Pengantar

Wacana tentang perapan dan penghapusan hukuman mati (death penalty) dalam konteks hukum Indonesia tampaknya masih akan menghangat dalam beberapa dekade kedepan. Perdebatan ini sejalan dengan dinamika hukum nasional dan internasional yang sangat pesat dalam setengah abad terakhir serta munculnya pendekatan-pendekatan baru dalam melihat dan menilai relevansi hukuman mati dalam konteks sistem hukum, bentuk dan asas negara, serta perubahan sosial, termasuk teknologi.

Sebagai ilustrasi, dahulu hukuman mati dipandang relevan, sah dan dilakukan secara terbuka didepan umum, dengan cara dipancung, dibakar, atau bahkan disiksa hingga mati. Di hampir seluruh dunia, hukuman mati dilakukan untuk kejahatan-kejahatan subversif berupa penghinaan terhadap Raja atau Pimpinan Agama, kejahatan perang dan pemberontakan, kriminalitas yang disertai dengan kekejaman, dan lain-lain. Kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman mati ada pada Raja, Panglima Perang, Pimpinan Agama, atau Hakim yang ditunjuk oleh Raja. Seringkali keputusan untuk menjatuhkan hukuman mati tidak mengacu pada sandaran Undang-undang, namun hanya berdasarkan titah Raja. Seiring dengan perubahan sistem kenegaraan dan masyarakat, muncul pandangan baru terhadap hukuman mati. Tindak kejahatan yang dapat dikenai sangsi hukuman mati dibatasi, antara lain untuk tindak pembunuhan berencana dan kejam serta prosedur pelaksanaannya dilakukan tertutup. Pedang, goulatine, hukuman bakar dan siksa digantikan dengan peluru atau kursi listrik yang dipandang tidak menyebabkan sakaratul maut yang lama dan menyakitkan. Keputusan untuk menjatuhkan hukuman diambil melalui mekanisme peradilan, bukan berdasarkan perintah penguasa semata-mata.

Dalam perkembangan terakhir, keabsahan hukuman mati terus dipertanyakan. Gugatan ini terkait dengan pandangan “Hukum Kodrat” yang menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang melekat pada setiap individu yang tidak dapat dirampas dan dikurang-kurang (non-derogable rights) oleh siapapun, atas nama apapun dan dalam situasi apapun termasuk oleh negara, atas nama hukum atau dalam situasi darurat. Sebagai hak yang dianugerahkan Tuhan, hak hidup tidak bisa diambil oleh manusia manapun meski atasnama Tuhan sekalipun. Pandangan lain adalah adanya perubahan konsep dari hukuman sebagai pembalasan menjadi hukuman sebagai pendidikan dan permasyarakat. Penjara tidak disebut sebagai rumah tahanan, tapi lembaga permasyarakatan dengan asumsi para tahanan akan dididik untuk dapat kembali ke masyarakat, termasuk mereka yang melakukan kejahatan yang dipandang ‘layak’ dijatuhi hukuman mati. Termasuk beberapa kasus kesalahan dalam penjatuhan hukuman mati terhadap mereka yang tidak bersalah atau menjadi tumbal/kambing hitam hukum atau penghukuman terhadap mereka yang bertobat yang seharusnya bisa diganti dengan hukuman seumur hidup juga menjadi pertimbangan.

Pendeknya, para pihak yang muncul dalam perdebatan ini baik yang pro maupun kontra bukan saja memperkaya khazanah pengetahuan hukum, namun juga mengandaikan adanya fenomena tuntutan agar hukum bukan saja mengedepankan asas penghukuman semata-mata, namun juga tidak terpisahkan dari konteks sosial dimana hukum tersebut tumbuh. Paling tidak, relevansi penerapan dan penghapusan hukuman mati kedepan tidak semata-mata mengedepankan gagasan keadilan dari sudut pandang negara, tapi juga merupakan aspirasi dan kehendak masyarakat dengan tetap memperhatikan perubahan pandangan hukum nasional dan internasional seperti UUD 1945, Kovenan/konvensi Internasional yang telahi diratifikan Pemerintah Indonesia, serta nilai-nilai yang dianut masyarakat secara umum.

