Mufti Makarim A

BISNIS-BISNIS yang melibatkan kaum bersenjata di Indonesia dalam berbagai bentuk, level keterlibatan dan bidang usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung bukanlah hal yang sulit ditemukan. Bisnis-bisnis langsung institusi militer berkembang mulai dari unit-unit usaha yang ‘legal’ melalui yayasan-yayasan dan koperasi-koperasi, hingga ‘ilegal’ dengan menjalankan aktifitas ‘bisnis’ mengandung pelanggaran hukum dan merugikan negara. Sedangkan bisnis-bisnis tidak langsungnya nampak jelas pada usaha-usaha jasa keamanan, beking, dan jasa proteksi politik bagi kepentingan investasi legal maupun ilegal. Bisnis-bisnis tersebut dengan mudah berkembang seiring dengan terbukanya ruang bagi peran politik militer pada masa Orde Baru melalui doktrin dwifungsi ABRI. Sehingga dapat dikatakan, bahwa dalam kurun waktu + 30 tahun terakhir, pada diri TNI telah terhimpun kekuatan militer-politik-ekonomi sekaligus.

Bisnis-bisnis yang dijalankan kalangan TNI seperti yayasan dan koperasi berjalan mulus pun berkat kemudahan mereka mengakses sumber-sumber dukungan dana dan legitimasi usaha. Biasanya faktor kepemimpinan di tingkat institusi seperti markas atau batalyon membantu menentukan seperti apa dan dengan siapa bisnis-bisnis akan dijalankan. Posisi sebagai kaum bersenjata menjadi ‘potensi’ pendukung, dan umumnya digunakan secara maksimal pada bisnis-bisnis langsung maupun tidak langsung mereka. Hal inilah yang memunculkan gaya khas bisnis militer yang tertutup dari akuntabilitas publik, terbatas pada jaringan kroni tertentu di kalangan militer-politisi-pengusaha, serta ‘efektif dan maksimal’ mengatasi konflik-konflik yang timbul sebagai ekses dari bisnis, seperti dalam hal penguasaan lahan dan aset serta meredam reaksi publik terhadap dampak negatif beroperasinya perusahaan-perusahaan tersebut.

Penyelesaian yang ‘efektif dan maksimal’ kalangan pebisnis militer inilah yang dikemudian hari digugat sebagai tindak kekerasan dan pelanggaran HAM aparat TNI, yang di dalamnya terkandung bentuk-bentuk kejahatan yang indivisible antara dimensi hak-hak sipil dan politik dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Pelanggaran-pelanggaran HAM yang indivisible tersebut membawa konsekuensi adanya kewajiban positif negara (state) merealisasikan apa yang disebut dengan obligation to conduct dan obligation to result. Dalam hal obligation to conduct, negara berkewajiban mencegah suatu pelanggaran atau menjalankan proses hukum yang adil dan akuntabel serta tidak membiarkan aparat militer sebagaai bagian dari negara sewenang-wenang melakukan pelanggaran HAM -dalam hal ini yang berdimensi hak-hak sipil dan politik. Sedangkan berkaitan dengan obligation to result, negara harus memastikan adanya jaminan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya ditengah desakan pasar bebas, globalisasi, dan akumulasi kapital pada aktor-aktor politik-ekonomi dominan lainnya. Sayangnya hal-hal tersebut belum berjalan, dan praktek-praktek bisnis yang mengancam atau melanggar HAM belum pernah dievaluasi, apalagi diperbaiki. Ekses-ekses bisnis militer dipandang sebagai hal yang alamiah, bukan kejahatan yang seharusnya dicegah atau dihindari. Padahal pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sudah pada tingkat mengancam keselamatan publik dan merusak profesionalisme militer.[1]

Tulisan ini mencoba membangun sebuah persepsi dalam memandang tingkat keseriusan ancaman praktek-praktek bisnis militer tersebut terhadap keselamatan publik dan profesionalitas militer. Cara pandang demikian bukan saja untuk menjelaskan pentingnya membangun profesionalitas militer yang salah satu pertandanya adalah tidak adanya kegiatan bisnis militer dalam bentuk apapun. Tulisan ini ingin menunjukkan bahwa negara telah sengaja mengabaikan (committed by omnission) ancaman-ancaman terhadap keselamatan publik dan profesionalitas TNI dalam bentuk pelanggaran-pelanggaran HAM oleh aparatnya sediri (militer), terkait dengan praktek-praktek bisnis militer tersebut. Dan secara keseluruhan, ingin ditunjukkan pula bentuk-bentuk kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan secara sengaja (committed by commission) oleh kolaborasi kalangan militer-politisi-pebisnis dan praktek impunitas (impunity) yang belum tidak dipandang sebagai penyalahgunaan wewenang (abuse of power), apalagi sebagai kejahatan serius (serious crimes) yang dapat ditempatkan sebagai bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang melibatkan aktor negara dan non-negara (state and non state actors). Karenanya, tulisan ini juga akan menyimpulkan bahwa upaya penghapusan segala bentuk keterlibatan militer dalam bisnis adalah bagian dari advokasi mendorong perhormatan, perlindungan dan pemenuhan dan HAM di Indonesia.

Sebagai titik masuk, Undang-undang (UU) No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah dengan jelas menyatakan bahwa arah dari pengembangan kekuatan militer Indonesia ke depan adalah pembentukan TNI yang bersifat merakyat, berjiwa pejuang dan profesional, yang salah satu indikatornya adalah tidak berbisnis dan menganut prinsip HAM.[2] Selanjutnya UU juga menyatakan pada pasal 76 bahwa “Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya undang-undang ini, Pemerintah harus mengambil alih seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung.” Kehendak membentuk tentara profesional dan pengambilalihan bisnis-bisnis militer pada UU ini merupakan isyarat politik yang positif untuk memberikan legitimasi bagi upaya penghapusan bisnis-bisnis militer. Karena tulisan ini tidak lebih ditujukan untuk mempertegas kepentingan tersebut dengan menggunakan tolok ukur hak asasi manusia sebagai justifikasinya.

Sedangkan Hak Asasi Manusia (HAM) sendiri telah diakui sebagai sebagai sebuah nilai yang dianut bangsa Indonesia di dalam konstitusi Undang-udang Dasar 1945.[3] Artinya, pemerintah Indonesia sudah seharusnya menjamin HAM sebagai sesuatu yang melekat pada setiap manusia Indonesia tidak bisa diambil, dikurangi ataupun dibatasi dalam kondisi apapun dan oleh siapapun, termasuk oleh aparat negara. Negara tidak dapat seenaknya memberikan tafsir tersendiri terhadap HAM untuk dapat mengambil, mengurangi dan membatasi HAM seseorang, dan warga negara memiliki hak untuk menuntut negara memenuhi, menjamin, dan melindungi HAM mereka baik melalui kebijakan politik dan hukum nasionalnya maupun secara langsung dengan mengambil tindakan. Terlebih ketika negara telah meratifikasi instrumen-instrumen HAM Internasional, maka negara tersebut berkewajiban untuk memastikan bahwa instrumen-instrumen tersebut terlaksana secara maksimal sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negaranya.[4]

