Pasal 5 Petugas penegak hukum tidak boleh melakukan, menghasut atau mentolerir tindakan penyiksanan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak menusiawi atau merendahkan martabat manusia; demikian pula setiap petugas penegak hukum tidak boleh menggunakan perintah atasan atau keadaan luar biasa seperti keadaan perang atau ancaman perang, ancaman terhadap keamanan nasional, instabilitas politik dalam negeri atau keadaan darurat umum lainnya sebagai alasan pembenaran (justifikasi) untuk melakukan penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiaewi dan merendahkan martabat manusia.
Pasal 6 Petugas penegak hukum harus menjamin perlindungan sepenuhnya terhadap kesehatan orang-orang yang berada dalam tahanannya, lebih khusus lagi, harus segera mengambil langkah untuk memberikan pelayanan medis bilamana diperlukan.
Pasal 7 Para petugas penegak hukum tidak boleh melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Mereka juga harus dengan keras melawan dan memberantas tindakan-tindakan semacam itu.
Pasal 8 Para petugas penegak hukum harus menghormati hukum dn Kode Etik yang ada. Mereka juga harus, mengerahkan segenap kemampuan mereka, mencegah dan dengan keras melawan sertiap pelanggaran yang berkaitan dengannya.

Para petugas penegak hukum yang mempunyai alasan untuk merasa yakin bahwa pelanggaran terhadap Code of Conduct telah terjadi atau akan terjadi, harus melapor kepada atasan yang berwenang dan, bila mana perlu, juga kepada pihak berwenang atau badan-badan terkait lainnya, yang mendapat kuasa untuk meninjau atau melakukan tindakan-tindakan perbaikan.

Kendati demikian, regulasi mengenai code of conduct yang berisi delapan pasal itu tetap membutuhkan peraturan (pendukung/tambahan) yang secara lebih rinci mengatur persoalan yang ada, serta membutuhkan integrasi internal yang maksimal di lingkungan kepolisia, antara lain melalui proses-proses pendidikan serta penanaman iklim yang kondusif untuk pelaksanaannya di lingkungan kepolisian oleh para pimpinannya.

Penutup dan Kesimpulan

Sebagai kesimpulan, menurut pandangan penulis, jika hirarki dan substansi pendidikan di lingkungan kepolisian dapat dibenahi dan diperkuat, maka persoalan perwujudan kepolisian yang profesional dan kemudian dapat melangkah menjadi kepolisian yang berbasis komunitas hanya soal waktu. Seluruh upaya perbaikan kurikulum dan metode pendidikan dilingkungan Polri juga tidak akan berarti apa-apa tanpa disertai beberapa aktivitas berikut:

  1. Analisis dan riset yang berkelanjutan untuk pembangunan kebijakan dan program di lingkungan Polri. Kegiatan ini dapat dilaksanakan atas kerjasama Polri dengan lembaga negara atau institusi pemerintah seperti DPR atau Komnas HAM, atau dengan kelompok-kelompok independen seperti universitas, lembaga-lembaga riset, dan organisasi non-pemerintah, baik di tingkat lokal, nasional dan internasional.
  2. Reformasi institusi yang efektif. Dalam hal ini peran DPR dan Pemerintah menjadi kemutlakan, terutama terkait dengan pemenuhan payung hukum, dukungan politik terhadap demokratisasi di internal Polri –termasuk pembenahan struktur–, serta pemenuhan anggaran dan pengawasan yang efektif terhadap kinerja kepolisian.
  3. Dukungan Program-program pengembangan kapasitas. Termasuk dengan memberikan pelatihan-pelatihan di dalam maupun di luar negeri, memberikan pembekalan-pembekalan alat atau pengetahuan untuk menghadapi persoalan-persoalan, hingga pemberian kesempatan atau reward untuk melanjutkan pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan terkemuka.
  4. Pengarusutamaan demokrasi di lingkungan Polri dan keterbukaan atas kerjasama-kerjasama dengan kalangan eksternal. Pengarusutamaan demokrasi penting untuk meningkatkan kesadaran akan peran dan fungsinya di bawah otoritas politik (Presiden). Sementara kerjasama penting unntuk menghimpun seluas mungkin partisipiasi untuk perbaikan Polri sendiri. Bahkan terhadap kelompok-kelompok yang selama ini dipandang berseberangan atau bersikap terlalu kritis terhadap Polri.

Jakarta, 21 April 2009


[1] Paper untuk Focus Group Discussion (FGD), “Penataan Kurikulum Pada Sespim Polri Untuk Dapat Menghasilkan Manager Polri yang Profesional, yang Mampu Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawa Sesuai dengan Tuntutan dan Harapan Masyarakat”, Sespim Polri, Bandung, 22 April 2009. Beberapa bagian akhir dari makalah ini merupakan kontribusi dari Analis dan Database IDSPS, Dimas P. Yudha.

[2] Direktur Eksekutif Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS), Jakarta.

[3] Ralph Crawshaw (et.al), Human Rights and Policing: Standards for Good Behaviour and a Stratgey for Change (The Hague: Kluwer Law International), 1998, hal. 23.

[4] Barry Buzan, People, State & Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era, 2nd edition (New York: Harvester Wheatsheaf, 1991). Hal 19-20

[5] Nezar Patria (Ed.), Reformasi Sektor Keamanan; Panduan Untuk Jurnalis (Jakarta: FES, IDSPS, AJI), 2008, hal. 19-22

[6] Plamen Pantev (et.al), Hubungan Sipil-Militer dan Kendali Demokrasi Sektor Keamanan (G.S. Ravonsky Defense and Staff College, United States Institute of Peace, dan Friederich Ebert Stiftung), hal. 9

[7] Ralph Crawshaw (et.al), op.cit, hal. 17-19

[8] LM UI, Kantor Deputi SDM Kapolri & Patnership for Governance Reform in Indonesia, Reformasi Berkelanjutan Institusi Polisi Republik Indonesia Bidang Sumber Daya Manusia, (Jakarta: LM UI, Polri, Patnership for Governance Reform in Indonesia, dan Kedutaan Besar  Kerajaan Denmark), h. 119-120.

[9] LM UI, Kantor Deputi SDM Kapolri & Patnership for Governance Reform in Indonesia, Reformasi Berkelanjutan Institusi Polisi Republik Indonesia Bidang Sumber Daya Manusia, (Jakarta: LM UI, Polri, Patnership for Governance Reform in Indonesia, dan Kedutaan Besar  Kerajaan Denmark), h. 34.

[10] Sebagai perbandingan kajian perubahan kepolisian Amerika Serikat dalam kerangka di atas dapat dilihat dalam Gary W. Corder & Robert Sheehan, Police Administration (Cincinnati, USA: Anderson Publishing Co.) 1999, hal. 3-9.

[11] Seri 6 Bacgrounder, Reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Jakarta: IDSPS), 2008, hal. 2

[12] N R Madhava Menon, FOCUS: POLICE IN INDIA: Police reform: The imperative for efficiency in criminal justice, http://www.article2.org/mainfile.php/0103/31/ diakses tanggal 21 April 2009