Hukuman Mati Dari Sudut Pandang Konstitusi dan Perundang-undangan

Amandemen kedua UUD 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa, Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.[1] Berikutnya UUD menyatakan, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.[2]

Mengacu pada kedua ayat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pandangan tentang hak-hak individu yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui apa yang dikenal oleh para filsuf dengan “Hukum Kodrat”, sebagaimana dijelaskan di atas, yang menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang melekat pada setiap individu yang tidak dapat dirampas dan dikurang-kurang (non-derogable rights) oleh siapapun, atas nama apapun dan dalam situasi apapun termasuk oleh negara, atas nama hukum, agama atau dalam situasi darurat.

Perubahan nilai dasar hukum di atas seharusnya membawa konsekuensi adanya amandemen terhadap seluruh undang-undang yang masih memasukkan hukuman mati sebagai salah satu bentuk hukuman karena sudah bertentangan dengan Konstitusi. Beberapa Undang-undang yang masih memasukkan hukuman mati sebagai hukuman maksimal dan harus diamandemen karena bertentangan dengan Konstitusi tersebut di antaranya adalah:

1. Undang-undang (UU) No 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.[3] UU ini masih mengadopsi pemberlakuan hukuman mati, terlihat pada pasal 6, pasal 8, pasal 10, pasal 14, pasal 15, dan pasal 16.[4]

2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 104 tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dan pasal 340 tentang pembunuhan berencana masih mencantumkan hukuman mati sebagai hukuman maksimum.[5] Saat ini sedang dilakukan proses penyusunan amandemen KUHP tersebut, yang diharapkan kedepan lebih maju dan tidak lagi menempatkan hukuman mati sebagai hukuman maksimum.

3. Undang-undang No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Pasal 59 Tentang Tindak Pidana juga menetapkan hukuman mati sebagi hukuman maksimal.[6]

4. Undang-undang No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pasal 36, 37 dan 41 undang-undang tersebut menyatakan adanya hukuman mati bagi pelanggarnya.[7] Dalam kasus ini, banyak pihak menyesalkan munculnya pasal-pasal ini bertentanga dengan seluruh instrumen hukum HAM internasional yang menjadi rujukannya yang menghapuskan hukuman mati.

Hukuman Mati Dari Sudut Pandang Hukum HAM Internasional[8]

            Hukuman mati merupakan salah satu isu yang paling kontroversial dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia (International Covenant on Civil and Political Rights). Meski diakui hak hidup sebagai non-derogable rights (hak yang tidak dapat dikurang-kurangi)[9], pada Pasal 6 (ayat 2, 4, dan 5)[10] secara tekstual dinyatakan bahwa hukuman mati masih diperbolehkan. Sementara itu pada Pasal 6 (ayat 6)[11] kembali ditegaskan adanya semangat Kovenan ini untuk secara bertahap dan progresif menghapuskan praktek hukuman mati. Baru pada Protokol Tambahan Kedua Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights; aiming at the abolition of the death penalty) yang diadopsi oleh Resolusi Mejelis Umum PBB pada 15 Desember 1989, secara tegas praktek hukuman mati tidak diperkenankan[12]. Tafsir progresifnya secara implisit menunjukkan bahwa sebenarnya Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik bukan membenarkan praktek hukuman mati, namun lebih menegaskan bahwa Kovenan ini berusaha semakin memperketat dan memperkecil lingkup praktek hukuman mati[13]. Hal ini didasari pada argumen bahwa pada waktu penyusunan Kovenan ini,[14] mayoritas negara di dunia masih mempraktekan hukuman mati, namun semakin hari negara yang memberlakukan abolisi (penghapusan) hukuman mati semakin bertambah dan bahkan hingga hari ini justru mayoritas negara di dunia adalah kelompok abolisionis[15]. Sebelumnya pada tahun 1950 Konvensi HAM Eropa, European Convention on Human Rights/Convention for The Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms pada Pasal 2-nya menegaskan larangan hukuman mati. Konvensi regional Eropa ini merupakan treaty HAM tertua dan ide penghapusan hukuman mati berangkat dari Konvensi ini. Ketentuan hukuman mati kemudian juga dihapuskan diberbagai mekanisme pengadilan HAM internasional meskipun juridiksinya mencakup kejahatan paling berat dan serius di bawah hukum internasional. Statuta Tribunal HAM Internasional ad hoc untuk Negara-Negara Bekas Yugoslavia (Statute of International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia/ICTY) dan Rwanda (Statue of International Criminal Tribunal for Rwanda/ICTR)[16]. Demikian pula ketentuan ini ditiadakan pada Statua Roma Mahkamah Pidana Internasional (Rome Statute of the International Criminal Court), yang merupakan Pengadilan HAM Internasional yang permanen[17].