Sekilas Wajah Umum Bisnis Militer Indonesia

Praktek-praktek bisnis militer di Indonesia selalu dikaitkan dengan asumsi tidak maksimalnya pembiayaan militer oleh negara. Sampai sejauh ini, paling tidak terdapat empat sumber yang dipercaya menjadi sumber keuangan ‘militer’, yaitu; 1). Budget yang disediakan oleh APBN melalui Anggaran Pertahanan, dana-dana contigensi, dana-dana perbantuan dan alokasi kredit ekspor. Meskipun tidak terdapat statisktik yang pasti, sampai dengan 2005, kerap muncul pernyataan dari kalangan pemerintah bahwa anggaran tersebut hanya memenuhi 25-30 % dari total biaya yang dibutuhkan; 2). Bisnis institusional seperti yayasan dan koperasi. Beberapa penelitian menemukan fakta tidak adanya angka yang jelas perihal seberapa besar keuntungan yang diperoleh dan seberapa besar yang disetorkan untuk menutupi kurangnya anggaran. Dalam hal bisnis-bisnis yang konon diniatkan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit, ternyata umumnya justru mensejahterakan sedikit kalangan perwira dan kroni bisnisnya saja. Diperkirakan, kalaupun benar bisnis-bisnis ini memberikan pemasukan tambahan bagi institusi, nilainya tidak lebih dari 5-10 % dari total kebutuhan; 3). Bisnis-bisnis non-institusional berupa kongsi dagang perwira-perwira militer dengan pengusaha dan pemodal serta bisnis jasa keamananan untuk perusahaan-perusahaan besar. Disinyalir bahwa usaha ini memberikan pemasukan terbesar, namun tidak diketahui dengan pasti seberapa besar kontribusi yang diberikan terhadap institusi, karena lemahnya kontrol terhadap usaha-usaha semacam ini; dan 4). Bisnis kriminal seperti beking kejahatan, pemerasan, penyelundupan, ilegal logging, human traficking, serta perdagangan gelap senjata dan narkotika. Usaha-usaha lebih tidak diketahui lagi nilai keuntungannya, lantaran juga tidak terkontrol dan kerap diingkari, meskipun sudah banyak temuan yang diungkap melaui media massa dan sejumlah penelitian.[5]

Kepercayaan akan tidak maksimalnya anggaran militer yang disediakan melalui budget APBN dan toleransi terhadap bisnis-bisnis militer Indonesia dalam catatan Human Rights Watch, dipengaruhi oleh beberapa mitos seperti: 1). Budget yang dialokasikan pemerintah hanya bisa meng-cover sedikit pembiayaan dari total anggaran yang dibutuhkan militer; 2). Bahwa bisnis militer yang dijalankan signifikan meng-cover gap pembiayaan militer; 3). Sebagian besar hasil dari bisnis-bisnis militer digunakan untuk memenuhi kesejahteraan prajurit. Mitos-mitos tersebut tidak pernah dapat dibenarkan sepenuhnya karena dalam hal alasan minimnya budget, statistik yang dinyatakan seringkali bukan angka sebenarnya. Tidak ada data yang komprehensif menjelaskan seluruh pemasukan TNI termasuk yang berasal dari sumber-sumber pembiayaan non APBN seperti dana-dana operasi keamanan, terorisme, penanganan bencana alam, kredit ekspor dan dana yang bersumber dari APBD seperti dalam kegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa (yang juga diterima TNI meski bertentangan dengan UU TNI dan UU Pertahanan Negara). Diperkirakan, jika dihitung-hitung dan digunakan dengan cermat, keseluruhan dana dapat secara bertahap memenuhi kekurangan-kekurangan pembiayaan tersebut. Dalam hal bisnis untuk men-cover gap pembiayaan militer, kontribusi yang diberikan unit-unit usaha militer dalam beberapa tahun terakhir sangat tidak signifikan. Sementara bisnis yang diniatkan untuk memenuhi kesejahteraan prajurit melalui yayasan dan koperasi rata-rata merugi dan hanya dinikmati ‘keuntungannya’ oleh segelintir perwira militer. Pada beberapa unit usaha, para komandan institusi-insitusi pemilik usaha leluasa memutuskan kebijakan penggunaan keuntungan tanpa pencatatan yang akuntabel dan diluar tujuan pemenuhan kesejahteraan.[6]

Dari sisi doktrin, tidak bisa diingkari bahwa doktrin ‘tentara pejuang’ misalnya, telah mendorong romantisme kalangan militer di generasi-generasi paska perang kemerdekaan untuk terus memikirkan sumber-sumber pembiayaan yang tidak sepenuhnya mengandalkan sumber keuangan dari budget negara yang sangat terbatas, sebagaimana pada masa revolusi kemerdekaan. Mereka merasa bertanggungjawab untuk memikirkan mati-hidupnya militer (military existence and survival) dengan mengembangkan sumber-sumber keuangan non-budgeter yang didapatkan dari ‘dukungan rakyat’ sebagaimana pada tahun 1950-an. [7] Selalu dinyatakan bahwa pengalaman survive pada masa-masa sulit berjuang melawan penjajah adalah bukti bahwa militer mampu mengembangkan sendiri pembiayaannya (self financing) untuk tetap berjuang maksimal. Karenanya generasi militer berikutnya harus dapat melakukan tindakan serupa. Pandangan demikian kemudian berkembang menjadi upaya pengembangan pembiayaan sendiri yang bukan lagi untuk kebutuhan ‘perjuangan’ semata. Generasi-generasi baru militer juga mengembangkan gagasan tersebut untuk kepentingan ekonomi pribadi-pribadi mereka dengan cara apa pun, termasuk melakukan tindakan melawan hukum dan melanggar HAM.[8]

Sebagai dampaknya, peran politik dan ekonomi militer telah dan tetap dominan dibandingkan peran pertahanan sebagai tentara profesional sampai dengan hari ini. Struktur komando teritorial yang selama ini diklaim sebagai basis-basis kekuatan pertahanan masih berfungsi sebagai mesin politik dan ekonomi, termasuk armada, batalyon dan skuadron yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kalangan militer telah berbisnis, meskipun tidak pernah mencapai kapasitas pebisnis profesional. Militer tampil sebagai enterpreneur politik-ekonomi yang ‘berbisnis’ lantaran diuntungkan oleh posisi dominan mereka di dalam pemerintahan rezim Orde Baru,[9] yang tak lain adalah orde Soeharto (sebagai seorang Jenderal) dan militer (ABRI) yang membentuk birokrasi otoriter dengan mengembangkan kontrol dan propaganda politik untuk membenarkan bentuk pemerintahan otoritarian (seperti membangun tafsir tunggal konstitusi dan dasar negara, mempertentangkan konsepsi negara Orde baru dengan konsep demokrasi yang dipandang asing, berbau ‘Barat’ dan tidak cocok dengan kita yang ‘Timur’ pen.).[10] Kerjasama yang saling menguntungkan (simbiosis mutualistis) Soeharto-ABRI terbangun dalam bentuk pemberian akses seluas-luasnya terhadap sumber daya politik dan ekonomi kepada kalangan militer, sementara kepentingan Soeharto bersama kroni-kroninya mendapatkan dukungan pengamanan dari mereka. Dengan kemudahan-kemudahan dan legalitas bisnis yang diberikan negara, kalangan militer leluasa membentuk komunitas pebisnis tersendiri.[11]

Fakta di atas telah menguatkan ketidakbenaran asumsi bahwa bisnis militer dijalankan untuk mencari biaya tambahan bagi institusi dan kesejahteraan anggota TNI. Fakta menujukan bahwa bisnis-bisnis tersebut tak lain merupakan penyaluran hasrat politik-ekonomi individu-individu militer, serta dipenuhi praktek-praktek kolusi, korupsi dan bahkan juga tindak kejahatan.

Mulusnya bisnis-bisnis tersebut dipastikan juga sebagai buah dari strategi-strategi berikut: 1). Mendorong penempatan kalangan militer di tempat-tempat ‘basah’ untuk mendapatkan akses-akses politik dan pelibatan dalam perencanaan-perencaan pemerintah, sehingga sejak awal dapat dilirik proyek dan tender yang bisa mereka masuki atau kuasai; 2). Meyakinkan kalangan sipil bahwa pertumbuhan ekonomi akan berjalan, asalkan melibatkan militer. Saat ini hampir tak satu pun proyek-proyek ekonomi strategis yang tidak melibatkan militer. Biasanya upaya semacam ini efektif untuk wilayah-wilayah konflik atau terpencil, dimana militer menguasai fasilitas dan kontrol keamanan; 3). Berperan aktif membantu pemenuhan kebutuhan-kebutuhan investasi, seperti lahan dan jasa keamanan. Tidak aneh jika hampir tak ada kasus-kasus penguasaan lahan publik atau tanah adat oleh investor yang tidak menggunakan jasa militer untuk memuluskan perolehannya; 4). Berupaya melemahkan persaingan pasar dengan cara-cara memobilisasi kekuatan koersif militer. Kalangan yang tidak memiliki kecakapan bisnis ini merasa terancam dengan tumbuhnya kekuatan ekonomi lain di luar mereka, sehingga sedikit banyak penting dilakukan tekanan, bahkan infiltrasi atau pengguntingan lewat sumberdaya kekuatan politik mereka; dan 5). Corak dari usaha-usaha militer umumnya adalah bergantung pada ‘patron‘ politik dan ekonomi yang kuat, bukan usaha yang dirintis dengan modal sendiri atau dimulai dari nol. Karakter ini menunjukkan militer sejatinya bukanlah investor yang berinvestasi, tapi lebih sebagai parasit investasi yang menawarkan jasa beking dan pengamanan dengan bekal senjata yang dimilikinya.[12]

Menilai Pelanggaran HAM Dalam Bisnis-bisnis Militer

Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dipahami sebagai marwah yang melekat dan berharga (inherent dignity and worth) pada setiap manusia yang bersifat universal, tidak bisa dipisah-pisahkan (indivisible) dan tidak bisa dihilangkan. Hak-hak tersebut dilindungi oleh instrumen-instrumen internasional seperti Dekalarasi Universal HAM, Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, instrumen HAM regional atau instrumen-instrumen HAM yang bersifat khusus seperti Konvensi Anti Penyiksaan. Keseluruhan instrumen internasional ini mewajibkan komitemen negara untuk memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang berdiam di wilayah yurisdiksinya. Karenanya HAM mengatur hubungan antara individu-individu (human) dengan negara (state).[13] HAM juga mengedepankan kesetaraan dan menolak segala bentuk pembedaan yang didasarkan pada ‘ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau perbedaan pendapat, kebangsaan atau asal-usul sosial, harta, kelahiran atau status-status lain. Secara umum HAM juga telah disepakati sebagai hukum internasional yang meskipun penekanannya kurang, namun dapat menjadi standar yang kuat bagaimana negara harus memperlakukan individu-individu didalam wilayah yurisdiksinya.[14]

Sebaliknya, individu-individu juga melakukan kontrol dan mendorong aturan dalam praktek-praktek kekuasaan negara terhadap individu-individu, memastikan adanya kebebasan individu dalam berhubungan dengan negara, dan meminta negara memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar individu-individu yang berada di dalam wilayah yurisdiksinya.[15] Disinilah negara menjadi pihak yang memiliki tugas dan kewajiban (duty-bearer) untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfil)[16] HAM dan individu-individu yang berdiam di wilayah jurisdiksinya sebagai pemegang hak (rights holder). Ketidakmampuan (inability) dan ketidakmauan (unwillingness) negara untuk memenuhi kewajiban-kewajiban di atas menyebabkan munculnya pelanggaran HAM.

Dalam teori hukum HAM, yang dimaksud dengan pelanggaran HAM adalah, suatu tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan otoritas negara yang mengancam dan melanggar hak asasi manusia (HAM) baik berupa kebijakan ataupun tindakan langsung. Karenanya, penilaian terhadap pelanggaran HAM melekat pada negara yang direpresentasikan oleh aparat negara (sipil dan militer). Pelanggaran HAM terjadi ketika aparat negara dengan segala kewenangan yang dimilikinya secara langsung melakukan pelanggaran terhadap HAM seseorang, misalnya dengan cara melakukan penangkapan sewenang-wenang, menjatuhkan hukum mati dengan atau tanpa prosedur hukum, membatasi kebebasan berserikat, beragama dan berkeyakinan, menyiksa dan menghilangkan secara paksa. Dalam bentuk yang lain, pelanggaran HAM juga terjadi ketika aparat negara dengan segala kewenangan yang dimilikinya membiarkan terjadi pelanggaran terhadap HAM seseorang. Dalam kasus pertama, negara melalui aparatnya telah melakukan pelanggaran HAM secara langsung (committed by commission), dan pada kasus kedua aparat negara yang mengetahui tindak pelanggaran HAM secara langsung atau tindak kejahatan lainnya yang dilakukan aktor negara (state actor) dan aktor non-negara (non-state actor) melakukan pembiaran (committed by omnission).

Dalam hubungannya dengan praktek bisnis militer, maka pelanggaran HAM TNI dapat dilihat sebagai bagian dari kejahatan politik, kejahatan ekonomi, dan pembiaran terhadap kriminalitas. Pada tingkat tertentu, kejahatan politik dan kejahatan ekonomi tersebut dapat langsung dijelaskan sebagai bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Sementara untuk pembiaran terhadap kriminalitas, maka pemunculan pelanggaran HAM bisa dilihat dari seberapa serius pemerintah mengambil tindakan pada kejahatan-kejahatan tersebut.

Sebagai sebuah kejahatan politik,[17] pelanggaran HAM yang dilakukan biasanya berbasis pada lemahnya kontrol terhadap institusi militer dalam melakukan operasi-operasinya, tidak adanya pemberian fasilitas yang maksimal dalam penugasan-penugasan terhadap militer, dan tidak adanya regulasi yang mengatur mekanisme untuk mempersalahkan dan menjatuhkan hukuman. Keseluruhan kondisi tersebut telah menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest), antara menjalankan tugas dan mencari penghasilan tambahan bagi institusi dan individu. Operasi militer yang digelar bisa ‘meluas’ dengan mempertimbangkan kemungkinan memperoleh keuntungan ekonomi didalamnya. Sebagai contoh, di Aceh pada masa DOM sampai dengan tahun 2005, dengan dalih operasi sweeping pencarian anggota Gerakan Aceh Merdeka, militer bisa melakukan pemerasan dan perampasan terhadap supir-supir kendaraan angkutan umum, pemilik rumah atau pimpinan dayah (pesantren) setempat. Mereka ‘dengan terpaksa’ memberikan dan merelakan apa yang diminta atau dirampas militer untuk menghindari kesulitan-kesulitan berikutnya (dituduh anggota GAM, diintrogasi, ditahan, disiksa, bahkan dibunuh). Di beberapa wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini, tentara memungut ‘upeti’ dari sejumlah pengusaha setempat, sebagai dukungan untuk logistik operasi mereka. Terbukanya peluang-peluang berbisnis sumber daya alam dan hasil hutan pada saat menjalankan operasi di perbatasan misalnya, menyebabkan bisnis-bisnis tersebut mapan dan dapat diwariskan pasukan-pasukan berikutnya yang datang bertugas. Bisnis-bisnis tersebut kemudian dikelola dalam skala besar, meningkatkan keuntungan militer, namun tidak memberikan hasil apa-apa bagi masyarakat setempat. Masyarakat tetap dalam posisi marjinal secara sosial-politik dan ekonomi, bahkan dapat dikatakan mengalami kemunduran bila dilihat dari sumber daya alam yang habis dan lingkungan yang rusak sebagai akibat bisnis-bisnis tersebut.[18]