Untuk memahami teks pada Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik tentang hukuman mati, PBB juga mengeluarkan sebuah panduan berjudul Jaminan Perlindungan bagi Mereka yang Menghadapi Hukuman Mati (Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty) melalui Resolusi Dewan Ekonomi Sosial PBB 1984/50, tertanggal 25 Mei 1984). Panduan ini memperjelas pembatasan praktek hukuman mati menurut Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik . Pembatasan praktek hukuman mati tersebut antara lain:

1). Di negara yg belum menghapuskan hukuman mati, penerapannya hanya bisa berlaku bagi ‘kejahatan yang paling serius’[18], yang kategorinya harus sesuai dengan tingkat konsekwensi yang sangat keji.

2). Hukuman mati hanya boleh berlaku bila kejahatan tersebut tercantum dalam produk hukum tertulis yang tidak bisa bersifat retroaktif (berlaku surut) pada saat kejahatan tersebut dilakukan. Dan jika di dalam produk hukum tersebut tersedia hukuman yang lebih ringan, maka yang terakhir ini yang harus diterapkan.

3). Hukuman mati tidak boleh diterapkan pada anak yang berusia 18 tahun pada saat ia melakukan kejahatan tersebut[19]. Hukuman mati tidak boleh diterapkan kepada perempuan yang sedang hamil atau ibu yang baru melahirkan. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan kepada orang yang cacat mental atau gila.

4). Hukuman mati hanya boleh diterapkan ketika kesalahan si pelaku sudah tidak menyediakan sedikitpun celah yang meragukan dari suatu fakta atau kejadian.

5). Hukuman mati hanya bisa dijatuhkan sesuai dengan keputusan hukum yang final lewat sebuah persidangan yang kompeten yang menjamin seluruh prinsip fair trial, paling tidak sesuai dengan Pasal 14[20] Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, termasuk pada setiap kasus yang diancam hukuman mati, seorang terdakwa harus disediakan pembelaan hukum yang memadai.[21]

6). Seseorang yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi dan banding tersebut bersifat imperatif/wajib.

7). Seseorang yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk mengajukan pengampunan, atau perubahan hukuman. Hal ini harus mencakup semua jenis kejahatan.

8). Hukuman mati tidak boleh diberlakukan untuk membatalkan upaya pengajuan pengampunan atau perubahan hukuman.

9). Ketika eksekusi mati dijalankan, metodenya harus seminimal mungkin menimbulkan penderitaan.

Meskipun kontroversi hukuman mati pada Pasal 6 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik masih terus diperdebatkan, namun ada interpretasi lainnya yang menganggap hukuman mati merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik tentang praktek-praktek yang merendahkan dan tidak manusiawi.[22] Ketentuan tambahan lain adalah berlakunya prinsip non-refoulement –baik untuk negara yang sudah menghapus dan yang masih menerapkan hukuman mati- untuk isu ini. Prinsip non-refoulement ini adalah prinsip keharusan suatu negara untuk menolak permintaan ekstradisi dari negara lain bila orang tersebut bisa mendapat ancaman hukuman mati di negeri peminta.

Hukuman Mati dari Sudut Pandang Syariat Islam

Dalam kitab-kitab fikih, pembahasan tentang hukuman mati menjadi bagian dari pebahasan tentang kriminalitas (al-jinayah) seperti pencurian (al-sariqah), minuman keras (al-khamr), perzinaan (al-zina), hukum balas/timbal balik (al-qishas), pemberontakan (al-bughat), dan perampokan (qutta’u tariq).