Sementara sebagai kejahatan ekonomi, bisnis-bisnis militer mendompleng bisnis-bisnis perusahaan-perusahaan lokal, nasional, multinasional. Kegiatan-kegiatan pengamanan, debt collector, dan beking telah menjadi ‘pekerjaan sampingan yang diprioritaskan’ baik oleh negara dalam hal pengamanan objek dan proyek vital, maupun oleh institusi militer sendiri ketika menjadi centeng perusahaan lokal atau nasional. Secara ‘tidak sadar’ sebenarnya terjadi pemerasan terus menerus terhadap kalangan pengusaha dan ketidakjelasan dedikasi militer, apakah untuk negara atau perusahaan tempat mereka ‘ditugaskan’. Dari sisi akuntabilitas dan netralitas juga dapat dipersalahkan, karena militer menerima pemasukan lain selain APBN dan tidak akan bisa berdiri netral ketika perusahaan menghadapi masalah dengan pekerjanya, masyarakat setempat, atau pemerintah daerah setempat. Sudah bisa dipastikan, bahwa umumnya modal yang masuk melalui perusahaan-perusahaan tersebut tidak membawa perubahan berarti bagi masyarakat setempat. Ketidaksiapan sumber daya manusia untuk bersaing dengan tenaga kerja ‘luar’ setempat telah meminggirkan mereka dari lingkaran perputaran modal. Kesenjangan ekonomi dan sosial ini jelas merupakan potensi ‘gangguan keamanan’ bagi perusahaan-perusahaan tersebut, dan militer menjadi berguna untuk mengatasi ‘gangguan keamanan’ tersebut. Disinilah pelanggaran-pelanggaran HAM terjadi (manifest).[19]

Untuk pelanggaran HAM yang merupakan kelanjutan dari tindak kriminalitas anggota militer, biasanya berkaitan dengan politik impunitas (impunity) oleh negara.[20] Dalam kasus ini negara gagal untuk menuntut pertanggungjawaban atau mengadili secara adil dan akuntabel kasus-kasus kriminal dengan motif atau mengandung unsur bisnis oleh kalangan militer seperti perampokan, pemerasan, perdagangan manusia (human trafficking), perdagangan kayu ilegal (illegal logging), pembajakan, prostitusi, perjudian, perdagangan narkotika, perdagangan minuman keras, dan perdagangan senjata. Memang tidak mudah membongkar kejahatan semacam ini, namun juga tidak patut untuk juga tidak dituntaskan jika kasus-kasus tersebut menjurus pada keterlibatan militer. Ketidakmampuan dan ketidakmauan (inability and unwillingness) negara menuntaskan kasus-kasus ini juga memunculkan pelanggaran HAM berikutnya yang menyangkut pada pemulihan yang efektif (effective remedy) dan pemenuhan hak-hak korban.[21] Kasus-kasus pelanggaran HAM semacam ini juga mengasumsikan bahwa sistem dan perangkat hukum yang ada juga bermasalah, sehingga tidak menutup kemungkinan menjerat pelaku lain sebagai pelanggar HAM dari aparat penegak hukum. Sementara individu militer yang bersangkutan, sejauh tidak ditemukan indikasi pelanggaran HAM sebagaimana dijelaskan di atas, diadili di pengadilan pidana umum.

Ketika Bisnis Militer Mengusik HAM

Pergesekan kepentingan bisnis militer dan kepentingan publik yang kemudian menimbulkan konsekuensi pelanggaran HAM hampir dipastikan seringkali terjadi,[22] dan biasanya dalam pergesekan tersebut citra militer cenderung mudah diselamatkan dengan berlindung pada argumen melaksanakan tugas militer (seperti operasi militer dan pengamanan yang bersifat perbantuan) atau tidak memiliki pilihan selain mengambil tindakan represif. Persoalan lain yang mempengaruhi adalah pandangan kalangan militer bahwa konflik, kekerasan dan kecenderungan melawan hukum inheren di masyarakat dan merupakan ancaman terhadap stabilitas.[23] Terhadap ancaman-ancaman tersebut, militer dapat mengambil tindakan, termasuk melakukan kekerasan. Tidak pernah dipertanyakan apakah aksi-aksi masyarakat dalam bentuk-bentuk di atas merupakan reaksi terhadap persoalan-persoalan sebelumnya atau berkaitan erat dengan kerugian yang dialami mereka.[24] Juga tidak pernah dipertanyakan, apakah tindakan represif yang mereka jalankan legitimated secara hukum dan moral. Yang ada hanyalah kesimpulan bahwa mereka memiliki kepentingan untuk mengembangkan pembiayaan mereka dengan membuka bisnis-bisnis, atau menjalankan tugas mengamankan proyek-proyek negara dan pebisnis yang dilindungi negara (proyek-proyek dan objek vital), dan segala ancaman harus dapat diatasi dengan cara apapun. [25]

Pada kondisi inilah abuse of power mendapat ruang. Kepentingan kekuasaan ekonomi-politik berjalin begitu rupa antara berbagai elemen politisi sipil dan militer, dimana bagi kalangan militer memberikan akibat fatal hilangnya peran militer profesional dan tumbuhnya peran politik dan ekonomi. Tindak kekerasan militer bukan sekadar insiden atau tindak indisipliner aparat, sebagaimana terjadi pada kasus-kasus pelanggaran HAM di Tanjung Priok, Aceh, Timor Timur dan Papua.[26] Bahkan militer pun dengan sengaja masuk pada konflik-konflik yang sebenarnya bukan merupakan kewenangannya seperti dalam konflik-konflik perburuhan, dimana mereka tidak ‘hanya’ berperan sebagai saksi dan penjaga dalam aksi perundingan dan pemogokan buruh, namun juga sebagai peserta/pemain, penengah/mediator, pengintimidasi dan penangkap/penahan.[27]

Dengan pengacu pada pandangan teoritik tentang HAM dan pelanggaran HAM, dan juga mengacu pada kategorisasi kejahatan politik, kejahatan ekonomi dan krimnalitas, paling tidak terdapat tiga jenis bisnis yang diidentifikasi selalu berkaitan dengan pelanggaran HAM dan pada konteks tertentu dimana tindakan tersebut bersifat sistematik dan meluas dapat dikategorikan sebagai pelanggan berat HAM (gross violation of human rights), yaitu:

1. Bisnis yang menunggangi operasi-operasi militer. Bisnis-bisnis semacam ini biasanya terjadi bersamaan dengan penugasan TNI di suatu wilayah, seperti penugasan penanganan konflik sosial dan sparatisme, penjagaan wilayah perbatasan dan operasi-operasi keamanan seperti dalam status darurat perang, darurat militer maupun darurat sipil. Bersamaan dengan gelar operasi, militer memasuki berbagai lapangan bisnis, mulai dari bisnis pengamanan, senjata, hasil bumi dan hasil hutan, hingga bisnis narkotika dan prostitusi.

Di wilayah konflik, bisnis-bisnis berjenis ini tumbuh subur dan memberikan income yang menggiurkan. Pada masa jeda kemanusiaan di Aceh tahun 2000, misalnya, terdapat sekitar 105 pos polisi dan militer di jalan-jalan wilayah Aceh, yang terdiri dari pos-pos BKO non-organik dan pos-pos organik setempat seperti Koramil dan Polsek. Setiap angkutan umum yang melalui pos-pos tersebut dipungut Rp. 5000,- per-pos. Artinya, jika terdapat 100 kendaraan perhari, maka keseluruhan pos akan menghasilkan Rp. 52,5 juta perhari, sekitar Rp. 1,5 milyar perbulan, dan Rp. 19,162 milyar pertahun. Di Poso, Sulawesi Tengah, pungutan serupa juga dikenakan terhadap truk-truk yang melintas pos-pos TNI dan Polri jalur Makasar-Manado yang melalui Poso, sekitar Rp. 10.000,- per-pos. Jika terdapat 50 pos dan 100 kendaraan perhari, maka keseluruhan pos akan mengumpulkan Rp. 50 juta perhari, Rp. 1,5 milyar perbulan, dan Rp. 18, 250 milyar pertahun. Di Ambon, biaya jasa transportasi naik berkalilipat dari Rp. 10.000,- menjadi Rp. 400.000,- – 800.000,- karena juga harus memasukkan hitungan biaya pengawalan aparat keamanan.[28] Tinggal bayangkan saja berapa rupiah yang dikumpulkan dari jasa pengawalan perhari, perbulan dan bahkan pertahun?

Contoh lain adalah apa yang terjadi di Papua bagian Selatan. Di wilayah Boven Digoel yang tidak jauh dari perbatasan Indonesia-Papua Nugini, pasukan TNI yang bertugas menjaga perbatasan juga terlibat dalam bisnis-bisnis penadahan hasil alam seperti kayu, gambir, kulit buaya, kura-kura kepala babi, tanduk rusa dan ikan arwana, sampai dengan barang-barang ‘selundupan’ dari Papua Nugini. Karena keterbatasan sarana angkutan, tak jarang bisnis tersebut dilakukan dengan menggunakan fasilitas TNI. Usaha penadahan ini juga kerap disertai dengan intimidasi dan kekerasan agar dapat membeli barang semurah mungkin dari penduduk setempat.[29] Selain dari bisnis, aparat di perbatasan juga menerima pemasukan non dinas yang berasal dari Pemerintah Daerah setempat dan beberapa perusahaan-perusahaan. PT Korindo Group sebagai perusahaan yang memberikan devisa terbesar bagi kabupaten Merauke, menjadi konsentrasi pusat pengamanan, bahkan oleh aparat yang seharusnya berjaga di wilayah perbatasan. Di lokasi perusahaan sendiri terdapat 3 pos aparat Kostrad, yaitu Pos Asiki, Pos KM Tunas dan Pos BMO. Markas Koramil dan Polsek pun juga berada di kawasan tersebut, padahal seharusnya keduanya berada di ibukota kecamatan di Getentiri. Selain Pos TNI dan Polri, ternyata juga terdapat pos TPN OPM pimpinan alm. Wiliem Onde di lingkungan perusahaan, tepatnya di Kamp III yang merupakan lingkungan perusahaan.[30]

2. Operasi-operasi militer yang digelar untuk kepentingan bisnis. Operasi-operasi semacam ini berkaitan erat dengan pengamanan objek-objek vital, yang dimiliki perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional, fasilitas pemerintah atau even politik seperti Pemilihan Umum (Pemilu) di seluruh wilayah Indonesia. Sampai dengan tahun 2003 misalnya, tercatat nama 16 perusahaan yang termasuk dalam kategori objek vital dan mendapat pengamanan aparat TNI. Ke 16 perusahaan tersebut adalah PT Arun LNG, PT Exxonmobil Oil, PLTA Sigura-gura, PT Inalum, PT Caltex Dumai, Kilang minyak Plaju dan Gerong, PLTU Suralaya, PT Dirgantara Indonesia, Kilang Minyak Cilacap, PLTU Paiton, PLTU Petrokimia Gresik, PT Badak LNG Bontang, PT Vico Muara Badak, Unocal Sangata dan PT UP V Pertamina Balikpapan, PT Nikel Soroako, PT Freeport Tembagapura, dan PT Puspitek Serpong.[31]

Di Aceh sampai dengan tahun 2002, dimana masih digelar operasi-operasi militer, bisnis pengamanan biasanya dilakukan terhadap objek-objek vital seperti perusahaan-perusahaan multi-nasional, kantor-kantor pemerintah, pejabat negara, bank dan lain sebagainya. Untuk pengamanan perusahaan sekaliber Exxonmobil Oil misalnya, TNI membangun 100-150 pos-pos militer disekitar perusahaan yang rata-rata dijaga oleh 25-50 personil. Per-hari, diperkirakan Exxonmobil menghabiskan dana sekitar Rp 33,75 juta sampai dengan Rp. 127,5 juta. Artinya, dalam setahun militer bisa mendapatkan uang jasa sekitar Rp 12,15 milyar sampai dengan Rp 45,9 miliyar.[32]

Sebuah laporan yang diterbitkan Global Witness menyebutkan TNI sepanjang tahun 2001-2003 telah menerima uang keamanan dari Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., perusahaan pertambangan yang berbasis di New Orleans, AS untuk jasa pengamanan pertambangan mereka di Papua. Beberapa pembayaran yang ditemukan antara lain adalah; 1). Pembayaran senilai US$ 47,568 di bulan Mei 2001 yang dijelaskan Freeport Indonesia untuk pembangunan rumah sakit TNI di Jayapura; 2). Pembayaran senilai US$ 64,655 di bulan Mei 2002, dijelaskan untuk sebuah proyek militer; 3). Pembayaran senilai US$ 10,000 di bulan Juli 2002, dijelaskan untuk perayaan ulangtahun Kodam Trikora; 4). Pembayaran senilai US$ 67,682 di bulan Desember 2002, dijelaskan untuk sebuah proyek kemanusiaan; 5). Pembayaran bulanan senilai US$ 57,800 total, antara bulan Juni 2001 dan Maret 2003. Pembayaran bulan Juli 2001 disebutkan sebagai jasa keamanan, sementara bulan Januari hingga Maret 2003 disebutkan sebagai biaya administrasi. Pembayaran bulanan yang lain disebutkan sebagai uang makan. Kecuali pembayaran yang terjadi pada 2003, pembayaran-pembayaran tersebut diterima langsung oleh Mayor Jenderal Mahidin Simbolon selaku Panglima Kodam VIII Trikora. Freeport Indonesia kelihatannya juga telah membayar sebesar US$ 25,000 kepada pihak ketiga untuk pengeluaran Simbolon dan istri, termasuk US$ 7,000 untuk biaya hotel dan lebih dari US$ 16,000 untuk biaya lain seperti biaya perjalanan. [33]

3. Bisnis-bisnis kriminal. Bisnis-bisnis kriminal biasanya berkaitan dengan usaha-usaha gelap dan melanggar hukum atau memberikan proteksi terhadap usaha-usaha gelap dan melanggar hukum tersebut. Termasuk didalamnya adalah tindak pidana seperti pemerasan dan pencurian. Biasanya usaha-usaha semacam ini melibatkan jaringan dan terorganisir dan melibatkan juga pelaku-pelaku dengan modal besar. Kasus sindikat jual beli senjata api, sindikat penyelundupan bahan bakar dan kayu ilegal, kasus perdagangan narkotika, kasus penadahan barang-barang curian atau barang-barang seludupan, dan lain sebagainya yang melibatkan anggota TNI sudah sering ditemukan dan diberitakan media.

Sulitnya mendorong pengungkapan dan penegakan hukum terhadap militer yang melakukan memunculkan pertanyaan, bagaimana mungkin institusi yang seharusnya berada di bawah kontrol sipil justru melakukan hal yang sebaliknya, melakukan tawar menawar politik dan mendapatkan kekebalan hukum atas pelbagai tuntutan politik dan hukum? Penelusuran terhadap jawaban untuk pertanyaan di atas sampai pada satu kesimpulan; TNI menjadi institusi yang cenderung ‘otonom’ dan tidak dapat dikontrol sepenuhnya oleh otoritas pemerintahan sipil lantaran kemampuan mereka membiayai sendiri institusi mereka dari berbagai sumber. Konsekuensinya, juga sulit dilakukan kontrol terhadap kegiatan-kegiatan militer (seperti operasi-operasi dan bisnis-bisnis), yang kenyataannya berjalin dengan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dan pelanggaran HAM (human rights abuses).