Dalam wilayah lain, hukuman mati juga dijatuhkan kepada pelaku perzinaan dalam bentuk dilempar batu hingga mati (al-rajam) untuk pelaku perzinaan yang sudah menikah. Juga hukuman mati dilakukan dalam kasus pemberontakan (al-bughat) dan pindah agama (al-riddah) yang dikenal sebagai hukuman (al-had/al-hudud) atas pengingkaran terhadap Islam. Termasuk dalam kasus meninggalkan ibadah salat, beberapa ulama mempersamakannya dengan murtad (al-riddah). Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, “Orang yang meninggalkan shalat adalah kafir, kekafiran yang menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam, diancam hukuman mati, jika tidak bertaubat dan tidak mengerjakan shalat.” Sementara Imam Abu Hanifah, Malik dan Syafi’i mengatakan, “Orang yang meninggalkan adalah fasik dan tidak kafir”, namun, mereka berbeda pendapat mengenai hukumannya, menurut Imam Malik dan Syafi’i “diancam hukuman mati (al-hadd/al-hudud)”, dan menurut Imam Abu Hanifah “diancam hukuman ta’zir, bukan hukuman mati”.

Hukuman mati merupakan hukuman puncak, terutama untuk tindak pidana yang dinyatakan sangat berbahaya seperti pembunuhan (al-qital) dimana jika tidak ada pengampunan dari pihak keluarga dengan membayar denda pengganti (al-diyat), maka pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati sebagai bentuk hukum balas/timbal balik (al-qishas). Dalam konsepsi ini, maka kejahatan dibalas dengan hukuman yang serupa. Dalam kasus penetapan hukuman mati (al-qishas), ditetapkan beberapa syarat antara lain: bahwa yang bersangkutan telah melakukan pembunuhan terhadap yang tak “boleh”[23] (haq) dibunuh, atau orang yang “boleh” (haq) dibunuh, akan tetapi belum diputuskan oleh hakim. Pelaku bisa dihukum mati dengan ketentuan bahwa pada saat melakukan kejahatan telah cukup umur (baligh) dan berakal (aqil).

Dalam Islam hukuman mati hanya bisa ditegakkan oleh pemerintahan Islam, dimana konstitusi dan undang-undang yang berlaku adalah hukum Islam. Itu pun harus melalui mekanisme peradilan, bukan semata-mata bersandar pada fatwa seorang ulama.[24] Hukuman mati pun hanya berlaku berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sangat ketat, seperti konteks yang melatarbelakangi terjadinya suatu tindakan pidana yang diancam hukuman mati. Hukum Islam (al-fiqh) membedakan antara mereka yang sengaja, tidak disengaja, terpaksa atau bahkan dipaksa untuk melakukan suatu tindak pidana yang membawa konsekuensi jatuhnyah hukuman mati. Dalam kondisi-kondisi demikian, putusan untuk menjatuhkan hukuman mati dapat dipertimbangkan kembali.[25]

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan catatan Amnesty Internasional, sampai dengan tahun 2002 tercatat 111 negara telah menentang penerapan hukuman mati, melebihi 84 negara yang masih mempertahankannya. Ini mencerminkan bahwa hukuman mati sudah dianggap tidak manusiawi dan relevan dalam perkembangan hukum global.[26]

Dalam banyak perdebatan kontemporer, isu hukuman bukan saja tekait dengan argumentasi hukum an sich, namun juga dipengaruhi oleh konteks hukum internasional, pandangan filosofis yang berkembang dan perubahan sosial yang terjadi. Sehingga perbincangan tentang pemberlakuan hukuman mati di suatu negara paling tidak akan memperbincangkan tiga aspek yang saling terkait, yaitu 1). Konstitusi atau Undang-undang tertinggi yang dianut suatu negara dan bentuk pemerintahan yang dianutnya; 2). Dinamika Sosial, politik dan hukum internasional yang mempengaruhi corak berpikir dan hubungan-hubungan sosial di masyarakat; dan 3). Relevansi nilai-nilai lama dalam perkembangan zaman yang jauh sudah lebih maju.

Artinya, perdebatan ini bukan saja pertarungan antara keyakinan, cara pandang dan pengalaman seseorang, namun juga relevansinya dengan konteks dimana hukuman mati tersebut akan diberlakukan.