Negara Harus Bertanggungjawab

Ada pandangan bahwa kalangan militer tidak dapat selalu dipersalahkan, karena tindakan-tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM tersebut tidak melulu dilatarbelakangi kepentingan militer. Namun pandangan ini juga menunjukkan lemahnya landasan moral dan hukum pada institusi militer, sehingga dimungkinkan militer juga menerima perintah-perintah yang bertentangan dengan moral dan hukum. Pada kasus-kasus tertentu, lemahnya landasan moral dan hukum tersebut juga memungkinkan militer untuk juga melakukan aktivitas yang sama buruknya dengan apa yang diperintahkan oleh negara.

Ketika kasus-kasus yang menunjukkan kelemahan landasan moral dan hukum tersebut terungkap ke publik dengan isu kekerasan dan pelanggaran HAM, kasus-kasus tersebut tidak pernah diakui sebagai kegiatan ‘institusional’, atau seandainya pun diakui akan dianggap sebagai tindak-tanduk ‘oknum’ militer, atau tetap dianggap tidak bersalah dengan alasan doktrinal “melakukan tindakan demi membela kesatuan, persatuan dan integritas Indonesia, serta memelihara stabilisasi dan melaksanakan tugasnya sebagai aparatur negara“.. Dalam kasus penculikan aktivis pro-demokrasi pada tahun 1997-1998 serta kasus penculikan dan pembunuhan Ketua Presidium Dewan Papua Theys Hiyo Eluay pada 10 November 2001 misalnya, pada awalnya militer mencoba menolak mengakui kejahatan tersebut. Belakangan, ketika bukti-bukti yang disampaikan publik sulit untuk dibantah, mereka berkelit dengan menyatakan bahwa operasi tersebut merupakan inisiatif dari prajurit-prajurit yang bersangkutan karena kecintaannya pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bukan kehendak institusi.[34]

Semua harus segera diakhiri. Negara harus mengambil tanggungjawab menuntaskan berbagai bentuk pelanggaran HAM sebagai ekses dari bisnis-bisnis militer dan secara konsisten melaksanakan UU No 34 Tahun 2004 Tentang TNI untuk mengambil alih segala bentuk bisnis militer, baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan tahun 2009.

Di sisi lain, juga patut diperhatikan bahwa transisi demokrasi di Indonesia juga mensyaratkan apa yang disebut dengan reformasi sektor keamanan (security sector reform) dan penegakan hukum (law enforcement) tanpa pandang bulu yang memberikan keadilan (justice) dan akuntabilitas (accountability). Harus dibangun juga kepercayaan bahwa negara yang demokratis menuntut perubahan peradaban dimana beberapa indikatornya berkaitan dengan penegakan hukum dan HAM serta profesionalitas TNI. Sistem politik yang militeristik yang ditunjukkan melalui peran politik-ekonomi militer sudah cukup menyulitkan, mahal dan menyebabkan instabilitas berikutnya, antara lain karena adanya tendensi manusia untuk membalas paksaan dengan paksaan (tindakan represif dengan kekerasan). Sebagaimana di ungkapkan Daniel S. Lev, fenomena mutahir menunjukkan bahwa di antara negara-negara dunia yang paling stabil, aman, dan mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri pada kebutuhan zaman, tidak satu pun yang dikuasai rezim militer. Daniel menyatakan bahwa,

“…(D)i antara yang pernah didominasi rezim militer, nampak juga bahwa sistem politik yang dibebaskan dari pengaruh militer bisa menuju ke arah stabilitas politik, sosial dan bahkan ekonomi. Pada intinya sejarah memperlihatkan bahwa sistem politik yang menghindari cara-cara kekerasan dan mampu menggali kesetiaan warga negara berdasarkan proses pemerintahan yang dianggap adil dan bertanggungjawab, selalu akan lebih stabil dan aman, baik untuk masyarakat maupun untuk para pemimpin politik.”[35]

Upaya semacam ini membutuhkan keputusan politik negara dan keseriusan untuk mengimplementasikannya lebih kongkrit. Dalam konteks reformasi TNI, beberapa rekomendasi keputusan politik dan tindakan serius yang harus di ambil adalah; 1). Meningkatkan akuntabilitas finansial TNI diikuti dengan pemenuhan anggarannya. Pemerintah harus memberikan komitmen total terhadap transparansi, termasuk dalam perencanaan, pembiayaan dan evaluasi atau audit terhadap penggunaan anggaran negara untuk militer disamping memperhatikan dan mengupayakan peningkatan kesejahteraan prajurit dan keluarganya. Dalam hal pembiayaan militer, Pemerintah harus menyiapkan mekanisme pembiayaan yang sungguh-sungguh mengacu pada review pertahanan, rencana pertahanan, perencanaan pembiayaan yang matang dan memberikan pemenuhan sesuai kebutuhan; 2). Melarang segala bentuk bisnis militer dan memastikan bahwa larangan tersebut berjalan maksimal. Terhadap bisnis-bisnis yang masih berlanjut, baik legal, ilegal dan kriminal, harus dilakukan pengambilalihan segera. Pemerintah juga harus memastikan hilangnya tarikan-tarikan atau keinginan untuk melibatkan militer dan bisnis oleh perlbagai kalangan; dan 3). Menjalankan proses hukum atas seluruh kasus pelanggaran HAM di masa lalu (past human rights abuses) dan menghilangkan segala bentuk impunitas untuk kejahatan masa lalu, sekaligus menjamin penghormatan, perlidungan dan pemenuhannya secara kontinyu.

Melalui upaya-upaya di atas, segala bentuk konflik kepentingan di tubuh TNI dan persoalan pelanggaran HAM bisa diakhiri. Kalangan TNI bisa menjadi tentara profesional yang, “…terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi“, sebagaimana ketentuan Undang-undang. Sementara warga negara Indonesia mendapat jaminan terhadap seluruh hak-hak asasinya, terutama mereka yang telah menjadi korban pelanggaran-pelanggaran HAM. Disinilah, negara harus bertanggungjawab, Indonesia atau kembali pada era otoritarian, menjadi negara yang militeristik dengan menunggangi dan memanipulasi konsep demokrasi.

Jakarta, 2 September 2006

Tulisan ini dimuat dalam Jaleswari Pramodhawardani & Andi Widjajanto (Ed.), Bisnis Serdadu Ekonomi Bayangan (Jakarta, The Indonesian Institute, 2007)


[1] Pandangan bahwa upaya penggalangan dana mandiri (self-financing) oleh kalangan militer dapat mengiring ke arah pelanggaran HAM secara umum diterima di Indonesia. Pandangan ini diterima dengan alasan kegiatan tersebut seringkali mengandung konflik kepentingan (conflict of interest) antara fungsi militer sebagai alat pertahanan dan usaha-usaha pencarian laba (profit seeking). Hak asasi manusia pun seringkali menjadi korban dari konflik kepentingan ini. Laporan-laporan pelanggaran HAM di Indonesia kaya dengan data kekerasan, intimidasi, pemerasan, perampasan tanah dan hak milik, serta kekerasan lainnya yang berhubungan dengan kepentingan ekonomi militer. Lihat Human Rights Watch, Too High a Price, the Human Rights Cost of Indonesian Military’s Economic Activities, Human Rights Watch Volume 18 No 5(C) (New York: Human Rights Watch, Juni 2006), h. 9[2] Pasal 2 Undang-undang (UU) No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan bahwa, “Jati diri tentara Nasional Indonesia adalah: a). Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia; b). Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya; c). Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama; d). Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.”

[3] Amandemen kedua UUD 1945 menambahkan Bab XA Tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatur penjaminan hak-hak dan kebebasan-kebebasan fundemental manusia yang meliputi: 1). Hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupan (pasal 28A); 2). Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 28B); 3). Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, serta hak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara (pasal 28C); 4). Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, serta hak atas status kewarganegaraan (pasal 28 D); 5). Bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali, hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani, serta hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (pasal 28E); 6). Hak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (pasal 28F); 7). Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain (pasal 28G); 8). Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak memperoleh pelayanan kesehatan, hak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, serta hak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun (pasal 28H); serta 9). Hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, Hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif, pengormatan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (pasal 28I).

[4] Pemerintah Indonesia telah meratifikasi beberapa instrument-instrumen HAM internasional seperti Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik; Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial; Konvensi Anti Penyiksaan, Konvensi Perlindungan Hak Anak dan Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

[5] M. Najib Azca et.al., Ketika Moncong Senjata Ikut Berniaga, Laporan Penelitian Keterlibatan Militer Dalam Bisnis di Bojonegoro, Boven Digoel dan Poso (Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, 2004), h. 18-19

[6] Human Rights Watch, Too High a Price,… op.cit., h. 101-110

[7] Kalangan Perwira militer pada dasawarsa tahun 1950-an tampaknya kecewa dengan ketidakmampuan pemerintah untuk memenuhi budget mereka. Sebagai institusi yang bergantung pada pembiayaan negara, mereka menuntut adanya pembiayaan yang bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan fasilitas dan peralatan militer, namun juga kebutuhan untuk hidup secara wajar bagi seluruh perwira dan prajurit. Beberapa Panglima Daerah Militer akhirnya memutus tidak memikirkan lagi sumber pembiayaan dari budget negara dan menjadi terlatih untuk mencari sumber-sumber keuangan non-budgeter, yang selanjutnya memunculkan motif-motif pencarian keuntungan pribadi. Tidak aneh jika ternyata kalangan militer sempat menuntut dilanjutkannya keadaan Darurat Perang, lantaran terbukanya ruang untuk berbisnis. Fakta ini menunjukkan bahwa pengakuan pencarian sumber-sumber keuangan untuk kebutuhan perjuangan telah menjadi selubung bagi kepentingan ekonomi pribadi kalangan militer. Lihat Harold Crouch, Militer dan Politik di Indonesia (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), h. 36-37

[8] Sejumlah pimpinan militer mengakui bahwa menurut Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 1974 setiap anggota ABRI (sekarang TNI) dilarang untuk berbisnis. Namun lagi-lagi alasan ‘historis’ dan ‘filosofis’ keberadaan TNI tidak pernah melarang mereka untuk melakukan kegiatan tersebut, sebab sebagai pejuang “semua bidang kehidupan terbuka bagi ABRI”, pada akhirnya TNI menjadi apa yang disebut Alfred Stepan sebagai ‘new profesionalism of internal security and national development‘. Lihat, M. Najib Azca et.al., op.loc., h. 13

[9] Orde Baru sendiri adalah rezim militer yang sangat mirip dengan rezim militer yang berkembang di Burma, dimana birokrasi sipil dan pejabat pemerintahan diisi oleh kalangan perwira militer aktif atau purnawirawan. Kekuasaan militer yang menjangkau seluruh struktur pemerintahan bukan saja menjamin berjalannya kontrol politik negara, namun juga memastikan bahwa kekuatan untuk penegakan hukum kehilangan otonominya dan dapat bekerjasama dengan mereka. Struktur yang demikian membuka kesempatan bagi kalangan birokrat militer untuk mengumpulkan keuntungan politik dan ekonomi untuk mereka sendiri, disamping untuk menopang rezim politik mereka. Lihat Daniel S Lev, ABRI dan Politik: Politik dan ABRI, Jurnal Diponegoro 74/No.7/Th. III/April 1999, h. 11

[10] Andreas Uhlin, Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), h. 55.

[11] Pada kenyataannya peran yang dijalankan komunitas tesebut masih bersifat ‘mendompleng’ pada pemegang kapital besar non-militer dan berupa jasa-jasa perlindungan politik dan pengamanan. Perwira-perwira yang didudukkan pada jabatan-jabatan strategis di perusahaan-perusahaan besar rata-rata adalah mantan pejabat-pejabat strategis di lingkungan militer atau pemerintahan Orde Baru sebagai sarana ‘memudahkan usaha’, bukan karena kecakapan bisnis.

[12] Pandangan ini dipengaruhi hopitesis-hipotesis Indria Samego tentang fenomena peran politik ekonomi militer. Lihat Indria Samego, TNI di Era Perubahan (Jakarta: Erlangga, 2000) h. 42-44

[13] Semua upaya pemenuhan HAM pada dasarnya tidak pernah bisa ‘dipisahkan’ (inalieanable) dari pemenuhan hak-hak individu. Karenanya dalam diskursus HAM dikenal adagium “one is too many“, satu sudah terlalu banyak; yang berarti pelanggaran HAM tidak mengandung kualifikasi kuantitas. Dengan jatuhnya satu orang korban pelanggaran salah satu hak-hak fundemantalnya sebagai indvidu, maka disitulah pelanggaran HAM sudah terjadi.

[14] Rhoda E Howard, HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, Yayasan Adhikarya IKAPI dan Ford Foundation, 2000), h. 16-18

[15] Ralph Crawshaw, Barry Devlin & Tom Williamson, Human Rights and Policing, Standard for Good Behaviour and a Strategy for Change (The Netherlands: Kluwer Law International, 1998), h. 7

[16] Kewajiban negara untuk menghormati (to respect) dilakukan dengan membuat dan memastikan sistem pemerintahan dan struktur yang ada efektif memberikan perlindungan HAM bagi setiap orang. Artinya, kewajiban ini mengandaikan adanya tugas negara untuk tidak mengintervensi hak setiap individu menjalankan HAM-nya seperti hak untuk hidup, menyatakan pikiran dan menganut keyakinan tertentu, atau hak atas kehidupan pribadi. Sementara kewajiban negara untuk melindung (to protect) ditunjukkan dengan mengambil tindakan terhadap segala bentuk pelanggaran HAM (human rights abuses) atau ancaman terhadap HAM setiap individu. Sedangkan kewajiban untuk memenuhi (to fulfil) mengandaikan adanya upaya negara di tingkat eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk memastikan implementasi perlindungan HAM dalam bentuk yang paling kongkrit.

[17] Penyebutan ‘kejahatan politik’ di sini untuk menunjukkan bahwa tindakan-tindakan pelanggaran HAM tersebut tidak terpisahkan dari sebuah aktifitas ‘politik’ sebagai alat negara untuk melakukan kontrol dan tindakan represif terhadap masyarakat. Militer dapat melakukan ‘hal-hal yang lebih jauh’, di luar komando, otonom dan tidak terkontrol berkat kemampuan mencari sendiri pembiayaan tanpa adanya punishment dalam kategori indisipliner, korupsi atau penyalahgunaan wewenang.

[18] M. Najib Azca et.al., op.cit., h. 104-105

[19] Ibid., h. 102

[20] Impunitas (Impunity) didefinisikan sebagai, “Ketidakmungkinan -de jure atau de facto- membawa pelaku pelanggaran HAM untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya -baik dalam proses peradilan kriminal, sipil, administratif atau disipliner- karena mereka tidak dapat dijadikan objek pemeriksaan yang dapat memungkinkan terciptanya penuntutan, penahanan, pengadilan dan, apabila dianggap bersalah, penghukuman dengan hukuman yang sesuai, dan untuk melakukan reparasi kepada korban-korban mereka.” Lihat Set of Principles for The Protection and Promotion of Human Rights Through Action to Combat Impunity, UN Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1.