Dalam konteks Hukum Nasional kita, perdebatan ini tetap relevan dan memperkaya khazanah pandangan hukum kita. Namun yang harus diperhatikan adalah, bahwa kepastian hukum menjadi penting, dalam artian hukum yang konsisten dengan Konstitusi, Perundang-undangan yang berlaku dan tuntutan masyarakat. Karenanya, diharapkan bahwa perdebatan ini akan berakhir pada suatu rumusan hukum yang sesuai dengan konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia kedepan.

Wallahu a’lam bi al-shawab.

Jakarta, 23 November 2006


[1] Bab XA Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28A Amandemen kedua UUD 1945.

[2] Pasal 28I Ayat 1 Amandemen Kedua UUD 1945

[3] Lebih lengkap terkait dengan masalah seputar Undang-undang ini lihat Mufti Makarimalahlaq, ”DILEMA LEGISLASI ANTI TERORISME DAN HUMAN SECURITY; Analisa Implementasi UU N0 15/2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”, Propatria Institute 2005 atau lihat di http://makaarim.blogsource.com

[4] Pada pasal 6 dinyatakan, ‘Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.’ Pada Pasal 8 dan Pasal 10 disebutkan jenis-jenis kejahatan yang “Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Sedangkan pada pasal 14 dinyatakan “Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.” Pasal 15 menyatakan, ‘Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.’ Dan Pasal 16 menyatakan, Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal, 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.’

[5] Pasal 104 menyatakan, “Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.” Pasal 340 menyatakan, “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

[6] Pasal 59 menyatakan “(1) Barang siapa : a. menggunakan psikotropika golongan 1 selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); atau b. memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau c. mengedarkan psikotropika golongan 1 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); atau d. mengimpor psikotropika golongan 1 selain untuk kepentingan llmu Pengetahuan; atau e. secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp.750.000 000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). (3) Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

[7] Pasal 36 menyatakan “Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, atau e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.” Pasal 37, “Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (duapuluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.” Dan Pasal 41, “Percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9 dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.”

[8] Lihat Papang Hidayat, “HAK ATAS KESELAMATAN PRIBADI; Hak atas Hidup, Bebas dari Penyiksaan, dan Bebas dari Penangkapan atau Penahanan secara Sewenang-wenang” Makalah Terbatas untuk diskusi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) h. 4-7

[9] Pasal enam ayat (1) menyatakan “Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.”

[10] Pasal 6 menyatakan “(2). Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang. (4) Setiap orang yang telah dijatuhi hukum mati berhak untuk memohon pengampunan atau penggantian hukuman. Amnesti, pengampunan atau penggantian hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus. (5). Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia delapan belas tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang tengah mengandung.

[11] Pasal 6 ayat (6) menyatakan “Tidak ada satu pun dalam Pasal ini yang boleh dipakai untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini.

[12] Protokol Tambahan Kedua masih memungkinkan Negara Pihak-nya untuk mereservasi Pasal 2 (paragraf 1) yang artinya masih membenarkan penerapan hukuman mati pada masa perang atas suatu kategori kejahatan militer paling serius.

[13] Hingga kurun waktu sekitar penyusunan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik ini, masih banyak negara yang menerapkan hukuman mati yang cakupan kejahatannya sangat luas dari kriminal biasa hingga kejahatan politik, yang sering kali digunakan oleh rezim otoriter untuk menumpas oposisi politiknya. Hukuman mati juga sering digunakan justru untuk melawan upaya penegakan normatif HAM. Untuk bahasan ini lihat William A. Schabas, The Abolition of The Death Penalty in International Law, Cambridge University Press, 1997.

[14] Keseluruhan Pasal 6 Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik ini selesai disusun pada tahun 1957.

[15] Pada dekade 1950-an negara-negara yang menghapus hukuman mati untuk seluruh jenis kejahatan baru berjumlah 10 atau sekitar 12,4%. Negara-negara yang menghapus hukuman mati hanya untuk jenis kejahatan biasa baru berjumlah 19 atau sekitar 23,6%. Sementara itu hingga Juni 2006, total negara yang sudah melakukan penghapusan (abolisi) hukuman mati dengan berbagai bentuk adalah 129 atau sekitar 65%. Sementara jumlah negara yang masih menerapkan hukuman mati adalah 68 atau 35%.