[21] Negara bertanggungjawab melakukan pemulihan yang efektif (effective remedy) sebagai bentuk penyelesaian pelanggaran HAM dan prinsip jaminan preventif tidak berulangnya pelanggaran HAM serupa di masa depan (guarantee of non-repetition). Mekanismenya adalah melalui peradilan (hukum) dengan proses-proses penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan penghukuman terhadap pelaku dan pemberian ganti rugi/reparasi kepada korban berupa rehabilitasi, restitusi, atau kompensasi. Ketentuan ini kemudian lebih dikenal sebagai ‘prinsip hak-hak korban’, yang mencakup hak atas kebenaran (rights to know), hak atas keadilan (rights to justice), dan hak atas pemulihan (rights to reparation).

[22] Sejumlah pelanggaran HAM yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi militer mulai muncul pada masa Orde Baru. Beberapa data lengkap bisa dilihat di Iswandi, Bisnis Militer Orde Baru, Keterlibatan ABRI Dalam Bidang Ekonomi dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Rezim Otoriter (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), Danang Widoyoko et.al., Bisnis Militer Mencari Legitimasi (Jakarta: Indonesian Corruption Watch dan National Democratic Institute, 2003), Moch Murhasim, Praktek-praktek Bisnis Militer, Pengalaman Indonesia, Burma, Filipina dan Korea Selatan (Jakarta: The Ridep Institute dan Friedrich-Ebert-Stiftung, 2003), M. Najib Azca et.al., Ketika Moncong Senjata Ikut Berniaga, Laporan Penelitian Keterlibatan Militer Dalam Bisnis di Bojonegoro, Boven Digoel dan Poso (Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, 2004), dan Human Rights Watch, Too High a Price, the Human Rights Cost of Indonesian Military’s Economic Activities, Human Rights Watch Volume 18 No 5(C) (New York: Human Rights Watch, Juni 2006).

[23] Pandangan konservatif di atas merupakan sikap politik militer yang memandang kemajemukan masyarakat Indonesia berdasarkan etnis dan agama merupakan ancaman terhadap integritas nasional. Kalangan militer sangat mempercayai, bahwa tanpa kehadiran mereka yang dapat berdiri netral di atas semua kepentingan dan golongan, niscaya Indonesia telah berubah menjadi negara komunis atau negara Islam. Lihat Kusnanto Anggoro, Gagasan Militer Mengenai Demokrasi, Masyarakat Madani, dan Transisi Demokratik, dalam Rizal Sukma dan J. Kristiadi (penyunting) Hubungan Sipil-Militer dan Transisi Demokrasi di Indonesia; Persepsi Sipil dan Militer (Jakarta: CSIS, 1999) h. 10-13

[24] Kalangan elit militer juga menyadari bahwa ancaman disintegrasi disebabkan ketidakmampuan pemerintah meciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Tuntutan kemerdekaan Aceh dan Timor Timur misalnya, diakui sebagai konsekuensi dari pendekatan keamanan (security approach) dan bahwa pemerintah kurang sensitif pada tuntutan daerah. Mereka juga beranggapan bahwa latar belakang dari gejolak sosial dan kekerasan massa yang terjadi belakangan adalah ‘akibat kekeliruan strategi pembagunan’. Lihat Kusnanto Anggoro, Ibid. Masalahnya kemudian, kalangan militer tidak fair menyebutkan pengaruh dan ketelibatan mereka dalam kesalahan-kesalahan yang mereka sebutkan di atas. Pandangan semacam ini seolah-olah menyiratkan bahwa ‘militer’ bersih dari dosa-dosa politik tersebut.

[25] Sejak awal kemerdekaan, militer Indonesia telah membangun persepsi dan pencitraan diri bahwa militer adalah lembaga yang melahirkan dirinya sendiri (self creation) dan merumuskan dirinya sendiri. Hal inilah yang kemudian menjadi bibit pretorianisme dimana militer menjadi otonom atas sikap dan tindakannya. Citra-diri (self-concept) ini diperkuat dengan kemampuan mereka untuk membiayai dirinya sendiri (self financing) ketika pemerintah memang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan militer. Hal ini terwujud sepanjang pengalaman tentara bergerilya bersama rakyat. Dengan demikian, sejak lahirnya TNI sudah memiliki elemen embrionik sebagai pelaku ekonomi politik baik pada tataran tata-pikir (mind set) maupun rumusan tafsir atas ideologi yang kemudian dibangunnya. Lihat M. Najib Azca, op.loc, h. 8

[26] Kasus Tanjung Priok tidak bisa dilepaskan dari upaya depolitiasi umat Islam oleh pemerintahan Soeharto, dimana pada tahun 1082, secara tegas Soeharto menyatakan bahwa, “semua kekuatan sosial politik” harus menerima dan menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Suatu keputusan yang juga mendapat reaksi keras dari banyak kalangan, namun jauh lebih keras dari sejumlah Mubaligh di Jakarta hingga meletuslah peristiwa ini. Tingginya angka kekerasan di Aceh tidak bisa dilepaskan dengan status Daerah Operasi Militer (DOM) sejak 1989-1998. Isu-isu sparatisme juga menjadi penyebab bercokolnya tentara dan gelar operasi militer sampai dengan hari ini, baik secara terbuka maupun tertutup. Di Timor Timur, upaya mempertahan penguasaan wilayah tersebut dan konfrontasi bersenjata dengan pejuang-pejuang pro-kemerdekaan juga menjadi penyebab jatuhnya korban-korban sipil.

[27] M.M. Billah, Strategi Pengendalian Negara Atas Buruh (Studi Awal Masalah Perburuhan di Indonesia Pasca 1965 dari Perspektif Althusserian dan Gramscian), Thesis Magister Universitas Indonesia, tidak dipublikasikan.

[28] M. Najib Azca, op. cit., h. 35-36

[29] Di wilayah perbatasan, pasukan organik dan non-organik yang ditempatkan selalu dirotasi secara periodik. Secara umum bisnis dijalankan individu-individu dengan sepengetahuan satuan atau oleh satuan langsung. Satuan-satuan Kostrad yang bertugas di wilayah perbatasan ini memiliki catatan tersendiri di mata masyarakat setempat, seperti 1). Aparat dari Kostrad Ujungpandang (Batalyon Infantri Hasanudin 2000-2001) dikenal sebagai pedagang kebutuhan umum dengan harga duakali lipat harga pasar dan penyalur minuman keras; 2). Batalyon Infantri Masariku 733 Pattimura (2001-2002) terlibat kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual, penahanan hasil hutan masyarakat yang melewati pos-pos mereka, perdagangan minuman keras, penganiayaan, dan mengambil alih tugas penegakan hukum dalam kasus-kasus kriminal; 3). Batalyon Infantri 623 BWU Kalimantan (2003) berbisnis hasil bumi; 4). Batalyon Infantri 631 Antang Palangkaraya Kalteng (2004) juga berbisnis hasil bumi; dan 5). Kopassus Group 3 Detasemen Sandi Yudha yang mengelar operasi-operasi khusus. Lihat M. Najib Azca, op.cit., h. 71-75

[30] M. Najib Azca, op.loc., h. 63-64

[31] http://www.kompas.com/kompas-cetak/0311/12/utama/684570.htm

[32] M. Najib Azca, op.loc., h. 35

[33] Operasi Pertambangan Feeport di Papua sudah dijaga oleh TNI sejak tahun 1970-an, dimana tahun-tahun tersebut militer mulai berhadapan dengan gerakan-gerakan kemerdekaan di Papua. Dalam laporan yang disampaikan disebutkan bahwa pembayaran tersebut merupakan ‘biaya bantuan untuk jasa keamanan yang diberikan pemerintah’ (support costs for government provided security). Lihat Paying for Protection, The Freeport mine and the Indonesian Security forces,” (New York: Global Witness, Juli 2005) h. 21-22

[34] M. Najib Azca, op.loc. h. 19

[35] Daniel S Lev, op.loc., h. 6