[16] Kedua Statuta ICTY dan ICTR memiliki ketentuan mengenai penghukuman/penalties yang sama, yaitu ”The penalty imposed by the Trial Chamber shall be limited to imprisonment”. Lihat Statuta ICTY di http://ohchr.org/english/law/itfy.htm dan Statuta ICTR di http://ohchr.org/english/law/itr.htm.

[17] Hukuman dalam mekanisme ICC juga hanya berupa hukuman penjara yang terdiri dari hukuman penjara seumur hidup untuk kejahatan yang sangat ekstrim dan hukuman penjara maksimum 30 tahun. Untuk Statuta Roma lihat di http://ohchr.org/english/law/criminalcourt.htm.

[18] Meskipun istilah ‘kejahatan paling serius’ masih kabur, dalam beberapa studi Komite HAM di beberapa laporan Negara Pihak yang masuk, ditetapkan bahwa kategori ‘kejahatan paling serius’ tidak boleh mencakup kategori kejahatan politik, kejahatan ekonomi, kejahatan perdata, atau segala tindak kriminal yang tidak melibatkan penggunaan kekerasan. Komite HAM juga melarang penggunaan hukuman mati sebagai suatu hukuman wajib/mandatory punishment. Lihat Manfred Nowak, “U.N. Covenant on Civil and Political Rights; CCPR Commentary”, 2nd Revised Edition, N.P. Engel, Publisher, 2005.

[19] Ketentuan ini juga sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak/Convention on the Rights of the Child, Pasal 37 (a) yang menyatakan “Tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Baik hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak dapat dikenakan untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang di bawah umur delapan belas tahun;”

[20] Pasal 14 menyatakan:

(1). Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil da terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral , ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, dimana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan sendiri; namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak.

(2). Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.

(3). Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh:

a) Untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;

b) Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri;

c) Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;

d) Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentigan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya;

e) Untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya;

f) Untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;

g) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah.

(4). Dalam kasus orang di bawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka.

(5). Setiap orang yang dijatuhi hukuman berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusannya atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan hukum. 6. Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan. Maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri.

(7). Tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yang pernah dilakukan, untuk mana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana di masing-masing negara.

[21] Pembelaan hukum yang memadai termasuk keharusan seorang terdakwa didampingi pengacara dan penterjemah bila ia disidang dalam bahasa yang ia tidak mengerti. Terdakwa juga harus disediakan akses terhadap informasi yang lengkap atas persidangan tersebut.

[22] Termasuk pula Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Kejam atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia/Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB 39/46 tertanggal 10 Desember 1984. Interpretasi ini didasari pada argumen bahwa seorang terpidana mati yang sedang menghadapi eksekusi akan mengalami tekanan mental/psikis yang luar biasa yang menjadi cakupan Konvensi Anti Penyiksaan ini.

[23] Boleh dalam pengertian dalam situasi perang atau membela diri. Orang yang tidak boleh dibunuh adalah orang yang dilindungi oleh hukum pemerintahan negara Islam.

[24] Di Indonesia, pernah muncul perdebatan seputar fatwa hukuman mati sekelompok orang terhadap Ulil Abshar-Abdala, berkaitan dengan artikelnya, Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam di Harian Kompas. Siapa pun bisa tidak sependapat dengan isi atau metode tulisan Ulil. Namun, bila sampai mengarah fatwa penghilangan nyawa, ini sudah melampaui kepantasan akal sehat manusia. Tokoh Islam seperti Yusuf Qardhawi dalam buku Fiqh Al-Ikhtilaf tidak menganjurkan fatwa-fatwa semacam itu ketika terjadi beda pendapat. Dia bahkan memperkuat argumen, perbedaan pendapat adalah rahmat.

[25] Lihat M. Hasibullah Satrawi, ”Fikih Hukuman Mati”, Koran Tempo 11 April 2006

[26] Lihat Usman Hamid, “Kontra Terorisme; Menghukum Teroris dan Melindungi Hak Asasi Manusia